Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 40 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah (20)

Anzeige

Weitere von Indriyatno Banyumurti (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah

  1. 1. Pengembangan E-GOVERNMENT Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik disampaikan pada Forum Organisasi Perangkat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika - Kota Depok 4 Februari 2016 Indriyatno Banyumurti banyumurti@chelonind.co.id
  2. 2. INDRIYATNO BANYUMURTI +62 813 21097694 banyumurti@chelonind.co.id indriyatno@gmail.com www.banyumurti.net @banyumurti :
  3. 3. TIK dalam Pemerintahan e-Government pemanfaatan teknologi digital, dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi, untuk proses pemerintahan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan dan program pemerintah KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  4. 4. TIK mendukung pencapaian MDG IT To SUPPORT
  5. 5. Dasar Hukum • UUD 45, pasal 28 F • UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik • PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik • Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia • Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
  6. 6. Transformasi Menuju e-Government Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT TRANSFORMASI Government to e-Government Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT TRANSFORMASI Government to e-Government Transformasi  Manajemen Perubahan  Perubahan Budaya Kerja  Perubahan Proses Kerja  SOP dan Kebijakan Politik  Peraturan dan Perundangan  Leadership Pemanfaatan ICT  Penggunaan Internet  Penggunaan Infrastruktur Telematika  Penggunaan Sistem Aplikasi  Standarisasi Metadata  Transaksi Elektronik  Electronic Data Interchange  Electronic Documentation Sumber: Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi e-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah, KOMINFO
  7. 7. Tahapan e-Gov (INPRES No. 3/2003) • Tingkat 1 – Persiapan • Tingkat 2 – Pematangan • Tingkat 3 – Pemantapan • Tingkat 4 – Pemanfaatan One way
  8. 8. Hubungan Komunikasi dalam e-Gov ADMINISTRASI PEMERINTAHAN- PEMBANGUNAN KOMUNIKASI PUBLIK Lembaga Legislatif Instansi Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Publik G2 G G2E L2G L2P G2C G2B
  9. 9. ● membangun kelembagaan yang berbasis sistem manajemen organisasi jaringan, termasuk di dalamnya struktur organisasi, pengembangan prosedur, kebijakan, dan peraturan; ● membangun sistem yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mampu meningkatkan layanan publik dan layanan informasi, baik eksternal maupun internal secara online, termasuk didalamnya membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi, arsitektur infrastruktur jaringan; ● membangun sumberdaya manusia yang mampu menangani sistem, baik dari sisi hard skills maupun soft skills. MEMBANGUN E-GOVERNMENT
  10. 10. KOMPONEN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Informasi Relasi Objek Informasi Basis data Aplikasi Proses Bisnis Aplikasi Perangkat Keras Dan Jaringan INTRANET Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang Server Pusat Pimpinan SDM Pimpinan Pengguna Pengelola Lembaga Struktur & Prosedur Pembangunan TIK harus secara bersama mengembangkan 5 komponen ini
  11. 11. Renstra Kemkominfo 2015-2019
  12. 12. Tantangan • Perencanaan • Aplikasi yang dibutuhkan • Infrastruktur TIK • Sumber Daya Manusia • Kebijakan (termasuk anggaran) yang mencukupi • Keterlibatan pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholders) • Koordinasi antar OPD • Open Government/Open Data • Kesenjangan digital di masyarakat (literasi, ketersediaan akses dan kemampuan ekonomi)
  13. 13. Program Pengembangan e-Government
  14. 14. Beberapa Program e-Government • Rencana Induk Pengembangan e-Government • Portal Pemerintah • Pengembangan Infrastruktur TIK • Pengembangan Aplikasi • Open Data • Pengembangan Sumber Daya Manusia
  15. 15. KEBIJAKAN MASTER PLAN (RENCANA INDUK) PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT Blue Print (Cetak Biru) Pengembangan Infrastruktur Blue Print (Cetak Biru) Pengembangan Aplikasi Blue Print (Cetak Biru) Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Infrastruktur : -Pembangunan Jaringan Komputer dan Internet -Komputer dan Server - dll Pengembangan Aplikasi: -Situs Web -Aplikasi KIP - Sistem Informasi Daerah - e-Health - dll Pengembangan SDM: -Program Pelatihan -Pelaksanaan Diklat bidang TIK - dll
  16. 16. • PENYUSUNAN MASTER PLAN  Tersedianya arahan bagi upaya pengembangan komponen- komponen e-Government yang terencana, terpadu, efektif, dan efisien.  Terdapatnya acuan bagi pengembangan aplikasi perangkat lunak maupun infrastruktur perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.  Tersedianya panduan bagi upaya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur untuk menggunakan dan mengelola e- Government
