Renstra

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2011-2015
R
E
N
S
T
R
A
BKD 2011-2015

RENSTRA BKD 2011 – 2015 i
|| KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Puji syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah Swt. Atas segala limpahan Rahmat-
Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng 2011–2015 ini bisa diselesaikan. Penyusunan
dokumen RENSTRA BKD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi
Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011-2015.
Dokumen renstra ini disusun sekali dalam satu periode renstra (lima tahun) oleh
Tim Penyusun Renstra BKD. Dokumen Renstra BKD ini ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala BKD Kabupaten Soppeng setelah mendapatkan pengesahan dari
Bupati. Dokumen renstra ini akan menjadi acuan untuk pencapaian VISI dan MISI BKD
Soppeng 2011-2015 sekaligus mendukung RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015.
Kami menyadari betul bahwa dokumen yang telah dihasilkan ini tentunya masih
terdapat kekurangan dan kelemahan, terutama bila ditinjau dari sisi akademisnya, namun
demikian diharapkan dokumen renstra ini sudah bisa menjadi pedoman dan acuan selama
lima tahun mendatang oleh berbagai pihak terutama untuk kebutuhan internal BKD sendiri.
Kepada seluruh Panitia/Tim yang telah bekerja dan pihak-pihak yang telah berkontribusi
secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan dokumen ini, Kami
ucapkan terima kasih.
Watansoppeng, 1 Juli 2011
Kepala Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah Kab. Soppeng,
Drs. A. KHAERUL UMUR, M.Si.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 ii
|| RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. Renstra BKD Soppeng mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011-2015. Tujuan penyusunan renstra
BKD sebagai kerangka acuan pembangunan jangka menengah Badan kepegawaian dan
Diklat Daerah Kabupaten Soppeng dalam menentukan arah kebijakan, strategi, program
dan kegiatan BKD Tahun 2011-2015 dalam membangun Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintah Kabupaten Soppeng yang profesional.
Berangkat dari capaian renstra periode sebelumnya dan hasil identifikasi
permasalahan, isu-isu strategis, kondisi pelayanan BKD saat ini dan tantangan kedepan,
maka dirumuskan visi BKD 2011-2015, yaitu : “TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS MENUJU TERCIPTANYA
APARATUR YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”. Untuk mewujudkan visi tersebut
akan didukung oleh 3 misi pembangunan. Selanjutnya berdasarkan visi misi, dirumuskan
tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang akan dicapai pada lima tahun
mendatang. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran untuk lima tahun kedepan,
maka dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional dan terukur
dalam kurun Tahun 2011-2015. Program BKD terdiri dari 8 program yang meliputi 42 jenis
kegiatan. Program dan kegiatan tersebut disusun disertai dengan estimasi pendanaan
indikatifnya selama lima tahun mendatang.
BKD Soppeng dalam pencapaian sasaran strategisnya menggunakan indikator
kinerja mandiri berdasarkan tugas pokok dan fungsinya karena belum memiliki indikator
kinerja SPM. Indikator kinerja utama daerah dalam RPJMD Kabupaten Soppeng yang

RENSTRA BKD 2011 – 2015 iii
|| RINGKASAN EKSEKUTIF
berkenaan dengan kompetensi BKD, khususnya pada indikator aspek pelayanan umum
ada dua yaitu, persentase jabatan terisi dan ketersediaan Simpeg/ Sistem Administrasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang ditargetkan bisa terpenuhi pada tahun ketiga, yaitu
mulai Tahun 2013.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 iv
|| DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
halaman
KATA PENGANTAR....................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................................. ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................iV
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2 Landasan hukum................................................................................ 3
1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................ 8
1.4 Sistematika Penulisan........................................................................ 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT DAERAH ............................................................................. 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD ...................................... 11
2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah....................... 14
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ............... 18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD ................. 20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH ................................... 22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan BKD................................................................ 22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah ................................................................... 24
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis................................................................ 26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.... 30
4.1 Visi dan Misi........................................................................................ 30
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................. 33
4.3 Strategi dan Kebijakan........................................................................ 34
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................... 37
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD............................................................................ 42
BAB VII PENUTUP .................................................................................................. 45
LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENSTRA BKD 2011 – 2015 1
|| PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Terjadinya perubahan lingkungan strategis telah membawa perubahan
paradigma dalam organisasi publik (birokrasi). Perubahan lingkungan strategis yang
dimaksud tersebut antara lain : persaingan global, lingkungan sosial, lingkungan
politik, perubahan undang-undang, dan perkembangan teknologi. Perubahan undang-
undang tentang sistem pemerintahan yang sentralisitik kepada sistem pemerintahan
yang desentralistik dengan diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi
menjadi UU No. 32 Tahun 2004 telah membawa implikasi yang sangat besar
terhadap berbagai aspek, termasuk aspek kewenangan daerah yang begitu besar
dari pusat. Penyerahan kewenangan oleh pusat kepada daerah (otonomi) untuk
mengelola dan mengatur dirinya sendiri membawa konsekuensi logis kepada daerah
untuk mampu menghadapi tantangan sekaligus peluang tersebut. Untuk menghadapi
tantangan tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi pemda selain mempersiapkan
kelembagaan/ organisasi yang akan melaksanakan urusan/kewenangan dari pusat
tersebut. Kesiapan organisasi tidak terlepas dari penyiapan sumber daya manusia
aparatur. Penyiapan SDM aparatur ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan
organisasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonominya. Disamping itu perlu
mengantisipasi adanya perubahan dan perkembangan lingkungan strategis diluar
lingkup kepegawaian seperti; arah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi politik
pemerintahan dan derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur serta
pengaruh kondisi global dan teknologi.
Pembangunan aparatur negara mencakup dimensi yang luas. Dimulai dari
peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien

