Dokumen tersebut membahas perkembangan standar akuntansi pemerintahan (SAP) di Indonesia, mulai dari basis kas menuju basis akrual. Terdapat penjelasan mengenai kerangka hukum, proses penyusunan, komponen-komponen laporan keuangan, serta perbedaan antara SAP basis kas menuju akrual dengan SAP basis akrual."

2. KELOMPOK 4
PPAKP, 2011

3. • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah
pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
Psl 1 bersih
UU17/2003 • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah
pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih
• Ketentuan mengenai pengakuan dan
Psl 36 ayat (1) pengukuran pendapatan dan belanja
UU 17/2003 berbasis akrual dilaksanakan selambat-
lambatnya dalam 5 (lima) tahun
• Ketentuan mengenai pengakuan dan
Psl 70 ayat (2) pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
UU 1/2004 akrual dilaksanakan selambat-lambatnya
tahun anggaran 2008

4. • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP
24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan
perundangan serta kondisi Indonesia.
Pertimbangan:
SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju
Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi
berbasis akrual,
Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005
dapat melihat kesinambungannya.

5. 1. Dengar Pendapat (hearing) telah dilaksanakan dari tahun 2007
sampai tahun 2008
2. September 2008, konsultasi ke DPR
3. Desember 2008, draft final telah disampaikan ke BPK untuk
dimintakan pertimbangan
4. Februari 2009, Surat Pertimbangan BPK
5. Agustus 2009, RPP SAP Akrual disampaikan ke Menkeu dan
Menhukham
6. November 2009-Juni 2010, pembahasan dengan Menhukham
7. Juli 2010, RPP SAP Akrual disampaikan ke Mensesneg
8. Oktober 2010, terbit PP 71/2010 SAP Akrual

6. DEFINISI
Standar Akuntansi Pemerintahan
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah
SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)
6

7. LAMPIRAN I PP 71/2010
SAP BERBASIS AKRUAL
7

8. DASAR HUKUM BASIS AKRUAL
• Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
Psl 1 • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah
UU17/2003 pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
Psl 36 ayat (1) pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan
UU 17/2003 selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
Psl 70 ayat (2) pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan
UU 1/2004 selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
8

9. PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7)
• Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan
secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas
Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP
Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah
pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP
Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah
daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
9

10. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL
(LAMPIRAN I PP 71 TAHUN 2010)
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
10

11. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Page 11
11

12. KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN
KETERKAITAN ANTAR LAPORAN
LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga
penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang
dapat dipertanggungjawabkan
ANGGARAN
BERBASIS
KAS
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Laporan
LRA SILPA/SIKPA Perubahan
SAL
AKUNTANSI
BERBASIS LAPORAN FINANSIAL
AKRUAL
Surplus/ Laporan
LO Defisit-LO
Perubahan
Ekuitas
Ekuitas Neraca
12
12

13. LAMPIRAN II PP 71/2010
SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL
13

14. LAPORAN KEUANGAN POKOK
1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Neraca,
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DAPAT DITERAPKAN S.D.
PELAPORAN TAHUN 2014
14

15. 15

16. KERANGKA KONSEPTUAL
1. Tambahan paragraf tentang penyusutan dan entitas akuntansi
Penyusutan Aset Tetap
16. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset
tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas
yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat
dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.
Entitas Akuntansi
21. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang
mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan
atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
16

17. KERANGKA KONSEPTUAL
2. Komponen Laporan Keuangan pokok bertambah
Lamp I PP 71/2010 (Paragraf 28)
Laporan keuangan pokok terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan Kinerja Keuangan pada Lampiran II PP 71/2010 menjadi
Laporan Operasional pada Lampiran I PP 71/2010
17

18. KERANGKA KONSEPTUAL
3. Unsur LRA
Definisi Pendapatan basis akrual sebagaimana tercantum dalam
Paragraf 58.b. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Para 62-PP
71
Definisi Belanja Akrual sebagaimana tercantum dalam Paragraf
58.d. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Paragraf 62-PP 71
Definisi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam
Paragraf 58.g. PP 24 dimasukkan dalam definisi Pembiayaan
dalam Paragraf 62.d-PP 71
Kesimpulan : KK-LRA PP 71 lebih baik
18

19. KERANGKA KONSEPTUAL
4. Tambahan paragraf tentang Laporan Perubahan SAL
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
(Paragraf 63-PP 71)
5. Perubahan dalam Unsur Neraca
Ekuitas dana pada Lampiran II PP 71/2010 jadi Ekuitas pada
Lampiran I PP 71/2010
Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana
cadangan dihapus.
19

20. KERANGKA KONSEPTUAL
6. Laporan Operasional
LO PP 71 – lebih mendekati Rugi Laba komersial versi akrual
Par 78. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber
daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya
yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan.
Par 79 : Unsur LO mencakup Pendapatan Akrual, Beban,
Transfer, dan Pos Luar Biasa
20

