Saling berbagi yo!!!

1. i
MAKALAH
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
(SISTEM KONSTITUSI, SISTEM POLITIK DAN
KETATANEGARAAN INDONESIA)
Diajukan Sebagai Tugas Kelompok III
Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu:
Mohamad Bayi Tabrani, M.Pd.
Disusun oleh:
NIM NAMA
11170211 : M. Abdul Aziz
11170165 : Ma'arif
11170219 : Febri
11170459 : Tb. Faiz Maulana
11170119 : Ulfah Wahyuni Lestari
11170622 : Setianingsih
11170200 : Panji Ali Fikri
11141151 : Undang Kusnadi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS BINA BANGSA
(UNIBA)
2017

2. i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah membantu hamba-Nya
menyelesaikan tugas makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan
serta bantuan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini disusun untuk menambah pengetahuan tentang Pancasila dan
Kewarganegaraan khususnya tentang poin yang kami bahas yaitu Politik dan
Strategi, yang membahas Sistem Konstitusi, Sistem Politik dan Ketatanegaraan
Indonesia.
Akhir kata, kami ucapkan mohon maaf bila masih banyak kekurangan
dalam menyusun makalah ini, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca.
Serang, November 2017
Kelompok III

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PEMBAHASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL 2
A. Pengertian Politik Dan Strategi Nasional 2
B. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi
Nasional
3
C. Sistem Konstitusi 5
D. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia 14
BAB III PENUTUP 22
DAFTAR PUSTAKA 23

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa
yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak
peristiwa Proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari
negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik.
Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik.
Kondisi indonesia masih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa
tahun berlalu kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik.
Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem
pemerintahannya sendiri.
Saat ini banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik
bebas aktif yang di anut oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang
salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut. Oleh karena itu, kiranya kita
perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia.

5. 2
BAB II
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
A. Pengertian Politik Dan Strategi Nasional
Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang
akar katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia
berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai
makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan
rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai
hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan
medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas,
jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah
bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari
sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan
keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan
penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk
melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies)
yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang
ada.
Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara
melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum
(public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-
sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan
distribusi atau alokasi sumber daya.
a. Negara
b. Kekuasaaan

6. 3
c. Pengambilan Keputusan
d. Kebijakan Umum
e. Distribusi
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art
of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam
peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah
pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan.
Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian
umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian
tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau
bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan
kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian
definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara
tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan
pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
B. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung
dalam sistem manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945,
Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang
telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut
UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa
jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945
merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR,
Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat
disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada
dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa,

7. 4
kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group).
Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki
kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat
suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses
penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan
setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para
menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk
presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan
strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.
Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena
GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah
haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai
pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR
untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Agar
perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka
harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan
digunakan.
Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka
mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi
bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan telaah
strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan
dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan
Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan
keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang
ditempuh, analisis kemampuan yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu
berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.
Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah:

8. 5
1. Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang.
Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi
permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan
menggunakan teknologi masa depan.
2. Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang
mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh
menyeluruh.
3. Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena
strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana
strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan
waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang
berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan
kontemporer.
C. Sistem Konstitusi
Perkataan “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan
Constitution, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata
kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi
memiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada
umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara
dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga
mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara
disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris
menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah
Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur
konstitusi lebih menonjol.
Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan atau sendi-sendi pokok
yang bersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar yang bernama
“Negara”. Karena sifatnya yang fundamental ini maka aturan ini harus kuat dan
tidak boleh mudah berubah-ubah. Dengan kata lain aturan fundamental itu harus

9. 6
tahan uji terhadap kemungkinan untuk diubah-ubah berdasarkan kepentingan
jangka pendek yang bersifat sesaat.
1. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis
Konstitusi memuat suatu aturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi
pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang disebut negara. Sendi-
sendi itu tentunya harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan
negara tetap tegak berdiri. Ada dua macam konstitusi di dunia, yaitu
“Konstitusi Tertulis” (Written Constitution) dan “Konstitusi Tidak Tertulis”
(Unwritten Constitution), ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis”
(geschreven Recht) yang trmuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak
Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan
“Constitution of Nations”, Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara
di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.
Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan sangat pendek.
Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian Amerika
Latin seperti uruguay 332 pasal, Nicaragua 328 pasal, Cuba 286 pasal, Panama
271 pasal, Peru 236 pasal, Brazil dan Columbia 218 pasal, selanjutnya di Asia,
Burma 234 pasal, di Eropa, belanda 210 pasal.
Konstitusi terpendek adalah Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos
44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal, Ethiopia 55 pasal, Ceylon 91
pasal dan Finlandia 95 pasal.
2. Tujuan Konstitusi
Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan
masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada
di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan
karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-
Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu
sendiri.

