1. ANGGOTA :
 ARDHI MUHSHII PRASETYO HIKARI (21212035)
 SEVVY DAYANARA (27212246)
 IRVAN FADJULI (23212787)

2. Hak Kekayaan
Intelektual (HAKI)
1. Pengertian
2. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual
3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual
4. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
5. Hak Cipta
6. Hak Paten
7. Hak Merk
8. Desain Industri
9. Rahasia Dagang
SILABUS

3. HAK ATAS KARYA
INTELEKTUAL

4. APA DEFINISI DAN
PENGERTIAN HAKI?

5. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”,
adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual
Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang
menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk
manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur
dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena
kemampuan intelektual manusia.
Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”,
adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual
Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir
yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk
manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur
dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena
kemampuan intelektual manusia.
PENGERTIAN HAKI

6. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual
PRINSIP - PRINSIP HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Prinsip Ekonomi
prinsip keadilan
prinsip kebudayaan
prinsip sosial

7. Prinsip Ekonominya Adalah hak intelektual berasal dari kegiatan kretif
suatu kemauan daya piker manusia yang diekspresikan dalam berbagai
bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang
bersangkutan

8. Prinsip Keadilannya yaitu di dalam
menciptakan sebuah karya atau orang
yang bekerja membuahkan suatu hasil
dari kemampuan intelektual dalam ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang akan
mendapat perlindungan dalam
pemilikannya.

9. Prinsip Kebudayaanya adalah perkembangan
ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk
meningkatkan kehidupan manusia.

10. Prinsip Sosial artinya hak yang diakui oleh
hukumdan telah diberikan kepada individu
merupakan satu kesatuan sehingga
perlindungan diberikan berdasarkan
keseimbangan individu dan masyarakat.

11. KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
KLASIFIKASI HAKI
HAK CIPTA
(COPYRIGHTS)
HAK KEKAYAAN
INDUSTRIES
(INDUSTRIAL
PROPERTY RIGHT)

12. Hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta
suatu karya (misal karya seni untuk mengumumkan,
memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang
lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa
mengurangi hak pencipta sendiri.
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang
mengatur karya intelektual di bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam
bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur,
metode atau konsep yang telah dituangkan dalam
wujud tetap.
Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta,
tidak ada keharusan untuk mendaftarkan.
Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan
pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu
ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta
melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi
dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta.

13. Hak kekayaan
industri (industrial property
right) adalah hak atas
kepemilikan aset industri. Hak
kekayaan industri berdasarkan
pasal 1 Konvensi Paris
mengenai perlindungan hak
kekayaan industri tahun 1883
yang telah direvisi dan
diamandemen pada tanggal 2
Oktober 1979 adalah: paten,
merek, varietas tanaman,
rahasia dagang, desain industri
dan desain tata letak sirkuit
terpadu.

14. Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur
dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7
Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-
undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali
mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang
No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di
bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

15. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak
cipta adalah sebagai berikut:

18. BERIKUT MERUPAKAN SALAH SATU
CONTOH KASUS PELANGGARAN HAKI

19. KRONOLOGI MASALAH

20. KASUS POSISI

22. ISI DARI GUGATAN
Pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang isi pokoknya
sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai
pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang LOTTO dan
karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai
merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek LOTTO milik Tergugat I yaitu yang
didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor register 187824,
adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan,
ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat
membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai
tentang asal-usul dan kwalitas barang-barang;

23. 4. Menyatakan batal, atau setidak-tidaknya membatalkan
pendaftaran merek dengan register nomor 187824 dalam daftar
umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini
dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor reg.
187824 dalam daftar umum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Atau menurut kebijaksanaan Hakim.

24. PERTIMBANGAN PENGADILAN
NEGERI
- Hakim pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:
- Dari bukti P1 dan P2 terbukti bahwa “Merek LOTTO” milik
Penggugat, terdaftar No. 137.430 dan W 191.962 untuk
melindungi jenis barang-barang: pakaian jadi, kemeja, dll.
- Dari bukti P3 diketahui bahwa merek Tergugat I dengan
kata “LOTTO” telah terdaftar pada Direktorat Paten dan
Hak Cipta dengan No. 187.824 untuk melindungi jenis
barang handuk dan sapu tangan.
- Pasal 2(1) UU Merek tahun 1961 menentukan, hak atas
suatu merek berlaku hanya untuk barang-barang sejenis
dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu.

25. - Menurut pasal 10(1) UU Merek tahun 1961 tuntutan
pembatalan merek hanya dibenarkan untuk barang-barang
sejenis.
- Tujuan UU merek tahun 1961 khususnya pasal 10(1)
adalah untuk melindungi masyarakat konsumen agar
konsumen tidak terperosok pada asal-usul barang sejenis
yang memakai merek yang mengandung persamaan.
- Menurut pendapat Majelis, walaupun bunyi dari kedua
merek Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu
LOTTO, tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan
dengan asal-usul barang tersebut, karena jenis barang yang
dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda dengan
jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I.
- Jurisprudensi yang tetap antara lain Putusan MA-RI No.
2932 K/Sip/1982 tanggal 31/8/1983, serta No. 3156
K/Pdt/1986 tanggal 28/4/1988, berisi: menolak
pembatalan pendaftaran merek dari barang yang tidak
sejenis.

26. - Pasal 1 SK Menteri Kehakiman No. M-02-HC-01-01 tahun
1987 tanggal 15/6/1987 menyatakan merek terkenal
adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai
di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk
jenis barang tertentu.
- Majelis berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat tidak cukup berlasan, karenanya
gugatan Penggugat harus ditolak.

27. DARI PIHAK MAHKAMAH
AGUNG

28. ALASAN JURIDIS YANG DIPAKAI