Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan penyampaian, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Contoh pemanfaatannya adalah portal open data pemerintah, aplikasi berbasis open data, dan penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasi pemerintah. Situs

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik
indriyatno banyumurti | banyumurti@chelonind.co.id | @banyumurti

2. INDRIYATNO BANYUMURTI
0813 21097694 / 0878 70578087 (WA)
banyumurti@chelonind.co.id
indriyatno@gmail.com
banyumurti.net / banyumurti.my.id
www.relawan-tik.or.id@banyumurti :
www.chelonind.co.id

3. Perubahan Paradigma
DULU SEKARANG
Informasi tertutup, kecuali
yang dibuka
Informasi terbuka, kecuali
yang ditutup (dikecualikan)
Terbuka itu berbahaya Terbuka itu memberi
peluang
Masyarakat mencari
Informasi
Informasi mencari
Masyarakat
Sumber Informasi: Institusi
dan Media
Sumber Informasi: Setiap
Orang

4. PERAN TIK
• Memudahkan penyampaian informasi publik
• Memudahkan pengelolaan informasi publik
• Mempercepat pelayanan informasi publik
• Dapat menjangkau lebih banyak audiens
• Meningkatkan partisipasi masyarakat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat

5. INFOGRAFIK APBDesa

6. INFOGRAFIK APBDesa

7. Statistik Internet Indonesia

8. 73 JUTA132,7 JUTA
Pengguna Internet di Indonesia
Source: APJII (Hasil Survey 2016)

9. 86,3
JAWA
juta
20,8
SUMATERA
juta
7,7
KALIMANTAN
juta
8,5
SULAWESI
juta 3,3
MALUKU & PAPUA
juta
Source: APJII (Hasil Survey 2016)
6,1
BALI & NUSA
TENGGARA
juta
SEBARAN PENGGUNA

10. Berdasarkan Usia
Berdasarkan Gender
52,5%47,5%
Source: APJII (Hasil Survey 2016)
KOMPOSISI PENGGUNA

11. Source: APJII (Hasil Survey 2016)
PERANGKAT YANG DIPAKAI

12. PERILAKU PENGGUNA

13. OPEN DATA

15. Portal Data Indonesia: data.go.id

16. Open Data Jakarta: data.jakarta.go.id

17. Contoh aplikasi dari Open Data DKI
APBD
(Awasi Pelajari
Belanja Daerah)
Menyajikan informasi
bagi warga yang ingin
mempelajari Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah dalam
tampilan menarik.
Tersedia pula fitur untuk
mengawasi
penggunaan anggaran
dan melaporkan
adanya kejanggalan.

18. Contoh infografis dari Open Data DKI

24. Media Sosial untuk
Diseminasi Informasi Publik

25. “We have to be where the people are
if we want to reach them”
Ines Mergel
Associate Professor of Public Administration and International Affairs
Syracuse University

27. Manfaat Media Sosial
• menyebarluaskan informasi pemerintah
agar menjangkau masyarakat;
• membangun peran aparatur negara dan
masyarakat melalui media sosial;
• menyosialisasikan strategi dan tujuan
pembangunan di masa depan;
• membangun interaksi antara pemerintah
dan masyarakat;
• meningkatkan kesadaran dan peran serta
masyarakat terhadap kebijakan dan
program pemerintah;
• menggali aspirasi, opini, dan masukan
masyarakat terhadap kebijakan dan
program pemerintah.
Per MENPAN-RB No 83 / 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintahan
Efficient
e-Public
Service
e-Democracy

28. Prinsip Media Sosial Pemerintah
Per MENPAN-RB No 83 / 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintahan
1. Kredibel
2. Integritas
3. Profesional
4. Responsif
5. Terintegrasi
6. Keterwakilan
informasi yang disampaikan
akurat, berimbang, dan
keterwakilan
menunjukkan sikap jujur
dan menjaga etika
memiliki pendidikan,
keahlian, dan
keterampilan di bidangnya
menanggapi masukan
dengan cepat dan tepat
menyelaraskan dengan
media komunikasi
lainnya (online/ offline)
mewakili kepentingan
instansi pemerintah,
bukan kepentingan
pribadi

29. SITUS WEB

30. Badan Publik wajib: …
e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,
termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap
kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik
Negara
(pasal 4 – Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010)

31. Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya
melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang
mudah diakses oleh masyarakat
(Pasal 20 - Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010)

32. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Secara Berkala
a. informasi tentang profil Badan Publik
b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan
c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
d. ringkasan laporan keuangan
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik
f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik
g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik
h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik
i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat
(Pasal 11 – PERKI 1 / 2010)

33. Aspek yang perlu diperhatikan
• Audience
• Content
• Usability
• Interactivity
• Innovation

34. Strategi Membangun Situs Dibaca
Pahami
Pembaca
Komunikasi
Interaktif
Isi
Bermanfaat
Kelayakan
Situs
Terus
Berinovasi
Business Plan 2008  Page 34

35. Kekurangan Umum Situs Pemerintah
sebagai Media Informasi
Situs
Pemerintah

36. SISTEM INFORMASI

37. Badan Publik harus
membangun dan
mengembangkan sistem
informasi dan
dokumentasi untuk
mengelola Informasi
Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah.
(Pasal 7- UU KIP)

38. SISTEM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

41. Informasi
Relasi Objek
Informasi
Basis data
Aplikasi
Proses Bisnis Aplikasi
Infrastruktur
INTRANET
Kantor
Cabang
Kantor
Cabang Kantor
Cabang
Kantor
Cabang
Kantor
Cabang
Server
Pusat
Pimpinan
SDM
Pimpinan
Pengguna
Pengelola
Lembaga
Struktur &
Prosedur
Yang harus dipersiapkan....

42. TERIMA KASIH
Indriyatno Banyumurti
banyumurti@chelonind.co.id
0813 21097694
slideshare.net/banyumurti
banyumurti
@banyumurti
@banyumurti