Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie SKP_RS
Ähnlich wie SKP_RS (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
SKP_RS
- 1. KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 1 1 dr. Kalsum Komaryani, MPPM DIREKTUR MUTU PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Evaluasi dan Sosialisasi Pelaporan IKP RS 2023 16 – 17 Januari 2023
- 2. 1. Data Bank Dunia, Infant Mortality 2. Data Prospera, Laporan Stunting Sumber:World Bank, Prospera Akses layanan primer di daerah timur Indonesia sangat terbatas Prevalensi stunting Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain2 Rata-rata negara maju Indonesia 6x 4 Angka Kematian Bayi di Indonesia 6X lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju1 23 World Bank (2015), mengestimasikan bahwa Indonesia kehilangan 2-3% dari PDB pertahun akibat stunting.2 90%dari 171 Kecamatan yang tidak memiliki puskesmas ada di Papua dan Papua Barat Papua Papua Barat 3 7 7 13 22 24 24 30 United States Cuba Japan Thailand Malaysia Vietnam Indonesia Philippines 11 per 1,000 populasi
- 3. 0,4 Dokter per 1,000 populasi Rata-rata Asia 20 3,3 Rata-rata OECD 4,8 1,18 Tempat tidur per 1,000 populasi Rata-rata Asia 20 1,2 Rata-rata OECD 3 3,2 Sumber: Kemenkes2019, 2020 physician density data and 2017 bed density data berdasarkan WWM, EIU,WHO Rumah sakit masih memiliki antrean yang sangat panjang untuk operasi penyakit katastrofik seperti penyakit jantung ~50,000 anak dengan Penyakit Jantung Bawaan (PJB) tidaktertangani 4-12 bulan Waktu tunggu antri operasi
- 4. FAKTA KESELAMATAN PASIEN(WHO) 1 dari 10 pasien yang dirawat di RS, cedera akibat insiden keselamatan, 50% dapat dicegah 15% biaya kesehatan terpakai untuk mengatasi kejadian yang tidak diharapkan Pasien cedera merupakan penyebab ke 14 beban penyakit global (TBC & malaria) Penggunaan obat yang tidak aman membahayakan jutaan dan biaya miliaran dolar setiap tahun. Investasi dalam upaya menurunkan insiden keselamatan pasien mengakibatkan penghematan keuangan yang signifikan HAI’s (Healthcare Associated Infections- penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan): 14 dari 100 pasien yang dirawat di rumah sakit. Lebih dari 1 juta pasien paska operasi meninggal akibat komplikasi operasi Ketidak akuratan dan keterlambatan diagnosis, membahayakan pasien Kesalahan administratif merupakan penyebab sampai dengan separuh kesalahan di pelayanan primer
- 5. 5
- 7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA no. 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 4 Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Paragraf Kesatu Pemberian Pelayanan Pasal 52 (1) Pelayanan kesehatan terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 53 3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.
- 8. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. 2.Insiden Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Organisasi dg Keandalan Tinggi High Reliability Organisation Manajemen Risiko Risk Management Sistim Pembelajaran Learning System
- 9. Pasal 16 ayat 2 Penanganan Insiden di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan tim Keselamatan Pasien yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pelaksana kegiatan penanganan Insiden. Organisasi dg Keandalan Tinggi High Reliability Organisation Manajemen Risiko Risk Management Sistim Pembelajaran Learning System Pasal 17 ayat 1 & 2 1) Tim Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. 2) Keanggotaan Tim Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan unsur klinisi di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 10. Pasal 19 ayat 1 Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pelaporan insiden kepada komite nasional keselamatan pasien (KNKP) Organisasi dg Keandalan Tinggi High Reliability Organisation Manajemen Risiko Risk Management Sistim Pembelajaran Learning System 1. Bangun sistem dan proses untuk mengelola risiko 2. Identifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan 3. Sistem manajemen risiko a. Mengelola insiden secara efektif b. Mencegah kejadian terulang kembali KESELAMATAN PASIEN merupakan komponen kunci manajemen risiko dan harus diintegrasikan dengan keselamatan staf, manajemen komplain, penanganan litigasi dan klaim, serta risiko keuangan dan lingkungan
- 11. SP2KN 11 Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Nasional Insiden Yang Dilaporkan • Internal Fasyankes : semua kejadian Sentinel dan KTD, KNC, KTC, yang telah dianalisis dan ditindaklanjuti di Fasyankes • Eksternal ke KNKP : Sentinel dan KTD Tujuan • Untuk mengetahui data Insiden Keselamatan Pasien berdasarkan Laporan dan Pembelajaran keselamatan pasien di tingkat Nasional. • Laporan insiden yang dikirimkan ke SP2KPN untuk mendukung pembelajaran dan perbaikan secara nasional • Hasil kajian insiden akan memberikan informasi Prioritas nasional untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- 12. INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) : Kejadian yang tidak disengaja ketika memberikan asuhan kepada pasien (care management problem (CMP) atau kondisi yang berhubungan dengan lingkungan di RS termasuk infrastruktur, sarana prasarana (service delivery problem (SDP), yang dapat berpotensi atau telah menyebabkan bahaya bagi pasien. Tidak semua kesalahan menyebabkan kejadian sentinel, tidak semua kejadian sentinel akibat suatu kesalahan.
