2. eGovernment adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) untuk meningkatkan kegiatan organisasi sektor publik.
Beberapa definisi membatasi e-pemerintah untuk aplikasi internet-
enabled saja, atau hanya untuk interaksi antara pemerintah dan
kelompok-kelompok di luar.
Ada tiga domain utama e-government, diilustrasikan pada Gambar 1
(diadaptasi dari: Ntiro, S. (2000) eGovernment di Afrika Timur, KPMG,
Dar-es-Salaam):
- Meningkatkan proses pemerintah: eAdministration
- Menghubungkan warga: eCitizens dan eServices
- Membangun interaksi eksternal: eSociety
EGOVERNMENT
3. Dalam sedikit lebih detail, domain dari e-government adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan Proses Pemerintah: eAdministration
Inisiatif eGovernment dalam kesepakatan domain ini terutama dengan
meningkatkan kerja internal sektor publik. Mereka termasuk:
- Pemotongan biaya proses: meningkatkan input: rasio output dengan memotong biaya
keuangan dan/atau biaya waktu.
- Mengelola kinerja proses: perencanaan, pemantauan dan pengendalian kinerja sumber daya
proses (manusia, keuangan dan lainnya).
- Membuat koneksi strategis dalam pemerintahan: menghubungkan lengan, badan, tingkat dan
menyimpan data dari pemerintah untuk memperkuat kapasitas untuk menyelidiki,
mengembangkan dan menerapkan strategi dan kebijakan yang memandu proses pemerintah.
- Menciptakan pemberdayaan: mentransfer kekuasaan, kewenangan dan sumber daya untuk
proses dari lokus yang ada mereka ke lokasi baru.
EGOVERNMENT
4. 2. Menghubungkan Warga: eCitizens dan eServices
inisiatif seperti berurusan terutama dengan hubungan antara pemerintah dan warga
negara: baik sebagai pemilih / pemangku kepentingan dari siapa sektor publik harus
berasal legitimasinya, atau sebagai pelanggan yang mengkonsumsi layanan publik.
Inisiatif ini mungkin menggabungkan proses perbaikan diidentifikasi dalam bagian 1.
Namun, mereka juga termasuk kewenangan yang lebih luas:
- Berbicara dengan warga: menyediakan warga negara dengan rincian kegiatan sektor
publik. Ini terutama berkaitan dengan jenis tertentu dari akuntabilitas: membuat pegawai
negeri lebih akuntabel untuk keputusan dan tindakan mereka.
- Mendengarkan warga: meningkatkan masukan dari warga ke dalam keputusan sektor
publik dan tindakan. Hal ini dapat ditandai sebagai baik demokratisasi atau partisipasi.
- Meningkatkan pelayanan publik: meningkatkan layanan yang diberikan kepada anggota
masyarakat di sepanjang dimensi seperti kualitas, kenyamanan dan biaya.
EGOVERNMENT
5. 3. Bangunan Interaksi Eksternal: eSociety
inisiatif seperti berurusan terutama dengan hubungan antara lembaga-lembaga publik
dan lembaga lainnya - lembaga publik lainnya, perusahaan swasta, non-profit dan
organisasi masyarakat. Seperti dengan koneksi warga, inisiatif ini mungkin
menggabungkan proses perbaikan diidentifikasi dalam bagian 1. Namun, mereka juga
termasuk kewenangan yang lebih luas:
- Bekerja lebih baik dengan bisnis: meningkatkan interaksi antara pemerintah dan
bisnis. Ini termasuk regulasi digitalisasi dari, pengadaan dari, dan layanan untuk, bisnis
untuk meningkatkan kualitas, kenyamanan dan biaya.
- Mengembangkan komunitas: membangun kapasitas sosial dan ekonomi dan modal
dari masyarakat setempat.
- Membangun kemitraan: menciptakan pengelompokan organisasi untuk mencapai
tujuan ekonomi dan sosial. Sektor publik hampir selalu salah satu mitra, meskipun
kadang-kadang ia bertindak hanya sebagai fasilitator bagi orang lain.
EGOVERNMENT
6. Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur telah mencanangkan pemerintahan berbasis
electronic yang biasa disebut e-government. Ini merupakan langkah maju yang perlu
diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Kab Tanjung Jabung Timur dan Provinsi
Jambi pada umumnya. Semoga ini bukan hanya terkait dengan situs/portal pemerintah saja
tetapi juga terhadap layanan publik yang berbasis elektronik.
Walaupun diakui situs pemerintah merupakan gerbang pertama terhadap keterbukaan
informasi tentang pembangunan, akan tetapi kinerja pemerintah harus juga memanfaatkan
TI secara transparan dan akuntabel yang tujuan akhirnya menciptakan pelayanan public
yang efektif dan efisien. Hal itulah yang menjadi semangat berpikir e-government.
Sebenarnya konsep e-government diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan
telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta memberikan
pelayanan yang transparan kepada masyarakat. Jadi bagaimana pemerintah melakukan
pelayanan public dengan lebih baik dalam hal waktu, kemudahan pelayanan dan semua hal
yang bisa diukur dalam indeks kepuasan public (customer satisfaction).
IMPLEMENTASI DI JAMBI
7. Ada beberapa contoh implementasi e-government yang
sudah ada di Indonesia yaitu :
E-procurement yaitu pengadaan tender pembangunan secara elektronik
sehingga potensi main mata antara penyedia dan pengguna barang/jasa
bisa dicegah.
Perizinan on line untuk memotong jalur birokrasi dan memudahkan
investasi
LARASITA untuk pembuatan sertifikat tanah
SIAK atau sistem informasi administrasi kependudukan
SMS center untuk ajang interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Bisa berupa aduan PNS bolos, permasalahan terbaru dan sebagainya.
