pph 22

1. Obyek PPh Pasal 23
• Tidak mengenal batasan jumlah uang
• Dikenakan dari penghasilan bruto berapapun jumlahnya
• Dikenakan atas pembayaran atau pembebanan jasa,
sewa, bunga, dividen, royalti, dan hadiah yang telah
diterimanya
• Pemotong terdiri dari WP Badan yang membayarkan
uang atau membebankan atas jasa sewa selain tanah,
bangunan dan kapal, dan yang disebut diatas. WP OP
yang menggunakan pembukuan atau ditunjuk oleh DJP,
mis: dokter

2. Tarif PPh Pasal 23
No
Jenis Penghasilan Tarif PPh 23 -
(bagi WP ber-
NPWP)
(%)
Tarif PPh 23
( yg tdk ber
NPWP )
(%)
(1) (2) (3) (4)
1 Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g UU PPh
15% dari
Jumlah
bruto
30% dari
jumlah
bruto
2 Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf f UU PPh;
15% dari
jumlah
bruto
30% dari
jumlah
bruto
3 Royalti 15% dari
jumlah
bruto
30% dari
jumlah
bruto

3. Tarif PPh Pasal 23
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang
telah dipotong PPh 21
15% dari jumlah
bruto
30% dari
jumlah
bruto
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan
lain sehubungan dengan penggunaan harta yang
telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)
2 % dari jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
4% dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi (*), jasa konsultan
2% dari jumlah
bruto tidak
termasuk
PPN
4% dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN

4. Tarif PPh pasal 23
7 Jasa lain selain jasa yang telah dipotong
Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008
2% dari
Jumlah
bruto tidak
termasuk
PPN
4% dari
jumlah
bruto tidak
termasuk
PPN
a Jasa penilai (appraisal);
b Jasa aktuaris;
c Jasa akuntansi, pembukuan, dan
asestasi laporan keuangan;

5. Tarif PPh pasal 23
d Jasa perancang (design); 2% 4%
e Jasa pengeboran (drilling) di bidang
penambangan minyak dan gas bumi
(migas), kecuali yang dilakukan oleh
bentuk usaha tetap;
f Jasa penunjang di bidang penambangan
migas :
1) jasa penyemenan dasar (primary
cementing) yaitu penempatan bubur
semen secara tepat diantara pipa
selubung dan lubung sumur;
2) jasa penyemenan perbaikan
(remedial cementing), yaitu penempatan
bubur semen

6. Tarif PPh Pasal 23
3) jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa
yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang
tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke
dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan
kemungkinan tersumbatnya pipa;
4) jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu
pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi
yang menaikan produktivitas dengan jalan
menghilangkan material penyumbat yang tidak
diinginkan;
5) jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu
pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara
pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada
formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
2% 4%

7. Tarif PPh Pasal 23
6) jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil
tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk
menghilangkan cairan buatan yang berada dalam
sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang
terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan
kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas
nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan
buatan dalam sumur;
7) jasa uji kandung lapisan (drill stem testing),
penyelesaian sementara suatu sumur baru agar
dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
8 ) jasa reparasi pompa reda (reda repair);
9) jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
2% 4%

8. Tarif PPh Pasal 23
10) jasa penggantian peralatan/material;
11) jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke
dalam sumur;
12) jasa mud engineering;
13) jasa well logging & perforating;
14) jasa stimulasi dan secondary decovery;
15) jasa well testing & wire line service;
16) jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang
berkaitan dengan drilling;
17) jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
18 ) jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan
drilling;
19) jasa lainnya yang sejenisnya di bidang
pengeboran migas.
2% 4%

9. Tarif PPh Pasal 23
g Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
penambangan selain migas :
1) jasa pengeboran;
2) jasa penebasan;
3) jasa pengupasan dan pengeboran;
4) jasa penambangan;
5) jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali
jasa angkutan umum;
6) jasa pengolahan bahan galian;
7) jasa reklamasi tambang;
8 ) jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal,
manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan
tanah;
9) jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan
umum
2% 4%

10. Tarif PPh Pasal 23
h Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar
udara:
1) bidang aeronautika, termasuk :
a) jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan
pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan
pendaratan pesawat udara;
b) jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);
c) jasa pelayanan penerbangan;
d) jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh
atau sebagian dari proses pelayanan penumpang
dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan
pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang
datang, selama pesawat udara di darat;
e) jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
2% 4%

11. Tarif PPh Pasal 23
2) bidang non-aeronatika, termasuk :
a) jasa catering di pesawat dan jasa
pembersihan pantry pesawat;
b) jasa penunjang lain di bidang non-
aeronautika .
2% 4%

12. Tarif PPh Pasal 23
I Jasa penebangan hutan; 2% 4%
J Jasa pengolahan limbah;
K Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);
L Jasa perantara dan/atau keagenan;
M Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga,
kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan
KPEI;
N Jasa custodian/ penyim panan/penitipan, kecuai
yang dilakukan oleh KSEI;
O Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih
suara
P Jasa mixing film

13. Tarif PPh Pasal 23
Q Jasa sehubungan dengan software komputer,
termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
2% 4%
R Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
S Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin,
perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kable, alat
transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

14. Tarif PPh Pasal 23
T Jasa maklon:jasa pemberian jasa dalam rangka
proses penyelesaian suatu barang tertentu yg proses
pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa
(disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan
atau barang 1/2 jadi dan atau bahan penolong/pem
bantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya
disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas
barang jadi berada pada pengguna jasa
2% 4%
U Jasa penyelidikan dan keamanan;
V Jasa penyelenggara kegiatan(eo); yaitu kegiatan
usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa
penyelenggara kegiatan meliputi antara lain
penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran
musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi
pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa eo

15. Tarif PPh Pasal 23
w Jasa pengepakan; 2% 4%
X Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu
dalam media masa, media luar ruang atau
media lain untuk penyampaian informasi;
Y Jasa pembasmian hama;
Z Jasa kebersihan atau cleaning service;
Aa Jasa catering atau tata boga

16. Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal
23
a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa
guna usaha dengan hak opsi;
c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU
PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
d. bagian laba sesuai dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh;
e. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas
jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau
pembiayaan yang terdiri dari :
1. Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank
dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk
melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga
pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari MenKeu
2. BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana
pembiayaan bagi usaga mikro, menengah dan koperasi, termasuk
PT (Persero) Permodalan Madani.

17. Pemungut PPh Pasal 22
PMK No 224/PMK.011/2012
• Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
atas impor barang;
• Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau
lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara
lainnya berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang;
• Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang
dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat
penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi
delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak
ketiga yang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS);

18. Pemungut PPh Pasal 22
• Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang
meliputi :
• PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.,
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi
Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT
Krakatau Steel (Persero); dan
• Bank-bank Badan Usaha Milik Negara

19. Pemungut PPh pasal 22
• Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri
otomotif, Farmasi, ATPM/APM/Importir Umum yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas
penjualan hasil produksinya di DNi;
• Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan
pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan
pelumas.
• Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor
perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian
bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
mereka dari pedagang pengumpul.
• Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang
yang tergolong sangat mewah.

20. Tarif PPh Pasal 22
No Jenis Kegiatan Tarif bagi WP
ber-NPWP (*)
Sifat
1 Impor Barang :
- Importir – API
- Khusus untuk Tepung terigu,
kacang kedelai dan gandum
2,5% dari nilai Impor
0,5% dari nilai Impor
Tidak
Final
- Importir – non API 7,5% dari nilai
Impor
- Yang tidak dikuasai (Barang
Impor yang dilelang DJBC
7,5% dari harga
jual lelang
(*) bagi WP yang tidak ber-NPWP akan dipungut
PPh dengan tariff 2x lipat (lebih tinggi 100%)

21. Tarif PPh Pasal 22
2 Pembayaran atas pembelian
barang oleh pemungut PPh 22
(bendaharawan dan BUMN
tertentu serta bank BUMN)
1,5% dari harga
pembelian
Tidak
Final
3 Penjualan brg produksi :
- Industri Semen 0,25% dari DPP PPN Tidak Final
- Industri Kertas 0,10% dari DPP PPN
- Industri Baja
- Industri Farmasi
0,30% dari DPP PPN
- Industri Otomotif
- ATPM/APM/Importir umum
kenda bermotor
0,45% dari DPP PPN

