SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
KONSEP PENATAAN KAMPUNG KUMUH
I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN KAMPUNG KUMUH, TERKAIT ERAT DENGAN FAKTOR FISIK, SOSIAL DAN EKONOMI, SEHINGGA PENANGANANNYA  TIDAK DAPAT DILAKUKAN SECARA PARSIAL, NAMUN  SECARA MENYELURUH.  Pertumbuhan penduduk tinggi dengan tingkat urbanisasi tinggi Turunnya daya beli masyarakat Krisis sosial ekonomi Tumbuhnya budaya tidak peduli lingkungan permukiman Menjamurnya kantong-kantong permukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali Terbatasnya ketersediaan lahan untuk permukiman Peningkatan frekuensi bencana kebakaran & banjir Peningkatan potensi kerawanan & konflik sosial Penurunan tingkat kesehatan  masyarakat Penurunan kualitas pelayanan prasarana  sarana permukiman
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],II. MAKSUD DAN TUJUAN
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
IV.  ANALISA  KAMPUNG KUMUH ,[object Object],[object Object],[object Object],KAMPUNG KUMUH KOTA TANGERANG KLASIFIKASI KRITERIA TIDAK SESUAI RTR SESUAI RTR Kampung kumuh yang pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukan lahan di dalam rencana tata ruang (rencana tata ruang kawasan tersebut diarahkan sebagai kawasan lindung Kampung kumuh yang pemanfaatan ruangnya sesuai dengan peruntukan lahan di dalam rencana tata ruang yaitu diperuntukkan sebagai kawasan permukiman  atau kawasan budidaya
KONSEP DASAR  PENANGANAN  KAMPUNG KUMUH Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu melalui kegiatan  peremajaan, pemugaran, dan pemeliharaan  (pasal 27 ayat 2)
V. SKEMA PENANGANAN KAMPUNG KUMUH   (  BERDASARKAN HASIL ANALISA TATA RUANG & TIPOLOGI KEKUMUHAN
VI. KONSEP PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN  PENANGANAN KAMPUNG KUMUH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatSugeng Budiharsono
 
Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangPerencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangSri Wahyuni
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggiPedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggiinfosanitasi
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDadang Solihin
 
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaPaparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaBagus ardian
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurPenataan Ruang
 
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...infosanitasi
 

Was ist angesagt? (20)

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
Evaluasi kebijakan spasial
Evaluasi kebijakan spasialEvaluasi kebijakan spasial
Evaluasi kebijakan spasial
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
 
Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangPerencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata Ruang
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
 
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggiPedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
KLHS
KLHSKLHS
KLHS
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaPaparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
 
satpolpp
satpolppsatpolpp
satpolpp
 
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
 

Ähnlich wie penataan kampung kumuh

Kuliah 05 manusia dan kemiskinan
Kuliah 05   manusia dan kemiskinanKuliah 05   manusia dan kemiskinan
Kuliah 05 manusia dan kemiskinanar_
 
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdfstrategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdfmuhzi2
 
Manajemen bencana ns individu ciloto2019
Manajemen bencana ns individu ciloto2019Manajemen bencana ns individu ciloto2019
Manajemen bencana ns individu ciloto2019Tini Wartini
 
Manajemen bencana ns individu
Manajemen bencana ns individuManajemen bencana ns individu
Manajemen bencana ns individuSegarnis Dhiasy
 
Fakir Miskin dan Penggusuran
Fakir Miskin dan PenggusuranFakir Miskin dan Penggusuran
Fakir Miskin dan PenggusuranRini Lim
 
FIX Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.pptx
FIX Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.pptxFIX Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.pptx
FIX Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.pptxAlanFuadi
 
materi pendidikan lingkungan hidup kuliah
materi pendidikan lingkungan hidup kuliahmateri pendidikan lingkungan hidup kuliah
materi pendidikan lingkungan hidup kuliahaiherlianti99
 
materi ilmu pertanian tentang pertanian yang berkelanjutan
materi ilmu pertanian tentang pertanian yang berkelanjutanmateri ilmu pertanian tentang pertanian yang berkelanjutan
materi ilmu pertanian tentang pertanian yang berkelanjutanAngelLatumahina
 
Dinkes promosi hygiene sanitasi (malang,22 juli 2013)
Dinkes promosi hygiene sanitasi (malang,22 juli 2013)Dinkes promosi hygiene sanitasi (malang,22 juli 2013)
Dinkes promosi hygiene sanitasi (malang,22 juli 2013)infosanitasi
 
#2. manajemen bencana ns individu cikarang2020
#2. manajemen bencana ns individu cikarang2020#2. manajemen bencana ns individu cikarang2020
#2. manajemen bencana ns individu cikarang2020Segarnis Dhiasy
 
MATERI 1. KONSEP ESDAL DAN INTERAKSI ANTARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN.pptx
MATERI 1. KONSEP ESDAL DAN INTERAKSI ANTARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN.pptxMATERI 1. KONSEP ESDAL DAN INTERAKSI ANTARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN.pptx
MATERI 1. KONSEP ESDAL DAN INTERAKSI ANTARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN.pptxAkhmadYani22
 

Ähnlich wie penataan kampung kumuh (20)