|| PENDAHULUAN
dengan tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya
Manusia aparatur yang profesional serta akuntabel terhadap mitra kerja (stake
holders), Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,
penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana,
sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja
seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan
kepegawaian. Untuk mencapai hal tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) :
“bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional”.
Dihadapkan pada kondisi lingkungan strategis sebagaimana dijelaskan di
atas maka perlu disikapi oleh organisasi publik atau sekarang dikenal denga istilah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya yang mengurusi masalah
aparatur dan kepegawaian. Upaya yang dilakukan mengarah pada penciptaan kondisi
Sistem Manajemen Kepegawaian yang mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
yang profesional sehingga perlu untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Kinerja SKPD harus dilandasi atas suatu visi,
misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas. Visi misi organisasi inilah yang
kemudian dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaaan yang disebut Rencana
Strategis (Renstra). BKD Kabupaten Soppeng sebagai SKPD yang bertanggungjawab
terhadap pembinaan aparatur dan kepegawaian juga harus memiliki visi misi
organisasi yang jelas dan terukur dalam rangka pembinaan aparatur dan
kepegawaian yang lebih baik kedepan.
Pada visi misi periode renstra sebelumya Tahun 2005-2010, upaya
pembinaan kepegawaian telah dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di
bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian,
peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan
pengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi manajemen

|| PENDAHULUAN
kepegawaian. Namun demikian berbagai upaya tersebut di atas tidak berjalan seperti
yang direncanakan sehingga belum mampu membangun suatu Sistem Manajemen
Kepegawaian yang dapat mewujudkan PNS profesional. Oleh karena itu penyusunan
dokumen renstra BKD periode 2011-2015 diharapkan ada prioritas sehingga
pencapaian sasarannya meningkat lebih baik dari periode sebelumnya.
Penyusunan dokumen renstra SKPD mengacu kepada peraturan baru yaitu,
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai aturan tersebut,
maka Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng menyusun renstra
harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Soppeng 2011-2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Soppeng 2011-2015 sendiri merupakan pengejawantahan dari visi misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang selanjutnya menjadi visi
pembangunan daerah.
Renstra BKD Kabupaten Soppeng 2011-2015 disusun disamping sebagai
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015 juga merupakan pedoman
dan acuan internal BKD dalam mencapai sasaran kinerja BKD selama lima tahun
kedepan guna mewujudkan visi BKD dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran
RPJMD Kabupaten Soppeng. Penjabaran renstra selanjutnya dibuat dalam bentuk
Rencana Kinerja (Renja) Tahunan dan Penetapan Kinerja (Tapkin) untuk pencapaian
kinerja setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun kedepan (alur perencanaan lihat
lampiran).
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem
Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku
baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan daerah. Dalam penyusunan

|| PENDAHULUAN
Renstra SKPD ini, sejumlah peraturan perundang-undangan digunakan sebagai
rujukan, yaitu:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;
9. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil jo PP Nomor 09 Tahun 2003;

|| PENDAHULUAN
Formasi Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 54 Tahun 2003;
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor PP Nomor 11 Tahun 2003;
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 12 Tahun 2003;
Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil;
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan
Daerah;
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004–2009;
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Organisasi Perangkat Daerah;
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

|| PENDAHULUAN
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan
Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
31. Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/23.2/ M.PAN/2/2004 tentang Penataan
Pegawai Negeri Sipil;
32. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 A Tahun 2004
tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;

|| PENDAHULUAN
33. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 B Tahun 2004
tentang Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Klasifikasi
Jabatan;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2005-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2013;
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-
2029;
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Otonom;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Soppeng;
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah
Kabupaten Soppeng;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun
2005-2025;

|| PENDAHULUAN
43. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun
2011-2015;
44. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi
dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah Kabupaten Soppeng.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis 2011-2015 ini dimaksudkan sebagai
penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng terpilih (visi pembangunan
daerah) melalui pelaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD 5 (lima) tahun ke depan,
dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011-2015.
Tujuan penyusunan rencana strategis BKD adalah :
a. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang dijadikan pedoman
dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan sebagai dasar dan tolok
ukur penilaian kinerja;
b. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman
oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada BKD dalam mewujudkan optimalisasi
kinerja;
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran
selama 5 (lima) tahun kedepan;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi dalam
internal BKD.

|| PENDAHULUAN
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen rencana strategis BKD 2011-2015 berbeda
dengan sistematika renstra periode sebelumnya karena berdasarkan aturan baru
yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Renstra BKD 2011-
2015 terdiri dari tujuh bab dengan susunan, yaitu :
Bab satu berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan Renstra. Pada bab ini menjelaskan mengapa renstra disusun
dan bagaimana alur perencanaan beserta landasan hukumnya.
Pada bab kedua memuat gambaran pelayanan BKD yang dijabarkan dalam
Tugas, Fungsi dan struktur organisasi BKD, sumber daya BKD, kinerja pelayanan
BKD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKD. Bab ini menguraikan
tupoksi internal BKD beserta capaian-capaian pada renstra periode sebelumnya dan
tantangan kedepan.
Pada bab ketiga menjelaskan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi menjabarkan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan BKD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah, telaahan renstra kementerian/ lembaga dan renstra provinsi, telaahan
rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Bab ini berusaha
menjelaskan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang mempengaruhi
kinerja organisasi BKD kedepan.
Bab empat berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang
merupakan inti pokok pada penyusunan Renstra BKD 2011-2015. Dimana pada bab
ini menjabarkan visi dan misi BKD, tujuan dan sasaran jangka menengah BKD hingga
pada strategi dan kebijakan BKD untuk pencapaian target kinerja lima tahun kedepan.
Pada bab lima berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif oleh BKD. Bab ini menguraikan Program
dan kegiatan, juga dijelaskan indikator program (outcomes) dan indikator kegiatan
(output) serta rencana pendanaan indikatif selama lima tahun mendatang.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 10
|| PENDAHULUAN
Pada bab enam, membahas mengenai indikator kinerja BKD yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten. Bab ini berisi penjelasan tentang
indikator kinerja BKD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten.
Terakhir bab tujuh sebagai penutup. Bab ini hanya merupakan bab
komplemen yang berisi review terhadap apa yang telah disusun dan berisi harapan-
harapan untuk pencapaian visi misi BKD dan visi Pembangunan Daerah 2011-2015.
Pada bagian akhir dokumen renstra ini dilengkapi pula lampiran-lampiran
yang berkaitan dengan dokumen renstra ini, antara lain matriks Visi Misi sampai
program kegiatan dan matriks rencana program dan kegiatan dalam lima tahun ke
depan serta evaluasi kinerja progam dan kegiatan pada lima tahun terakhir BKD
kabupaten Soppeng.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 11
|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT DAERAH
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD
2.1.1 Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka tugas pokok Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng adalah membantu Bupati
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan diklat yang
menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.1.2 Fungsi
Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana
tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Diklat
Daerah
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan

RENSTRA BKD 2011 – 2015 12
DAN DIKLAT DAERAH
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.3 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng pada pasal 8, yang merupakan
pengganti Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001, maka Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari :
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Formasi dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan
 Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
d. Bidang Mutasi Kepegawaian, terdiri dari :
 Sub Bidang Penempatan dan Pemberhentian Pegawai
 Sub Bidang Kepangkatan
e. Bidang Diklat Teknis Fungsional, terdiri dari :
 Sub Bidang Diklat Teknis
 Sub Bidang Diklat Fungsional

RENSTRA BKD 2011 – 2015 13
DAN DIKLAT DAERAH
f. Bidang Diklat Struktural dan Manajemen, terdiri dari :
 Sub Bidang Diklat Penjenjangan
 Sub Bidang Diklat Pendidikan Umum
g. Unit Pelaksana Teknis Badan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kondisi saat ini, untuk UPT Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional
belum ada di BKD dengan struktur sebagai berkut :

RENSTRA BKD 2011 – 2015 14
DAN DIKLAT DAERAH
2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Sumber daya yang dimiliki oleh BKD pada saat ini dibagi atas dua bagian
yaitu sumber daya manusia dan sumber daya peralatan/aset dapat diuraikan melalui
tabel sebagai berikut :
a. Sumber daya manusia aparatur menurut kepangkatan
NO. GOLONGAN RUANG JUMLAH
a b c d
1 IV 3 1 1 - 5
2 III 19 1 5 6 31
3 II 1 2 5 13 21
4 I - - 1 - 1
Jumlah 23 4 12 19 58
Sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh BKD dari segi
kepangkatan semuanya telah memenuhi syarat, utamanya syarat dalam
menduduki jabatan struktural.
b. Sumber daya manusia aparatur menurut tingkat pendidikan
Dari sisi tingkat pendidikan aparatur BKD sudah cukup memadai karena
lebih separuh pegawai BKD adalah sarjana, disamping beberapa yang telah
menempuh jenjang pascasarjana, seperti pada tabel berikut :

RENSTRA BKD 2011 – 2015 15
DAN DIKLAT DAERAH
NO. TK. PENDIDIKAN JUMLAH
1 S2 9
2 S1 32
3 DIPLOMA 2
4 SMA 15
5 SMP -
6 SD -
Jumlah 58
c. Sumber daya manusia aparatur menurut status kepegawaian
NO. STATUS
KEPEGAWAIAN
JUMLAH
1 PNS 56
2 CPNS 2
3 NON PNS (HONORER) 5
63
Dari total 58 pegawai BKD, hanya 2 yang masih berstatus CPNS dengan
tenaga honorer sebanyak 5 orang.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 16
DAN DIKLAT DAERAH
d. Sumber daya manusia aparatur menurut diklat yang pernah diikuti
NO. DIKLAT JUMLAH
1 Struktural 16
2 Teknis/Fungsional 25
Jumlah 41
Pegawai BKD yang telah mengikuti diklat sudah banyak, namun
demikian perlu ditingkatkan dan didorong untuk mengikuti berbagai diklat,
terutama diklat teknis tugas (fungsional umum).
e. Sumber daya manusia aparatur menurut jabatan
NO. JABATAN ESELON JUMLAH
IIb IIIa IIIb IVa
1 Struktural 1 1 4 11 17
2 Fungsional Umum - - - - 41
3 Fungsional Khusus - - - - -
Jumlah 58
Seluruh jabatan struktural telah terisi dengan 2 pejabat masih,
sementara untuk jabatan fungsional khusus belum ada yang mengisi. Oleh
karena itu perlu dipikirkan untuk mengisi, begitupun juga pada SKPD lain.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 17
DAN DIKLAT DAERAH
f. Sumber daya aset :
NO. ASET JUMLAH KETERANGAN
A TANAH DAN BANGUNAN
1 Tanah 1 bidang Milik Pemda
2 Bangunan 2 unit Milik Pemda
B PERALATAN DAN MESIN
1 Mobil Dinas 1 unit Kondisi baik
2 Motor Dinas 7 unit Kondisi baik
3 Personal Computer 7 unit Kondisi baik
4 Laptop 6 unit Kondisi baik
5 Printer 9 unit Kondisi baik
6 Infocus 2 unit Kondisi baik
7 Wireless/ Sound system 2 unit Kondisi baik
8 Kamera digital 3 buah Kondisi baik
9 Handycam 1 buah Kondisi baik
10 Meja 31 buah Kondisi baik
11 Kursi 65 buah Kondisi baik
12 Lemari 16 buah Kondisi kurang baik
13 Filing Cabinet 2 buah Kondisi baik

RENSTRA BKD 2011 – 2015 18
DAN DIKLAT DAERAH
14 Mesin Laminating 1 buah Kondisi baik
15 Peralatan ID Card 1 set Kondisi baik
C ASET TETAP LAINNYA
1 Aset Tidak Berwujud ( Software ) 2 paket Kondisi baik
Aset yang ditampilkan pada tabel diatas hanya sebagian dari
keseluruhan aset BKD yang ada dan rata-rata masih dalam kondisi baik untuk
mendukung kegiatan administrasi perkantoran BKD. Secara umum aset BKD
berupa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kantor BKD Soppeng
dapat dikatakan cukup memadai. Namun demikian masih banyak sarana dan
prasarana pendukung yang perlu ditambah, khususnya untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan diklat, yaitu berupa gedung diklat yang representative dan
penyediaan hardware dan software sistem informasi kepegawaian (simpeg).
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur,
menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja
penyelenggaraan pelayanan. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
Untuk melihat capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah, dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan
selama periode renstra sebelumnya. Adapun capaian kinerja pelayanan BKD dalam
kurun waktu 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 (lihat lampiran).
Dalam mengukur pencapaian kinerja pelayanan BKD digunakan indikator mandiri
berdasarkan kompetensi inti BKD (sesuai tupoksi).

