1. SISTEM PEMERINTAHAN DESA
Pengertian Sistem
 Secara etimologi bahwa sistem adalah seperangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan,
susuan yang teratur dari pandangan teori, asas atau metode.
Pengertian Pemerintah
 Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi Negara yang
bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah
dalam arti luas adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam konstitusi suatu
Negara.
 Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan
eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang
memegang fungsi birokrasi yakni aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan
dipilih.
Pengertian sistem pemerintahan desa adalah
“suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses
pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan,
keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti
Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa”.
Unsur yang merupakan karakteristik dari sebuah Desa :
a.
Penduduk Desa
Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu
tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau satu tahun berturut-turut, menurut peraturan
daerah yang berlaku.
b. Daerah atau Wilayah Desa
Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan
dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon yang dengan sengaja ditanam.
Tidak ada ketentuan defenitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah
suatu desa.
c.
Pemimpin Desa
Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan social atau
interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai
dengan tempat wilayahnya.
d. Urusan atau Rumah Tangga Desa
Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan
otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena merupakan otonomi asli
desa yang telah ada dari jaman dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah
atasan, melainkan dari hukum adat yang berlaku.

2. PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA
Perkembangan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang
pemerintahan desa yang pernah berlaku semenjak jaman Hindia-Belanda sampai dengan UU 32
Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
a. Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Berdasarkan Undang-undang Hindia Belanda, penduduk negeri / asli dibiarkan di bawah
langsung dari Kepalanya-kepalanya sendiri atau pimpinan. Pengaturan lebih lanjut diatur
dalam IGO dan IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonnate Buitengewesten). Nama dan jenis
persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli
di Jawa dan di Bali disebut Desa.
b. Masa Awal Kemerdekaan
Sewaktu awal pemerintahan belum sempat mengatur pemerintahan desa sehingga IGO/B
tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Undang-undang baru.
c.
Masa Orde Lama
yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Praja Desa
Masa orde baru ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undangundang ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, nama, bentuk, ukuran, susunan, dan tugas
kewajiban Pemerintahan Desa. UU ini sekaligus bertujuan untuk mengatur Desa dari segi
pemerintahannya secara seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia.
d. Atas dasar pertimbangan UU No. 5 Tahun 1979
Sudah tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945, dan perlunya mengakui dan menghormati hak
asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga undang-undang ini perlu diganti/dicabut.
Penggantian UU ini ditetapkan semenjak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana pasal-pasal pada ayat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah
No. 76 Tahun 2005.
e.
Dalam Era Revormasi UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004
Dimana diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi
pemerintahan desa. Pengaturan lebih lanjut tentang Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah
No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Pembentukan Desa terjadi disamping melalui prakarsa masyarakat juga memperhatikan 2
(dua) hal penting yaitu :
a.
Asal-usul Desa
Dapat dipahami sebagai asal mula desa berstatus yang menjadi wilayah suatu Desa, kemudian
statusnya meningkat menjadi suatu Desa. Atau dapat dikatakan wilayah baru yang didiami
sejumlah penduduk yang baru ditransmigrasikan secara keseluruhan kepada Desa tersebut.

3. Syarat pembentukan desa dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005,
diantaranya :
 Jumlah penduduk
 Luas wilayah
 Bagian wilayah Kerja
 Perangkat
 Sarana dan prasarana pemerintahan dan perangkat
Pembentukan desa dapat berupa :
 Penggabungan beberapa desa
 Penggabungan bagian desa yang bersandingan
 Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih
 Pembentukan desa di luar desa di luar desa yang sudah ada
b. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
Desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan
dapat dihapus
Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (5) menyatakan desa yang kondisi
masyarakatnya dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung
sesuai dengan potensi dan kondisi desa.
Apabila terjadi suatu Desa dihapus, kemudian digabungkan dengan desa yang lain (desa
tetangga), bersama-sama membentuk suatu Desa yang baru dengan nama yang baru pula.
Motif mengapa suatu Desa digabung dengan Desa lain, tidak begitu urgen selama itu tidak
menurunkan efesiensi pemerintahan. Artinya bahwa penghapusan dan penggabungan Desa
tidak di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sujektif tapi dilakukan atas dasar
objektifitas fakta lapangan seperti kepadatan penduduk dan pelayanan, pengembangan Desa
dan ekonomi desa atau perencanaan tata ruang wilayah pemerintah kabupaten umumnya.
Proses Pemilihan Kepala Desa Hingga Pemberhentiannya :
• Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala desa menurut PP No. 72
Tahun 2005 yang di tindaklanjuti dengan Perda No.13 Tahun 2006 ttg Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
Pemerintahan;
c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

