Presentasi dr Fidijansyah SpKj terkait pembentukan National Institut of Mental Health Indonesia

1. DIREKTORAT MASALAH KESEHATAN
JIWA DAN NAPZA
(PMKJN)

2. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
• Sekitar 17.508 pulau yang dipisahkan laut & samudra
• Jumlah Penduduk 237.641.334 jiwa (sensus tahun 2010)
• Terdapat 416 Kab dan 98 Kota (Total 514 Kab/Kota)
STATUS EKONOMI, BUDAYA dan AGAMA
• Pendapatan perkapita Rp 45.18 juta/tahun (Kompas 2015)
• Angka Kemiskinan 28,01 juta (10,86 %) Data BPS Mrt 2016
• Terdapat 34 suku dengan berbagai bahasa- etnik budayanya masing-
masing
• Semua agama ada di Indonesia dengan mayoritas agama Islam
STATUS KESEHATAN JIWA (RISKESDAS 2013)
• 6 % gangguan mental emosional
• 1,7 per mil gangguan mental berat
• Riwayat Pemasungan Indonesia 14,3 %
- Perkotaan 10,7 %
- Perdesaan 18,2 %
• Proporsi disabilitas (terlampir)

3. NO KETERANGAN TIDAK
ADA
RINGAN SEDANG BERAT SANGAT
BERAT
1. Sulit berdiri dalam waktu lama misalnya 30
menit?
88,9 5,3 3,1 2,2 0,5
2. Sulit mengerjakan kegiatan rumah tangga yang
menjadi tanggung jawabnya
90,1 5,3 2,8 1,5 0,4
3. Sulit mempelajari/ mengerjakan hal-hal baru,
seperti untuk menemukan tempat/alamat
90,4 4,9 2,6 1,6 0,4
4. Sulit dapat berperan serta dalam kegiatan
kemasyarakatan
91,3 4,8 2,2 1,2 0,4
5. Seberapa besar masalah kesehatan yang dialami
mempengaruhi keadaan emosi?
90,1 5,5 3,0 1,1 0,3
6. Seberapa sulit memusatkan pikiran dalam
melakukan sesuatu selama 10 menit?
90,9 5,1 2,5 1,1 0,3
7. Seberapa sulit dapat berjalan jarak jauh
misalnya 1 kilometer?
88,5 4,6 2,9 2,9 1,0
8. Seberapa sulit membersihkan seluruh tubuh? 94,1 4,1 1,1 0,5 0,2
9. Seberapa sulit mengenakan pakaian? 94,5 3,9 1,0 0,4 0,2
10. Seberapa sulit berinteraksi/ bergaul dengan
orang yang belum dikenal sebelumnya?
92,9 4,6 1,7 0,6 0,2
11. Seberapa sulit memelihara persahabatan? 93,3 4,5 1,5 0,5 0,2
12. Seberapa sulit mengerjakan pekerjaan sehari-
hari?
91,9 4,7 1,9 1,0 0,4

4. • 26 Provinsi memiliki RSJ dari 34 Provinsi (1 RSKO dan 33 RSJ Pemerintah)
• 8 Provinsi tidak memiliki RSJ (Kep.Riau, Banten, Gorontalo, Kalimantan Utara,
NusaTenggaraTimur, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat)
• 12 RS Swasta yang tercatat

5. Pasal 52 (1)
• Pemerintah wajib mendirikan rumah sakit jiwa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c
sebagai pusat rujukan.
• Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan paling
sedikit 1 (satu) rumah sakit jiwa.
• Pemerintah dapat membantu Pemerintah Daerah
Provinsi dalam mendirikan rumah sakit
jiwasebagaimana dimaksud pada ayat (2)

6. • Latar belakang geografi dan demografis, sosek, budaya 
status kesehatan jiwa yang kompleks
• Akses geografis dan ketersediaan RS Jiwa serta layanan
keswa di Fasyankes, terutama yang dipisahkan lautan
• Kesenjangan layanan keswa (akses, ketersediaan layanan
dan sumberdaya (SDM keswa, obat dll), serta
keterjangkauan biaya, stigma, gap pengobatan dsbnya)
• Gangguan jiwa  Peran Rumah Sakit Jiwa
• Anggapan perawatan di RS jiwa  lama dan menakutkan
• Beberapa provinsi belum menyadari dan menjadikan keswa
prioritas dimulai dari pencegahan di keluarga
• Kondisi dan Trias RS Jiwa belum dijalankan sesuai amanah
UU Keswa

7. • Pasal 52 (2) UU Keswa menyatakan bahwa setiap
provinsi memiliki minimal 1 RS Jiwa, sehingga setiap
provinsi dapat memiliki 1 RS Jiwa sebagai pusat rujukan.
• Bagaimana peran RS Jiwa untuk mengoptimalkan
fungsinya sebagai RS Jiwa rujukan dengan latar belakang
demografi seperti yang telah disebutkan diatas?
• Bagaimana provinsi yang belum memiliki RS Jiwa
Indonesia perlu RS Jiwa Percontohan
• Bagaimana mewujudkannya, sudah adakah RS Jiwa
Percontohan di Indonesia?

