Pengguna Internet dan Sosial media di indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun, ini menjadi corong masuk dan pintu awal masuk nya beberapa disinformasi dan hoax
PENYUSUN_MUSTIKA HIDAYAT AL ANSHORI, MATERI BAWASLU_7 JUNI 2023_PENCEGAHAN POLITISASI SARA, HOAX DAN PENEGAKAN HUKUM.pdf
1. P E N C E G A H A N
P O L I T I S A S I S A R A ,
H O A X D A N
P E N E G A K A N H U K U M
M E N J E L A N G P E M I L U
S E R E N TA K 2 0 2 4
L I S M AW Y I B R A H I M
A N G G OTA B AWA S L U P R OV I N S I G O R O N TA L O
https://gorontalo.bawaslu.go.id/
J O I N T A N A L Y S I S B I D P O L I T I K D E N G A N A N T I S I P A S I P I L I T I S A S I A G A M A M E N J E L A N G P E M I L U 2 0 2 4
B A L L R O O M G R A N D - Q K O T A G O R O N T A L O , 0 7 J U N I 2 0 2 3
2. Definisi
berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan
pada sentimen identitas yang menyangkut
keturunan, agama, kesukuan dan golongan.
SARA
upaya untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi
sentimen identitas yang menyangkut kesukuan, ras,
agama, dan golongan oleh individu dan/atau
kelompok untuk kepentingan politik tertentu.
Politisasi SARA:
informasi tidak benar yang direkayasa oleh pihak tertentu
dan disebarkan dengan sengaja untuk menutupi informasi
yang sebenarnya,memengaruhi opini publik dan
mendapat keuntungan tertentu darinya.
Disinformasi (Hoax)
3. DEFINISI
Setiap tindakan yang
melibatkan kekerasan,
diskriminasi, dan
pelecehan yang didasarkan
pada identitas diri dan
golongan dapat dikualifisir
sebagai tindakan SARA
Sara adalah berbagai
pandangan dan tindakan
yang didasarkan pada
sentiment identitas yang
menyangkut keturunan,
agama, kebangsaan atau
kesukuan dan golongan
4. POLITIK IDENTITAS DI
INDONESIA
Di Indonesia sendiri, politik identitas sering didasarkan pada
kepercayaan dan suku bangsa. Contohnya adalah ujaran
kebencian yang bersifat SARA yang digunakan sebagai alat
untuk menjegal pihak lawan politik seperti yang marak terjadi
saat pemilihan gubernur Jakarta kemarin. Selain itu politik
identitas juga digunakan sebagai salat satu strategi kampanye
untuk para kandidat dalam Pemilu dan juga menjadi alasan
beberapa orang untuk memilih.
5. (A. SYAFII ANWAR)
praktek beragama
yang substantif-
inklusif
praktek beragama yang
eksklusif-legal
formalistik
6. TANTANGAN KEHIDUPAN
BERAGAMA DAN (DEMOKRASI)
PANCASILA
KARAKTER KOMUNAL AGAMAVS
KARAKTER DEMOKRASIYANG BERBASIS HAK INDIVIDU
HATE SPIN: SAAT SENTIMEN AGAMA MENJADI BAHAN
PEREBUTAN KEKUASAAN
HARMONI SOSIALVS HAK KONSTITUSI
8. SUMBER INFORMASI
PENYEBARAN ISU SARA
DALAM RUANG POLITIK
• Media sosial
• Media online, terutama media yang tidak
memiliki badan hukum yang dinilai
potensial digunakan sebagai wadah
penyebaran isu SARA
• Media konvensional, seperti spanduk,
pamphlet, dan selebaran sebagai penyebar
isu SARA di wilayah kepulauan
9. DATA PENDUDUK 276, 4 JUTA
1. Mobile Connected = 345,3 jt / 125,6 %
2. Internet Users = 202,6 jt / 73,7 %
3. Active Social Media = 170 jt / 61,8 %
SE INDONESIA
Sumber : We Are Social dan Meltwater
10. POTENSI DAN MODUS POLITISASI
SARA PADA PEMILU / PEMILIHAN
Pidato politik
cenderung mengarah
pada politik identitas
yang bermuara ke isu
SARA
Ceramah-ceramah
provokatif ditempat
ibadah atau acaara
keagamaan
Spanduk calon kepala
daerah yang
mengandung pesan
verbal berkonten
SARA
Penyebaran ujaran
kebencian oleh akun-
akun anonym di
media sosial
11. DAMPAK POLITISASI SARA
1. DISINTEGRASI NASIONAL
2. MELAHIRKAN KEBENCIAN KELOMPOK
3. MENURUNKAN KUALITAS DEMOKRASI
12. LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN
SARA DALAM UU PEMILU
Pasal 280 UU 7 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut :
Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang
a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta
pemilu lain
b. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
c. Mengganggu ketertiban umum
d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau
peserta pemilu yang lain
13. PENERAPAN SANKSI PIDANA SARA
• Pasal 521
Setiap pelaksana, peserta, pertugas, dan atau tim kampanye
pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i,
atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 )dua puluh empat juta rupiah)
14. LARANGAN SARA DALAM UU PILKADA
• Pasal 69 Huruf b UU No.10 2016
Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur,
Calon Wail Gubernur, Calon Bupati, Calon Wal Bupati, Calon Walikota,
Calon Wail Walikota dan/atau Partai Politik
• Pasal 187 Ayat 2 UU No.10 2016
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah)
atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)
15. LARANGAN SARA DI LUAR UU
PEMILU/PILKADA
• Pasal 28 Ayat 2 UU No.11 2008 (UU Informasi danTransaksi Elektronik)
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan
• Pasal 4 UU No.40TAHUN 2008 (UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)
Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa memperlakukan pembedaan, pengecualiaan,
pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan
atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil,politik, ekonomi, sosial dan budaya atau
menunjukkan kebencian atau rasa benci kpd orang krn perbedaan ras, etnis.
16. LANGKAH UNTUK MEMINIMALISIR POLITIK
SARA
Partai Politik harus mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas
di pilkada dan Pemilu agar kompetisi tidak diwarnai oleh kampanye berbau
sara tetapi program –program membangun daerah
Menciptakan masyarakat yang melek digital, karena pendidikan bagi warga
untuk menjadi pengguna digital yang bijaksana mesti menjadi agenda prioritas
berkesinambungan dan juga terkonsolidasi antara semua elemen bangsa atau
pemangku kepentingan terkait pemilu
Penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) perlu melakukan
konsolidasi terhadap seluruh aktor negara yang memiliki otoritas dan sumber
daya untuk bekerja sama melawan penyimpangan politik SARA, kampanye
Hoax dan kampanye ilegal lainnya dengan pendekatan transparansi, akuntabilitas
dengan mengedepankan nilai-nilai demokrastis dan Religi
01
02
03
17. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA
DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024
No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra
1 Identifikasi kerawanan politisasi sara
dan hoax
Penyusunan peta
kerawanan
Peta kerawanan Peyusunan
instrument
kerawanan
Jajaran Bawaslu Jajaran Bawaslu,
Media,
Stakeholder
Pengumpulan data Jajaran Bawaslu Jajaran Bawaslu
Analisis data Jajaran Bawaslu Jajaran Bawaslu,
Media,
Stakeholder
Peluncuran dan
sosialisasi
Jajaran Bawaslu Jajaran Bawaslu,
Media,
Stakeholder
18. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA
DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024
No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra
2 Pendidikan Pembuatan
panduan
pencegahan
politisasi SARA
dan hoax
Panduan
pencegahan
politisasi sara
dan hoax
Pengumpulan
data dan
bahan
Bawaslu Jajaran
Bawaslu
Analisis dan
penyusunan
panduan
Bawaslu Ahli,
stakeholder,
Sosialisasi Jajaran
Bawaslu,
Peserta
Pemilu,
Masyarakat
Jajaran
Bawaslu,
Peserta
Pemilu,
Masyarakat
Sosialisasi
Bersama
stakeholder
Peningkatan
literasi
masyarakat
dalam
pencegahan
politisasi SARA
dan hoax
Sosialisasi
tatap muka
Masyarakat Pegiat
Pemilu,
konten
kreator
19. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA
DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024
No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra
2 Pendidikan Bawaslu
Mendidik
Peningkatan
literasi
masyarakat
dalam
pencegahan
politisasi SARA
dan hoax
Sosialisasi ke
forum warga
Komunitas
hobby, Kegiatan
keagamaan,
Sekolah,
Kelompok adat,
Pemilih Pemula
Jajaran
Bawaslu Tokoh
agama Tokoh
budaya, Pegiat
Pemilu Kader
Pengawas
Partisipatif
20. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA
DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024
No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra
3 Partisipasi masyarakat Forum lintas iman Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pencegahan
politisasi sara
dan hoax
Diskusi Tokoh lintas
iman
Tokoh lintas
iman
Deklarasi Tokoh lintas
iman,
masyarakat
Tokoh lintas
iman
Forum pegiat
budaya
Diskusi Pegiat
budaya
Pegiat
budaya
Pagelaran
budaya
Masyarakat
umum
Pegiat
budaya
21. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA
DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024
No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra
3 Partisipasi masyarakat Komunitas digital
pengawas
partisipatif
Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pencegahan
politisasi sara
dan hoax
Diskusi Komunitas
digital
Komunitas
digital
Literasi digital Komunitas
digital
Komunitas
digital,
Kominfo
Moderasi
konten kontra
narasi hoax
Komunitas
digital
Komunitas
digital
22. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA
DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024
No Bentuk
Pencegahan
Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra
3 Partisipasi
masyarakat
Pembentukan desa
anti politik uang,
hoax, dan politisasi
SARA
Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
pencegahan
politisasi sara dan
hoax
Pemetaan desa Masyarakat Kementerian Desa,
Pemangku Kepentingan
Pemilu,
Sosialisasi Masyarakat Kementerian Desa,
Pemangku Kepentingan
Pemilu,
Deklarasi Masyarakat Kementerian Desa,
Pemangku Kepentingan
Pemilu,
Aksi bersama Masyarakat Kementerian Desa,
Pemangku Kepentingan
Pemilu,
23. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA
DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024
No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra
4 Kerja Sama Kesepakatan Aksi
antara Bawaslu
dengan Kominfo
Nota
Kesepakatan
Aksi
Diskusi
tentang
Keputusan
Bersama
- Bawaslu
- Kominfo
Kominfo
Penyusunan
Nota
Kesepakatan
Aksi
Kominfo
Forum Multi
Pihak
Penanganan Isu
SARA dan Hoax
di Media Sosial
Diskusi Pemangku
Kepentingan
Pemilu
Pemangku
Kepentinga
n Pemilu
Penyusunan
Nota
Kesepakatan
Aksi
Pemangku
Kepentingan
Pemilu
Pemangku
Kepentinga
n Pemilu
24. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA
DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024
No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra
5 Publikasi Kampanye anti
politisasi SARA
dan hoax
Terpublikasinya
program
pencegahan
politisasi SARA
dan hoax
Deklarasi Anti
Politisasi SARA
dan Hoax
Masyarakat Forum
Lintas Iman
Forum
Lintas
Budaya
Aparat
Penegak
Hukum
Peserta
pemilu
Masyarakat
Rilis,
konferensi pers
Masyarakat Media
Diskusi media Masyarakat Media
Podcast Masyarakat Pemangku
kepentingan
Pemilu,
Media,
Kominfo
25. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA
DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024
No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra
6 Imbauan
Edaran
Surat Edaran
Pencegahan
Diskusi
Jajaran
Bawaslu
Penyusunan
Penerbitan
Imbauan
Surat Imbauan
Pencegahan
Politisasi SARA
dan Hoax
Diskusi
Peserta
Pemilu,
Ormas,
Keagamaan
Peserta
Pemilu
Ormas
Keagamaan
K/L
(Kemendagri
dan
Kemenag)