10. 7
Tujuan konstitusi adalah tata tertib terkait dengan:
- berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya,
- hubungan antar lembaga negara,
- hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat)
- adanya jaminan hak-hak asasi manusia
- hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan
zaman.
3. Isi Konstitusi (Hal-Hal Pokok):
- Jaminan atas hak-hak asasi manusia atau hak warga Negara.
- Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental atau mendasar.
- Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatatanegaraan yang bersifat
mendasar.
4. Fungsi Konstitusi
- Untuk menjamin hak-hak warga Negara dari tindakan kesewenang-
wenangan penguasa.
- Sebagai landasan struktural penyelenggara pemerintah menurut sistem
ketata negaraan.
- Untuk membatasi kekuasan penguasa dalam negeri
- Sebagai perjanjian dan kesepakatan mendirikan Negara.
5. Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia
a) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 (periode pertama 18 Agustus 1945
-27 Desember 1949).
Sejarah UUD 1945 berasal dari Piagam Jakarta yang dirumuskan pada
tanggal 22 Juni 45 yang sedianya akan dibacakan pada tanggal 17 agustus

11. 8
bersamaan PROKLAMASI. Tetapi pada saat itu keadaan sangat genting,
maka naskahnya ketinggalan dikantor BPUPKI di jln Diponegoro.sehingga
hanya dibacakan teks proklamasi saja, dan hari berikutnya tgl 18 kalimat
proklamasi itu tercantum dalam Piagam Jakarta yang akhirnya
disempurnakan dengan menghapus dan menambahkan beberapa kata dan
ditetapkan sebagai UUD 1945. UUD 45 tidak bisa dipisahkan dari pada
sumbernya yaitu pidato Bung Karno pada tanggla 1 juni 1945.didepan
Badan Penyelidik Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Berkas kerja tersebut disistematiskan dirumuskan menjadi kesepakatan
bangsa yang merupakan deklarasi kemerdekaan. Hingga tanggal 22 juni
baru terselesaikan, yang terdiri dari:
1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea
2. Batang tubuh terdiri dari 16 BAB 37 pasal, 4 pasal aturan perlalihan dan
2 ayat aturan tambahan.
3. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan demi pasal. Dan
disahkan oleh BPUPKI/PPKI tgl 18 Agustus 1945.
Pokok-pokok system pemerintahan Negara yang dirumuskan dalam 7 kunci
pokok system pemerintahan adalah:
1. Negara Indonesia berdasarkan Hukum (rechtsetaat)
2. Pemerintahan berdasarkan system konstitusi (hukum dasar) tidak
absolutisme (berdasarkan kekuasaan belaka)
3. Kekuasaan tertinggi Negara berada ditangan MPR
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dibawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab
kepada DPR

12. 9
7. Kekuasaan Negara tidak tak terbatas(dibatasi).
Hal-hal pokok ysng diatur dalam UUD 1945 :
1. Bentuk Negara adalah kesatuan, artinya hanya ada satu kedaulatan dalam
Negara yang dikendalikan oleh pemerintahan pusat.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, artinya kepala Negara dipilih
untuk masa jabatan tertetu.
3. System cabinet adalah presidential artinya menteri bertanggung jawab
kepada presiden.
4. Lembaga Negara terdiri dari MPR, DPR Presiden, Dewan Pertimbangan
Agung, BPK {Bdn Pemeriksa Keuangan}, MA(lembaga tinggi Negara).
Sistematika Konstitusi UUD 45 adalah
1. Pembukaan terdiri dari 4 alenia
2. Batang tubuh terdiri dari 16 BAB 37 pasal. 4 pasal aturan peralihan dan
2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan dari pasal demi
pasal
b) Konstitusi RIS (Periode 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Konstitusi RIS ditetapkan dgn keputusan Presiden RIS No 48 tgl 31 Januari
1950.Diundangkan dalam lembaran Negara thn 1950 No3 tgl 6 Februari
1950.
Pokok-pokok system penyelenggaraan menurut konstitusi RIS adalah:
1. Negara berbentuk federasi atau serikat, artinya Negara didalamnya terdiri
dari Negara Negara bagian yang masing-masing Negara bagian memiliki
kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negeri.
2. Kedaulatan dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dan senat.