RENSTRA BKD 2011 – 2015 19
DAN DIKLAT DAERAH
Secara umum dapat dijelaskan capaian dan faktor yang mempengaruhi
capaian kinerja BKD. Selama kurun waktu renstra periode sebelumnya (2006-2010)
diperoleh capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahun rata-rata mencapai hasil
maksimal, yaitu 100% (lihat Tabel 2.1). Hal tersebut dapat dilihat dari output dan hasil
(outcomes) program dan kegiatan yang diperoleh sesuai dengan perencanaan. Faktor
yang mendukung keberhasilan capaian kinerja program dan kegiatan tersebut antara
lain alokasi anggaran BKD yang memadai untuk melaksanakan seluruh program dan
kegiatan. Untuk tahun dengan rasio capaian terendah adalah pada Tahun 2007, yaitu
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan pengisian
formasi melalui seleksi penerimaan CPNS, dimana hanya mencapai 74,2% pada
kegiatan Seleksi CPNS (pengisian formasi). Hal ini disebabkan karena pada Tahun
2006 tidak diadakan penerimaan CPNS, hanya kegiatan pendataan Tenaga Honorer/
Kontrak untuk diproses menjadi CPNSD.
Untuk capaian kinerja pelayanan dari sisi anggaran, maka dapat dilihat dari
rasio realisasi anggaran (lihat Tabel 2.2). Selama periode renstra sebelumnya (2006-
2010) rasio realisasi dan anggaran pada umumnya dapat dikatakan baik dengan
pencapaian rata-rata diatas 90%. Faktor yang paling banyak menyebabkan tidak
tercapainya realisasi anggaran 100% karena adanya kelebihan anggaran sehingga
sisanya harus dikembalikan ke kas daerah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya
kondisi tersebut antara lain karena prosedur/ mekanisme dalam pengelolaan
keuangan daerah disamping kelemahan dalam hal perencanaan program/kegiatan.
Untuk rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran selama periode
renstra 2006-2010 lebih banyak mengalami pertumbuhan negatif (menurun)
disebabkan karena berkurangnya alokasi anggaran dari tahun ke tahun disamping
adanya beberapa kegiatan yang tidak rutin dilaksanakan setiap tahun sehingga
pertumbuhannya juga negatif (lihat lampiran Tabel 2.2).

RENSTRA BKD 2011 – 2015 20
DAN DIKLAT DAERAH
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD
Tantangan pelayanan BKD kedepan tentunya akan semakin banyak dan
kompleks. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh BKD agar dapat terus
menyelenggarakan kompetensi intinya di bidang kepegawaian dimasa datang (lima
tahun ke depan) untuk memenuhi harapan stakeholdernya sekurangnya ada 3(tiga)
hal yang perlu dilakukan, sebagai berikut:
1. Menyikapi perkembangan isu-isu strategis/ dinamika perkembangan/ perubahan
lingkungan eksternal yang terjadi, termasuk dalam hal ini: arah kebijakan
pembangunan nasional SDM aparatur, kondisi kepegawaian dan
permasalahannya, menyerap aspirasi dan ekspektasi stake holder (Pemerintah,
Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat) serta perkembangan global. Upaya ini
dilakukan dalam rangka memberdayakan sistem manajemen kepegawaian
melalui penyusunan program strategis, guna menjembatani antara sistem
manajemen kepegawaian yang ada saat ini dengan Sistem Manajemen
Kepegawaian yang diinginkan. Pemberdayaan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian dan Peningkatan Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian.
2. Menyikapi kondisi internal agar diperoleh gambaran nyata kekuatan dan
keterbatasan/kelemahan yang ada diseluruh lini organisasi. Upaya ini tidak saja
difokuskan pada aspek kelembagaan, aspek sumber daya, dan aspek
ketersediaan prasarana dan sarananya saja, namun lebih jauh lagi adalah
mengevaluasi dan menyikapi kinerja BKD termasuk didalamnya apakah lembaga
ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan program sesuai dengan arah kebijakan
pembangunan nasional bidang aparatur/kepegawaian.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar baik berupa koordinasi maupun
kolaborasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan program yang mengarah
pada pengembangan sistem manajemen kepegawaian,

RENSTRA BKD 2011 – 2015 21
DAN DIKLAT DAERAH
Peluang pengembangan layanan BKD kedepan sangat dimungkinkan
seiring dengan dinamika kebutuhan kepegawaian dan diklat di daerah yang semakin
berkembang pula. Untuk itu pula sudah saatnya memang BKD Soppeng membangun
sistem manajemen kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi sehingga akan
sangat menunjang dalam pelayanan aparatur, utamanya dalam penyediaan data dan
informasi yang cepat, tepat dan akurat serta untuk efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan pelayanan kepegawaian.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 22
|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng melaksanakan
tugas dan fungsi pelayanan terhadap aparatur Pemerintah Daerah dibidang
kepegawaian dan diklat daerah. Dalam melaksanakan tugas pelayanan tersebut tidak
lepas dari berbagai masalah yang menjadi kendala.
Berangkat dari kondisi yang ada sekarang, maka permasalahan yang
dihadapi oleh BKD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat
didentifikasi antara lain :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam mendukung pelayanan
kepegawaian seperti belum adanya sarana diklat hal itu disebabkan alokasi
anggaran dalam pemenuhan dan sarana dan prasarana setiap tahunnya
dialokasikan terbatas. Dari tahun 2005-2010 penurunan anggaran pengadaan dan
pemeliharaan mencapai 45%. Sarana dan prasarana kantor perlu dilengkapi
perlatan dan perlengkapan yang memadai untuk penyelenggaraan diklat yang
representatif. Selama ini hanya meminjam gedung untuk digunakan sebagai
tempat diklat, utamanya diklat Pim dan Parjabatan.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 23
2. Perencanaan dan penataan PNS yang belum optimal
Hal ini diindikasikan oleh peningkatan pegawai kabupaten soppeng dari Tahun
2005 hingga Tahun 2010 yang mencapai hingga lebih dari 18%, dimana
peningkatan tersebut tidak didukung aspek pemerataan, disamping itu pula belum
optimalnya penataan PNS sesuai kompetensi, dapat dilihat masih adanya 15
pejabat struktural yang penempatannya belum sesuai dengan latar belakang
pendidikan formalnya serta masih terdapat 85 jabatan yang belum terisi hingga
Tahun 2010.
3. Meningkatnya tingkat pelanggaran disiplin dan masih rendahnya kesejahteraan
pegawai
Hal ini juga menjadi aspek permasalahan yang dapat dilihat pada tingkat
pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil pada Tahun 2010 hanya mencapai
0.022% yang meningkat dari tahun sebelumnya 0.015%. Untuk kesejahteraan
pegawai, belum adanya tambahan penghasilan dari daerah serta pelayanan atas
hak-hak pegawai belum optimal, sehingga tak kurang dari 8% dari jumlah PNS
bersyarat atas kepangkatan atau berkala menunggu hingga 2-3 bulan dalam
menerima haknya karena keterlambatan proses dan lain-lain.
4. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian.
Hal ini menjadi salah satu masalah krusial karena berhubungan dengan
penyediaan data dan informasi yang mampu melayani kebutuhan data dan
informasi kepegawaian secara cepat dan akurat. Untuk memenuhi kebutuhan data
base pegawai negeri sipil saat ini di kerjakan secara manual dan sebagian besar
dalam bentuk hardcopy yang dikirim oleh SKPD untuk diproses di BKD, sehingga
sangat lamban dalam pencarian dan pengolahan data selanjutnya.
5. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur.
Masalah rendahnya kualitas aparatur memang selalu menjadi perhatian,
khususnya peningkatan pengetahuan, kemampuan mengenai teknik tugas dan