  17. 17. Portal Pemerintah
  18. 18. Aspek yang perlu diperhatikan • Audience • Content • Interactivity • Usability • Innovation
  19. 19. Strategi Membangun Situs Dibaca Pahami Pembaca (Audience) Komunikasi Interaktif (Interactivity) Isi Bermanfaat (Content) Kelayakan Situs (Usability) Terus Berinovasi (Innovation)
  20. 20. Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat (Pasal 20 - Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010)
  21. 21. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. informasi tentang profil Badan Publik b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik d. ringkasan laporan keuangan e. ringkasan laporan akses Informasi Publik f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (Pasal 11 – PERKI 1 / 2010)
  22. 22. Pengembangan Infrastruktur • Pembangunan Jaringan Komputer antar SKPD • Pembangunan Jaringan Internet Kota • Pengadaan Komputer, Server dan Infrastruktur lainnya
  23. 23. Aplikasi e-Gov • Aplikasi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen) • Aplikasi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business) • Aplikasi untuk melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)
  24. 24. Government Function Framework Pelayanan Adm&Mgmt Legislasi Pembangunan Keuangan Kependudukan Perpajakan dan Retribusi Pendaftaran dan Perijinan Surat Elektronik Sistim Dokumen Elektronik Bisnis dan Investasi Sistim Pendukung Keputusan Kolaborasi dan Koordinasi Sistem Administrasi DPRD Sistem Pemilu Daerah Sistim Informasi dan Manajemen Data Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Anggaran Sistem Kas dan Perbendaharaan Pengaduan Masyarakat Publikasi Info Umum dan Kepemerintahan Manajemen Pelaporan Pemerintahan Sistem Akuntansi Daerah Sistem Perencanaan Proyek Pengelolaan Dan Monitoring Proyek Sistem Evaluasi & Info Pembangunan Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan Kepegawaian Pengadaan PNS Sistem Absensi& Penggajian Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Pendidikan& Latihan Sumber: Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi e-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah, KOMINFO
  25. 25. Standar Kebutuhan Aplikasi • Reliable • Interoperable • Scalable • User Friendly • Integrateable
  26. 26. Open Data
  27. 27. Open Data
  28. 28. Data.id
  29. 29. data.jakarta.go.id
  30. 30. Contoh aplikasi dari Open Data DKI APBD (Awasi Pelajari Belanja Daerah) Menyajikan informasi bagi warga yang ingin mempelajari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tampilan menarik. Tersedia pula fitur untuk mengawasi penggunaan anggaran dan melaporkan adanya kejanggalan.
  31. 31. ANGING MAMIRI (JakCare) JakCare adalah aplikasi yang memudahkan seseorang untuk mencari, membantu, dan melaporkan orang yang membutuhkan (fakir miskin) di sekitarnya. Contoh aplikasi dari Open Data DKI
  32. 32. Contoh infografis dari Open Data DKI
  33. 33. PENGEMBANGAN SDM IT Training: - Pengenalan TIK & eGov - Open Source - Jaringan dan Keamanan - Aplikasi dan Database - Perawatan Komputer - Perencanaan Strategis - Project Management Non IT Training (Soft Skill) Pelatihan Berbasis Aplikasi - Sistem Keuangan - Sistem BMN - Sistem Pelayanan Informasi - Dokumen Elektronis Pelayanan Prima JENIS PELATIHAN
  34. 34. Contoh Pelatihan
  35. 35. Tahapan Pelatihan • Assesment : Survey dan Analisa kebutuhan Training • Persiapan:  Penyusunan Kurikulum,Bahan Ajar dan Jadwal Pelatihan  Pemanggilan dan Pemilihan Peserta • Pelaksanaan : Penyampaian Materi Ajar • Evaluasi : Penilaian Tingkat Keberhasilan Pelatihan
  36. 36. Edukasi Masyarakat TIK untuk Pemasaran TIK untuk Pendidikan TIK untuk Keluarga TIK untuk Aktivitas Sosial LITERASI DIGITAL
  37. 37. Implementasi UU KIP • Penyusunan basis data terintegrasi • Pemutakhiran data dan konten • Penyusunan SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi • Pembuatan Klasifikasi Informasi (Sesuai UU KIP)
  38. 38. Multi-stakeholders Pemerintah Akademisi Komunitas/CSOSektor Bisnis Masyarakat
  39. 39. PENUTUP • Pengembangan eGovernment merupakan sebuah proses panjang yang harus dikelola secara berkesinambungan, bukan sebuah proses yang instant • Perencanaan yang menyeluruh diperlukan di awal agar pembangunan eGovernment dapat berjalan sesuai tujuannya • eGovernment tidak hanya pengembangan infrastruktur dan aplikasi saja, tetapi juga menyangkut faktor lainnya seperti pengembangan SDM, kebijakan, data dan sebagainya • Dibutuhkan kerjasama pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholders) untuk dapat mendorong keberhasilan e-Government
  40. 40. TERIMA KASIH Indriyatno Banyumurti banyumurti@chelonind.co.id 0813 21097694 www.chelonind.co.id

×