Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, termasuk pengertian, prinsip, jenis, dan pelaksanaannya di Indonesia. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan rakyat dan hak asasi manusia. Pentingnya sikap positif dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di berbagai lingkungan juga ditekankan.

2. Disusun Oleh:
Rohmat Hidayat
Abdulloh
Dinda Hayyun
Syaffilah
Al-Hafizd Fahreza
Mustofa
Triana Putri
Wijayanti

3. Hakikat Demokrasi

4. 1. Pengertian Demokrasi
:: Demokrasi berasal dari Yunani Kuno yaitu
demos dan kratos. Demos artinya rakyat
dan kratos artinya pemerintahan atau
kekuasaan. Dengan demikian demokrasi
dapat diartikan sebagai
kekuasaan/pemerintahan yang berasal dari
rakyat.

5. :: Berikut ini pengertian demokarasi yang
berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.
Menurut Internasional Commision Jurist
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
menjamin hak warga negara untuk membuat
keputusan melalui wakilnya yang terpilih dan
bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilu.

6. Menurut Samuel Hutington
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
menekankan bahwa rakyat dapat memerintah sendiri
melalui partisipasi langsung ataupun tidak langsung
untuk merumuskan keputusan yang dapat
memberikan pengaruh bagi kehidupan warga
Negara.

7. Menurut Abraham Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan klata lain
pemerintahan mendapatkan mandat untuk
menyelenggarakan pemerintahn tersebut adalah
dari rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan
tertinggi dalam negara demokrasi, rakyat
mengawasi jalannya pemerintahan, dan segala
sesuatu yang dilakukan oleh pemerintahan sebagai
wakil rakyat adalah semata-mata untuk
kesejahteraan rakyatnya.

8. Prinsip Dasar Demokrasi
Dalam menjalankan demokrasi dalam suatu negara,
harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar demokrasi
sabagaimana berikut:
a. Pemerintahan berdasarkan Konstitusi.
b. Pemilihan Umum yang bebas, jujur, dan adil.
c. Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia.
d. Diakuinya persamaan kedudukan di hadapan
umum.
e. Terciptanya peradilan yang bebas dan tidak
memihak.
f. Dijaminnya kebebasan berserikat dan
mengeluarkan pendapat.
g. Kebebasan Pers.

9. Macam-macam Demokrasi
 Demokrasi langsung
Dalam demokrasi langsung
pelaksananya, rakyat diajak bersama untuk
bermusyawarah disuatu rapat untuk mengambil
keputusan bersama. Demokrasi lansung dapat
diterapkan karena wilayah negara yang sempit dan
jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak.
 Demokrasi tidak langsung
Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi
yang tidak melibatkan rakyat secara langsung tetapi
memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat
untuk membicarakan persoalan-persoalan negara
tersebut.

10.  Demokrasi dengan sistem Parlementer
Dalam demokrasi parlementer, hubungan antara
pemerintah sangat erat. Pemerintah menyerahkan
tugas-tugas pemerintahan kepada kabinet atau dewan
menteri yang duduk dalam dewan cabinet
mempertangungjawabkan semua kebijaksanaan
pemerintahanya dalam parlemen.
 Demokrasi dengan sistem Pemerintahan
Dalam demokrasi dengan sistim tidak lansung,
tidak terdapat hubungan antara badan legeslatif
dengan badan eksekutif. Terdapat pemisahan tegas
antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan
legeslatif. Teori pemisahan kekuasaan yang terkenal
adalah teori politika yang dicetuskan oleh
montesquieu.

11.  Demokrasi dengan sistem Feredum
Dalam demokrasi ini, tugas badan legeslatif selalu
berada dalam pengawasan yang dilakukan rakyat ini
menwujudkan dalam bentuk pemungutan suara langung
oleh rakyat tanpa melalui legeslatif. Dan sistem tersebut
dibagi menjadi dua yaitu:
a. Referendum obligatoire
referendum ini menentukan berlaku tidaknya suatu
undang-undang atau suatu peraturan.
b. Referendum faktultatif
referendum ini menentukan apakah suatu undang-
undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan
atau tidak, atau prelu tidaknya undang-undang tersebut.

12. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
• Demokrasi Liberal
Pada tangal 14 November 1945 demokrasi
parlementer menereapkan sistem pemerintahan yang
dimana para menteri harus memprtangungjawabkan
tuganya pada parlementer . Penarepan sistim ini tidak
sesuai dengan UUD 1945 dimana Inonesia yang
mengunakan sisitem peresidensiil, sehinga menteri
bertngungjawab pada presiden.
• Demokrasi Terpimpin
Sebagai mana diketahui dekrit peresiden 5 juli
1959 makakembali pada UUD. dengan berlakunya
kembali UUD 1945 maka dengan sistem pemerintahan
pemerintahan peresidensiil.