RENSTRA BKD 2011 – 2015 24
fungsi aparatur. Permasalahannya adalah kurangnya peluang mengikuti diklat dan
pelatihan yang disebabkan karena minimnya alokasi anggaran diklat. Berdasarkan
evaluasi diperoleh bahwa lebih dari setengah PNS yang diangkat dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir belum pernah mengikuti diklat fungsional umum sesuai
uraian tugas yang diemban di unit kerjanya. Disamping itu pula, masih banyak
pejabat fungsional yang belum memiliki sertifikasi jabatan. Untuk pelaksanaan
diklat jabatan struktural seperti diklat kepemimpinan, karena keterbatasan
anggaran pula, masih ada 88 pejabat struktural hingga pada akhir Tahun 2010
yang belum didiklatkan sehingga menjadi temuan pemeriksa karena tidak
memenuhi syarat diklat untuk menduduki jabatan.
Melihat berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut di atas,
maka perlu penanganan yang terpadu dan komitmen dari stake holders, terutama
komitmen pengalokasian anggaran yang memadai sehingga permasalahan-
permasalahan tersebut dapat teratasi secara bertahap pada masa lima tahun
mendatang.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Isu-isu strategis dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng tidak lepas dari visi, misi dan program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Visi pembangunan Kabupaten Soppeng
(visi misi Bupati/Wakil Bupati Soppeng terpilih) yang akan diwujudkan pada periode
Tahun 2010 – 2015 adalah : “Terwujudnya Soppeng Yang Lebih Maju, Berdaya
Saing dan Religius”, dengan misi Pembangunan Daerah yang akan diemban
adalah:
1. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan;

RENSTRA BKD 2011 – 2015 25
2. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia pembangunan yang berkualitas
dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang
lebih efektif dan ekonomis;
3. Mewujudkan peningkatan tersedianya infrasturktur serta sarana dan prasarana
daerah yang lebih layak dan berkeadilan berdasarkan skala prioritas;
4. Mewujudkan penguatan otonomi desa;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk mewujudkan visi misi tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan kedalam
program-program pembangunan. Program pokok pembangunan yang akan
dilaksanakan pada periode lima tahun kedepan terdiri dari 12 bidang utama. Bidang
pembangunan yang berkaitan dengan BKD adalah Bidang Pemerintahan,
Kepegawaian, Keamanan dan Ketertiban, Politik dan Hukum yang terangkum dalam
misi kelima di atas dengan program utamanya adalah :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah melalui pendidikan
dan pelatihan kompetensi sehingga dapat memiliki etos kerja yang inovatif,
kreatif, profesional, disiplin, jujur dan bertanggungjawab.
2. Meningkatkan sistem informasi dan manajemen kepegawaian
3. Meningkatakan produktivitas aparat Pemerintah Daerah dengan pemberian
tunjangan secara proporsional yang berbasis kinerja
4. Rekruitmen dan penempatan/ reposisi pegawai daerah sesuai dengan
kebutuhan daerah berdasarkan kompetensi dan tupoksi yang tepat
Berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah tersebut diatas, maka BKD sebagai institusi yang berkompeten dibidang
pembinaan kepegawaian dan aparatur harus mengambil posisi terdepan dalam
mewujudkan program-program tersebut. Program dan kegiatan BKD harus sejalan
dengan program pembangunan daerah dalam bidang kepegawaian khususnya pada

RENSTRA BKD 2011 – 2015 26
misi kelima sehingga bisa terwujud keselarasan pelaksanaan program dan tujuan
yang ingin dicapai pada periode lima tahun kedepan.
Melalui renstra BKD 2011-2015, program-program tersebut akan
diwujudkan secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran. Untuk program 1
dan 4, telah berjalan sejak periode sebelumnya walaupun belum menunjukkan hasil
seperti yang diharapkan. Sedangkan untuk program 2 dan 3 memang belum
dilaksanakan sehingga harus diupayakan untuk dilaksanakan pada periode renstra
2011-2015 ini.
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
Penenentuan isu-isu strategis BKD Soppeng ditentukan setelah melalui
berbagai identifikasi permasalahan, kajian dan analisis terhadap faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap pelayanan BKD lima tahun ke depan. Penentuan isu-isu
strategis dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal. Faktor internal
berupa kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi BKD sedangkan faktor eksternal
berupa peluang dan ancaman dari luar organisasi BKD terhadap keberlangsungan
organisasi BKD.
 Faktor Internal
 Kekuatan
1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan
tupoksinya;
2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga
tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Adanya skala prioritas program kerja;
4. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan
fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap
operasional kegiatan;

RENSTRA BKD 2011 – 2015 27
5. Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai;
6. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
7. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;
8. Profesionalisme pegawai;
9. Adanya produk peraturan-peraturan dibidang kepegawaian dan diklat.
 Kelemahan
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang
diberikan kepada aparatur pegawai;
2. Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada;
3. Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan
pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja;
4. Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoringterhadap pelaksanaan
pembinaan kepegawaian;
5. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan
pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan
keterbatasan anggaran;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam
penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;
7. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai
melalui sistem renumerasi yang adil,layak dan kompetitif;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
9. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas,
distribusi,dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
10.Belum terbangunnya Sistem Kepegawaian melalui penerapan
Teknologi Informasi;

RENSTRA BKD 2011 – 2015 28
11.Orientasi Diklat jabatan masih pada Jabatan Struktural;
12.Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja
sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan
pegawai tiap SKPD;
13.Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaian;
14.Alokasi anggaran yang terbatas
 Faktor Eksternal
 Peluang
1. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan lembaga pendidikan
dan pelatihan pegawai;
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas
sumber daya manusia;
3. Adanya komitmen pimpinan;
4. Rencana pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian;
5. Rencana peningkatan kesejahteraan pegawai;
6. Pengembangan sistem karier berdasarkan prestasi kerja.
 Ancaman
1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam konteks berubah-
ubahnya peraturan perundang-undangan)
2. Tuntutan pelayanan prima instansi pemerintah oleh masyarakat;
3. Adanya ego sektoral SKPD dalam hal diklat aparatur
4. Komitmen stake holder, khususnya dalam hal penganggaran untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang belum
memadai

RENSTRA BKD 2011 – 2015 29
5. Adanya peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung
terhadap pelaksanaan diklat di daerah;
6. Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.
7. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat.
Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor internal dan eksternal
dengan visi, misi yang hendak dicapai, maka rumusan isu-isu strategis BKD adalah :
1. Peningkatan kinerja pelayanan administrasi kepegawaian
2. Peningkatan profesionalisme pegawai BKD melalui pembinaan dan
pengembangan sumber daya aparatur BKD agar lebih profesional.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan BKD
4. Penyesuaian struktur organisasi BKD dengan kebutuhan organisasi disertai
pembagian dan uraian tugas yang jelas.
5. Komitmen untuk pengembangan sumber daya aparatur
6. Dukungan dana yang memadai
7. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 30
|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT DAERAH
4.1 Visi dan Misi
4.1.1 V i s i
Berdasarkan isu-isu strategis serta tantangan pelayanan saat ini
dan kedepan, maka BKD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mengemban tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kebijakan
dibidang kepegawaian daerah perlu untuk menetapkan visi yang akan
diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Visi menjelaskan arah
atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) agar
mampu mengarahkan perjalanan organisasi BKD melalui penyelenggaraan
tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.
Visi BKD harus mengacu pada pencapaian visi Pembangunan
Daerah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Soppeng. Adapun visi BKD Soppeng 2011-2015 adalah :
Makna kata dari pernyataan visi tersebut di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut:
 Pelayanan : Sesuai dengan nomenklaturnya, maka keberadaan BKD
adalah sebagai institusi utama (leading sector)/ SKPD
“TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS MENUJU TERCIPTANYA
APARATUR YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”

RENSTRA BKD 2011 – 2015 31
DAN KEBIJAKAN
dalam melayani kebutuhan seluruh aparatur Pemerintah
Daerah dibidang kepegawaian dan diklat.
 Manajemen : BKD melaksanakan pelayanan kepegawaian, pengelolaan
dan pembinaan aparatur yang meliputi proses
perencanaan, rekruitmen, penempatan dan
pengembangan karir pegawai, kenaikan pangkat serta
pengembangan wawasan dan peningkatan kualitas SDM
aparatur, sampai pada proses purna bhakti dilakukan
secara terintegrasi yang berbasis Teknologi Informasi
 Kualitas : BKD melaksanakan pelayanan prima dengan manajemen
kepegawaian yang berbasis kompetensi
 Profesional : BKD berupaya untuk membentuk sumber daya aparatur
berkualitas yang mampu menjalankan tugas pokok dan
fungsinya dengan baik berdasarkan kompetensinya
 Sejahtera : BKD berupaya melaksanakan pembinaan aparatur
berdasarkan hak dan kewajiban agar mampu mendorong
peningkatan disiplin, kinerja dan penghasilan PNS untuk
mencukupi kebutuhan hidup layak bagi diri dan
keluarganya.
Perumusan Visi sebagaimana tersebut di atas, disamping
berlandaskan pada isu-isu strategis pelayanan BKD dan arah kebijakan
pembangunan daerah (RPJMD), juga berdasarkan isu-isu strategis dalam
sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Amanat Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2):
“Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan

RENSTRA BKD 2011 – 2015 32
DAN KEBIJAKAN
M I S I
1. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam
rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat didukung oleh
penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat;
2. Mewujudkan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi dan
pembinaan aparatur untuk mendorong peningkatan disiplin, kinerja
dan kesejahteran pegawai dalam rangka mewujudkan tata
pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui
pendidikan dan latihan (diklat) aparatur.
sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem
prestasi kerja”.
BKD Soppeng sadar betul bahwa sistem manajemen kepegawaian
yang ada sampai saat ini memang belum mampu mendorong peningkatan
profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan
tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Oleh
karena itu perlu diupayakan untuk mendorong pencapaian target-target sesuai
amanat undang-undang walaupun secara bertahap.
4.1.2 M i s i
Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin
diwujudkan dalam jangkauan kedepan yang mengarah pada perspektif, maka
diperlukan misi untuk mendukung pencapaian visi. Oleh karena itu dipandang
perlu untuk menjabarkan visi lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat
menjadi pedoman penyelenggaraan program berjangka menengah lima
tahunan dalam susunan RENSTRA BKD. Adapun misi Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 adalah:

RENSTRA BKD 2011 – 2015 33
DAN KEBIJAKAN
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.2.2 Tujuan
Dalam rangka mencapai visi dan misi BKD, maka visi dan misi
tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional
berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan
strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai dan memudahkan BKD untuk mengukur sejauh mana visi misi
organisasi telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di
dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan
akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan
tujuan berdasarkan misi BKD dapat diuraikan sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam
rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat didukung oleh
penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat dengan
tujuan :
 Meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian.
Misi 2 : Mewujudkan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbasis
kompetensi dan pembinaan aparatur dalam rangka mendorong
peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteran pegawai untuk
mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik; dengan tujuan :
 Meningkatkan penataan dan pengelolaan manajemen
kepegawaian berdasarkan kompetensi.
 Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan aparatur
Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui
pendidikan dan latihan (diklat) aparatur dengan tujuan:
 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 34
DAN KEBIJAKAN
4.2.3 Sasaran Jangka Menengah
Berdasarkan rumusan-rumusan tujuan yang ingin dicapai tersebut di
atas, maka perlu ditentukan sasaran jangka menengah sehingga lebih fokus
dalam mencapai tujuan. Adapun sasaran jangka menengah BKD yang akan
diwujudkan adalah:
1. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Terwujudnya perencanaan dan penataan pegawai berbasis kompetensi
secara proporsional;
3. Terwujudnya peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
4. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan diklat struktural dan peningkatan
keterampilan teknis tugas dan fungsi aparatur.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 (lihat lampiran).
4.3. Strategi dan Kebijakan
4.3.1 Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan
dalam serangkaian kebijakan. Strategi digunakan sebagai upaya yang
ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu langkah strategis
berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal BKD adalah:
1. Menyelenggarakan pembangunan kapasitas kelembagaan BKD agar
mampu menghadapi tantangan dan perkembangan dalam
menyelenggarakan kompetensi intinya;
2. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian dan pembinaan
aparatur yang professional;
3. Meningkatkan komitmen para stake holders dalam upaya pengembangan
dan peningkatan kualitas SDM Aparatur.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 35
DAN KEBIJAKAN
4.3.2 Kebijakan
Kebijakan (policy) yang diambil untuk melaksanakan strategi yang
dipilih, adalah:
1. Memperkuat integrasi internal melalui pencapaian komitmen bersama
pimpinan dan staf BKD;
2. Menyelaraskan kompetensi individu pegawai dengan kompetensi inti BKD
melalui penciptaan kondisi dan pembinaan kapasitas SDM pegawai yang
mendorong peningkatan motivasi kerja, kualitas SDM pegawai (keahlian,
pengetahuan, wawasan dan keterampilan), serta tumbuhnya daya kreasi
dan inovasi, dalam rangka keberhasilan pelayanan di bidang
kepegawaian;
3. Menanamkan nilai-nilai organisasi (budaya kerja/ etos kerja, akuntabilitas
kinerja, disiplin), baik melalui pembinaan langsung atasan-pegawai,
maupun melalui media kepelatihan;
4. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung
untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif;
5. Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta
formasi jabatan;
6. Pemantapan sistem dan manajemen kepegawaian dengan
mengembangkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
7. Memantapkan mekanisme kerja di bidang kepegawaian;
8. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam
bidang kepegawaian;
9. Peningkatan pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin PNS;
10. Memberikan insentif berupa tambahan tunjangan penghasilan;

RENSTRA BKD 2011 – 2015 36
DAN KEBIJAKAN
11. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam
penyelenggaraan diklat dan pengembangan Sumber Daya Manusia
aparatur;
12. Pengalokasian anggaran diklat yang memadai sesuai standar dan
ketentuan yang ditetapkan;
13. Penguatan komitmen para pemangku kepentingan untuk alokasi anggaran
pengembangan dan pembinaan aparatur sesuai standar dan kebutuhan.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 37
|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran BKD untuk lima
tahun kedepan, maka tujuan dan sasaran tersebut akan dijabarkan kedalam bentuk
program dan kegiatan yang lebih operasional dan terukur dalam kurun Tahun 2011-2015.
Program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai.
Sasaran strategis pertama dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi
kepegawaian dengan program dan kegiatan, yaitu :
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan:
1. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan komponen instalasi listrik
4. Penyediaan perlatan rumah tangga
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyediaan bahan logistik kantor
7. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
Program ini direncanakan akan menyerap dana selama lima tahun kedepan
sebesar Rp.2.117.108.850,-

RENSTRA BKD 2011 – 2015 38
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan
melalui kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan berupa
pengiriman aparatur BKD untuk mengikuti berbagai diklat. Program ini
direncanakan akan menyerap dana selama lima tahun kedepan sebesar
Rp.159.900.000,-
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur.
6. Pengadaan mesin absensi sidik jari
sebesar Rp.749.495.000,-
 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yang terdiri dari kegiatan :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
sebesar Rp. 89.492.200,-
Sasaran strategis kedua dalam rangka meningkatkan penataan dan pengelolaan
manajemen kepegawaian berdasarkan kompetensi demi mewujudkan perencanaan dan
penataan pegawai berbasis kompetensi secara proporsional maka BKD Soppeng
melaksanakan Program Perencanaan dan Penataan Aparatur dengan kegiatan-
kegiatannya meliputi :
1. Pengelolaan kenaikan pangkat PNS

RENSTRA BKD 2011 – 2015 39
2. Pengelolaan dan penyeleksian calon PNS
3. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN serta sekolah
tinggi berikatan dinas lainnya
4. Penataan administrasi pemberhentian PNS
5. Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil
6. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah dan
sistem aplikasi pelayanan kepegawaian
7. Monitoring dan evaluasi kinerja
8. Penataan/penempatan PNS.
sebesar Rp. 2.637.331.300,-
Sasaran strategis ketiga dalam rangka meningkatkan pembinaan dan
kesejahteraan demi terwujudnya peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai
dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang berisi
kegiatan :
1. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
2. Pembinaan karir PNS
3. Pemberian penghargaan bagi CPNS yang berprestasi
4. Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian
5. Pengelolaan administrasi kesejahteraan dan disiplin pegawai
6. Pengelolaan tanda pengenal pegawai negeri sipil.
Program ini direncanakan akan menyerap dana sampai lima tahun kedepan sebesar
Rp.2.144.316.450,-