8. • Sebagai pusat rujukan jiwa, dalam menjalankan
perannya, setiap RS Jiwa sudah selayaknya
- meningkatkan mutu,
- memperbarui izin operasionalnya (5 tahun/x)
- terakreditasi (3 tahun/x)
- mengembangkan pelayanan, pendidikan dan
penelitiannya
• Bagaimana mutu RS Jiwa (sesama kelas A, B & C)?
agar tidak ada gap
• Sudah adakah RS Jiwa percontohan di Indonesia ?
• Benchmark RSJ ke luar negeri, efektifkah hasilnya?

9. • Direncanakan tahun 2012, berawal dari :
- mutu dan pendapatan serta fungsi RS Jiwa, terkait
tidak memperbarui ijin operasional, tidak terakreditasi
- sebagian besar telah melaksanakan pendidikan tidak
memiliki sertifikat sebagai RS pendidikan
- kurang/tidak berjalannya penelitian di RS Jiwa
- perhatian Pemda yang kurang terhadap RSJ
DIBUTUHKAN RS JIWA PERCONTOHAN  DIBANGUN NIMH 2016
DIUSULKAN SALAH SATU DARI 3 RSJ TIPE A , TIPE B & RSUD DENGAN LAYANAN JIWA
RSJ MARZOEKI MAHDI, RS JIWA NTB DAN RSUD BANYUMAS

10. • Persyaratan
1. Adminiatrasi;
2. Lahan luas dan kondisi RS Jiwa memungkinkan untuk
pengembangan menjadi RS Jiwa rujukan se Indonesia, menerima
kunjungan tamu luar negeri, sebagai pusat pendidikan,
penelitian disamping mengembangkan pelayanan;
3. Pemda setuju
4. Sumber daya RS Jiwa berkomitmen mengembangkan diri dan
RSJ
• Jika RSJ tsb telah berproses, dalam lahan tersebut akan dibangun
suatu Badan kesehatan mental nasional (NIMH) yang
merencanakan, monev, melaporkan, bekerjasama dengan Litbang,
PPSDM, FK, RSJ, RSU satelit dan bekerjasama melakukan penelitian.
• Dit Bina Kesehatan Jiwa membantu menganggarkan, menerima
menerima laporan, mengawasi dan evaluasi jalannya NIMH

11. • Proses Ditkeswa :
Dalam program tahun anggaran 2013 telah disusun langkah-
langkah yang dilaksanakan di tahun tersebut:
- Ditkeswa Mengundang RS ke pusat untuk memaparkan kondisi
ke-3 RS yang dipilih (mapping RS)
- Ditkeswa memberi masukkan apa yang harus dikerjakan oleh RS
- Ditkeswa mengunjungi ke-3 RS dalam bentuk Tim (Keswa,
Keperawatan, P2JK, Hukormas, Yankes, BPJS) untuk paparan &
kunjungan lapangan.
- RS diundang kembali ke pusat untuk menyampaikan rencana dan
dan kendala di lapangan
- RSJ NTB telah menyerahkan kesanggupan Gubernurnya untuk
berproses menjadi RS Percontohan utk Indonesia Wilayah Timur
- Menyediakan instrumen mutu layanan di RS Jiwa
• Kendala : Anggaran dan Sumber Daya (SDM, sarpras,

12. • Pada tahun 2013, Departemen Psikiatri FKUI
mengundang Direktur Keswa untuk menghadiri
pertemuan agar dapat dicanangkan sebagai NIMH
• Hasil pertemuan tersebut tidak dapat diluluskan
permohonan tersebut karena tidak mempunyai lahan (RS
nya berada di lantai 4 disalah satu gedung RSCM)
• Pada rapat di tahun 2014, secara lisan Dirjen
menyampaikan bahwa untuk pendidikan dan penelitian
berada di Departemen Psikiatri FKUI-RSCM dan akan
dibangun gedung tersendiri dengan lahannya,
sedangkan untuk pelayanan berada di RSJ Marzoeki
Mahdi
• Anggaran akan ditetapkan kemudian, dan terjadi
perubahan struktur organisasi secara keseluruhan.

