SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor
Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa / Kelurahan maka perlu dibentuk kepengurusan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Periode 2017-2021
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a
diatasperluditetapkan dengan Perturan Desa tentang Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan Periode 2017-2021
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
tingkatII Batangdengan mengubah undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingjkungan
Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965
Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
4. PeraturanPemerintahNomor48Tahun 1986 tentangPemindahanIbuKota
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah
TingkatII Pekalonganke KotaKajendi WilayahKabupatenDaerahTingkatII
Pekalongan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas
wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3381);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancanagan Undang-Undang
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga
Ketahan Masyarakat Desa;
9. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan
Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam
Negeri danInstruksi Menteri dalamNegeri mengenaiPelaksanaanUndang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan
KecamatanSiwalanKabupatenPekalongan ((lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan
Sragi dan KecamatanWiradesaKabupatenPekalonngan((lembaranDaerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahuin 2004 tentang
Pembentukan Kelurahan Kedungwuni Timur dan Kelurahan Kedungwuni
Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 33 Seri D Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahuin 2009 tentang
Pembentukan, Penghapusan, Pnggabungan Desa dan Perubahan Desa
menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
Nomor5, TambahanLembaranDaerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahuin 2009 tentang
Pembentukan Desa Trajumas dan Desa Karanggondang serta penetapan
Kembali Wilayah Kerja DEsa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang
Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2009 Nomor6, TambahanLembaranDaerah KabupatenPekalongan Tahun
2009 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahuin 2009 tentang
Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahuin 2011 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahuin 2011 nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkanpemberhentian PimpinandanAnggotaLembagaPemberdayaan
Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran Kecamtan Sragi Kabupaten Pekalongan
Periode 2013-2017 dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya.
KEDUA : mengesahkan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran Kecamtan Sragi Kabupaten Pekalongan
Periode 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Pimpinan dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugasnya
setelah dilantik oleh pejabat yang berwenang.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kedungjaran
pada tanggal 13 April 2018
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O
Lampiran :Keputusan Kepala DesaKedungjaran
KecamatanSragi
Nomor : 6 Tahun2018
Tanggal : 13 April 2018
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
PERIODE TAHUN 2017-2021
No Kedudukan dalam
Kepengurusan
Nama Umur
(TH)
Pendi-
dikan
Pekerjaan
1 2 3 4 5 6
1 Ketua Siswanto 54 S 1 PNS
2 Wakil Ketua AgungWibowo 51 SLTA Wiraswasta
3 Sekretaris Heru Susanto 37 S2 PNS
4 Bendahara Ida bagusSanubari 33 S 1 Guru
Seksi-seksi
5 a. Seksi Agama
6 b. Seksi Trantib Risdiyanto 38 S 1 POLRI
7
c. Seksi
Pend.Orkes
SigitHadi Laksono 41 S 1 Wiraswasta
8
d. Seksi
Pemb.Pereko dan Kop
AgusBudi Santoso 37
SLTA
Wiraswasta
9
e. Seksi
KesdukdanLH
Herlina 46 D 3 PNS
10 f. Seksi
PKK
1). Ketua
2). Wakil Ketua
3). Sekretaris
4). Bendahara
5). PokjaI
6). PokjaII
7). PokjaIII
8). PokjaIV
JanatunSaridjo
Sr Eni
Maria Ulfa
Dyah Susilowati
Sunarti
Sri Nariyah,SPd
Purwati
Herlina
42
42
28
45
49
47
49
46
SLTA
SLTA
S 1
SLTA
S 1
S 1
SLTA
D III
Ibu.Kades
IbuRumah Tangga
IbuRumah Tangga
IbuRumah Tangga
Guru
PNS
Iburumah Tangga
PNS
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O
Sk lpmd th 2017 2021

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Yudhi Aldriand
 
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Aji Sahdi Sutisna
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desa
Abdul Kohar
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
Yudhi Aldriand
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Yudhi Aldriand
 

Was ist angesagt? (20)

Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
 
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desa
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
 
Sk karang taruna
Sk karang tarunaSk karang taruna
Sk karang taruna
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
 
Sk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desaSk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desa
 
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkadesContoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
 
Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPD
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 

Ähnlich wie Sk lpmd th 2017 2021

Ähnlich wie Sk lpmd th 2017 2021 (20)

Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021
 
Sk no. 24 lkmd 2019
Sk no. 24  lkmd 2019Sk no. 24  lkmd 2019
Sk no. 24 lkmd 2019
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
 
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp des
 
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SIDSK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
 