RENSTRA BKD 2011 – 2015 40
Sasaran strategis keempat dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur
dengan mewujudkan peningkatan pelaksanaan diklat struktural dan peningkatan
keterampilan teknis tugas dan fungsi aparatur, melalui program-program yaitu :
 Program Pendidikan Kedinasan yang dijabarkan dalam kegiatan :
1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah golongan III
2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah golongan I & II
3. Diklat kepemimpinan tingkat IV
4. Diklat kepemimpinan tingkat III,
5. Diklat kepemimpinan tingkat II.
Program ini direncanakan akan menyerap dana selama lima tahun kedepan sebesar
Rp. 7.440.160.550,-
 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dalam mengukur
persentase aparatur yang mengikuti diklat fungsional, teknis tugas dan fungsi yang
dijabarkan dalam kegiatan :
1. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi tenaga pendidik
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah tenaga medis
3. Pendidikan dan pelatihan teknis penyuluh fungsional
4. Pelaksanaan diklat teknik tugas dan fungsi.
Program ini direncanakan akan menyerap dana sampai lima tahun kedepan sebesar
Rp. 984.734.400,-
Berbagai program dan kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat mewujudkan
visi BKD Soppeng untuk lima tahun kedepan. Target kinerja yang direncanakan dari setiap
program diharapkan bisa mencapai hasil maksimal 100%. Untuk target dari segi
pendanaan, maka diupayakan ada peningkatan dari tahun ke tahun dengan rencana total
alokasi anggaran untuk BKD selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebesar Rp.
16.286.508.750,-

RENSTRA BKD 2011 – 2015 41
Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan
kompetensi dasar dari BKD dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-
2015. Adapun kelompok sasarannya ditujukan untuk pelayanan seluruh Aparatur
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Untuk melihat lebih jelas tentang rencana
program dan kegiatan, indikator serta target dan pendanaan indikatif untuk lima tahun
kedepan dapat dilihat pada Tabel 5.1 (lihat lampiran).

RENSTRA BKD 2011 – 2015 42
|| INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015 tidak
terlepas dari pencapaian dari masing-masing bidang pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai kompetensinya. Untuk mengukur capaian
kinerja setiap bidang pembangunan, maka setiap SKPD menentukan indikator kinerja yang
akan menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Renstra
BKD Soppeng merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng, karena itu
indikator kinerja BKD juga harus mengacu kepada indikator kinerja dalam RPJMD. BKD
Soppeng dalam pencapaian sasaran strategisnya masih menggunakan indikator kinerja
mandiri berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena belum memiliki
indikator kinerja SPM atau indikator kinerja lainnya yang dijadikan acuan baku.
Adapun indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015
yang merupakan kompetensi BKD terdapat pada indikator Aspek Pelayanan Umum yang
terdiri dari dua indikator yaitu :
1. Persentase jabatan terisi
Berdasarkan capaian kinerja renstra sebelumnya atau perolehan capaian tahun awal
(2010), persentase jabatan terisi belum mencapai 100%, hanya mencapai 87.89%
jabatan struktural yang terisi. Karena itu, untuk mendukung pencapaian sasaran
RPJMD dan sasaran BKD sendiri harus diupayakan pencapaian target 100% sampai
pada akhir periode renstra.
2. Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian/ Sistem Administrasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK).

RENSTRA BKD 2011 – 2015 43
|| INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator ketersediaan sistem informasi kepegawaian ini menjadi target RPJMD
karena disamping penjabaran dari visi pembangunan daerah juga menjadi indikator
penilaian pemda dalam Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Pememerintahan (LPPD) setiap tahunnya. Karena itu pembangunan Sistem Informasi
Kepegawaian harus terlaksana pada periode renstra ini. Adapun rencana mulai
berjalannya simpeg tersebut ditargetkan bisa terpenuhi mulai tahun ketiga renstra
yaitu pada Tahun 2013.
Menyadari masih minimnya indikator kinerja yang dijadikan sebagai tolok ukur
pencapaian sasaran yang berkenaan dengan kompetensi BKD dalam RPJMD 2011-2015,
maka harapan ke depan untuk penyusunan RPJMD periode selanjutnya agar indikator
kinerja daerah yang berkaitan dengan kompetensi BKD yang digunakan dapat lebih
ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya menyangkut indikator kinerja BKD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada lampiran (Tabel 6.1).

RENSTRA BKD 2011 – 2015 44
|| PENUTUP
BAB VII
P E N U T U P
Penetapan Visi, Misi, dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Soppeng 2011-2015 didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan
strategis BKD. Baik yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah (RPJMD)
Kabupaten Soppeng maupun kebijakan pembangunan kepegawaian nasional
sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
Selain itu, penetapan visi dan misi BKD juga mempertimbangkan bahwa terwujudnya
aparatur yang profesional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu
menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana agenda
reformasi birokrasi belum dapat dituntaskan. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian visi
dan misi pada Renstra BKD 2011-2015 ini, diarahkan pada pengembangan sistem
manajemen kepegawaian.
Upaya yang ditempuh melalui berbagai langkah strategis untuk menciptakan
"kondisi antara" menuju sistem manajemen yang diinginkan, seperti: mengembangkan
sistem manajemen kepegawaian yang ada, memberdayakan instrumen/infrastruktur
manajemen kepegawaian (penyempurnaan peraturan perundang-undangan kepegawaian
dan dengan mengantisipasi kondisi kedepan), mengembangkan sistem informasi
kepegawaian dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang
kepegawaian, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya BKD secara bertahap selama
lima tahun kedepan agar mampu mendukung pencapaian cita-cita kepegawaian.
Meskipun disadari bahwa mewujudkan profesionalisme dan sejahteranya
Pegawai Negeri Sipil bukan sesuatu hal yang mudah serta menjadi tanggung jawab BKD
semata, namun mengingat BKD sebagai satu-satunya lembaga pemerintah daerah di
Kabupaten Soppeng yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat untuk
menyelenggarakan manajemen PNS, maka sudah sepatutnya BKD berkewajiban

RENSTRA BKD 2011 – 2015 45
|| PENUTUP
mengaktualisasikan perannya selama lima tahun kedepan dalam langkah nyata sesuai
kompetensi intinya. Apabila BKD mampu membawakan peran nyata dibidang
kepegawaian sebagaimana diharapkan oleh stake holder dan masyarakat, mudah-
mudahan BKD Soppeng akan mampu bertahan menghadapi tantangan perubahan
lingkungannya dan semakin berkembang dalam mewujudkan visinya di masa-masa yang
akan datang.

RENSTRA BKD 2011 – 2015 46
|

Renstra

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Renstra

Ähnlich wie Renstra (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Renstra