- 13. JENIS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) Suatu kejadian tidak diinginkan yang menyebabkan kematian atau cedera serius yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau penyakit yang mendasarinya yang terjadi pada pasien. SENTINEL insiden keselamatan pasien yang menyebabkan cedera pada pasien. KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD) insiden keselamatan pasien yang sudah terpapar pada pasien namun tidak menyebabkan cedera. KEJADIAN TIDAK CIDERA (KTC) insiden keselamatan pasien yang belum terpapar pada pasien. KEJADIAN NYARIS CIDERA (KNC) kondisi (selain dari proses penyakit atau kondisi pasien itu sendiri) yang berpotensi menyebabkan terjadinya kejadian sentinel KONDISI POTENSIAL CIDERA SIGNIFIKAN ( KPCS)
- 14. Sasaran Keselamatan Pasien menuntut rumah sakit untuk melaksanakan berbagai upaya untuk bisa MENJAMIN keselamatan pasien dalam pelayanan di rumah sakit Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien RS harus menyiapkan regulasi tentang enam sasaran keselamatan pasien. 14
- 15. Sasaran Keselamatan Pasien wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan. Tujuan SKP adalah untuk mendorong rumah sakit melakukan perbaikan- perbaikan yang menunjang tercapainya keselamatan pasien. Sasaran sasaran dalam SKP menyoroti bidang-bidang yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan, memberikan bukti dan solusi hasil konsensus yang berdasarkan nasihat para pakar serta penelitian berbasis bukti. MENGIDENTIFIKASI PASIEN DENGAN BENAR MENINGKATKAN KOMUNIKSAI YANG EFEKTIF MENINGKATKAN KEAMANAN OBAT- OBATAN YANG HARUS DIWASPADAI MENGURANGI RISIKO INFEKSI AKIBAT PERAWATAN KESEHATAN MEMASTIKAN SISI YANG BENAR, PROSEDUR YANG BENAR, PASIEN YANG BENAR PADA PEMBEDAHAN/TINDAKAN INVASIVE MENGURANGI RISIKO CEDERA PASIEN AKIBAT JATUH 1 3 2 4 5 6
- 16. 16 Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Mengoptimalkan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam upaya menurunkan angka kematian, angka kesakitan, angka disabilitas dan meningkatkan kepuasan pasien Pelaksanaan akreditasi untuk seluruh Rumah Sakit Meningkatkan cakupan pelaporan & hasil penilaian Indikator Nasional Mutu dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dimasukan sebagai item dalam Standar Akreditasi RS Menyusun PNPK Bersama Organisasi Profesi sebagai pedoman penyusunan PPK dan Clinical pathway RS Melaksanakan audit klinis & audit medis secara berkala terhadap implementasi PPK & Clinical Pathway yang mengacu pada PNPK Melaksanakan Transformasi Akreditasi RS
- 17. 17 KMK Standar Akreditasi RS Terdiri dari 16 BAB yang mewakili proses bisnis RS, patient safety, dan program nasional MANAJEMEN RS PELAYANAN BERORIENTASI PASIEN SASARAN KESELAMATAN PASIEN PROGRAM NASIONAL 1. Tata Kelola RS (TKRS) 2. Manajemen Fasilitas & Keselamatan (MFK) 3. Kualifikasi Pendidikan & Staf (KPS) 4. Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK) 5. Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien (PMKP) 6. Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI) 7. Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK) 8. Akses dan Keberlangsungan Pelayanan (AKP) 9. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) 10. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 11. Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 12. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) 13. Pengkajian Pasien (PP) 14. Komunikasi dan Edukasi (KE) 15. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) a. Identifikasi Pasien b. Komunikasi Efektif c. Keamanan Obat yang Diwaspadai d. Keamanan pada Tindakan Bedah e. Mengurangi Resiko Infeksi pada Perawatan f. Mengurangi Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh 16. Program Nasional a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak b. Pelayanan TB Paru c. Pelayanan HIV/AIDS d. Program Gizi e. Program KB Rumah Sakit
- 18. Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit 18 1 • Kepatuhan kebersihan tangan 2 • Kepatuhan penggunaan APD 3 • Kepatuhan identifikasi pasien 4 • Waktu tanggap Operasi Seksio sesarea emergensi 5 • Waktu tunggu rawat jalan 6 • Penundaan operasi elektif 7 • Kepatuhan waktu visite Dokter 8 • Pelaporan hasil kritis laboratorium 9 • Kepatuhan penggunaan formularium nasional 10 • Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) 11 • Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh 12 • Kecepatan waktu tanggap komplain 13 • Kepuasan pasien
- 19. AKREDITASI RUMAH SAKIT Jumlah RS Teregistrasi 3126 Data 08 Januari 2023 Lulus Perdana 569 Tingkat Dasar 190 Tingkat Madya 335 Tingkat Utama 291 Tingkat Paripurna 1172 JCI (murni) 2 Total 2559 Lulus Perdana, 22.2% Tingkat Dasar, 7.4% Tingkat Madya, 13.1% Tingkat Utama, 11.4% Tingkat Paripurna, 45.8% JCI, 0.1% CAPAIAN AKREDITASI 08 JANUARI 2022 RS TERAKREDITASI SAAT INI (N), 2559, 82% RS BELUM TERAKREDITASI , 561, 18% CAPAIAN RPJMN 08 JANUARI 2023 RS terakreditasi saat ini (N) 2559 Jumlah RS (D) 3120 Capaian RPJMN 82%
- 20. PROVINSI JUMLAH RS RS MELAPOR IKP (MIN 1 BLN LAPOR) PERSENTASE JAWA TIMUR 437 319 73% JAWA BARAT 400 295 74% JAWA TENGAH 338 255 75% DKI JAKARTA 196 158 81% BANTEN 126 87 69% SUMATERA SELATAN 85 79 93% LAMPUNG 83 77 93% SUMATERA UTARA 211 73 35% R I A U 76 72 95% BALI 74 64 86% D I YOGYAKARTA 81 64 79% SULAWESI SELATAN 120 64 53% SULAWESI UTARA 58 39 67% SULAWESI TENGAH 40 38 95% KALIMANTAN SELATAN 54 38 70% NUSA TENGGARA TIMUR 57 38 67% ACEH 73 36 49% NUSA TENGGARA BARAT 42 35 83% JAMBI 40 34 85% KALIMANTAN TIMUR 59 33 56% SUMATERA BARAT 82 31 38% KALIMANTAN BARAT 55 25 45% BENGKULU 25 22 88% KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 28 22 79% SULAWESI TENGGARA 39 19 49% KEPULAUAN RIAU 36 18 50% GORONTALO 19 16 84% KALIMANTAN TENGAH 31 15 48% PAPUA 50 15 30% MALUKU 34 13 38% MALUKU UTARA 22 10 45% PAPUA BARAT 26 10 38% SULAWESI BARAT 14 8 57% KALIMANTAN UTARA 13 6 46% 3124 2128 68% JUMLAH RS MELAPOR IKP PER PROVINSI TAHUN 2022 *data mutuyankes 8 november 2022 JAWA TIMUR JAWA BARAT JAWA TENGAH DKI JAKARTA BANTEN SUMATERA SELATAN LAMPUNG SUMATERA UTARA R I A U BALI D I YOGYAKARTA SULAWESI SELATAN SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH KALIMANTAN SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR ACEH NUSA TENGGARA BARAT JAMBI KALIMANTAN TIMUR SUMATERA BARAT KALIMANTAN BARAT BENGKULU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SULAWESI TENGGARA KEPULAUAN RIAU GORONTALO KALIMANTAN TENGAH PAPUA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA 437 400 338 196 126 85 83 211 76 74 81 120 58 40 54 57 73 42 40 59 82 55 25 28 39 36 19 31 50 34 22 26 14 13 319 295 255 158 87 79 77 73 72 64 64 64 39 38 38 38 36 35 34 33 31 25 22 22 19 18 16 15 15 13 10 10 8 6 JUMLAH RS RS MELAPOR IKP *data mutuyankes 8 Januari 2022
- 21. JUMLAH RS PATUH MELAPOR IKP PER PROVINSI TAHUN 2022 *data mutuyankes 8 Januari 2022 PROVINSI TOTAL JUMLAH RS JUMLAH RS YANG PATUH LAPOR (12 BLN) PERSENTAS E JAWA BARAT 400 72 18% LAMPUNG 83 58 70% SUMATERA SELATAN 85 52 61% JAWA TIMUR 437 47 11% DKI JAKARTA 195 38 19% JAWA TENGAH 338 36 11% R I A U 76 26 34% SULAWESI TENGAH 40 24 60% BANTEN 126 22 17% BALI 74 10 14% BENGKULU 25 9 36% KALIMANTAN TIMUR 59 9 15% KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 28 9 32% SUMATERA UTARA 211 7 3% D I YOGYAKARTA 81 6 7% JAMBI 40 6 15% ACEH 73 5 7% SULAWESI SELATAN 120 5 4% KALIMANTAN SELATAN 54 4 7% NUSA TENGGARA BARAT 42 4 10% KALIMANTAN BARAT 56 3 5% KALIMANTAN TENGAH 31 3 10% NUSA TENGGARA TIMUR 57 3 5% GORONTALO 19 2 11% MALUKU 34 2 6% MALUKU UTARA 22 2 9% SULAWESI UTARA 58 2 3% SUMATERA BARAT 83 2 2% KALIMANTAN UTARA 13 1 8% PAPUA BARAT 26 1 4% SULAWESI BARAT 14 1 7% SULAWESI TENGGARA 39 1 3% KEPULAUAN RIAU 37 0 0% PAPUA 50 0 0% 3126 472 15% JAWA BARAT LAMPUNG SUMATERA SELATAN JAWA TIMUR DKI JAKARTA JAWA TENGAH R I A U SULAWESI TENGAH BANTEN BALI BENGKULU KALIMANTAN TIMUR KEPULAUAN BANGKA… SUMATERA UTARA D I YOGYAKARTA JAMBI ACEH SULAWESI SELATAN KALIMANTAN SELATAN NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT KALIMANTAN UTARA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA KEPULAUAN RIAU PAPUA 400 83 85 437 195 338 76 40 126 74 25 59 28 211 81 40 73 120 54 42 56 31 57 19 34 22 58 83 13 26 14 39 37 50 72 58 52 47 38 36 26 24 22 10 9 9 9 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 TOTAL JUMLAH RS JUMLAH RS YANG PATUH LAPOR (12 BLN)
- 22. PELAPORAN INM RS 2022 *Update Data 8 januari 2022 No Provinsi Jan Fe b Mar Apr Mei Jun i Juli Agu Sep Okt Nov Des 1 JAWA TIMUR 197 182 176 198 169 101 197 186 181 146 154 62 2 JAWA BARAT 143 137 112 144 118 64 154 136 131 109 109 49 3 JAWA TENGAH 133 126 117 142 122 69 153 132 132 104 104 40 4 DKI JAKARTA 95 94 86 88 71 45 85 80 74 63 68 41 5 BANTEN 42 36 25 40 29 14 50 46 37 35 34 12 6 LAMPUNG 34 33 28 35 31 17 38 33 30 28 30 22 7 BALI 36 30 31 37 27 21 39 36 31 25 29 5 8 SUMATERA UTARA 32 31 26 28 24 10 32 32 33 24 22 8 9 D I YOGYAKARTA 31 28 18 28 24 20 28 27 25 25 20 5 10 SULAWESI SELATAN 26 25 21 25 22 14 24 24 24 18 21 6 11 SUMATERA SELATAN 27 25 18 34 27 19 34 31 30 28 28 28 12 R I A U 26 25 18 30 23 17 30 29 31 30 28 19 13 KALIMANTAN SELATAN 23 22 20 21 19 10 25 22 21 22 17 3 14 SUMATERA BARAT 21 19 17 20 14 7 22 19 20 16 13 5 15 BENGKULU 14 16 17 17 12 