13. Dalam sistem presidensiil, seorang persiden
sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala
negara. Para menteri yang menjabat juga
mempertangungjawabkan Tugasnya pada presiden.
• Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah satu demokrasi
yang masih berlaku hinga saat ini di Indonesia.
Demokrasi pancasial adalah paham demokrasi dan
yang bersumber pada kepribadian filsafat hidup
bangsa berupa nilai- nilai yang terkandung dalam
pancasila Pancasila.

14. • Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah satu demokrasi
yang masih berlaku hinga saat ini di Indonesia.
Demokrasi pancasial adalah paham demokrasi dan
yang bersumber pada kepribadian filsafat hidup
bangsa berupa nilai- nilai yang terkandung dalam
pancasila Pancasila.
Dasar hukum pelak sanaan
demokrasi Pancasila adalah
sebagai berikut:
- sila ke4 Pancasila yakni “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwkilan.”

15. - pembukaan UUD 1945 alenia ke-
4,”...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indoesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yag berkedaulatan rakyat...”
- pasal 1 ayat 2 UUD 1945,”kedaulatan.

16. PENTINGNYA
BERDEMOKRASI
DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN
BERNEGARA

17. Ciri-ciri musyawarah mufakat adalah :
a. Masalah yang dimusyawarahkan adalah
kepentingan bersama.
b. Pembicaraan harus diterima
dengan baik dan dengan hati
yang luhur.
c. Proses musyawarah selalu
mempertimbangkan moral.
d. Pendapat harus masuk
akal dan mudah dipahami.
e. Hasil musyawarah
tidak memberatkan
masyarakat.

18. Manfaat musyawarah dapat memecahkan masalah
dengan cara kekeluargaan yang baik dan dapat
memperkuat persatuan dan kesatuan. kelebihan
musyawarah adalah :
hasil keputusan lebih diterima oleh banyak pihak.
musyawarah dapat menampung aspirasi dari
orang banyak.
hasil musyawarah dapat dipertanggung jawabkan
kepada yang maha kuasa.
oleh karena itu pengambilan keputusan dengan
musyawarah sangatlah penting dan supaya tidak
ada perselisihan antar pihak. Demokrasi
mengedepankan keadilan, kejujuran dan
keterbukaan untuk menciptakan kehidupan yang
adil dan makmur.

19. Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan
umum(KPU) yang bersifat nasional, tetap & mandiri.
Jumlah anggota kpu adalah maximal 11 orang, KPU
provinsi & kabupaten maximal 5 orang. Hak memilih
adalah hak yang digunakan dalam pemilu untuk
memilih wakil-wakil rakyat, syarat untuk dapat hak
memilih adalah :
oTelah berumur 17 thn,
oWNI,
oTidak hilang ingatan/gila,
oTidak dipenjara,
oTidak sedang dicabut hak pemilihnya oleh
pengadilan,
oSudah terdaftar dalam daftar pemilih.

20. Sistem dalam pemilu ada 2 macam yaitu :
Sistem distrik adalah sistem pemilih yang
dikelompokan ke dalam distrik-distrik. Partai yang
paling banyak distriknya akan duduk di parlemen.
Sistem proporsional adalah sistem yang lebih ke
perbandingan antara perolehan wakil dan
perolehan dukunagn suara. Jika suatu partai
mendapat 30% dari pemilih maka akan dapat 30%
tempat duduk parlemen dari total anggota
parlemen.

21. Dasar hukum pemilu :
a .Sila ke-4 pancasila,
b. UUD 1945 pasal 22E ayat 1-6,
c. UU tentang pemilihan DPR, DPD & DPRD yang
berlaku,
d. UU tentang pemilihan presiden & wakil presiden
yang berlaku.

22. DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN
EKONOMI
Demokrasi dalam ekonomi dilandasi oleh UUD 45
pasal 33 ayat 4.Demokrasi ekonomi mengutamakan
rakyat bukan perseorangan yang berlandaskan pada:
Kondisi institut publik yang bersih dan terpecaya.
Institut perbankan, ekonomi, dan badan usaha yang
sehat dan dikelola dengan baik.
Kelengkapan peraturan dan penegakan hukum yang
adil.
Dalam masyarakat demokarasi ekonomi dapat
dilakukan di bawah pimpinan dan pengelolaan yang
baik dari masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk
demokrasi ekonomi yang baik untuk masyarakat adalah
koperasi yang berasaskan kekeluargaan.

23. DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN
POLITIK
Salah satu wujud demokrasi politik adalah
pemilu. Indonesia sebagai negara demokrasi
mengadakan pemilu sebagai wujud pelaksanaan
demokrasi dalam kehidupan politik. Fungsi pemilu
yaitu :
–Sebagai prosedur rakyat dalam memilih &
mengawasi pemerintahan.
–Sebagai legitimasi politik.
–Sebagai mekanisme pergantian elit politik.
–Sebagia pendidikan politik secara langsung bagi
masyarakat.