13. 10
3. Pemerintah adalah presiden dan para menteri.
4. Presiden dipilh oleh orang-orang yang dikuasakan pemerintah bagian.
5. Presiden adalah kepala Negara.
6. Presiden tidak dapat diganggu gugat
7. Sistem kabinet parlementer, yaitu menteri bertanggung jawab kepada
DPR dipimpin oleh Perdana menteri.
8. Menganut lembaga bilateral terdiri dari senat dan DPR. Senat adalah
wakil dari Negara bagian atau daerah. Setiap daerah memiliki dua wakil.
Hal-hal pokok yang diatur:
1. Bentuk negara dari kesatuan menjadi federasi/serikat.
2. Sistem pemerintahan berubah dari kabinet presidensil menjadi
parlementer.
3. Tidak mengenal jabatan wakil Presiden.
Sistematika Konstitusi RIS atau UUD RIS adalah:
1. Mukadimah atau pembukaan terdiri dari 4 alenia
2. batang tubuh terdiri dari VI bab dan 197 pasal
Rumusan dasar Negara Pancasila :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

14. 11
Dampak pemerintahan ini mengakibatkan ketidak stabilan politik dan
pemerintahan. Pemerintah menjadi lemah dan banyak pemberontakan atau
gerakan sparatisme.
c) UUD S 1950 (17 agustus 1950 – 5 juli 1959)
Disahkan 15 agustus 1950 dimuat dalam UU nomor 7 tahun 1950 dan
diundangkan dalam lembaran Negara nomor 56 tahun 1950.
Pokok-pokok system penyelenggaraanya:
1. Indonesia adlh Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan
2. Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama
DPR.
3. Presiden adalah kepala Negara dibantu wakilnya.
4. Presiden dan wakil dipilih menurut undang-undang
5. Presiden tidak dapat diganggu gugat.
6. Presiden dpt membubarkan DPR
7. Sistem kabinet parlementer
8. DPR dipilih melalui pemilu dngn masa jabatan 4 thun.
9. DPR dpt memaksa menteri meletakkan jabatan.
10. Lembaga Negara terdiri dari Presiden dan wakil presiden, menteri,
DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan.
11. Konstituante bersama pemerintah selekasnya menetapkan UUD
pengganti UUDS.
12. Konstituante dipilih melalui pemilu.
Sistematika atau isi pokok UUDS 1950, yaitu:
1. Pembukaan terdiri dari 4 alenia.

15. 12
2. Batang tubuh terdiri dari VI BAB dan 146 pasal.
Hal-hal pokok yang diatur dalam UUD S 1950, yaitu:
1. Bentuk Negara berubah dari federal/serikat mjd Negara kesatuan.
2. Sistem cabinet parlementer.
3. Presiden dapat membubarkan DPR
4. Dikenal dengan masa demokrasi liberal.
Nama-nama kabinet yang pernah berkuasa pada masa liberal
1. Kabinet Nasir
2. b. Kabinet Soekiman
3. Kabinet Wilopo
4. Kabinet Ali I
5. Kabinet Burhanudin Harahap
6. Kabinet Ali II
7. Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya
Setiap kabinet dipimpin Perdana Menteri. Sebagai kepala pemerintahan dan
kelemahanya system cabinet hanya bertahan dalam waktu singkat.
d) UUD 45 (periode ke dua 5 juli 1959-1999)
Pada saat itu presidem Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah
satunya kembali ke UUD 45, yang berlaku pada masa awal Proklamasi
tanpa ada perubahan, sehingga sistematika dan hal-hal pokok yang diatur
didlmnya tetap sama.
Isi dekrit Presiden:
1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945

