Sistem Pemerintahan Indonesia

1. KELOMPOK MPR
1. RIADI ASRIL MUSTAFA
2. MASYITAH
3. AYA SOFYA
4. DIAH ZULVINA PRATAMA
09/23/14

2. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua
klasifikasi besar, yaitu:
1. sistem pemerintahan presidensial;
2. sistem pemerintahan parlementer.
09/23/14

3. • Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan
legislatif.
• Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan
eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat
pengawasan langsung dari badan legislatif. (Contoh Negara:
Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia)
• Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan
eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan
legislatif. (Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina,
Indonesia)
09/23/14

4. Sistem Pemerintahan di Indonesia
1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen.
2. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Berdasar UUD 1945 sesudah Diamandemen
09/23/14

5. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD
1945 sebelum Diamandemen.
• Sistem pemerintahan ini tertuang dalam
penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok
sistem pemerintahan. Yaitu :
09/23/14

6. 1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas
hukum (rechtsstaat)
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan
tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
09/23/14

7. Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem
pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945
menganut sistem pemerintahan presidensial.
Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa
Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden
Suharto.
09/23/14

8. Ciri dari sistem pemerintahan
presidensial ini adalah adanya
kekuasaan yang amat besar
pada lembaga kepresidenan.
09/23/14

9. Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan
presiden berdasar UUD 1945 adalah sebagai
berikut :
1. Pemegang kekuasaan eksekutif.
2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.
3. Pemegang kekuasaan sebagai kepala Negara.
4. Panglima tertinggi dalam kemiliteran.
5. Berhak mengangkat & melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau
golongan.
6. Berhak mengangkat para menteri dan pejabat Negara.
7. Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan
Negara lain.
8. Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari Negara lain.
9. Berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain – lain tanda kehormatan.
10. Berhak memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi
09/23/14

10. Dampak negative yang terjadi dari sistem
pemerintahan yang bersifat presidensial
1. Terjadi pemusatan kekuasaan Negara pada satu lembaga,
yaitu presiden.
2. Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah.
3. Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung
dimanfaat untuk loyal dan mendukung kelangsungan
kekuasaan presiden.
4. Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang –
orang yang dekat presiden.
5. Menciptakan perilaku KKN.
6. Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap Negara.
7. Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada
presiden
09/23/14

11. Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan
yang bersifat presidensial
1. Presiden dapat mengendalikan seluruh
penyelenggaraan pemerintahan.
2. Presiden mampu menciptakan pemerintahan
yang kompak dan solid.
3. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak
mudah jatuh atau berganti.
4. Konflik dan pertentangan antar pejabat
Negara dapat dihindari.
09/23/14

12. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD
1945 setelah Diamandemen (1999 – 2002)
Pokok – pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut:
1. Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas
2. Bentuk pemerintahan adalah Republik.
3. MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
4. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
5. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung
jawab kepada presiden.
6. Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.
7. Kekuasaan Legislatif lebih dominan
8. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
9. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
09/23/14

13. • Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih
menganut sitem presidensial Tapi dalam praktiknya
banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan
Parlementer.
• terbukti dengan presiden sebagai kepala Negara dan
kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar
pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung
jawab terhadap parlemen.
09/23/14

14. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia
1. Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan
MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu
pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu
perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam
hal membentuk undang – undang dan hak budget
(anggaran).
09/23/14

15. perubahan – perubahan baru dalam sistem
pemerintahan Indonesia
1. Pemilihan presiden secara langsung
2. sistem bikameral
3. MPR bukan lembaga tertinggi lagi
4. pemberian kekuasaan yang lebih besar
kepada parlemen untuk melakukan
pengawasan dan fungsi anggaran.
09/23/14

16. Sistem Pemerintahan Parlementer
ciri- ciri
1. Badan legislative atau parlemen adalah satu satunya badan
yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan
perwakilan dan lembaga legislatif.
2. Anggota parlemen terdiri atas orang- orang dari partai politik
aygn memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang
menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar
menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di
parlemen.
3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan
perdana meteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri
dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan
eksekutif. Dalam system ini, kekuasaan eksekutif berada pada
perdana meteri sebagai kepala pemerintahan. 09/23/14

17. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat
bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas
anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu- waktu
perlemen dapat menjatuhkan cabinet jika mayoritas
anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya
kepada kabinet.
5. Kepala Negara tidak sekaligus sebagai kepala
pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana
menteri, sedangkan kepala negara adalah
presiden/sultan/raja
6. Sebagai imbangan, parlemen dapat menjatuhkan kabinet.
Kepala Negara dapat membubarkan parlemen. Dengan
demikian, presiden/ raja atas saran perdana menteri dapat
membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan
umum lagi untuk memebentuk parlemen baru. 09/23/14

18. kelebihan dan kelemahan
KELEBIHAN
• Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena
terjadi menyesuaian pendapat antara eksekutif dan
legislative. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif dn
legislative berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan public jelas.
• Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap
cabinet sehingga cabinet menjadi berhati – hati dalam
menjalankan pemerintahan.
09/23/14

19. KEKURANGAN
• Kedudukan badan eksekutif/ cabinet sangat tergantung pada
mayoritas dukunga parlemen sehingga sewaktu- waktu cabinet
dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau cabinet tidak bias
ditentukan berakhir sesuai dengn masa jabatannya karena
sewaktu- waktu cabinet dapat bubar.
• Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila
para anggota cabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari
partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di
parlemen dan partai, anggota cabinet dapat menguasai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan- jabatan
eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen
dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri
atau jabatan eksekutif lainnya.
09/23/14

20. TERIMA KASIH ATAS
SEGALA
PERHATIANNYA
09/23/14