13. Langkah-langkah RS Jiwa dan RSUD dengan layanan jiwa
1. Menyusun rencana untuk meningkatkan kompetensi RS
dalam sumber daya (SDM, peralatan, sarpras, perkembangan
dan produk teknologi berbasis bukti)
2. Mengembangkan layanan subspesialis dan unggulan secara
paripurna serta kliniknya secara komprehensif (promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif)
3. Berupaya terakreditasi paripurna dan melengkapi
administrasi RS lainnya
4. Terakreditasi sebagai RSJ pendidikan
5. Mencanangkan penelitian yang mendukung untuk program
ke depan
6. Mengembangkan kurikulum pendidikan S1 agar siap
memberikan pelayanan keswa di fasilitas pelayanan primer
dsb

14. Langkah-langkah Dit Keswa-Kemenkes:
1. Melanjutkan evaluasi RS yang ditunjuk dengan kunjungan
lapangan membawa Tim Kemenkes pusat (Keswa, Perawatan,
P2JK, Hukormas, Yankes, BPJS, KARS) untuk memberi input
2. RS memaparkan kemajuan RS dalam 1 tahun terakhir
3. Uji coba instrumen mutu layanan di RS Jiwa dan RSUD
dengan layanan jiwa
4. RSJ Percontohan (pilot project ) diharapkan telah tuntas
menyelesaikan program yang direncanakan di tahun 2015 dan
menetapkan NIMH di tahun 2016 (sesuai laporan tahun 2014)
Kendala :
1. Belum ada SK Sekjen/Menteri karena perdebatan RS Khusus tidak
dapat menjadi RS Rujukan Nasional dan tidak dapat dibiayai seperti
RSUD rujukan regional, RS rujukan provinsi dan Nasional yang
dibentuk Juli 2014.

15. RS JIWA PERCONTOHAN
RUJUKAN JIWA
PELAYANAN PENDIDIKAN PENELITIAN
IGD RAJAL
REHABILITASI DSBNYA
RANAP
SEMINAR/WS
CALON S1/S2
AFILIASI DGN DIREKTORAT
P2MKJN, RS JIWA, RSU, FK
PPSDM, LITBANG DSBNYA
NARASUMBER DSBNYA
BADAN KESEHATAN
MENTAL NASIONAL

17. Harapan Pre-woekshop terhadap Dit P2MKJN-Kemenkes “
1. Komitmen Direktorat P2MKJN dan Menteri Kesehatan
tentang dibangunnya NIMH
2. Komitmen dalam bentuk pembuatan Surat Keputusan (SK)
Kemenkes/Sekjen
3. Menganggarkan program pelayanan, penelitian dan
peningkatan kompetensi sumber daya

18. Langkah-langkah Kemenkes:
1. Menyiapkan prosedural tahapan pembentukan RSJ
percontohan rujukan nasional
2. Menyiapkan Surat Keputusan Menkes/Sekjen
3. Menyiapkan kebijakan lain terkait NIMH
4. Mendukung anggaran pengembangan NIMH
5. Memfasilitasi pertemuan dan kelancaran proses NIMH

19. Langkah-langkah RSJ:
1. Membuat konsep dan peran RSJ Percontohan
a. Meningkatkan kompetensi RS dalam sumber daya (SDM,
perkembangan dan produk teknologi berbasis bukti)
b. Mengembangkan klinik dan meningkatkan layanan paripurna/
unggulan yang menyangkut segala siklus kehidupan mulai dari
balita, remaja, usia produktif, prapensiun & usia lanjut (life
cycle)
c. Menyediakan berbagai penelitian yang mendukung untuk
program ke depan yang berafiliasi dengan Direktorat P2MKJN,
RS Jiwa, RSU satelit, FK, PPSDM, Litbang, LP/LS terkait
d. Menjadikan RS Pendidikan bersertifikat pendidikan dan MoU
dengan berbagai universitas kedokteran
e. Mengembangkan kurikulum pendidikan S1 agar siap
memberikan pelayanan keswa di fasilitas pelayanan primer
f. Pelayanan komprehensif, eklektik dan holistik
g. Menyiapkan Team Work dan draft rencana kerja

20. 2. Menyusun langkah-langkah membangun lembaga/
institute (NIMH) di lingkungan RSJ percontohan nasional
(pilot project);
a. Membuat perencanaan model bangunan (DED,
miniatur)
b. Menghitung anggaran yang dibutuhkan hingga
terwujudnya NIMH
Langkah-langkah Dit.P2MKJN Kemenkes:
1. Mendukung program yang dicanangkan dan

21. Pasal 88
• Setiap fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa yang sudah
ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini
paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal 89
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendirikan fasilitas
pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan

22. KESIMPULAN
• Rencana NIMH telah dicanangkan jauh sebelum UU
Keswa disyahkan dan mengalami kendala pada usulan
anggaran, sumber daya dan layanan komprehensif ,
eklektik dan holistik
• Direktorat P2MKJN, Kementerian Kesehatan
berkomitmen mendukung pasal 65 pada UU Keswa
No 18 tahun 2014
• Penting pemantapan langkah-langkah menuju NIMH
• Menerbitkan SK Menkes/Permenkes dan peraturan
lain yang dibutuhkan