21. KERANGKA KONSEPTUAL
7. Pengakuan Belanja menjadi Pengakuan Belanja dan Beban
Lamp II PP 71/PP 24 para 89 Lamp I PP 71 -Para 96/97
Belanja menurut basis kas diakui pada 96. Beban diakui pada saat timbulnya
saat terjadinya pengeluaran dari kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau
terjadinya penurunan manfaat ekonomi
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
atau potensi jasa.
entitas pelaporan. Khusus pengeluaran
melalui bendahara pengeluaran 97. Belanja diakui berdasarkan
pengakuannya terjadi pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
pertanggungjawaban atas pengeluaran Umum Negara/Daerah atau entitas
tersebut disahkan oleh unit yang pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
mempunyai fungsi perbendaharaan. bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban
Belanja menurut basis akrual diakui pada atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
saat timbulnya kewajiban atau pada saat unit yang mempunyai fungsi
diperoleh manfaat. perbendaharaan.
21

22. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL
Penyusutan Aset Tetap Penyusutan Aset Tetap
Tidak diuraikan dalam kerangka Aset yang digunakan pemerintah, kecuali
konseptual beberapa aset tertentu seperti tanah,
mempunyai masa manfaat dan kapasitas
yang terbatas. Seiring dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Par
16)
Entitas Pelaporan Entitas Akuntansi dan Pelaporan
Belum ada uraian mengenai Entitas Terdapat uraian mengenai Entitas
Akuntansi Akuntansi disamping Entitas Pelaporan
(Par 21)
22

23. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL
Entitas Pelaporan Entitas Pelaporan
Entitas Pelaporan meliputi: Selain sebagaimana disebutkan pada CTA,
a) Pemerintah Pusat; ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan
termasuk kementerian negara atau lembaga
b) Pemerintah Daerah; dan
di lingkungan pemerintah pusat (Par 22)
c) satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Pusat/Daerah atau
organisasi lainnya yang diwajibkan
menyajikan LK menurut peraturan
Per-UU-an (Par 19)
Peranan Laporan Keuangan Peranan Laporan Keuangan
Pelaporan diperlukan untuk kepentingan: Pelaporan diperlukan untuk kepentingan:
- Akuntabilitas; - Akuntabilitas;
- Manajemen; - Manajemen;
- Transparansi; dan - Transparansi; dan
- Keseimbangan antar generasi - Keseimbangan antar generasi
(Par 22) - Evaluasi Kinerja (Par 25) 23

24. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL
Komponen Laporan Keuangan Komponen Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pokok Keuangan Pokok
-LRA -LRA
-Neraca -Laporan Perubahan SAL
-LAK -Neraca
-CaLK (Par 25)
-Laporan Operasional (LO)
Laporan yang Bersifat optional -LAK
-Laporan Kinerja Keuangan (LKK) -Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
-Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) -CaLK (Par 28)
(par 26)
24

25. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL
Basis Akuntansi Basis Akuntansi
Basis kas untuk pengakuan pendapatan, Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-
belanja dan pembiayaan dalam LRA LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par
Basis akrual untuk pengakuan aset, 42)
kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca (Par Dalam hal anggaran disusun dan
39) dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA
disusun berdasarkan basis kas.
Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun
berdasarkan basis akrual. (Par 44)
25

26. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL
Unsur Laporan Keuangan Unsur Laporan Keuangan
a. LRA Laporan Pelaksanaan Anggaran
-Pendapatan a. LRA
-Belanja -Pendapatan-LRA
-Transfer -Belanja
-Pembiayaan -Transfer
b. Neraca -Pembiayaan
-Aset b. Laporan Perubahan SAL
-Kewajiban
-Ekuitas Dana (Ekuitas dana lancar, Laporan Finansial
investasi dan dana cadangan) a. Neraca
-Aset
-Kewajiban
(Par 57-77)
-Ekuitas
(Par 60-83)
26

27. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL
Unsur Laporan Keuangan (lanjutan) Unsur Laporan Keuangan (lanjutan)
c. Laporan Kinerja Keuangan b. Laporan Operasional (LO)
Laporan realisasi pendapatan (basis -Pendapatan-LO
akrual) & belanja (basis akrual) – bersifat -Beban
OPTIONAL
-Transfer
-Pos Luar Biasa
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya
sebelumnya - bersifat OPTIONAL
d. Laporan Arus Kas
e. Laporan Arus Kas
-Penerimaan Kas
-Penerimaan Kas
-Pengeluaran Kas
-Pengeluaran Kas
e. CalK
f. CaLK
27

28. CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
Pengakuan Pendapatan (Par 88) Pengakuan Pendapatan (Par 95)
Pendapatan menurut basis akrual diakui pada Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak
saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk
ada aliran masuk sumber daya ekonomi. sumber daya ekonomi.
Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat
kas diterima di Rekening Kas Umum Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di
Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh
Pengakuan Belanja (Par 89) entitas pelaporan
Belanja menurut basis akrual diakui pada saat Pengakuan Belanja dan Beban (Par96-97)
timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban,
manfaat. terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Belanja menurut basis kas diakui pada saat Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran
terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
Negara/Daerah atau entitas pelaporan entitas pelaporan
28