Dokumen tersebut membahas analisis potensi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara khususnya di Kecamatan Kualuh Hulu. Ringkasannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi PBB di Kecamatan Kualuh Hulu dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan PBB guna peningkatan PAD di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1. ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
(STUDI KASUS KECAMATAN KUALUH HULU)
Dr. Mukhrizal Effendi, M.SP

2. PROFIL PENELITI
2
Nama : Mukhrizal Effendi
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat/--/--/--
Profesi : Aktif sebagai Dosen
Pendidikan:
Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Sumatera Utara | 2006
Magister Program Studi Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara | 2009
Doktor Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara | 2019
Pengalaman:
1. Wakil Ketua Asosiasi Dosen Indonesia MPC Kabupaten Labuhanbatu
2. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi PRDB
3. Kaprodi Akuntansi | 2018
4. Kaprodi Manajemen | 2018-sekarang
5. Kepala LPPM | 2018-sekarang
Karya Ilmiah:
1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada
Perusahaan Daerah Pasar Petisah Kota Medan) | 2009
2. Nilai Ekonomi Anak: Studi Pekerja Anak di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimoon | 2015
3. Role of customary institution in conflict resolution of the rights on customary communal land (study on
communal land conflict in simangmbat jae village simangambat district of padang lawas utara regency|
2015
4. Peran BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara | 2018

3. LATAR BELAKANG
3
Seribu alasan yang pernah dikemukakan mengapa “Pembangunan” di kota besar mendapatkan
perhatian yang sangat besar sehingga melupakan pedesaan. Hal ini membuat Pemerintah Pusat
berbenah dan melakukan upaya peralihan pajak daerah hanya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pedesaan dan Perkotaan (disingkat PBB-P2), sementara Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,
Perhutanan dan Pertambangan (disingkat PBB-P3) menjadi pajak pusat.
Apabila mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, menetapkan PBB-P2 menjadi pajak kabupaten/kota.
Implikasinya setiap Pemerintah Daerah berusaha maksimal untuk meningkatkan daerahnya,
pelaksanaan pembangunan pun diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka
meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Pajak yang diperoleh dari
PBB-P2 yang masuk ke Pemerintah Daerah berasal dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak
reklame dan pajak penerangan jalan.

4. 4
Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten
Labuhanbatu Raya (induk) atas tuntutan dari masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Setelah pemekaran ibukota Kabupaten Labuhanbatu
Utara adalah Aek Kanopan dengan luas sekitar 354.580 Ha, yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan
90 (sembilan puluh) Desa/Kelurahan.
Kecamatan Kualuh Hulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu
Utara, menempati area seluas 637.39 Km2 yang terdiri dari 11 (sebelas) Desa, 2 (dua) Kelurahan, 33 (tiga
puluh tiga) Lingkungan dan 105 (seratus lima) Desa.

5. 5
Permasalahan yang terjadi terkait pengutipan PBB-P2 meliputi identitas penduduk berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP), pada umumnya warga Asahan yang berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara
memiliki aset atau objek pajak yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara
tapi memiliki KTP warga Asahan dan PBB-P2 dari Labuhanbatu Utara. Sehingga sering terjadi PBB-P2
wajib pajak ganda antara wilayah Asahan dan Labuhanbatu Utara. Hal ini menjadi perhatian bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten atas belum maksimal pengutipan PBB-P2 sehingga perlu dilakukan
ekstensifikasi terhadap wajib pajak yang belum terdaftar.
Untuk mengembangkan potensi PBB-P2, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, melalui
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan penelitian kerjasama
antara perguruan tinggi, yakni Universitas Islam Labuhan Batu dan Universitas Dharmawangsa Medan
yang berusaha keras untuk membuat suatu kajian tentang kebijakan yang mendukung ke arah kemajuan
sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan diharapkan kajian tersebut dapat
menggali, menginventarisir dan mengembangkan potensi-potensi yang ada, untuk meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah tentunya diharapkan diwujudkan selaras dengan program Badan
Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di bidang ekonomi
dengan judul “Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Hulu)”.

6. IDENTIFIKASI MASALAH
6
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dijadikan identifikasi masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Penentuan tarif pajak terhadap objek pajak signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk
membayar PBB-P2;
2. Masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar;
3. Objek pajak berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu
Utara; dan
4. Kesulitan menagih Wajib Pajak yang memiliki aset di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten
Labuhanbatu Utara, tetapi bukan warga Labuhanbatu Utara.

7. BATASAN MASALAH
7
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk
mempersempit fokus penelitian agar tidak terjadi bias. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini
adalah potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap target dan
realisasi pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 s/d 2018.

8. PERUMUSAN MASALAH
8
Berdasarkan uraian latar belakang,identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara,
khususnya Kecamatan Kualuh Hulu sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki?