22. Tarif PPh Pasal 22
4 Penjualan barang produksi oleh
produsen/importir BBM, Gas
dan pelumas atas penjualan
BBM, Gas dan Pelumas
SPBU
Swasta
SPBU
Perta
mina
- Premium 0,3% 0,25% Penyerahan
kepada
Agen
bersifat
final
- Solar 0,3% 0,25%
- Permix/Super TT 0,3% 0,25%
- Pertamax 0.3% 0,25%
- Gas LPG 0.3% 0,3%
- Pelumas 0.3% 0,3%
5 Pembelian bahan untuk
keperluan industri atau ekspor
dari pedagang pengumpul
0,25% dari harga beli
sebelum PPN
Tidak Final
(PerDirjen23/
PJ/2009)
6 Penjualan barang yang tergolong
sangat mewah **)
5% dari harga jual
tidak termasuk
PPN
Tidak Final

23. Barang yang tergolong sangat mewah
PMK 253/PMK.03/2008
• pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
• kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
• rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter
persegi);
• apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratur
meter persegi)
• kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari
10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi
purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga
jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan
dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

24. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal
22
a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak PenghasiIan;
b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau PPN;
1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia berdasarkan atas timbal balik;
2) barang untuk badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah
beserta pejabatnya yang bertugas di Ind dan tidak memegang paspor Ind;
3) barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau
kebudayaan;
4) barang urituk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam
itu yang terbuka untuk umum;
5) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat;
7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8 ) barang pindahan;
9) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan
barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan Pabean; (US$250/orang atau US$1000/keluarga)
10) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemda yang ditujukan
untuk kepentingan umum;

25. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal
22
11) persenjataan, amunisi, dan pelengkapan militer termasuk Suku cadang
bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi
keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13) vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program PIN;
14) buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
15) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal
angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan,
kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau
alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan
Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
16) pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau
alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan
yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga
Nasional;
17) kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan PT KAI;
18 ) peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional
Indonesia.
19) barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya
dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama

26. Dikecualikan dari pemungutan
PPh Pasal 22
c.Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali;
d.Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah
diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau
barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan,
pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak oleh
bendaharawan :
• Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah;
• Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas,
pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.

27. Dikecualikan dari pemungutan
PPh Pasal 22
• Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
BUMN tertentu dan Bank BUMN yang jumlahnya paling
banyak Rp10.000.000,00 dan tidak merupakan
pembayaran yang terpecah-pecah
• Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras
oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
(BULOG);
• Emas batangan yang akan diproses untuk
menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan
ekspor;
• Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS).

28. PPh pasal 4 ayat 2
• Penghasilan berupa bunga deposito,
tabungan lainnya, penghasilan dari
transaksi saham dan sekuritas lainnya
dibursa efek dan pengalihan hak atas
tanah dan bangunan dan pendapatan
tertentu lainnya diatur oleh peraturan
pemerintah
• PPh tersebut diatas pada umumnya
bersifat final

29. Pendapatan sewa tanah dan bangunan
• PP 29 tahun 1996 jo, PP No. 5 Tahun 2002, KMK No. 120/
KMK.03/2002 dan Kep-227/PJ./2002
• Harga sewa adalah balas jasa atas sewa ruangan dan atau tanah
dalam keadaan kosong, yang dapat ditagih dimuka atau dibelakang
sesuai perjanjian
• Service charge adalah balas jasa sewa ruangan yang terdiri dari
biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi.
• Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang
dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama
dan dalam bentuk apapun
• Sewa ruangan dan atau tanah yang dimiliki oelh WP Badan atau
pemilik tanah dan bangunan adalah WP Badan, maka atas
penghasilan yang diterimanya harus dipotong, disetor dan
dilaporkan pihak lain
• Sejak 1 Mei 2002, PPh yang harus dipotong adalah 10% dari
penghasilan bruto dan bersifat final

30. Penjualan saham di bursa efek
• PP 41 Tahun 1994 jo 14 tahun 1997 dan KMK
282/KMK.04/1997
• Atas penjualan transaksi saham yang dilakukan oleh
penjual pada umumnya dikenakan 0.1% dari jumlah
bruto nilai transaski penjualan saham di bursa efek
• Apabila penjualan saham di bursa efek juga merupakan
penjualan saham pendiri, maka diberika tambahan
pengenaan PPh sebesar 0.5% dari jumlah bruto nilai
saham pada saat penawaran perdana (initial public
offering)