4. d. Berusia paling rendah 25 Tahun;
e. Bersedia di calonkan menjadi kepala desa;
f. Penduduk desa setempat;
g.
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman
paling singkat 5 tahun;
h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekutan
hukum tetap;
i.
Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa
jabatan;
j.
Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota(Perda Nomor
13 Tahun 2006).
Dalam pemilihan calon kepala desa harus dibentuk kepanitiaan(P2KD).
•
a.
Anggota panitia tersebut dibentuk oleh BPD yang terdiri dari unsur-unsur :
1. Unsur perangkat desa
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatn
3. Tokoh masyarakat
b. Manfaat dari adanya panitia-panitia tersebut yaitu :
1. Membantu BPD di dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan kepala desa;
2.
Membantu di dalam melakukan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa
berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Membantu di dalam pemungutan suara saat pemilihan kepala desa;
4. Memberikan laporan yang jelas mengenai pelaksanan pemilihan kepala desa kepada
BPD;
5. Membantu di dalam menseleksi atau penjaringan bakal calon kepala desa oleh panitia
pemilihan.
•
Pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih dapat dilakukan di desa di hadapan
masyarakat(PP No. 72/2005 dan Perda No.13 Tahun 2006)
Karena pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dilakukan di depan masyarakat agar
didalam pemilihan tidak ada tindakan kecurangan, sehingga masyarakat bisa lebih percaya
bahwa kepala desa telah terpilih murni dari kemenangan jumlah suara masyarakat.
Yang berhak melantik kepala desa adalah bupati yang disampaikan oleh BPD malalui
camat. Pelantikan paling lama 15 hari hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati.
Pelantikan dilaksanakan di depan masyarakat, selanjutnya sebelum memangku jabatan
kepala desa mengucapkan sumpah/janji jabatan.
Masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat
dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

5. Yang mendasari kepala desa diberhentikan dari masa jabatannya yaitu :
Menurut pasal 17 PP No. 72 Tahun 2005 menjelaskan kepala desa berhenti karena :
1. Meninggal dunia
2. Akhir masa jabatan
3. Diberhentikan
Sementara itu kepala desa diberhentikan apabila :
a.
Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b.
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut salama 6 bulan;
c.
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
d. Dinyatakan melanggar janji/ sumpah jabatan;
e.
Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
f.
Melanggar larangan bagi kepala desa.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Kedudukan BPD sejajar dengan pemerintahan desa maksudnya BPD merupakan mitra kerja
pemerintah
desa,
memiliki
kedudukan
sejajar
dalam
menjalankan
pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pasal 34 PP No.72 Tahun 2005,
BPD bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
a. Wewenang BPD
1. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2.
melaksanakan pengawasan terhadap pelakasanaan pereturan desa dan peraturan kepala
desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun tata tertib BPD.
b. Hak dan kewajiban anggota BPD
Anggota BPD mempunyai hak :
1. Mengajukan rancangan peraturan desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Memperoleh tunjangan
Anggota BPD mempunyai kewajiban :
1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
2.
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan des.

6. 3.
Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan kepala desa
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil karena didalam melakukan suatu
votting suara untuk membuat suatu keputusan tidak terjadi jumlah suara yang sama,
sehingga teradapat pemenang dan yang kalah dan juga dengan memperhatikan luas wilayah,
jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
Prosedur/ cara memilih ketua dan wakil ketua BPD
Pimpinan BPD diplih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang
dilakukan secara khusus. Untuk menentukan ketua dan wakil ketua diadakan rapat pertama
yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Masa jabatan BPD yaitu 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
berikutnya. Yang berwenang untuk menetapkan dan mengesahkan anggota BPD yaitu
Bupati melalui keputusan Bupati.
5 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPD yaitu:
1. Sebagai pelaksana proyek desa.
2. Merugikan
kepentingan
umum,
meresahkan
sekelompok
masyarakat
dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan jasa dari pihak
lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
4. Menyalahgunakan wewenang.
5. Melanggar sumpah/janji jabatan dan peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 30 ayat 1 ditetapkan dengan keputusan bupati.

7. ORGANISASI DAN HUBUNGAN KERJA PEMERINTAHAN DESA
Tata Kerja Pemerintahan Desa.
`
Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan Peraturan
Desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD,
menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan
ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian
Desa, mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya didalam
dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat
Sekretariat Desa merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang
Sekretaris Desa sebagai perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala
Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa sedangkan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
•
Hubungan kerja internal
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan
perangkat desa, dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam pengambilan
keputusan, pemberian arahan dan motivasi, sedangkan perangkat desa melaksanakan
keputusan dan memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa.
•
Hubungan kerja eksternal
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam
menetapkan kebijakan bersama BPD dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat
persetujuan BPD.

8. •
Pembagian tugas antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yaitu sebagai berikut :
1. Kepala desa bertugas dalam pengambilan keputusan, pemberian arahan dan motivasi
serta keteladanan, sedeangkan perangkat Desa melaksanakan keputusan serta
memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa.
2. Hubungan kerja kepala desa dengan perangkat desa akan muncul dalam pelayanan
seperti : pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian dan tata surat menyurat bagi
sekretaris desa.
3. Hubungan kerja dengan kepala dusun sebagai pembantu kepala desa mengenai unsur
kewilayahan yang terfokus dalam bentuk pengoordinasian tugas-tugas Rukun Tetangga/
Rukun Warga dan tugas perwakilan kepala desa di setiap dusun yang ada.
ORGANISASI
adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan
dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk
melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Ciri-ciri organisasi ialah:
1) terdiri daripada dua orang atau lebih,
2) ada kerjasama,
3) ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain,
4) ada tujuan yang ingin dicapai.
Menurut para ahli :
Organisasi Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD.
Kepala Desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa
untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD
kepala desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD
HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DENGAN PERANGKAT DESA
* Kepala desa dan Perangkat Desa ialah pemerintah desa.

9. * Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.
* Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.
* Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
* Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
KEWENANGAN DESA DAN WACANA
OTONOMI UNTUK DESA
Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa mencakup :
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa

10. c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan per-Uuan diserahkan kepada Desa.
PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, pasal 7 kewenangan desa, urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan desa, mencakup :
a.
Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat
istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
seperti subak, jogoboyo, jogotiro, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain.
Pemerintah daerah mengidentifikasikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan
mengembalikan
kewenangan tersebut,yang
ditetapkan
dalam Peraturan
Daerah
Kabupaten.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan
pengaturannya kepada desa.
Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis
kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan di bidang
pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan
perdagangan, perkoperasian, ketanagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan,
sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negri
dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan,
pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat,
perencanaan, penerangan/informasi dan komonikasi.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Yang wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber
daya manusia, dan berpedoman pada peraturan per UU-an. Desa berhak menolak
melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan
sarana, serta sumber daya manusia.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan per UU-an diserahkan kepada desa.
Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang merupakan pengakuan, jadi otonomi desa
secara pengakuan merupakan otonomi yang mandiri, sedangkan
Kewenangan atributif adalah kewenangan pembarian yang artinya otonomi desa diberikan
kewenangan sesuai dengan kemampuan desa tersebut.