9. TUJUAN PENELITIAN
9
Berdasarkan uraian latar belakang,identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rekomendasi yang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki di
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara?

10. MANFAAT PENELITIAN
10
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk
mendorong pencapaian target PBB-P2 untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Bagi Masyarakat Labuhanbatu Utara, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
mengenai PBB-P2 sebagai warga negara yang sadar pajak; dan
3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian khususnya
mengenai PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

11. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
11
1. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara
Setelah ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mulai
dijalankan kewenangan tersebut. Adapun target pencapaian PBB-P2 Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2019 mencapai 7,5
miliar, sementara Kecamatan Kualuh Hulu sebagai penghasil pencapaian penerimaan PBB-P2 mencapai 2,4 miliar, sehingga tolak
ukur peningkatan PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Kecamatan Kualuh Hulu. Setelah ditelusuri dan dilakukan pendekatan
di setiap desa yang menjadi target PBB-P2 dapat diuraikan pada tabel 1.1 berikut ini:
Tabel 1.1. Daftar Rincian Jumlah SPPT, DHKP dan Realisasi PBB-P2 di
Kecamatan Kulauh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara
No
Kecamatan/
District
Jumlah
Objek
Pajak
Luas Tanah/m2
Pokok
Ketetapan
(Rp)
Nominal Persen
1 NA IX-X 8,611 67,118,618 496,023,283 558,096,789 112,51%
2 Marbau 15,859 78,696,811 531,987,754 574,300,624 107,95%
3 Aek Kuo 6,331 99,429,027 530,140,872 556,009,522 104,88%
4 Aek Natas 6,997 70,956,263 456,117,144 467,232,379 102,44%
5 Kualuh Selatan 20,874 117,083,713 1,039,524,989 986,328,820 94,88%
6 Kualuh Hilir 7,308 96,020,809 602,066,837 558,160,461 92,71%
7 Kualuh Hulu 11,385 87,558,377 1,078,437,816 997,617,253 90,65%
8 Kualuh Leidong 20,692 174,105,880 1,854,706,804 1,578,409,987 85,10%
2018 98,057 790,969,498 6,589,005,499 6,256,155,835 94,95%

12. 12
2. Analisis SWOT
Untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal serta perumusan strategi potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu
Kabupaten Labuhanbatu Utara pada masa yang akan datang digunakan analisis SWOT. Adapun tabel matriks SWOT pada
penelitian dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
1. Adanya Kebijakan pemungutan pajak;
2. Ketersediaan petugas kegiatan pemungutan pajak;
3. Infrastruktur yang mendukung pelayanan pemungutan
pajak.
1. Kualitas petugas pajak yang lemah dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB P2;
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak;
3. Kegiatan sosialisasi pajak yang minim;
4. Sistem pengawasan internal keuangan yang masih rendah;
5. Sanksi/hukuman bagi petugas dan wajib pajak yang masih
tidak tegas;
6. Pendataan objek dan subjek pajak yang belum optimal.
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats)
1. Kerja sama dengan berbagai Instansi terkait membentuk
relawan pajak;
2. Peningkatan kegiatan sosialisasi inklusi sadar pajak;
3. Penegakan dan penindakan sanksi/hukuman bagi petugas
dan WP
4. Pelaksanaan sistem pengawasan PBB-P2; dan
5. Peningkatan sistem administrasi yang memadai.
1. Keterbatasan sarana dan prasarana;
2. Keadaan pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan;
3. Jarak tempuh ke kabupaten yang cukup jauh.

13. 13
No. Uraian Isu dan Permasalahan
Jumlah
(e)
Rating
(f)
Bobot
(g)
Skor
(h)
LINGKUNGAN INTERNAL
KEKUATAN (STRENGTH)
1 Adanya Kebijakan pemungutan pajak; 22 4 0,2 0,8
2 Ketersediaan petugas kegiatan pemungutan pajak; 15 4 0,1 0,4
3 Infrastruktur yang mendukung pelayanan pemungutan pajak. 11 4 0,1 0,4
Jumlah (a) 48 1,6
KELEMAHAN (WEAKNESS)
1 Kualitas petugas pajak yang lemah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan
pemungutan PBB P2;
15 3 0,1 0,3
2 Rendahnya kesadaran wajib pajak; 16 4 0,1 0,4
3 Kegiatan sosialisasi pajak yang minim; 11 3 0,1 0,3
4 Sistem pengawasan internal keuangan yang masih rendah; 15 3 0,1 0,3
5 Sanksi/hukuman bagi petugas dan wajib pajak yang masih tidak tegas; 10 4 0,1 0,4
6 Pendataan objek dan subjek pajak yang belum optimal. 11 4 0,1 0,4
Jumlah (b) 78 2,1
TOTAL (a) + (b) 126
LINGKUNGAN EKSTERNAL
PELUANG (OPPORTUNITY)
1 Kerja sama dengan berbagai Instansi terkait membentuk relawan pajak; 23 4 0,2 0,8
2 Peningkatan kegiatan sosialisasi inklusi sadar pajak; 16 4 0,1 0,4
3 Penegakan dan penindakan sanksi/hukuman bagi petugas dan wajib pajak; 20 4 0,1 0,4
4 Pelaksanaan sistem pengawasan PBB-P2; 23 4 0,2 0,8
5 Peningkatan sistem administrasi yang memadai. 20 4 0,1 0,4
Jumlah (c) 102 2,8
ANCAMAN (THREAT)
1 Keterbatasan sarana dan prasarana; 11 2 0,1 0,2
2 Keadaan pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan; 12 3 0,1 0,3
3 Jarak tempuh ke kabupaten yang cukup jauh 14 3 0,1 0,3
Jumlah (d) 37 0,8
TOTAL (c) + (d) 139 Rata2 Jwbn
(e) /
(c) + (d)
(f) * (g)
Berdasarkan tabel 1.3 Rekapitulasi
Penilaian Faktor Lingkungan Internal
dan Lingkungan Eksternal maka
untuk membuat alternatif
penggunaan dengan
mengkombinasikan masing-masing
aspek dengan membuat matriks
analisis SWOT. Matriks analisis
SWOT dibuat dengan mengaitkan 2
poin yang saling berkaitan dan
berhubungan. Sehingga nantinya
akan terformulasi alternatif yang
harus dilakukan dalam upaya
mengatasi tantangan dalam
meningkatkan potensi pemungutan
PBB-P2 di Kecamatan Kuala Hulu
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

14. 14
Menurut perhitungan tabel 1.4 dan kondisi di
lapangan dan strategi yang akan dilakukan untuk
meningkatkan potensi PBB-P2 di Kecamatan
Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang
akan tercantum dalam kuadran 4 yakni: kuadran
1 wilayah strategi agresif, kuadran 2 wilayah
minimum strategi, kuadran 3 wilayah strategi
defensive, dan kuadran 4 wilayah strategi
diversifikasi yang akan dilihat pada gambar
berikut ini:
Berdasarkan gambar diagram di samping terlihat
bahwa S-W dan O-T terletak pada Kuadran I.
Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini strategi
yang paling cocok dilakukan untuk meningkatkan
potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu
Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah
melakukan Strategi Agresif, artinya Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu mengambil
kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan
PBB-P2.

15. Adapun formulasi strategi yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi tantangan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, dapat dilihat pada tabel 1.5 menunjukkan alternatif strategi arah kebijakan
untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 antara lain:
15
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunities) Strategi S-O:
1. Kerja sama dengan berbagai Instansi terkait
membentuk relawan pajak;
2. Penegakkan dan penindakan sanksi/hukuman bagi
petugas pajak dan wajib pajak yang melanggar
aturan
Strategi W-O:
1. Peningkatan kualitas petugas pajak
pada bidang pemungutan PBB-P2;
2. Pengawasan internal pengelolaan
keuangan PBB-P2
Ancaman (Threats) Strategi S-T:
1. Pengadaan TI dan komunikasi pelayanan terpadu
mengenai PBB-P2
Strategi W-T:
1. Peningkatan kegiatan sosialisasi
inklusi sadar pajak;
2. Pengenaan tarif pajak secara
signifikan menyebabkan menurunnya
kepercayaan WP untuk membayar
PBB-P2

16. PENUTUPAN
16
Kesimpulan
1. Berdasarkan analisis SWOT dan kondisi lapangan, menunjukkan bahwa potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh
Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara berada di Kuadran I, yakni Strategi Agresif. Artinya langkah yang perlu
dilakukan adalah mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2.
2. Peran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dirasakan belum optimal dalam melakukan pendataan terhadap
objek pajak dan mendaftar ulang WP (herregistrasi), agar tidak terjadi wajib pajak ganda serta dilakukan
pengawasan PBB-P2 melalui sistem administrasi berbasis e-tax.
Rekomendasi:
Berdasarkan hasil penelitian di bab IV telah diuraikan, maka dapat direkomendasikan beberapa hal:
1. Kerjasama dengan berbagai instansi terkait pembentukan relawan pajak;
2. Melakukan kegiatan sosialisasi inklusi sadar pajak;
3. Penegakkan dan penindakan sanksi/hukuman bagi petugas dan wajib pajak; dan
4. Pelaksanaan sistem pengawasan PBB-P2

17. Terima kasih kepada:
Desa Sukarame, Desa Sonomartani, Desa Parpaudangan, Desa Pulo
Dogom, Desa Kuala Beringin, Desa Londut, Desa Perkebunan Kanopan
Ulu, Desa Sukarame Baru, Kelurahan Aek Kanopan, Kelurahan Aek
Kanopan Timur
Universitas Islam Labuhan Batu dan Universitas Dharmawangsa
Produksi:
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
copyrights © 2019