Sk lkmd
Sk lkmdSk lkmd
Sk lkmd
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
 
SK KEPALA DESA
SK KEPALA DESASK KEPALA DESA
SK KEPALA DESA
 

Mehr von ari saridjo

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desaLaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
ari saridjo
 

Mehr von ari saridjo (20)

Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
 
Rekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaranRekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaran
 
Rekap dpd ri kedungjaran
Rekap dpd ri kedungjaranRekap dpd ri kedungjaran
Rekap dpd ri kedungjaran
 
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
 
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
 
Lpj pembangunan pagar makam des1
Lpj pembangunan pagar makam des1Lpj pembangunan pagar makam des1
Lpj pembangunan pagar makam des1
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
 
Data kemiskinan
Data kemiskinanData kemiskinan
Data kemiskinan
 
Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018
 
Rpd dana desa tahun 2018
Rpd dana desa tahun 2018Rpd dana desa tahun 2018
Rpd dana desa tahun 2018
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 
Pengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
Pengurus RAPI 35 Kab. PekalonganPengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
Pengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
 
Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016
 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desaLaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
 
Warga dusun i
Warga dusun iWarga dusun i
Warga dusun i
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 

Sk lpmd th 2017 2021

  • 1. KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan maka perlu dibentuk kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Periode 2017-2021 b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a diatasperluditetapkan dengan Perturan Desa tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Periode 2017-2021 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkatII Batangdengan mengubah undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingjkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. PeraturanPemerintahNomor48Tahun 1986 tentangPemindahanIbuKota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah TingkatII Pekalonganke KotaKajendi WilayahKabupatenDaerahTingkatII Pekalongan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
  • 2. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancanagan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahan Masyarakat Desa; 9. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri danInstruksi Menteri dalamNegeri mengenaiPelaksanaanUndang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan KecamatanSiwalanKabupatenPekalongan ((lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan KecamatanWiradesaKabupatenPekalonngan((lembaranDaerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 7 Seri D Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahuin 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Kedungwuni Timur dan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 33 Seri D Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahuin 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pnggabungan Desa dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor5, TambahanLembaranDaerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahuin 2009 tentang Pembentukan Desa Trajumas dan Desa Karanggondang serta penetapan Kembali Wilayah Kerja DEsa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor6, TambahanLembaranDaerah KabupatenPekalongan Tahun 2009 Nomor 4);
  • 3. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahuin 2009 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahuin 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahuin 2011 nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11 ); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Mengesahkanpemberhentian PimpinandanAnggotaLembagaPemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran Kecamtan Sragi Kabupaten Pekalongan Periode 2013-2017 dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. KEDUA : mengesahkan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran Kecamtan Sragi Kabupaten Pekalongan Periode 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. KETIGA : Pimpinan dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugasnya setelah dilantik oleh pejabat yang berwenang. KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kedungjaran pada tanggal 13 April 2018 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O
  • 4. Lampiran :Keputusan Kepala DesaKedungjaran KecamatanSragi Nomor : 6 Tahun2018 Tanggal : 13 April 2018 DAFTAR SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2017-2021 No Kedudukan dalam Kepengurusan Nama Umur (TH) Pendi- dikan Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 1 Ketua Siswanto 54 S 1 PNS 2 Wakil Ketua AgungWibowo 51 SLTA Wiraswasta 3 Sekretaris Heru Susanto 37 S2 PNS 4 Bendahara Ida bagusSanubari 33 S 1 Guru Seksi-seksi 5 a. Seksi Agama 6 b. Seksi Trantib Risdiyanto 38 S 1 POLRI 7 c. Seksi Pend.Orkes SigitHadi Laksono 41 S 1 Wiraswasta 8 d. Seksi Pemb.Pereko dan Kop AgusBudi Santoso 37 SLTA Wiraswasta 9 e. Seksi KesdukdanLH Herlina 46 D 3 PNS 10 f. Seksi PKK 1). Ketua 2). Wakil Ketua 3). Sekretaris 4). Bendahara 5). PokjaI 6). PokjaII 7). PokjaIII 8). PokjaIV JanatunSaridjo Sr Eni Maria Ulfa Dyah Susilowati Sunarti Sri Nariyah,SPd Purwati Herlina 42 42 28 45 49 47 49 46 SLTA SLTA S 1 SLTA S 1 S 1 SLTA D III Ibu.Kades IbuRumah Tangga IbuRumah Tangga IbuRumah Tangga Guru PNS Iburumah Tangga PNS KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O