16. 13
3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
4. Pembentukan MPRS dan DPAS dlm waktu singkat
Tetapi pada masa itu terjadi pemberontakan G-30 S/PKI th 1965, hingga
ada unjuk rasa yg disebut TRI TURA
1. Bubarkan PKI
2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI
3. Turunkan Harga
Masa berlaku UUD 45 dipisahkan antara orde lama (5 juli 1945 – 11 Maret
1966) dan orde baru (11 Maret 1966- 1999).stelah dikeluarkan Supersemar
11 maret 1966. Kedua masa tersebut menggunakan naskah yang sama tetapi
dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yang berdampak pada
penyalenggaraan pemerintah.
Pada masa orde baru juga banyak penyimpangan-penyimpangan yang
mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan dan keterpurukan terjadi
hingga kepmerintahan saat itu yang dipegang Suharto dan mengundurkan
diri pada th 1998
e) UUD 45 AMANDEMEN (berlaku 19 Oktober 1999- sampai sekarang)
Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang salah satunya menuntut
amandemen UUD 45.Maka UUD 45 yang digunakan sampai sekarang
mengalami 4 kali perubahan
Pokok-pokok system pemerintahan Negara RI menurut UUD 45
amandemen adalah:
1. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik.
2. Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
3. Negara Indonesia adalah Negara hukum
4. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu

17. 14
5. Presiden memegang kekuasaan menurut UUD 45.
6. Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan wakilnya
dan serta DPRD.
7. DPR memiliki fungsi legislasi anggaran dan pengawasan.
8. BPK merupakan lembaga yang bebas mandiri yang berwenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
9. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang
dipegang oleh Mahkamah Agung.
Sistematika UUD 45 amandemen terdiri dari.
1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea
2. Pasal-pasal.
D. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia
1. Pengertian Sistem Politik
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan
terorganisasi. Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya
Negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara
pemerintahan, Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan
organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi
antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan
dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang
tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip,
yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk
mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan
dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau
dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

18. 15
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai
kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum
termasuk proses penentuan tujuan. Politik adalah semua lembaga-lembaga
negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif,
eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan
kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya
kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga
memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.
Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga
Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni
MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,
2. Proses Politik Di Indonesia
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari
masa-masa berikut ini:
- Masa prakolonial
- Masa kolonial (penjajahan)
- Masa Demokrasi Liberal
- Masa Demokrasi terpimpin
- Masa Demokrasi Pancasila
- Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek
:
- Penyaluran tuntutan
- Pemeliharaan nilai
- Kapabilitas
- Integrasi vertikal

19. 16
- Integrasi horizontal
- Gaya politik
- Kepemimpinan
- Partisipasi massa
- Keterlibatan militer
- Aparat negara
- Stabilitas
3. Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di
dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah
Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam
proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses
aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem
yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki
tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan
saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan
tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan
sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu
pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
4. Garis Besar Politik Nasional dan Strategi Nasional
Sistem politik adalah suatu sistem yang memiliki ruang lingkup di bidang
politik, meliputi bagian-bagian atau lembaga-lembaga yang berfungsi di
bidang politik yang kegiatannya menyamngkut soal-soal politik, yaitu hal-hal
yang menyangkut kehidupan kenegaraan cq. pemerintah. Sistem politik
meliputi semua kegiatan yang menentukan kebijakan umum (public policies)
dan menentukan bagaimana kebijakann itu dilaksanakan.

20. 17
Dilihat dari pengelompokan yang timbul dari masyarakat, baik berupa
lembaga-lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan yang berpengaruh
dalam suatu pembuatan kebijaksanaan yang otoritatif dan mengikat
masyarakat.
Dilihat dari segi prosesnya, proses politik berarti suatu interaksi (proses saling
pengaruh mempengaruhi) antara bentuk struktur lembaa-lembaga dalam
masyarakat yang keseluruhannya merupakan struktur politik. Secara
fungsional proses politik itu ditanggapi sebagai pengaruh timbal balik antara
fungsi input dan output yang disumbangkan oleh semua bentuk-bentuk
struktural di atas.
Berdasarkan pengaruh di atas, baik untuk kepentingan umum maupun sebagai
kebijaksanaan, pengertian tersebut diintegrasikan dalam memberi pengertian
politik nasional. Untuk suatu “kehidupan nasional” yang diinginkan baik yang
bersifat ked dalam (nasional) maupun ke luar (internasional), politik nasional
merupakann jalan dan cara serta alat yang digunakan dalam pencapaian.
Pengertian politik nasional adalah asas haluan, usaha, serta kebijakan tindakan
negara tentang pembinaan (perencanaan,pembangunan, pemeliharaan, dan
pengendalian), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional, baik
yang potensional maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional.
Politik nasional menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional
yang dalam rumusannya dibagi ke dalam tahap-tahap utama, yaitu jangka
panjang, jangka menengah,, dan jangka pendek. Politik nasional meliputi
antara lain :
a. Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan,
dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia menuju bangsa
yang bersatu, adil, makmur, dan terhormat.
b. Politik luar negeri, yang bersifat bebas aktif anti imperiaslisme dan anti
kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, mengabdi kepada
kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta dan diarahkan

