Dokumen tersebut membahas pemblokiran situs internet oleh Kominfo berdasarkan aduan dari berbagai lembaga pemerintah atas muatan negatif seperti pornografi, perjudian, dan konten SARA. Kominfo telah memblokir ratusan ribu situs berdasarkan berbagai peraturan dan undang-undang tentang pornografi, informasi elektronik, telekomunikasi, dan hak cipta.

1. Pemblokiran Situs Internet
Bermuatan Negatif
Ditinjau dari Perspektif
Hukum dan HAM
Bandung, 28 Mei 2015

2. 2
□ Kominfo melaksanakan pemblokiran pertama kali sejak kasus video porno artis pada tahun
2010.
□ Sejak tahun 2011, Kominfo menerima aduan dari masyarakat terkait dengan konten/situs
internet bermuatan negatif.
□ Mulai pada tahun 2012, Kementerian/Lembaga negara mulai mengirimkan aduan terkait
situs internet bermuatan negatif sesuai dengan sektor-nya untuk dilakukan pemblokiran oleh
Kominfo. Kementerian/Lembaga yang pernah mengirimkan aduannya antara lain:
 Kepolisian melaporkan situs-situs perjudian dan penipuan serta pornografi;
 BPOM melaporkan situs-situs penjualan obat ilegal;
 Bapebbti dan OJK melaporkan situs-situs investasi ilegal;
 BNP2TKI melaporkan situs palsu BNP2TKI;
 BNPT melaporkan situs-situs terorisme dan SARA.
□ Sampai saat ini Kominfo sudah melakukan pemblokiran sebanyak 814.594 situs.

3. •Pasal 17:
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi.
• Pasal 18:
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Pemerintah berwenang:
a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan
penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi,
termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
Amanat UU No. 44/2008
tentang Pornografi

4. Pasal 27 Ayat (1):
Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.
SANKSI:
dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling
banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)
Amanat UU No. 11/2008
tentang ITE
MELIPUTI:
- Penyedia Sistem Elektronik
- Penyedia Web
- Peng-upload
- Penyedia Transmisi dan Akses

5. Pasal 21:
Penyelenggara telekomunikasi
dilarang melakukan kegiatan
usaha penyelenggaraan
telekomunikasi yang
bertentangan dengan
kepentingan umum, kesusilaan,
keamanan, atau ketertiban
umum.
Amanat UU No. 36/1999
tentang Telekomunikasi
SANKSI:
Dikenai sanksi
administrasi berupa
pencabutan izin setelah
diberi peringatan
tertulis.
MELIPUTI:
- Penyedia Jasa Akses Internet

6. Butir 3.13 Kewajiban Pengamanan
Jaringan:
Penyelenggara ISP wajib mengikuti ketentuan-ketentuan
peraturan yang terkait dengan usaha-usaha untuk
menjaga keamanan internet termasuk penyamaan
setting waktu atau clock synchronizer, gangguan hacking,
spamming dan pornografi.
Modern Licensing

7. Pasal 27 Ayat (2):
Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan perjudian.
SANKSI:
dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda
paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)
Amanat UU No. 11/2008
tentang ITE

8. •Pasal 28 Ayat (1):
Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik .
•Pasal 28 Ayat (2):
Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan
rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas
suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA).
SANKSI:
dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda
paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)
Amanat UU No. 11/2008
tentang ITE

9. Pasal 40 ayat (2) :
“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari
segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.”
Amanat UU No. 11/2008
tentang ITE

10. Amanat UU No. 28/2014
tentang HAK CIPTA
UU No. 28/2014 tentang HAK CIPTA:
Pasal 56
• Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3)
dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang
melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem
elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak
dapat diakses.
• Ketentuan lebih Ianjut tentang pelaksanaan penutupan konten
dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta
dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan
layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan
informatika.

11. 11
Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration
of Human Rights) menyatakan:
“Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan dan
menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki
pendapat tanpa diganggu gugat dan untuk mencari, menerima dan
memberikan informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa
memandang pembatasan.”
Namun dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),
kebebasan menyampaikan pendapat atau berekspresi tersebut
diimbangi dengan hak negara untuk membatasi kebebasan berekspresi
demi alasan moralitas, tatanan publik dan kenyamanan masyarakat
umum (Pasal 29).
ASPEK HAK ASASI MANUSIA

12. 12
Amandemen ke empat UUD 1945 memberikan
kebebasan akan tetapi hak asasi tersebut bukannya
tanpa pembatasan.
• Pada Pasal 28 J ayat (1) diatur bahwa setiap orang wajib
menghormati ha asasi orang lain
• Pasal 28 J ayat (2) selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak
tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam
Undang-Undang.
ASPEK HAK ASASI MANUSIA

13. 13
PERMEN KOMINFO NO.19 Tahun 2014
Pasal 4
(1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
a. Pornografi; dan
b. Kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
(2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari
Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. 14
Pasal 10
Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan
mendesak apabila menyangkut:
1. Privasi;
2. Pornografi anak;
3. Kekerasan;
4. Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau
5. Muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan
masyarakatsecara luas.

15. 15
Pasal 11
(1) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga
terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis
pelanggaran dan keterangan;
(2) Permintaan pemblokiransebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal,
dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian;

16. FORUM PENANGANAN SITUS INTERNET
BERMUATAN NEGATIF (1)
16
 Dengan melihat potensi dan eskalasi semakin banyaknya dan
maraknya muatan internet yang bersifat negative, maka
Kementerian Kominfo sejak awal Januari 2015 telah
merencanakan pembentukan Forum Penanganan Situs Internet
yang di dalam nya terdapat Panel-Panel Penilai yang melibatkan
prominent persons di bidangnya baik dari masyarakat maupaun
dari lembaga terkait.
 Forum ini dibentuk dengan mengedepankan .
• meningkatkan governance
• meningkatkan partisipasi masyarakat
• Meningkatkan perlindungan kekayaan interlektual khususnya
hak cipta
• Keterlbatan dalam menilai, mempertimbangkan dan
memberikan rekomendasi/keputusan penilaian.

17. Judicial Review Atas
PERMEN 19/2014
• Permen 19 telah digugat oleh Institute for Criminal Justice Reform
(ICJR) dkk sejak tahun lalu, dengan beralasan bahwa pemblokiran ini
seharusnya melalui UU, bukan melalui Permen karena terkait HAM.
• Pada tanggal 12 Mei 2015, Mahkamah Agung (MA) telah
memutuskan tidak menerima permohonan penghapusan Peraturan
Menteri (Permen) Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan
Situs Internet Bermuatan Negatif.
• hthttp://inet.detik.com/read/2015/05/22/162839/2922437/399/ma-
tolak-gugatan-permen-konten-negatif
17

18. TERIMA KASIH
18