Kuliah 05 manusia dan kemiskinan
Kuliah 05   manusia dan kemiskinanKuliah 05   manusia dan kemiskinan
Kuliah 05 manusia dan kemiskinan
 
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdfstrategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
 
Manajemen bencana ns individu ciloto2019
Manajemen bencana ns individu ciloto2019Manajemen bencana ns individu ciloto2019
Manajemen bencana ns individu ciloto2019
 
Manajemen bencana ns individu
Manajemen bencana ns individuManajemen bencana ns individu
Manajemen bencana ns individu
 
Manajemen bencana
Manajemen bencana Manajemen bencana
Manajemen bencana
 
Mb clc
Mb clcMb clc
Mb clc
 
Fakir Miskin dan Penggusuran
Fakir Miskin dan PenggusuranFakir Miskin dan Penggusuran
Fakir Miskin dan Penggusuran
 
Korupsi di sektor kehutanan
Korupsi di sektor kehutananKorupsi di sektor kehutanan
Korupsi di sektor kehutanan
 
Desa tangg uh samosir
Desa tangg uh samosirDesa tangg uh samosir
Desa tangg uh samosir
 
FIX Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.pptx
FIX Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.pptxFIX Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.pptx
FIX Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.pptx
 
Pertanian berkelanjutan
Pertanian berkelanjutanPertanian berkelanjutan
Pertanian berkelanjutan
 
materi pendidikan lingkungan hidup kuliah
materi pendidikan lingkungan hidup kuliahmateri pendidikan lingkungan hidup kuliah
materi pendidikan lingkungan hidup kuliah
 
materi ilmu pertanian tentang pertanian yang berkelanjutan
materi ilmu pertanian tentang pertanian yang berkelanjutanmateri ilmu pertanian tentang pertanian yang berkelanjutan
materi ilmu pertanian tentang pertanian yang berkelanjutan
 
Dinkes promosi hygiene sanitasi (malang,22 juli 2013)
Dinkes promosi hygiene sanitasi (malang,22 juli 2013)Dinkes promosi hygiene sanitasi (malang,22 juli 2013)
Dinkes promosi hygiene sanitasi (malang,22 juli 2013)
 
Manajemen Bencana
Manajemen Bencana Manajemen Bencana
Manajemen Bencana
 
#2. manajemen bencana ns individu cikarang2020
#2. manajemen bencana ns individu cikarang2020#2. manajemen bencana ns individu cikarang2020
#2. manajemen bencana ns individu cikarang2020
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
MATERI 1. KONSEP ESDAL DAN INTERAKSI ANTARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN.pptx
MATERI 1. KONSEP ESDAL DAN INTERAKSI ANTARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN.pptxMATERI 1. KONSEP ESDAL DAN INTERAKSI ANTARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN.pptx
MATERI 1. KONSEP ESDAL DAN INTERAKSI ANTARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN.pptx
 
7. paparan darrundono
7. paparan darrundono7. paparan darrundono
7. paparan darrundono
 

Mehr von Anton Riyanto

Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
 
KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI KOTA TANGERANG
KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI  KOTA TANGERANGKONSEP PENGEMBANGAN SANITASI  KOTA TANGERANG
KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGRENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANGRENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANGSTRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Anton Riyanto
 
KONSEP PENGELOLAAN SITU
KONSEP  PENGELOLAAN SITUKONSEP  PENGELOLAAN SITU
KONSEP PENGELOLAAN SITUAnton Riyanto
 

Mehr von Anton Riyanto (7)

Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
 
KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI KOTA TANGERANG
KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI  KOTA TANGERANGKONSEP PENGEMBANGAN SANITASI  KOTA TANGERANG
KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI KOTA TANGERANG
 
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGRENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
 
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANGRENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
 
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANGSTRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
 
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
 
KONSEP PENGELOLAAN SITU
KONSEP  PENGELOLAAN SITUKONSEP  PENGELOLAAN SITU
KONSEP PENGELOLAAN SITU
 

penataan kampung kumuh

  • 2. I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN KAMPUNG KUMUH, TERKAIT ERAT DENGAN FAKTOR FISIK, SOSIAL DAN EKONOMI, SEHINGGA PENANGANANNYA TIDAK DAPAT DILAKUKAN SECARA PARSIAL, NAMUN SECARA MENYELURUH. Pertumbuhan penduduk tinggi dengan tingkat urbanisasi tinggi Turunnya daya beli masyarakat Krisis sosial ekonomi Tumbuhnya budaya tidak peduli lingkungan permukiman Menjamurnya kantong-kantong permukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali Terbatasnya ketersediaan lahan untuk permukiman Peningkatan frekuensi bencana kebakaran & banjir Peningkatan potensi kerawanan & konflik sosial Penurunan tingkat kesehatan masyarakat Penurunan kualitas pelayanan prasarana sarana permukiman
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. KONSEP DASAR PENANGANAN KAMPUNG KUMUH Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu melalui kegiatan peremajaan, pemugaran, dan pemeliharaan (pasal 27 ayat 2)
  • 10. V. SKEMA PENANGANAN KAMPUNG KUMUH ( BERDASARKAN HASIL ANALISA TATA RUANG & TIPOLOGI KEKUMUHAN
  • 11. VI. KONSEP PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PENANGANAN KAMPUNG KUMUH