21. 18
kepada pembentukan solidaritas antar bangsa Asia-Afrika dan negara-
negara non blok.
c. Politik ekonomi, diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi
rakyat Indonesia sebesar-besarnya.
d. Politik pertahanan –keamanan,yang bersifat defensif aktif dan diarahkan
kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-
usaha nasional dan penanggulangan berbagai tantangan, ancaman, dan
hambatan.
Perjuangan nasional untuk melaksanakan kebijakan nasional tidak hanya
memerlukan penggunaan diplomasi dan perang, tetapi jga kekuatan ideologi
dan psikologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan pertahanan –
keamanan (di dalam perang ataupun di luar perang). Seluruh kekuatan ini
menghendaki integrasi, pengaturan, dan penusunan serta penggunaan yang
terarah dilandaskan pada pengetrtian strategi dan ruang lingkup. Strategi
nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-
kekuatan nasional, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan
pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam) dalam masa damai ataupun masa
perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh
politik nasional.
Dalam rangka nasional, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik
nasional dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian maka strategi
nasional sebagai rencana dan pelaksanaan harus dinamis disesuaikan dengan
situasi, kondisi, dan kemampuan disamping nilai “seni”.
Sasaran strategi nasional adalah tujuan nasional meliputi sasaran ke dalam dan
sasaran ke luar. Sasaran ke dalam mewujudkan identitas dan integrasi nasional,
sedangkan sasaran ke luar (1) mendukung pepentingan nasional di dalam
negeri; (2) memperjuangkan kedudukan terhormat di dalam pergaulan antar
bangsa; (3) mengadakan hubungan internasional lainnya, baik yang bersifat
bilateral maupun multilateral. Pola strategi nasional ke dalam dengan jalan

22. 19
persuasi, yaitu dengan jalan mempengaruhi atau mengajak dan membujuk
pihak lain agar yakin dengan maksud yang dikemukakan. Strategi nasional ke
luar ialah strategi tidak langsung denganpolitik luar negeri yang dilaksanakan
secara defensif dan konstruktif.
Sebelum UUD 1945 di amandemen, perumusan politik nasional pada strata
tertinggi dalam bentuk GBHN ditetapkan oleh MPR, yang selanjutnya
dilaksanakan oleh Presiden Mandataris MPR, yang dibantu oleh lembaga-
lembaga tinggi negara, yaitu kabinet Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA.
Setelah UUD 1945 diamandemen, perumusan politik nasional dirumuskan dan
ditetapkan oleh Presiden.
Menurut ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan prinsip kabinet
presidensial, politik nasional disusun bersama-sama dengan DPR, di mana
DPR memberikan saran-saran dan pendapatnya serta meminta keterangan-
keterangan yang diperlukan kepada pemerintah. Ini merupakan pronsip
pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Agar strategi nasional berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh politik
nasional, terlebih dahlu harus diadakan pemikiran strategi melaksanakan
telaahan strategi dan perkiraan strategi.
Telaahan strategi adalah sutu kajian terhadap lingkungan yang akan
berpengaruh kepada strategi yang akan ditempuh. Dalam menelaah lingkungan
politik nasional perlu memperhatikan beberapa hal yang menyangkut
pembidangan, sasaran, pedoman pelaksanaan, sikap dan pendirian, dan
pengendalian perencanaan.
Pembidangan politik nasional meliputi ipoleksosbudhankmnas. Sasaran bidang
masing-masing ditentukan sehingga tujuann politik nasional dapat dicapai.
Pedoman pelaksanaan meliputi usaha pembiayaan, pengadaan, pengembangan,
pengarahan sumber-sumber material, tenaga manusia, dan kekuatan in-
material; pengerahan usaha dan tindakan di antara sikap umum terhadap
pengadaan modal,, sikap dalam hal mengenai hankamnas seperti sistem