31. Pendapatan bunga yang berasal dari bank
• Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
serta diskonto SBI dipotong PPh yang bersifat final
• Termasuk bunga yang harus diterima atau diperoleh dari
deposito dan tabungan yang ditempatkan di LN melalui
bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
• Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto,
terhadap WP dalam negeri dan BUT
• Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto
atau dengan tarif berdasarkan P3B yang berlaku, untuk
WP LN
• Dasar hukum : PP No.131 /2000 Jo KMK No 51
/KMK.04/2001

32. Hadiah Undian
• Atas penghasilan berupa hadian undian dengan
nama dan dalam bentuk apapun dipotong dan
dipungut PPh 25 % dari jumlah bruto hadiah
undian berupa nilai uang atau nilai pasar jika
berbentuk barang dan bersifat final
• Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang diberikan melalui
undian
• Dasar hukum : PP No.132/2000

33. PP 51 tahun 2008
Jasa konstruksi
Pelaksanaa
n
Perencana
an
Pengawasa
n
Usaha kecil 2% 4% 4%
Usaha
besar/men
engah
3% 4% 4%
Non
Kualifikasi
4% 6% 6%

34. PPh atas bunga simpanan koperasi
(PP No 15/2009)
• Penghasilan berupa bunga simpanan koperasi
yang dibayarkan kepada anggota koperasi
orang pribadi dikenai PPh yang bersifat final
• Bunga s/d Rp240.000/bulan dikenakan 0%
• Bunga lebih dari Rp240.000/bulan dikenakan
10%
• Contoh : Bulan januari dibayarkan bunga
sebesar Rp240.000, PPh terutang Rp0
• Bulan Februari dibayarkan bunga sebesar
Rp250.000, maka PPh terutang Rp25.000,-

35. PPh atas bunga obligasi (PP No
16/2009)
• Bunga obligasi dengan kupon :
a. 15% bagi WPDN dan BUT
b. 20% atau sesuai P3B bagi WPLN selain BUT
dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa
kepemilikan obligasi
• Diskonto dari obligasi dengan kupon
a. 15% bagi WPDN dan BUT
b. 20% atau sesuai P3B bagi WPLN selain BUT
dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal
diatas harga perolehan, tidak termasuk bunga
berjalan

36. Lanjutan …
• Diskonto dari obligasi tanpa bunga
a. 15% bagi WPDN dan BUT
b. 20% atau sesuai P3B bagi WPLN selain BUT
dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas
harga perolehan obligasi
• Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima
dan/atau diperoleh WP Reksadana terdaftar pada
Bapepam dan LK
a. 0% untuk tahun 2009 s/d 2010
b. 5% untuk tahun 2011 s/d 2013
c. 15% untuk tahun 2014 dst

37. Lanjutan …
• Pemotong PPh :
a.Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen
pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan/atau
diskonto yang diterima pemegang obligasi pada
saat jatuh tempo
b.Perusahaan efek, dealer, atau bank selaku
pedagang perantara dan/atau pembeli atas
bunga dan diskonto yang diterima penjual
obligasi pada saat transaksi

38. PPh atas dividen yang diterima atau
diperoleh WPOPDN (PP No.19/2009)
• Penghasilan berupa dividen yang diterima
atau diperoleh WPOPDN dikenai PPh
sebesar 10% dan bersifat final
• Pemotong pajak adalah pihak yang
membayar atau pihak lain yang ditunjuk
selaku pembayar dividen

39. PPh atas penghasilan pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan (PP no.71/2008)
• Dikenakan tarif 5%
dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yaitu nilai yang tertinggi antara nilai
berdasarkan akta pengalihan hak dan NJOP
• Dikenakan tarif 1%
dari jumlah bruto nilai pengalihan atas pengalihan rumah
sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan
oleh pengusaha yang usaha pokoknya melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

40. Lanjutan …
• Tidak dikenakan PPh
1.OP yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP yang
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang
dari Rp60.000.000 dan bukan jumlah yang dipecah-
pecah
2.OP atau badan atas pengalihan kepada pemerintah
3.OP dan atau badanyang melakukan hibah kepada
keluarga sedarah garis lurus satu derajat, badan
keagamaan, pendidikan sosial asalkan tidak mempunyai
hubungan usaha, pekerjaan dan kepemilikan
4.Pengalihan hak karena warisan

