Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dari tahun 2006-2010. Sumber pendapatan utama berasal dari dana perimbangan sebesar rata-rata 90,7% per tahun, sedangkan kontribusi PAD rata-rata 3,86% per tahun. Untuk meningkatkan PAD diperlukan optimalisasi potensi ekonomi daerah dan perbaikan administrasi perpajakan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan

1. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-1
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu
Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang diselenggarakan
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sintang
meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang terdiri dari pajak daerah,
retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan
Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana
Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
Selama tahun 2006-2010, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sintang
rata-rata sebesar 7,02% per tahun. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),
meski sumbangannya dalam total pendapatan daerah relatif masih kecil namun
rata-rata pertumbuhan PAD (11,13% per tahun) lebih tinggi dibandingkan

2. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-2
dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan dana perimbangan (3,73% per
tahun).
Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2006-2010 (Milyar Rp)
Tahun P.A.D
Dana
Perimbangan
Lain2 Pendptn
Daerah Yang
Sah
TOTAL PENDAPATAN
DAERAH
2006 18.61 504.59 9.64 532.84
2007 20.02 556.62 9.24 585.88
2008 28.45 640.43 35.13 704.01
2009 29.12 583.56 41.14 653.82
2010 26.93 574.40 85.81 687.14
Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sintang, 2006-2010.
Pendapatan daerah pada 2008 mengalami peningkatan 20,16%
dibandingan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2009 terjadi penurunan
sebesar 7,13%. Memasuki tahun 2010, pendapatan daerah kembali mengalami
peningkatan sebesar 5,10%.
Gambar 3.1
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2006-2010 (Milyar Rp)
Sumber pendapatan daerah yang utama bagi Kabupaten Sintang berasal dari
dana perimbangan, rata-rata kontribusi sebesar 90,70% per tahun selama
periode 2006-2010. Pada periode yang sama, kontribusi PAD dalam
pendapatan daerah rata-rata sekitar 3,86% per tahun dan kontribusi Lain-lain
PAD yang sah rata-rata sekitar 5,43%.
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2006-2010
PAD 3.49% 3.42% 4.04% 4.45% 3.92%
Dana Perimbangan 94.70% 95.01% 90.97% 89.25% 83.59%
Lain2 Pendptn Daerah Yang Sah 1.81% 1.58% 4.99% 6.29% 12.49%
2006 2007 2008 2009 2010

3. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-3
Struktur pendapatan daerah demikian mencerminkan terbatasnya kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Sintang dari sumber-sumber lokal. Mencermati
struktur pendapatan daerah di atas, tantangan pengelolaan pendapatan daerah
di masa mendatang adalah perlunya optimalisasi sumber-sumber potensial
pendapatan daerah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal
sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat
dikurangi.
Selanjutnya, kemampuan penerimaan PAD berimplikasi langsung dengan
upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kegiatan pembangunan lainnya.
Oleh karenanya, pengelolaan PAD di Kabupaten Sintang pada kurun waktu
2006-2010 diupayakan pada intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah,
penerimaan hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah mengingat sumber-
sumber PAD ini sangat strategis.
Peluang peningkatan PAD dimungkinkan sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan adanya penambahan objek pajak baru
sehingga optimalisasi penerimaan daerah diupayakan dengan meningkatkan
peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam membayar pajak
maupun retribusi.
Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain
adalah pendataan objek dan subjek pajak serta sosialisasi dan penyuluhan
pajak dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak.
Langkah lain yang telah dilakukan adalah penguatan koordinasi antar
dinas/instansi pemungut. Penerimaan retribusi daerah selama tahun 2006-2010
cenderung melebihi penerimaan pajak daerah. Dalam dua tahun terakhir,
retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
Tabel 3.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sintang
Tahun 2006-2010 (Juta Rp)
Tahun
Pajak
Daerah
Retribusi
Daerah
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Lain2 PAD
Yang Sah
TOTAL PAD
2006 1.175,12 9.083,79 - 8.352,86 18.611,76
2007 1.279,98 5.187,25 2.016,00 11.540,16 20.023,39
2008 2.706,18 9.666,45 - 16.074,05 28.446,68
2009 2.304,67 9.846,64 2.685,90 14.279,76 29.116,97
2010 2.245,70 12.292,99 2.919,00 9.472,22 26.929,91
Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sintang, 2006-2010.

4. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-4
Tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan sumber utama PAD (pajak
daerah dan retribusi daerah) ternyata lebih rendah dibandingkan dengan Lain-
lain PAD yang sah. Penerimaan lain-lain PAD yang sah menunjukkan kontribusi
yang sangat signifikan, dan menjadi dominan dalam struktur PAD Kabupaten
Sintang.
Gambar 3.2
Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sintang
Tahun 2006-2010 (Juta Rp)
Struktur PAD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010
Pajak Daerah 6.31% 6.39% 9.51% 7.92% 8.34%
Retribusi Daerah 48.81% 25.91% 33.98% 33.82% 45.65%
Hsl Pengel. Kkyn Daerah 0.00% 10.07% 0.00% 9.22% 10.84%
Lain2 PAD Yang Sah 44.88% 57.63% 56.51% 49.04% 35.17%
2006 2007 2008 2009 2010
Selama tahun 2006-2010, Lain-lain PAD yang sah menyumbang PAD rata-rata
sebesar 48,6% per tahun, retribusi daerah rata-rata sebesar 37,6% per tahun,
dan pajak daerah sebesar 7,5% per tahun. Sedangkan pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan hanya memberikan kontribusi dalam PAD Kabupaten
Sintang rata-rata sebesar 6,0% per tahun.
Mengingat rendahnya kemampuan perpajakan daerah (local taxing power)
selama ini, maka tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang
antara lain adalah perlunya pengembangan kegiatan ekonomi daerah,
pembenahan administrasi dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya dan PAD pada
umumnya.
Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sintang selama ini mengandalkan pada
pungutan pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak pengambilan
bahan galian C. Sementara penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak
hiburan belum memberikan kontribusi yang memadai. Namun dengan
penambahan objek pajak kabupaten menjadi 11 jenis pajak (ekstensifikasi
reguler melalui UU No. 28 Tahun 2009) maka potensi peningkatan penerimaan
pajak daerah masih memungkinkan untuk dioptimalkan.

5. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-5
Mencermati peluang peningkatan perpajakan daerah saat ini, peningkatan PAD
Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat ditempuh antara lain
dengan melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi,
pembenahan dan peningkatan sistem administrasi, mengefektifkan penagihan,
dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah
meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan
asset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.
Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2006-2010

6. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-6
Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sintang

7. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-7
Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sintang
No. Uraian
2008
(%)
2009
(%)
2010
(%)
Keterangan
1. Rasio lancar (current ratio) 22,79 2.013,26 58,45 Aktiva Lancar
dibagi Hutang
Lancar
2. Rasio quick (quick ratio) 21,41 1.935,23 56,59 Aktiva Lancar
dikurangi
persediaan dibagi
hutang lancar
3. Rasio total hutang terhadap
total aset
0,00 0,00 0,00 Total hutang
dibagi total aktiva
4. Rasio hutang terhadap
modal
0,00 0,00 0,00 Total hutang
dibagi total modal
Catatan :
Aktiva Lancar 97.669.959.457,57 96.920.301.582,60 114.979.102.705,06
Hutang Lancar 4.284.855.275,00 48.140.900,00 1.967.246.482,00
Persediaan 5.910.561.853,00 3.756.403.689,00 3.661.113.534,00
Total Hutang 4.284.855.275,00 48.140.900,00 1.967.246.482,00
Total Modal (Ekuitas) 1.267.028.766.606,21 1.395.035.406.572,57 1.514.028.554.687,18
Total Aktiva 1.271.313.621.881,21 1.395.083.547.472,57 1.515.995.801.169,18
3.1.2. Pengelolaan Belanja Daerah
Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program
pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
Oleh karenanya, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sintang didasarkan
pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan
prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Belanja daerah
diarahkan/difokuskan pada pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan infrastruktur
daerah secara bertahap mulai dilaksanakan.
Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja diklasifikasikan menurut belanja tidak
langsung/belanja aparatur dan belanja langsung/belanja pelayanan publik. Baik
belanja langsung maupun belanja tidak langsung disusun berdasarkan prinsip
efisiensi, efektivitas, ekonomis dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing unit kerja. Pengelolaan belanja yang utama adalah
meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja, meningkatkan
pelayanan publik, dan mengedepankan alokasi belanja yang ideal antara
belanja tidak langsung dengan belanja langsung.
Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak secara langsung berkaitan
dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Belanja tidak
langsung diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan operasional
pemerintahan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dialokasikan

8. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-8
untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan tertentu. Belanja langsung
diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas tingkat kesejahteraan
masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan kependidikan dan
kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar, serta menggiatkan pembangunan
seperti penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran dan
kemiskinan.
Belanja daerah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan. Peningkatan cukup
besar pada belanja daerah terjadi pada tahun 2006. Semula belanja daerah
sebesar Rp 292,21 Milyar pada tahun 2005, dan meningkat menjadi Rp 547,90
Milyar pada tahun 2006. Memasuki tahun 2008, alokasi belanja kembali
mengalami peningkatan, menjadi Rp 769,98 Milyar (tahun 2007=Rp 658,36
Milyar). Pada tahun 2008, alokasi terbesar untuk belanja tidak langsung adalah
pada belanja pegawai.
Pada tahun 2010 terjadi lagi kenaikan volume belanja daerah Kabupaten
Sintang secara keseluruhan dibandingkan tahun 2009, dan tetap disertai
dengan peningkatan alokasi belanja tidak langsung. Peningkatan belanja pada
kelompok ini dikarenakan belanja pegawai mengalami kenaikan cukup tajam.
Sementara belanja langsung mengalami penurunan, yakni dari Rp 371,24
Milyar menjadi Rp 355,88 Milyar.
Tabel 3.6
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Juta Rp)
Kelompok Belanja 2006 2007 2008 2009 2010
I. Belanja Tidak Langsung 230.03 228.45 294.81 332.80 418.64
1. Belanja Pegawai 204.89 181.21 232.21 267.56 329.21
2. Belanja Bunga - 2.00 2.30 - -
3. Belanja Subsidi - - - 3.14 10.51
4. Belanja Hibah - - 0.94 8.64 28.04
5. Belanja Bantuan Sosial - 14.60 21.81 8.19 7.56
6. Belanja Bagi Hasil kpd Pem. - - - - -
7. Blnj. Bantuan Keu. kpd Pem.Desa 23.69 28.71 37.05 44.71 43.11
8. Belanja Tidak Terduga 1.45 1.93 0.50 0.56 0.21
II. Belanja Langsung 317.87 429.91 475.17 371.24 355.88
1. Belanja Pegawai - 43.97 44.84 41.20 27.14
2. Belanja Barang dan Jasa - 170.49 200.51 190.47 180.46
3. Belanja Modal - 215.45 229.82 139.57 148.28
Total Belanja (I + II) 547.90 658.36 769.98 704.04 774.52
Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sintang, 2006-2010.
Perkembangan struktur belanja daerah selama tahun 2008-2010 menunjukkan
trend peningkatan belanja tidak langsung dari tahun ke tahun. Meningkatnya
alokasi belanja pegawai menjadikan proporsi belanja langsung mengalami
penurunan cukup tajam dalam dua tahun terakhir ini. Struktur belanja daerah
menjadi kurang berimbang, dan puncaknya terjadi pada tahun 2010 ketika

9. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-9
proporsi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja
langsung.
Gambar 3.3
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Juta Rp)
Meski belanja langsung mengalami penurunan, namun komponen belanja
modal terjadi peningkatan alokasi belanja. Sejalan dengan meningkatnya
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, kegiatan pembangunan dan
pelayanan publik di Kabupaten Sintang di masa mendatang, memberikan
konsekwensinya bahwa kemampuan keuangan daerah juga harus diupayakan
meningkat seirama dengan peningkatan belanja daerah.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Sintang
No. Uraian
Total belanja untuk
pemenuhan kebutuhan
aparatur
(Rp.)
Total pengeluaran
(Belanja + Pembiayaan
Pengeluaran)
(Rp.)
Prosentase
(a) (b) (a)/(b)x 100%
1.
Tahun Anggaran
2008
348.663.190.618,85 785.766.019.416,45 44,37
2.
Tahun Anggaran
2009
357.808.692.682,28 712.326.347.392,15 50,23
3.
Tahun Anggaran
2010
416.686.170.207,52 775.263.292.097,43 53,75
41.98%
58.02%
34.70%
65.30%
38.29%
61.71%
47.27%
52.73% 54.05%
45.95%
2006 2007 2008 2009 2010
Struktur belanja daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2006-2010
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung

10. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-10
3.2.2. Analisis Pembiayaan
Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sintang
Tabel 3.9
Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Sintang

11. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-11
Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Sintang
3.3. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan terkait langsung dengan kemampuan pendapatan daerah
untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten
Sintang lima tahun yang akan datang. Pengelolaan pendapatan daerah
diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi
sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber
pendapatan yang baru.
Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah periode 2006-2010 prediksi
kemampuan pendapatan daerah Kabupaten Sintang tahun 2011 sampai tahun
2015, sebagai berikut:
Tabel 3.11
Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang,
2011-2015
Sumber: Hasil proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015

12. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-12
Sebagaimana kondisi beberapa tahun sebelumnya, pada kurun tahun 2011-
2015 Pemerintah Kabupaten Sintang masih tetap mengandalkan sumber
pendanaan dari transfer pusat, dengan tetap mengupayakan peningkatan
sumber pendapatan lainnya yang berasal dari PAD maupun lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan
seoptimal mungkin dalam rangka memperkecil pembiayaan netto.
Selain mengandalkan penerimaan dana perimbangan, untuk lima tahun
mendatang pendanaan pembangunan Kabupaten Sintang juga dimungkinkan
dari penerimaan sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-
lain PAD yang sah. Berdasarkan perkembangan pendapatan asli daerah
periode 2006-2010, diprediksikan perolehan PAD Kabupaten Sintang tahun
2011 sampai tahun 2015, sebagai berikut:
Tabel 3.12
Prediksi PAD Kabupaten Sintang, 2011-2015
Sumber: Hasil proyeksi PAD Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015
Untuk mendukung kemampuan pendanaan pembangunan Kabupaten Sintang,
diperkirakan peningkatan penerimaan PAD sebagian diperoleh dari retribusi
daerah dan pajak daerah mengingat adanya perluasan objek pajak sejak
diberlakukannya Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Komponen lainnya yang diperkirakan mengalami
peningkatan adalah lain-lain PAD yang sah.
Penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah
provinsi diperkirakan akan meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten
Sintang untuk lima tahun mendatang. Mencermati penerimaan dana
perimbangan selama tahun 2006-2010, maka diprediksikan penerimaan dana
perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2011-2015. Total
dana perimbangan tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 660,31 Milyar, dan
meningkat menjadi Rp 759,76 Milyar pada tahun 2015.

13. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-13
Tabel 3.13
Prediksi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Sintang, 2011-2015
Sumber: Hasil proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015
Sebagian besar perolehan dana perimbangan berasal dari penerimaan Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana pusat
dalam bentuk bagi hasil pajak (PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29) dan bagi
hasil bukan pajak (PSDH, sumberdaya perikanan, dan pertambangan umum),
serta dana perimbangan dari provinsi (termasuk dana bagi hasil pajak)
merupakan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang.
Keseluruhan perkiraan pendapatan daerah Kabupaten Sintang diperuntukkan
untuk menunjang belanja daerah. Berdasarkan perkembangan belanja daerah
periode 2006-2010, diperkirakan kebutuhan belanja daerah Kabupaten Sintang
terus meningkat untuk beberapa tahun mendatang.
Tabel 3.14
Prediksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang, 2011-2015
Sumber: Hasil proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015
Pada tahun 2011 proporsi belanja tidak langsung diperkirakan masih relatif
tinggi, mencapai 48,66% dari total belanja sebesar Rp 701,26 Milyar. Namun
seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk pembiayaan sektor
publik, maka diperkirakan proporsi belanja tidak langsung semakin berkurang
pada tahun 2015, yakni hanya sekitar 43,38% dari total belanja sebesar Rp
828,53 Milyar.
Dengan demikian, kerangka pendanaan pembangunan dalam APBD Kabupaten
Sintang yang mencakup pendapatan daerah dan belanja daerah secara
keseluruhan menunjukkan trend kenaikan selama tahun 2011-2015, dengan

14. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-14
tetap mengupayakan pembiayaan netto yang semakin menurun dari tahun ke
tahun.
Tabel 3.15
Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten
Sintang
Tabel 3.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kabupaten Sintang

15. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-15
Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang