SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Pajak Penghasilan Pasal 25
Dosen Pengampu: Anissa Windarti, M.Sc
PPh pasal 25 :
merupakan angsuran PPh yg harus dibayar sendiri oleh WP utk
setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Menghitung angsuran bulanan WP OP :
PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu
xxx
Pengurangan/kredit pajak:
PPh pasal 21
xxx
PPh pasal 22
xxx
PPh pasal 23
xxx
PPh pasal 24
xxx
Total kredit pajak
(xxx)
Dasar penghitungan angsuran
xxx
Angsuran PPh pasal 25 = dasar penghitungan angsuran : 12
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak
2
Menghitung angsuran bulanan WP badan :
PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu
Pengurangan/kredit pajak:
PPh pasal 22
xxx
PPh pasal 23
xxx
PPh pasal 24
xxx
Total kredit pajak
Dasar penghitungan angsuran

xxx

(xxx)
xxx

Angsuran PPh pasal 25 = dasar penghitungan angsuran : 12
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

3
Menghitung angsuran PPh pasal 25 bila dalam tahun
berjalan diterbitkan SKP utk tahun pajak yg lalu :
1.

WP PT Dunia pada tahun 2011 memperoleh penghasilan neto
sebesar Rp 800.000.000,00. Pajak-pajak yg telah dibayarkan
melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga serta yg
terutang atau dibayar di LN dalam tahun 2011 sbb :
PPh pasal 22 atas impor barang : Rp 40.000.000,00
PPh pasal 23 atas sewa, deviden : Rp 25.000.000,00
PPh pasal 24 yg boleh dikreditkan : Rp 20.000.000,00
SPT PPh disampaikan tgl 30 April 2011. Angsuran pajak bln Des
2010 Rp 14.000.000,00. Pada bln Agt 2011 diterima SK pajak yg
menyebutkan bahwa angsuran pajak Rp 14.250.000,00

4
PPh pasal 25 dalam hal tertentu :
1. WP berhak atas kompensasi kerugian
2. WP memperoleh penghasilan tdk teratur
3. SPT pajak penghasilan tahun yg lalu disampaikan
setelah lewat batas waktu yg ditentukan
4. WP diberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan
5. WP membetulkan sendiri SPT pajak penghasilan yg
mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari
angsuran bulanan sebelum pembetulan
6. Terjadi perubahan keadaaan usaha atau kegiatan WP

5
WP berhak atas kompensasi kerugian
PT Pratama memperoleh penghasilan neto pada tahun
2011 sebesar Rp 300.000.000,00
Sisa kerugian tahun sebelumnya yg masih dapat
dikompensasikan : Rp 320.000.000,00.
Sisa kerugian yg belum dikompensasikan tahun 2009
sebesar Rp 80.000.000,00.
Berapa besarnya angsuran pajak bulanan PT Pratama
tahun 2011?

6
SPT pajak penghasilan tahun yg lalu disampaikan
setelah lewat batas waktu yg ditentukan
PT Persada menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011
pada tgl 25 Mei dgn data sbb:
Penghasilan neto/PKP
: Rp 300.000.000,00
PPh terutang (25% x 50% x 300.000.000) : Rp 37.500.000,00
PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan: Rp 25.000.000,00
PPh psl 25 bln Des 2011
: Rp
800.000,00
Berapa besar angsuran PPh psl 25 dalam tahun 2011?

7
WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT
tahunan pajak penghasilan



PT Global menyampaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT
Tahunan PPh tahun pajak 2010 pada tgl 10 Januari 2011, dgn melampirkan
penghitungan sementara sbb :
Penghasilan neto/PKP
: Rp 300.000.000,00
PPh terutang (25% x 50% x 300.000.000)
: Rp 37.500.000,00
PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan
: Rp 25.000.000,00
Izin perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh diberikan sampai dengan
30 Juni 2011.
PPh psl 25 bln Des 2010
: Rp
800.000,00





SPT tahunan PPh tahun pajak 2010 disampaikan tgl 10 Juni 2011, dgn data
sesungguhnya sbb :
Penghasilan neto/PKP
: Rp 400.000.000,00
PPh terutang (25% x 50% x 400.000.000)
: Rp 50.000.000,00
PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan
: Rp 25.000.000,00






8
WP membetulkan sendiri SPT pajak penghasilan yg mengakibatkan
angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
pembetulan






SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010 PT Global disampaikan pada tgl 25 Maret
2011, dgn melampirkan penghitungan sbb :
Penghasilan neto/PKP
: Rp 300.000.000,00
PPh terutang (25% x 50% x 300.000.000)
: Rp 37.500.000,00
PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan
: Rp 25.000.000,00
PPh psl 25 bln Des 2010
: Rp
800.000,00





WP melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2010 disampaikan tgl
16 Agustus 2011, dgn data baru sbb :
Penghasilan neto/PKP
: Rp 400.000.000,00
PPh terutang (25% x 50% x 400.000.000)
: Rp 50.000.000,00
PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan
: Rp 25.000.000,00

9
Terjadi perubahan keadaaan usaha atau kegiatan WP

Syarat :
apabila usaha sudah berjalan 3 bln/lebih, dan WP
mengalami penurunan usaha dan dpt menunjukkan
bahwa PPh terutang kurang dr 75% dari PPh terutang
Syarat permohonan pengurangan besarnya PPh psl 25 :
1. Permohonan tertulis kpd Kepala KPP
2. Permohonan disertai penghitungan PPh yg akan
terutang
3. Jika dlm jangka waktu 1 bln tdk ada keputusan, maka
permohonan dianggap diterima
10

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAmbara Sugama
 
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2DIANA LESTARI
 
Tax Planning PPh Pasal 21/26
Tax Planning PPh Pasal 21/26Tax Planning PPh Pasal 21/26
Tax Planning PPh Pasal 21/26alvyna
 
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015PPA FEUI
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalYABES HULU
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanEllysa Putri
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1EnvaPya
 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26muh wilyam
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilaneryeryey
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanDeddi Nordiawan
 
Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26
Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26
Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26Sidik Abdullah
 

Was ist angesagt? (20)

PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
 
Tax Planning PPh Pasal 21/26
Tax Planning PPh Pasal 21/26Tax Planning PPh Pasal 21/26
Tax Planning PPh Pasal 21/26
 
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soal
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26
Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26
Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26
 
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
P ph pasal 25
P ph pasal 25P ph pasal 25
P ph pasal 25
 

Ähnlich wie PPh Pasal 25

10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.pptCesiliaArum1
 
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012Amalia Sari W
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxFajri A
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptxAnandaAyu13
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanBayu Sarjono
 
Taxation 2 Seasin 2.pptx
Taxation 2 Seasin 2.pptxTaxation 2 Seasin 2.pptx
Taxation 2 Seasin 2.pptxTirthaSyaputra1
 
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptxcontoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptxIraSinaga7
 
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptxdebee4
 
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKM5SDNegeri3Katerban
 
PPh-OP-B.Administrasi pajak.pajak penghasilan.pptx
PPh-OP-B.Administrasi pajak.pajak penghasilan.pptxPPh-OP-B.Administrasi pajak.pajak penghasilan.pptx
PPh-OP-B.Administrasi pajak.pajak penghasilan.pptxNovianti73
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpadlah1984
 
ppt tentang pph badan dan orang pribadi (op)
ppt tentang pph badan dan orang pribadi (op)ppt tentang pph badan dan orang pribadi (op)
ppt tentang pph badan dan orang pribadi (op)FelixFernando15
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANYABES HULU
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21maryaxfate
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiRatri Indah
 

Ähnlich wie PPh Pasal 25 (20)

10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
 
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badan
 
Taxation 2 Seasin 2.pptx
Taxation 2 Seasin 2.pptxTaxation 2 Seasin 2.pptx
Taxation 2 Seasin 2.pptx
 
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptxcontoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
 
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
 
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
 
Pph 25
Pph 25Pph 25
Pph 25
 
PPh-OP-B.Administrasi pajak.pajak penghasilan.pptx
PPh-OP-B.Administrasi pajak.pajak penghasilan.pptxPPh-OP-B.Administrasi pajak.pajak penghasilan.pptx
PPh-OP-B.Administrasi pajak.pajak penghasilan.pptx
 
Mojakoe perpajakan 1
Mojakoe perpajakan 1Mojakoe perpajakan 1
Mojakoe perpajakan 1
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptx
 
ppt tentang pph badan dan orang pribadi (op)
ppt tentang pph badan dan orang pribadi (op)ppt tentang pph badan dan orang pribadi (op)
ppt tentang pph badan dan orang pribadi (op)
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'ati
 

Mehr von Aprian Hidayat

Teknis penyusunan instrumen non tes
Teknis penyusunan instrumen non tesTeknis penyusunan instrumen non tes
Teknis penyusunan instrumen non tesAprian Hidayat
 
Teknik penyusunan kisi kisi (praktek)
Teknik penyusunan kisi   kisi (praktek)Teknik penyusunan kisi   kisi (praktek)
Teknik penyusunan kisi kisi (praktek)Aprian Hidayat
 
Soal bentuk pg bs dan menjodohkan
Soal bentuk pg bs dan menjodohkanSoal bentuk pg bs dan menjodohkan
Soal bentuk pg bs dan menjodohkanAprian Hidayat
 
contoh Soal bentuk uraian
contoh Soal bentuk  uraiancontoh Soal bentuk  uraian
contoh Soal bentuk uraianAprian Hidayat
 
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ipsAspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ipsAprian Hidayat
 
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahitsejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahitAprian Hidayat
 
Indonesia dari sisi geografis
Indonesia dari sisi geografisIndonesia dari sisi geografis
Indonesia dari sisi geografisAprian Hidayat
 
masuknya belanda ke pulau sumatra
masuknya belanda ke pulau sumatramasuknya belanda ke pulau sumatra
masuknya belanda ke pulau sumatraAprian Hidayat
 

Mehr von Aprian Hidayat (16)

Teknis penyusunan instrumen non tes
Teknis penyusunan instrumen non tesTeknis penyusunan instrumen non tes
Teknis penyusunan instrumen non tes
 
Teknik penyusunan kisi kisi (praktek)
Teknik penyusunan kisi   kisi (praktek)Teknik penyusunan kisi   kisi (praktek)
Teknik penyusunan kisi kisi (praktek)
 
Soal bentuk pg bs dan menjodohkan
Soal bentuk pg bs dan menjodohkanSoal bentuk pg bs dan menjodohkan
Soal bentuk pg bs dan menjodohkan
 
contoh Soal bentuk uraian
contoh Soal bentuk  uraiancontoh Soal bentuk  uraian
contoh Soal bentuk uraian
 
Penilaian kelas
Penilaian kelasPenilaian kelas
Penilaian kelas
 
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ipsAspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
 
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahitsejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Cover
CoverCover
Cover
 
Indonesia dari sisi geografis
Indonesia dari sisi geografisIndonesia dari sisi geografis
Indonesia dari sisi geografis
 
PPh Pasal 26
PPh Pasal 26PPh Pasal 26
PPh Pasal 26
 
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23PPh Pasal 23
PPh Pasal 23
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
Multinational company
Multinational companyMultinational company
Multinational company
 
masuknya belanda ke pulau sumatra
masuknya belanda ke pulau sumatramasuknya belanda ke pulau sumatra
masuknya belanda ke pulau sumatra
 

Kürzlich hochgeladen

Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanAyuApriliyanti6
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024RahmadLalu1
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024DessyArliani
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024panyuwakezia
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
 

