Dokumen ini membahas perlunya reformasi sistem perencanaan penganggaran di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengeluaran anggaran. Beberapa masalah yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya akibat defisit anggaran, belanja wajib, dan fleksibilitas fiskal pemerintah yang terbatas. Reformasi mencakup penyusunan anggaran tahunan terpadu (unified budget), anggaran berbasis kinerja (performance budget), dan perenc

1. REFORMASI SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN INDONESIA MEMPERTAJAM EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGELUARAN ANGGARAN

2. KerangkaPermasalahan Kegiatan-kegiatan Pembangunan Penganggaran AlokasiAnggaran SumberDaya EfektivitasKebijakanPengeluaranAnggaran PerluReformasiSistemPerencanaanPenganggaran Resource Scarcity danmasalah lain.

4. Adanyamandatory spendingsepertianggaranpendidikan, transfer kedaerah, alutsista, dankesehatan.

5. Adanyaperan APBN sebagaisocial safety net.Fleksibilitasfiskalpemerintahmenjaditerbatas.

7. KondisiPenganggaranPra-ReformasiKeuangan

8. ReformasiSistemPenganggaran UU 17 / 2003 PP 21 / 2004

9. Unified Budget Adalahpenyusunanrencanakeuangantahunan yang dilakukansecaraterintegrasiuntukseluruhjenisbelanjagunamelaksanakankegiatanpemerintahan yang didasarkanpadaprinsippencapaianefisiensialokasidana. Memuatsemuakegiataninstansipemerintahdalam APBN yang disusunsecaraterpadu, termasukmengintegrasikananggaranbelanjarutindanbelanjapembangunan.

10. Performance Budget Akanmemperjelastujuandanindikatorkinerjasebagaibagiandaripengembangansistempenganggaran yang akanmendukungperbaikanefisiensidanefektivitasdalampemanfaatansumberdaya.

11. MTEF/KPJM