IMPLEMENTASI DI JAMBI
8. Ada 7 hal yang menjadi rahasia sukes untuk
implementasi e-government yang bisa
diterapkan di Provinsi Jambi, yaitu :
1) Kebijakan
Inpres N0.3 Tahun 2003 merupakan payung hukum untuk
mengembangkan e-government. Hal ini bisa mendorong
pemerintah daerah untuk membuat payung hukum teknis
berupa SK Gubernur ataupun SK Bupati/Walikota.Sehingga
aktivitas e-government tidak terhambat oleh alokasi
anggaran.
IMPLEMENTASI DI JAMBI
9. 2) Kepemimpinan
Faktor pemimpin merupakan hal terpenting dalam implementasi e-government.
Bersyukur masyarakat Tanjabtim mempunyai bupati yang punya komitmen
terhadap pembangunan e-government. Pemimpin dinas/instansi juga harus
punya semangat yang sama dengan atasan mereka, sehingga mau belajar
untuk menggunakan teknologi informasi dan aware terhadap
perkembangannya. Inovasi dan ide-ide segar terkait pemanfaatan TI dalam
perbaikan pelayanan juga harus ada dari pimpinan. Pemimpin yang punya
kemampuan semacam itu biasa disebut e-leadership. Bupati Sargen Untung
Wiyono, Walikota Malang Peni Suparto, dan Bupati Jembrana I Gede Winasa
merupakan sedikit contoh e-leadership di Indonesia.
IMPLEMENTASI DI JAMBI
10. 3) Kelembagaan
Untuk melakukan percepatan pembangunan e-government dibutuhkan kelembagaan
yang bagus dan punya posisi vital dalam pembangunan. Selama ini unit yang berkaitan
dengan e-government didaerah berada di dinas perhubungan sementara dipusat
terdapat ditjen tersendiri yang mengurusi e-government yaitu Ditjen Aplikasi dan
Telematika Depkominfo. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah pembentukan Kantor
Pengolahan Data Elektronik (PDE) untuk daerah yang belum punya PDE dan
meningkatkan status kelembagaan menjadi setingkat dinas untuk daerah yang sudah
punya kantor PDE.
Akan tetapi ada satu problem terbesar terkait kelembagaan yaitu ego sektoral. Ini
merupakan masalah nyata tapi seringkali tabu dibicarakan secara formal. Hampir semua
institusi tidak mau berbagi data dengan institusi lainnya. Padahal tidak semua data
harus dipertukarkan dengan instnasi lain akan tetapi yang dibutuhkan hanya beberapa
tabel saja.
IMPLEMENTASI DI JAMBI
11. 4) Infrastruktur
Ketersedian infrastruktur, baik hardware, software maupun akses merupakan
hal pokok lainnya dalam implementasi e-government. Membangun jaringan TI
memang membutuhkan biaya yang relatif mahal. Kenapa bisa dibilang relatif,
karena TI tidak riil seperti membangun jalan atau gedung makanya dibilang
mahal. Bagi yang menyadari manfaat yang begitu besar terhadap aspek
pemerintahan, pendidikan dan perekonomian suatu daerah maka biaya
dipandang bukan sebagai beban anggaran melainkan sebagai sebuah investasi.
Ketersediaan aplikasi e-government yang sesuai kebutuhan di pemerintahan
juga belum banyak, sehingga pemerintah daerah harus membangun sendiri.
Aplikasi-aplikasi ini juga terkait dengan brainware yang dalam hal ini bisa
berupa pelatihan ataupun bimtek.
IMPLEMENTASI DI JAMBI
12. 5) Sumber Daya Manusia
Semua kecanggihan teknologi informasi juga harus didukung dengan kualitas
SDM di pemerintahan. Jangan berharap banyak bila kemampuan SDM tidak
mampu mengikuti perkembangan TI yang berjalan cepat. Sehingga pemerintah
daerah harus rajin mengirim SDM nya ke pelatihan dan seminar TI yang ada
didalam maupun luar negeri.
Ada juga hal lain yang sering kita lupakan adalah transfer knowledge. Seringkali
pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal TI.
Alih-alih mau belajar, acapkali institusi yang bersangkutan tidak mau peduli
(tutup mata) terhadap hal tersebut dan menyerahkan semua permasalahan
yang ada kepada pihak swasta tanpa berupaya adanya proses transfer
knowledge kedalam institusi mereka.
IMPLEMENTASI DI JAMBI
13. 6) Kultur
Kultur ini berkaitan dengan mindset atau cara berpikir dan budaya dalam
bekerja. Banyak sekali PNS yang berada di comfort zone (zona nyaman) dan
tidak mau menyerap pengetahuan baru dengan alasan usia dan sudah
nyaman dengan cara-cara lama seperti yang sudah dipelajari dari
pendahulunya. Makanya harus cepat dimulai untuk mengubah kebiasaan,
sebagai contoh mengubah mengirim surat kertas menjadi mengirim email.
IMPLEMENTASI DI JAMBI
14. 7) Masyarakat
Objek akhir dari e-government adalah komponen masyarakat yang terdiri
dari dunia usaha, mahasiswa, stake holder maupun masyarakat umum.
Adalah sangat sia-sia sebuah inovasi pelayanan publik tanpa pemahaman
TI di masyarakat. Oleh sebab itu perlu diketahui karakter kebutuhan publik
supaya inovasi pelayanan ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya. Jika
dianggap komponen pengusaha yang paling siap menerima inovasi layanan
publik maka e-procurement , dan perizinan online yang harus didahulukan.
Jika masyarakat umum paling siap menerima inovasi layanan publik
berbasis teknologi selular maka SMS center bisa menjadi pilihan. Ini
membutuhkan kecerdasan dalam menentukan prioritas.
IMPLEMENTASI DI JAMBI