PPh Pasal 25

  • 1. Pajak Penghasilan Pasal 25 Dosen Pengampu: Anissa Windarti, M.Sc
  • 2. PPh pasal 25 : merupakan angsuran PPh yg harus dibayar sendiri oleh WP utk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Menghitung angsuran bulanan WP OP : PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu xxx Pengurangan/kredit pajak: PPh pasal 21 xxx PPh pasal 22 xxx PPh pasal 23 xxx PPh pasal 24 xxx Total kredit pajak (xxx) Dasar penghitungan angsuran xxx Angsuran PPh pasal 25 = dasar penghitungan angsuran : 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak 2
  • 3. Menghitung angsuran bulanan WP badan : PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu Pengurangan/kredit pajak: PPh pasal 22 xxx PPh pasal 23 xxx PPh pasal 24 xxx Total kredit pajak Dasar penghitungan angsuran xxx (xxx) xxx Angsuran PPh pasal 25 = dasar penghitungan angsuran : 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak 3
  • 4. Menghitung angsuran PPh pasal 25 bila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP utk tahun pajak yg lalu : 1. WP PT Dunia pada tahun 2011 memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 800.000.000,00. Pajak-pajak yg telah dibayarkan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga serta yg terutang atau dibayar di LN dalam tahun 2011 sbb : PPh pasal 22 atas impor barang : Rp 40.000.000,00 PPh pasal 23 atas sewa, deviden : Rp 25.000.000,00 PPh pasal 24 yg boleh dikreditkan : Rp 20.000.000,00 SPT PPh disampaikan tgl 30 April 2011. Angsuran pajak bln Des 2010 Rp 14.000.000,00. Pada bln Agt 2011 diterima SK pajak yg menyebutkan bahwa angsuran pajak Rp 14.250.000,00 4
  • 5. PPh pasal 25 dalam hal tertentu : 1. WP berhak atas kompensasi kerugian 2. WP memperoleh penghasilan tdk teratur 3. SPT pajak penghasilan tahun yg lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yg ditentukan 4. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan 5. WP membetulkan sendiri SPT pajak penghasilan yg mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan 6. Terjadi perubahan keadaaan usaha atau kegiatan WP 5
  • 6. WP berhak atas kompensasi kerugian PT Pratama memperoleh penghasilan neto pada tahun 2011 sebesar Rp 300.000.000,00 Sisa kerugian tahun sebelumnya yg masih dapat dikompensasikan : Rp 320.000.000,00. Sisa kerugian yg belum dikompensasikan tahun 2009 sebesar Rp 80.000.000,00. Berapa besarnya angsuran pajak bulanan PT Pratama tahun 2011? 6
  • 7. SPT pajak penghasilan tahun yg lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yg ditentukan PT Persada menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 pada tgl 25 Mei dgn data sbb: Penghasilan neto/PKP : Rp 300.000.000,00 PPh terutang (25% x 50% x 300.000.000) : Rp 37.500.000,00 PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan: Rp 25.000.000,00 PPh psl 25 bln Des 2011 : Rp 800.000,00 Berapa besar angsuran PPh psl 25 dalam tahun 2011? 7
  • 8. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan  PT Global menyampaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010 pada tgl 10 Januari 2011, dgn melampirkan penghitungan sementara sbb : Penghasilan neto/PKP : Rp 300.000.000,00 PPh terutang (25% x 50% x 300.000.000) : Rp 37.500.000,00 PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan : Rp 25.000.000,00 Izin perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh diberikan sampai dengan 30 Juni 2011. PPh psl 25 bln Des 2010 : Rp 800.000,00    SPT tahunan PPh tahun pajak 2010 disampaikan tgl 10 Juni 2011, dgn data sesungguhnya sbb : Penghasilan neto/PKP : Rp 400.000.000,00 PPh terutang (25% x 50% x 400.000.000) : Rp 50.000.000,00 PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan : Rp 25.000.000,00     8
  • 9. WP membetulkan sendiri SPT pajak penghasilan yg mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan     SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010 PT Global disampaikan pada tgl 25 Maret 2011, dgn melampirkan penghitungan sbb : Penghasilan neto/PKP : Rp 300.000.000,00 PPh terutang (25% x 50% x 300.000.000) : Rp 37.500.000,00 PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan : Rp 25.000.000,00 PPh psl 25 bln Des 2010 : Rp 800.000,00    WP melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2010 disampaikan tgl 16 Agustus 2011, dgn data baru sbb : Penghasilan neto/PKP : Rp 400.000.000,00 PPh terutang (25% x 50% x 400.000.000) : Rp 50.000.000,00 PPh psl 22, 23, 24 thn 2011 yg dpt dikreditkan : Rp 25.000.000,00 9
  • 10. Terjadi perubahan keadaaan usaha atau kegiatan WP Syarat : apabila usaha sudah berjalan 3 bln/lebih, dan WP mengalami penurunan usaha dan dpt menunjukkan bahwa PPh terutang kurang dr 75% dari PPh terutang Syarat permohonan pengurangan besarnya PPh psl 25 : 1. Permohonan tertulis kpd Kepala KPP 2. Permohonan disertai penghitungan PPh yg akan terutang 3. Jika dlm jangka waktu 1 bln tdk ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima 10