23. 20
Hankamrata, memelihara perdamaian dunia dan lain sebagainya dengan
menggunakan prinsip-prinsip prioritas dan penentuan periode waktu. Sikap
dan pendirian: menggariskan sikap dan pendirian terhadap masalah-masalah
nasional maupun internasional. Pengendalian perencanaan dituangkan dalam
strategi nasional seperti sikap Indonesia terhadap masalah hankam di Asia
Tenggara ataupun perang terbatas/ketegangan yang terjadi di dunia; sikap
Indonesia terhadap perkembangann rumah tangga ekonomi nasional dan
masalah ekonomi wilayah Asia Tenggara.
5. Sistem Pemerintahan Negara
Sebagai buah dari agenda reformasi nasional tahun 1998, UUD 1945
mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap,
yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dengan perubahan-perubahan
itu,, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 mengalami
pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan
format kelembagaan serta mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga
negara yang ada. Bahkan ada pula organ negara yang sebelumnya ada
dihapuskan dari ketentuan UUD 1945. Dewan Pertimbangan Agung yang
sebelumnya diatur dalam Bab VI Pasal 16 ditiadakan dari naskah UUD 1945.
Disamping itu ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada, seperti
Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan 24C serta menurut
ketentuan pasal III Aturan Peralihan (Supriatnoko, 2006).
Amandemen UUD 1945 menghasilkan pergeseran, perubahan, dan
penambahan pasal-pasal. Semula UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4
pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan berubah menjadi 20 Bab,
37 Pasal, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Tujuh kunci
pokok sistem pemerinyahan negara menurut penjelasan tidak lagi merupakan
dasar yuridis, ikut mengalami perubahan, namun masih relevan dan penting
dalam pembahasan Batang Tubuh UUD 1945.

24. 21
6. Indonesia Negara Berdasar atas Hukum.
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rachstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka Machstaat), ini berarti bahwa negara – termasuk di dalamnya
pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya – dalam melaksanakan
tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum
bukan hanya negara berdasarkan hikum dalam arti formal, yaitu sebagai
penjaga atau alat dalam menindak segala bentuk ketidakadilan, melainkan
negara berdasarkan hukum dalam arti material, yaitu alat dalam menciptakan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

25. 22
BAB II
PENUTUP
Dengan demikian kami membahas materi yang menjadi pokok bahasan
dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena
terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada
hubungannya dengan judul serta pembahasan makalah ini.
Penulis banyak berharap para pembaca dapat memberikan kritik dan saran
yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan penulisan
makalah dikesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada
khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.
Kesimpulan
Kita sebagai warna negara harus dapat memahami serta mendalami
pengertian dan pemahaman dalam Sistem Politik & Strategi Indonesia khususnya
Sistem Konstitusi, Sistem Politik & Ketatanegaraan Indonesia. Demi menjadikan
masyarakat yang mengerti pemahaman dalam Sistem Konstitusi dan Sistem Politik.
untuk itu sebagai pemuda mari kita tanamkan jiwa berbangsa dan bernegara serta
cinta tanah air, demi menjaga nilai berkebangsaan Indonesia.

26. 23
DAFTAR PUSTAKA
1. http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/09/konstitusi-sejarah-konstitusi-
indonesia/
2. http://www.unekunek.com/2424/sistem-konstitusi.html
3. http://munifaprianto.blogspot.com/2011/04/politik-dan-strategi-nasional.html
4. http://it-cevest.blogspot.com/2011/03/sistem-politik-dan-ketatanegaraan.html
5. http://zahro1504.blogspot.com/2011/04/sistem-politik-indonesia.html
6. http://id.shvoong.com/law-and-politics/public-administrations/2116876-
pengertian-sistem-konstitusional/#ixzz1rbo1amb2
7. http://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-
pasca-amandemen/
8. http://stupefyhorcruxes.blogspot.com/2011/05/politik-dan-strategi-
nasional.html

27. 24
PROFIL ANGGOTA KELOMPOK III
[11170211]
M. Abdul Aziz
[11170165]
Ma'arif
11170459]
Tb. Faiz Maulana
[11170219]
Febri
[11170119]
Ulfah Wahyuni Lestari
[11170622]
Setianingsih
[11170200]
Panji Ali Fikri
[11141151]
Undang Kusnadi