[Ringkasan] Peraturan Desa Kedungjaran menetapkan wilayah dan batas Desa Kedungjaran yang terdiri atas empat dusun dan beberapa RW dan RT. Ditetapkan pula jalan-jalan desa dan gang guna kemudahan masyarakat serta dilakukan pengumpulan dokumen batas dengan desa tetangga.

1. PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
WILAYAH DAN BATAS DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : a. bahwa Desa Kedungjaran adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki wilayah dengan batas-batas desa dan berwenang untuk
mengatur serta mengurus kepentingan masysrakatnya;
b. bahwa dalam wilayah Desa Kedungjaran dibentuk dusun, rukun warga
dan rukun tetangga yang merupakan bagian dari wilayah kerja
Pemerintah Desa Kedungjaran serta terdapat sarana prasarana umum
untuk menunjang kehidupan bermasyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b di atas, wilayah dan batas-batas Desa Kedungjaran tersebut perlu
ditetapkan dalam peratutan Desa.
Menginggat : 1. Undang Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan daerah -
daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005

2. Nomor 38) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaiman telah
dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ( Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5715 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengeloaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indoneia Tahun
2014Nomor 2094 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daearh Tertinggal dan
Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoan
Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
Dan
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG WILAYAH DAN BATAS
BATAS DESA KEDUNGJARAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

3. 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupaka
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan.
7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.
8. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling
menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak
pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untruk memperoleh
kesepakatan.
9. Jalan Desa adalah sarana yang dimiliki oleh Desa untuk melakukan kegiatan
bermasyarakat sehari-hari.
BAB II
WILAYAH DESA
Batas Desa
Pasal 2
1. Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah dengan
luas 150 Hektar, dengan batas – batas :
a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Klunjukan Kecamatan Sragi
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Sragi dan wilayah Kecamatan Bojong
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Sragi
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi.
2. Hal mengenai Batas Desa berupa Patok dan Koordinat ditentukan dalam Peta secara
detil yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.
3. Penentuan Batas Desa berupa Patok dan Koordinat harus melalui Persetujuan dari
masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dengan Desa Kedungjaran.
Pasal 3
1. Wilayah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri empat wilayah dusun yang disebut sebagai :
a. Dusun I;
b. Dusun II;
c. Dusun III dan;
d. Dusun IV.
2. Dusun I terletak disisi Barat Utara Desa Kedungjaran yang meliputi
a. RW 1 dengan RT 01 dan 02;
b. RW 2 dengan RT 03 dan 04.
3. Dusun II terletak disisi Timur Utara Desa Kedungjaran yang meliputi
a. RW 3 dengan RT 05 dan 06;
b. RW 4 dengan RT 07 dan 08.

4. 4. Dusun III terletak disisi Timur Selatan Desa Kedungjaran yang meliputi
a. RW 5 dengan RT 09 dan 10;
b. RW 6 dengan RT 11 dan 12.
5. Dusun I terletak disisi Barat Utara Desa Kedungjaran yang meliputi
a. RW 7 dengan RT 13, RT 14 dan 15;
b.
Pasal 4
1. Mengenai Luas Wilayah Dusun, RW dan RT dijelaskan secara rinci dalam Peta Wilayah
yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
2. Penentuan batas dusun, rw dan rt melalui Musyawarah desa.
BAB III
JALAN DESA DAN GANG
Pasal 5
1. Guna memberikan akses dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktifitas
sehari-harinya baik guna keperluan bersosialisasi maupun berkegiatan ekonomi maka
dibuatlah jalan-jalan desa dan Gang.
2. Guna mempermudah pencarian alamat maka jalan-jalan desa dan gang diberikan nama
sesuai kearifan lokal melalui musyawarah desa.
3. Mengenai letak Jalan Desa dan Gang serta penamaannya dijelaskan secara rinci dalam
Peta Jalan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
4. Bila ada pengusulan pembangunan Jalan maupun Gang atas kebutuhan masyarakat
maka akan ditambahkan dalam Peta Jalan seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3
di atas.
IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Perturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
Pasal 7
1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Agar setiap masyarakat mengetahuinya Peraturan Desa ini dimasukan dalam Berita
lembaran Desa Kedungjaran.
Ditetapkan : Kedungjaran
Pada tanggal : 30 Desember
2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO
Diundangkan di : Kedungjaran
Pada tanggal : 2 Januari 2018
SEKRETARIS DESA
WASDARI
LEMBARAN DESA KEDUNGJARAN TAHUN 2017 NOMOR……..

5. BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
Pada hari ini ……….. Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Aula Kantor Desa
Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan rapat bersama antara
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran yang dimulai pukul 8.00 WIB
sampai dengan pukul 12.30 WIB membahas Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas
Desa Kedungjaran.
Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungjaran serta Badan
Permusyawaratan Desa Kedungjaran sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.
Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat Menyetujui Peraturan Desa tentang Wilayah dan
Batas-Batas Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.
KETUA BPD KEDUNGJARAN
SUUD
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO

6. BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Nomor …………………..(1)
Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ……… tahun 2018 bertempat di
Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa
Tengah telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen
batas, antara Desa Kedungjaran dengan desa-desa yang berbatasan dengan
desa kedungjaran yaitu :
a. Desa Klunjukan ( Utara );
b. Desa Purworejo ( Selatan );
c. Desa Gebangkerep ( Barat );
d. Kali Sragi ( Timur ).
dengan hasil sebagai berikut:
1. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Klunjukan
yang disepakati adalah:
a. Letter C milik
b. Letter C milik
c. Letter C milik
d. Letter C milik
e. Peta Penunjukan Batas.
2. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Purworejo
yang disepakati adalah:
a. Letter C milik
b. Letter C milik
c. Letter C milik
d. Letter C milik
e. Peta Penunjukan Batas.
3. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Klunjukan
yang disepakati adalah:
a. Letter C milik
b. Letter C milik
c. Letter C milik
d. Letter C milik
e. Peta Penunjukan Batas.
4. Peta Sungai Sragi
Demikian Batas Desa Kedungjaran yang dibuat atas dasar data-data
kepemilikan Lahan pada wilayah perbatasan.
Kepala Desa Klunjukan
CISWO
Kepala Desa Kedungjaran
SARIDJO
Kepala Desa Purworejo
KARYONO
Kepala Desa Gebangkerep
SURYO HARJONO