Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran untuk tahun anggaran 2016 dengan total pendapatan Rp. 1.427.121.190 dan total belanja Rp. 1.427.121.190 sehingga tidak mengalami surplus atau defisit. Peraturan ini juga mengatur uraian lebih lanjut mengenai APBDes dan mulai berlaku setelah diundangkan.

1. PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NOMOR : 1 TAHUN 2016
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungjaran
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi
Peraturan Desa Kedungjaran tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2016;
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2016;
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

2. 10.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana
Desa;
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten
Pekalongan;
12.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan.
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2016
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Desa Rp.
1.427.121.190,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 474.314.690,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 657.650.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 114.160.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 180.996.500,-
Jumlah Belanja Rp 1.427.121.190,-
Surplus/Defisit Rp 0,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.427.121.190,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.427.121.190,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp . 0,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3

3. Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Telah di Evaluasi Bupati/walikota
a.n. Camat .......
ttd
(...............................................)
Ditetapkan di : DESA KEDUNGJARAN
Pada tanggal : 4 Januari 2016
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O
Di Undangkan di : DESA KEDUNGJARAN
Pada Tanggal : 6 Januari 2016
Sekretaris Desa Kedungjaran
W A S D A R I

4. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI - KABUPATEN PEKALONGAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGJARAN
NOMOR : 1/BPD/2016
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEDUNGJARAN - TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungjaran
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi
Peraturan Desa Kedungjaran tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

5. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2016;
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2016;
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Alokasi
Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten
Pekalongan;
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui seluruh isi dan/atau materi yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Desa KEDUNGJARAN Tahun Anggaran 2016.
KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Desa agar segera menerbitkan Peraturan
Desa beserta Peng-undangannya pada Lembaran Desa dan/atau Berita
Desa.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : KEDUNGJARAN
Pada tanggal : 06 Januari 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGJARAN
K E T U A
S U U D

6. NOTULEN RAPAT
NOMOR : 1/SEK/I/2016
PEMBAHASAN RAPBDes 2016
A. PESERTA RAPAT
1. Peserta rapat yang diundang : - PEMDES 12 Orang
- BPD 7 Orang
- LPMD 10 Orang
- RT / RW 22 Orang
2. Undangan dibuat tanggal : 05 Januari 2016
. Undangan diedarkan tanggal : 06 Januari 2016
3. Peserta rapat yang hadir : - PEMDES 11 Orang
- BPD 7 Orang
- RT / RW 19 Orang
- LPMD 8 Orang
B. TEMPAT dan WAKTU RAPAT
1. Lokasi Rapat : Kantor Sekretariat Desa KEDUNGJARAN
2. Waktu Pelaksanaan : Senin, 06 Januari 2016
Jam 19.30 WIB sampai selesai.
3. Topik Rapat : - Pembahasan RAPBDes 2016
- Pengesahan APBDes 2016
C. PERJALANAN RAPAT
1. Rapat dimulai jam 19.50 WIB.
2. Rapat dibuka oleh Plt. Sekdes,
3. Sambutan Ketua BPD
4. Pembahasan APBDes 2016 oleh Kepala Desa,
3. Rapat berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai jam 22.30 WIB.
4. Hasil Pembahasan Materi Rapat
a, Forum rapat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes
2016.
b. Forum rapat menyetujui RAPBDes 2016 dan merekomendasikan agar PEMDES
segera membuat PERDES APBDes dan mengundangkannya melalui Berita Desa.
c. Penekanan agar Semua Lembaga Desa berperan aktif dalam pelaksanaan dan
pengawasan APBDes 2016.
Demikian notulen rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.
KEDUNGJARAN, 06 Januari 2016
Dibuat,

7. W A S D A R I
Plt. Sekretaris Desa
Menyetujui notulen rapat,
MEWAKILI
PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O
Kepala Desa
MEWAKILI
BADAN PEMERINTAH DESA
S U U D
Ketua BPD
BERITA ACARA
Nomor : 01 / 2013 / I / 2016
Nomor : 01 / BPD / I / 2016
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2016
Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu lima belas kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
1. SARIDJO : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Kedungjaran yang beralamat di Desa
Kedungjaran selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUUD : Ketua BPD Kedungjaran
3. HARYOTO : Wakil Ketua BPD Kedungjaran
4. SRI HANDAYANI : Sekretaris BPD Kedungjaran
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Kedungjaran, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ( RAPB Desa ) Tahun Anggaran 2016 yang telah diajukan oleh PIHAK
PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan
yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPB Desa ) Tahun Anggaran 2016
sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

8. 3. Selanjutnya Pihak PERTAMA akan menyelesaikan koreksi dan perubahan atas
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Anggaran 2016
sesuai dengan dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPB Desa) sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam Berita Acara
ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016
Kepada Camat Sragi atas nama Bupati Pekalongan untuk di evaluasi.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2
(dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kedungajaran, 4 Januari 2016
PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO
PIHAK KEDUA
KETUA BPD
DESA KEDUNGJARAN
S U U D
WAKIL KETUA BPD
DESA KEDUNGJARAN
HARYOTO
SEKRETARIS BPD
DESA KEDUNGJARAN
SRI HANDAYANI,SE

9. BERITA ACARA
Nomor : 02/BPD/I/2016
TENTANG
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas desember dua ribu lima belas bertempat di secretariat
Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah diadakan rapat Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungjaran dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2016.
Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris BPD selaku Pimpinan BPD beserta anggota
BPD Desa Kedungjaran.
Jumlah BPD Desa Kedungjaran : 7 Orang
Jumlah Hadir : 7 Orang
Jumlah Tidak Hadir : -
Sehingga rapat dinyatakan sudah memenuhi quorum.
Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran sebagai berikut :
1. Menyetujui Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
Kedungjaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun
Anggaran 2016
2. Kepala Desa Kedungjaran agar menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan
Permusyawaratan Desa Kedungjaran.

10. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 SUUD KETUA 1
2 HARYOTO WAKIL KETUA 2
3 SRI HANDAYANI SEKRETARIS 3
4 RIBEJO ANGGOTA 4
5 WIHANDI ANGGOTA 5
6 TRI SETIARINI,A.MK ANGGOTA 6
7 ARIS SETIA BUDI ANGGOTA 7