24. Asas pemilu adalah LUBERJURDIL yaitu :
Langsung = pemilih berhak memilih secara langsung
tanpa perantara,
Umum = semua warga negar yang memenuhi syarat
berhak memilih,
Bebas = pemilih dapat memilih sesuai hati tanpa
paksaan,
Rahasia = pilihan pemilih dijamin tidak akn diketahui
oleh pihak manapun,
Jujur = semua yang terlibat dalam pemilu harus jujur,
Adil = pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan
yang adil & bebas dari kecurangan.
Tujuan dari pemilu adalah memilih anggota
DPR,DPRD,DPD, presiden & wakil presiden. Peserta
pemilu adalah partai politik & perseorangan.

25. Sikap Positif Terhadap
Pelaksanaan Demokrasi
Dalam Berbagai
Lingkungan Kehidupan

26. 1. Makna Sikap Positif terhadap
Pelaksanaan Demokrasi
Prinsip-prinsip demokrasi tidak akan dapat
dijalankan dengan baik di dalam berbagai kehidupan
tanpa adanya perilaku positif dari seluruh warga
negara terhadap pelaksanaan demokrasi. Sikap positif
terhadap pelaksanaan demokrasi memiliki makna
menerima, melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di
dalam berbagai lingkungan kehidupan.

27. 2. Dalam Lingkungan Keluarga
Pendidikan dalam demokrasi pertama kali
dikenalkan melalui keluarga.Sikap positif terhadap
pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan
keluarga dapat dilakukan dengan cara :
a. Menghargai pendapat semua anggota keluarga.
b. Menghargai adanya perbedaan karakter/sikap
sesama anggota keluarga.
c.Melakukan musyawarah dalam pembagian kerja.
d.Saling menghargai hak dan kewajiban anggota
keluarga.

28. 3. Dalam Lingkungan Sekolah
Tidak hanya di lingkungan keluarga, di
lingkungan sekolah pun diterapkan sistem
demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi.Contoh sikap
positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam
lingkungan sekolah adalah :
a. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan
sehari-hari.
b. Memilih pengurus kelas dengan cara
musyawarah/voting .
c. Menghindari adanya segala bentuk pemaksaan.
d. Menyusun jadwal piket kelas secara bersama-
sama.

29. 4. Dalam Lingkungan Masyarakat
Pembentukan perilaku/watak seseorang sangat
dipengaruhi oleh pergaulan manusia di dalam
masyarakat. Contoh sikap positif terhadap
pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan
masyarakat adalah :
1. Musyawarah tentang penyusunan program-
program
pengembangan masyarakat/lingkungan.
2. Bersedia dipilih menjadi pimpinan dan bersedia
dipimpin.
3. Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam
membersihkan lingkungan sekitar.
4. Tidak mencampuri urusan pribadi orang lain.

30. 5. Dalam Lingkungan Negara
Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi
dapat dilakukan oleh para pemegang pemerintahan
atau para pemimpin politik. Tingkah laku para
pemimpin sangat penting sebab merekalah yang
sehari-hari menjalankan pemerintahan negara maupun
lembaga-lembaga negara.Sikap positif terhadap
pelaksaan demokrasi di dalam lingkungan negara
adalah:
a. Pelaksanaan pemilu dengan penuh tanggung jawab.
b. Sikap mengedepankan kedamaian dan kesejukan
kepada masyarakat.
c. Sikap terbuka dan tidak suka berbohong kepada
publik.

31. 6. Pentingnya Pemimpin yang
Beriman, Bermoral, Terampil, dan
Demokratis
Indonesia terdiri dari pulau-pulau sehingga
memunculkan kemungkinan ketidakseimbangan
pembangunan antara daerah satu dengan daerah yang
lainnya. Indonesia memiliki tujuan Negara seperti :
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.

32. 7. Konsekuensi Perilaku
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Dalam kehidupan Demokrasi
Perilaku KKN adalah satu hal penting yang harus
dihapuskan dari penyelenggara Negara Indonesia.
Yang dimaksud penyelenggara dalam hal ini adalah
pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, dan yudikatif serat
pejabat lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan
Negara.

33. Konsekuensi penerapan KKN dapat dipahami jika
terlebih dahulu kita memahami makna dari KKN itu
sendiri.
a. Korupsi adalah penyelewengan/penggelapan uang
Negara/perusahaan dan sebagainya untuk
kepentingan pribadi/orang lain.
b.Kolusi adalah kerja sama secara melawan hukum
antarpenyelenggara Negara/antara penyelenggara
Negara dengan pihak lain yang merugikan orang
lain, masyarakat, dan atau Negara.
c. Nepotisme adalah setiap pembuatan penyelenggara
Negara yang melawan hukum yang dapat
menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau
kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan
Negara.

34. SEKIAN…