10 14 14 13 10 10 2 16 KALIMANTAN TIMUR 16 14 14 18 16 14 20 19 20 14 14 2 17 JAMBI 15 14 15 13 12 8 19 17 13 12 13 1 18 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 16 14 16 16 14 7 14 13 11 13 10 6 19 NUSA TENGGARA TIMUR 15 14 13 12 7 2 13 10 12 14 8 1 20 ACEH 14 13 9 14 12 6 14 14 14 12 12 3 21 SULAWESI UTARA 11 11 13 14 10 5 13 12 13 11 8 2 22 PAPUA 9 10 6 9 11 6 8 8 6 6 7 2 23 KALIMANTAN BARAT 8 9 8 8 6 5 11 9 7 5 6 3 24 SULAWESI TENGGARA 8 8 7 10 5 3 11 8 9 6 3 0 25 NUSA TENGGARA BARAT 9 7 6 8 7 4 14 11 9 5 5 1 26 SULAWESI TENGAH 7 8 6 16 12 6 20 16 12 14 17 9 27 KEPULAUAN RIAU 6 7 4 4 4 3 5 5 6 4 5 1 28 GORONTALO 6 6 3 6 4 4 6 8 6 7 8 3 29 KALIMANTAN TENGAH 4 4 4 6 3 2 5 3 2 7 4 1 30 MALUKU UTARA 3 3 4 1 1 2 2 3 2 3 4 0 31 MALUKU 3 3 3 4 4 0 8 7 5 4 5 3 32 KALIMANTAN UTARA 0 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 1 33 PAPUA BARAT 1 1 1 4 3 1 3 3 3 2 1 1 34 SULAWESI BARAT 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 0 0 Total 1032 977 866 1054 867 519 1117 1018 967 825 820 347 1032 977 866 1054 867 519 11171018 967 825 820 347 -100 100 300 500 700 900 1100 1300 1500 Pelaporan INM Perbulan Pelaporan INM Perbulan Linear (Pelaporan INM Perbulan) *N/A diexlude dalam perhitungan rata-rata capaian *Indikator Kepuasan Pasien dilaporkan persemester 85 100 100 80 80 5 80 100 80 80 100 80 76.61 91 96 98 91 82 17 83 98 94 87 97 98 87 0 50 100 150 200 250 Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu tanggap seksio caesarea… Waktu tunggu rawat jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan waktu visite dokter Pelaporan hasil kritis laboratorium Kepatuhan penggunaan Fornas Kepatuhan terhadap Clinical… Kepatuhan upaya pencegahan… Kecepatan waktu tanggap… Kepuasan Pasien Capaian INM RS Desember 2022 Target Capaian
- 23. HOSPITAL READINESS 2022 *Update Data 8 Januari 2023 Jumlah RS yang sudah mengumpulkan SA berdasarkan Provinsi Total RS yang sudah mengumpulkan SA = 603 RS 223 380 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Pemerintah & TNI POLRI Swasta Jumlah RS yang sudah mengumpulkan Self Assessment berdasarkan Kepemilikan Pemerintah & TNI POLRI Swasta Tambahan 4 RS yang mengirimkan Self Assessment (2 Riau , Jateng, Jabar) Provinsi Jumlah RS Rujukan Covid-19 Jumlah RS Yang Melapor Presentase Jawa Timur 163 236 145% Jawa Barat 105 90 86% Jawa Tengah 65 69 106% DKI Jakarta 101 46 46% Bali 14 26 186% Riau 48 20 42% Jambi 26 16 62% DI Yogyakarta 28 14 50% Lampung 30 18 60% Kalimantan Selatan 7 9 129% Kalimantan Timur 16 7 44% Aceh 21 6 29% Banten 5 6 120% Kalimantan Tengah 4 4 100% Sulawesi Selatan 46 4 9% Kalimantan Barat 18 4 22% Sumatera Selatan 48 4 8% Sulawesi Tenggara 7 3 43% Kepulauan Riau 32 3 9% Sumatera Barat 22 2 9% Sulawesi Utara 18 2 11% Papua 16 2 13% Nusa Tenggara Timur 22 2 9% Bengkulu 19 2 11% Papua Barat 13 1 8% Gorontalo 2 1 50% Nusa Tenggara Barat 27 1 4% Kepulauan Bangka Belitung 21 1 5% Sulawesi Tengah 18 2 11% Maluku Utara 7 1 14% Maluku 18 0 0% Sumatera Utara 12 0 0% Kalimantan Utara 8 1 13% Sulawesi Barat 2 0 0% Total 1009 603 60%