41. PPh Pasal 26
• Pemotongan PPh pasal 26 ditujukan terhadap
jenis penghasilan yang diterima/diperoleh
Subyek Pajak Luar Negeri
• Tidak semua penghasilan yang dibayarkan ke
luar negeri akan di potong PPh pasal 26 namun
dilihat apakah adan Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty

42. Obyek Ph WP Luar Negeri
• Dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto (final) yaitu :
1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Sewa
5. Imbalan sehubungan dg jasa, pekerjaan, kegiatan,
hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaan
berkala lainnya
6. Premi swap dan transaksi lindung lainnya
7. Keuntungan karena pembebasan utang

43. Obyek Ph WP Luar Negeri
• 20% dari perkiraan penghasilan neto
(final)
1. Penghasilan dari penjualan harta di Ind.
Kecuali yang diatur dalam pasal 4(2)
2. Premi asuransi/reasuransi yang
dibayarkan kepada perusahaan asuransi
LN

44. Penghasilan dari penjualan harta
• Penghasilan yang dimaksud adalah
penghasilan dari penjualan barang oleh
WP Luar Negeri (PMK 82/PMK.03/2009 dan
Perdirjen nomor 52/PJ./2009)
• Besarnya persentase penghasilan neto
atas penghasilan dari penjualan saham
adalah 25% dari harga jual sehingga
besarnya pajak yang terutang adalah 5%
x harga jual

45. Ph premi asuransi yang dibayarkan kpd
perusahaan Asuransi LN
Jenis Premi Ph neto Tarif efektif
Premi yg dibayarkan kpd
perusahaan asuransi di LN
50% x premi yg
dibayar
10%
Premi yang dibayarkan kpd
perush asuransi LN oleh
Perush asuransi yg
berkedudukan di Ind
10% x premi
yang dibayar
2%
Premi yg dibayarkan kpd
perush asuransi LN oleh
perush reasuransi yg
berkedudukan di Ind
5% x premi yg
dibayar
1%

46. Obyek Ph WP Luar Negeri
• 20% dari Penghasilan Kena Pajak
dikurangi PPh BUT (final)
1. PKP setelah dikurangi PPh BUT di
Indonesia kecuali penghasilan tersebut
ditanam kembali di Indonesia.

47. PPh Pasal 15
Penerima
Penghasilan
Dasar Pengenaan Pajak
Tarif
Pajak
Sifat
Pemotongan
Referensi
Perusahaan
pelayaran
dalam negeri
Semua imbalan / nilai penggantian
berupa uang / nilai uang yg
diterima/diperoleh dari
pengangkutan orang dan/ barang
1,2% Final Kepmenkeu
416/KMK.04/1996
SE-29/PJ.4/1996
Wajib Pajak
Luar Negeri
yang
Mempunyai
Kantor
Perwakilan
Dagang di
Indonesia
semua nilai pengganti atau imbalan
yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak luar negeri yang mempunyai
kantor perwakilan dagang di
Indonesia dari penyerahan barang
kepada orang pribadi atau badan
yang berada atau bertempat
kedudukan di Indonesia.
0,44%
(1% x
30%) +
(0,7% x
20%)
Final KMK No.
634/KMK.04/1994 dan
KEP-667/PJ./2001
Perusahaan
pelayaran atau
penerbangan
luar negeri
Semua nilai pengganti / imbalan yg
diterima / diperoleh dari
pengangkutan orang / barang yg
dimuat dari / menuju satu / lebih
pelabuhan di indonesia ke luar
negeri / sebaliknya
2,64% Final Kepmenkeu
417/KMK.04/1994
SE-32/PJ.4/1996

48. PPh Pasal 15
Penerima
Penghasilan
Dasar Pengenaan Pajak
Tarif
Pajak
Sifat
Pemotongan
Referensi
Maklon
International
di bidang
produksi
mainan
anak-anak
jasa pembuatan atau perakitan
barang berupa produk mainan
anak-anak, dengan bahan-bahan,
spesifikasi, petunjuk teknis dan
penentuan imbalan jasa dari
pihak pemesan yang berkedudukan
di luar negeri dan mempunyai
hubungan istimewa dengan Wajib
Pajak
2,1% Final KMK
No.543/KMK.03/2002
475/1996 pnerbang dn
248/1996 BOT