- 24. HOSPITAL READINESS 2022 90% 90% 89% 9… 90% 9… 89% 91% 83% 77% 93% 94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Sistem manajemen kepemimpinan dan insiden 2. Koordinasi dan komunikasi 3.Surveillance dan manajemen informasi 4. Komunikasi yang cepat dan keterlibatan masyarakat 5. Administrasi, keuangan, dan kelangsungan bisnis 6. Sumber daya manusia 7.Surge capacity 8. Kesinambungan layanan dukungan penting 9. Manajemen pasien 10. Kesehatan kerja, Kesehatan mental, dan dukungan psikososial 11. Identifikasi dan diagnosis cepat 12. Pencegahan dan pengendalian infeksi
- 25. Pembinaan & Pengawasan Dalam pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien dinyatakan bahwa: untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien Pembinaan terpadu terhadap kegiatan keselamatan pasien dilaksanakan oleh dinas kesehatan kab/kota Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Pembinaan, dapat dilakukan dengan cara : a. advokasi, sosialisasi, bimtek; b. pelatihan & peningkatan kapasitas SDM c. Monev Dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan perhimpunan/asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan organisasi profesi yang terkait
- 26. Harapan pemerintah ● Transformasi akreditasi RS dapat mewujudkan peningkatan mutu dan keselamatan paien dalam pelayanan rumah sakit ● Pelayanan Kesehatan memenuhi standar dan melindungi pasien, petugas ● Penyelenggaraan akreditasi diharapkan mampu mempertahankan mutu pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan terbangunnya Budaya Mutu dan Keselamatan di RS ● Pengenalan secara dini tentang mutu dan keselamatan pasien, menjadi bekal saat bekerja dalam dunia Kesehatan ● Kurikulum pendidikan 26
- 27. 27
Hinweis der Redaktion
- better safety record than health care. Previous Administrative errors account for up to half of all medical errors in primary care Recent literature reviews have revealed that medical errors in primary care occur between 5 and 80 times per 100 000 consultations. Administrative errors - those associated with the systems and processes of delivering care - are the most frequently reported type of errors in primary care. It is estimated that from 5 to 50% of all medical errors in primary care are administrative errors. Patient harm is the 14th leading cause of the global disease burden, comparable to diseases such as tuberculosis and malaria It is estimated that there are 421 million hospitalizations in the world annually, and approximately 42.7 million adverse events occur in patients during these hospitalizations. Using conservative estimates, the latest data shows that patient harm is the 14th leading cause of morbidity and mortality across the world. While in hospital, 1 in every 10 patients is harmed Estimates show that in high income countries (HIC) as many as 1 in 10 patients is harmed while receiving hospital care. The harm can be caused by a range of incidents or adverse events, with nearly 50% of them being preventable. In a study on frequency and preventability of adverse events across 26 low- and middle-income countries (LMIC), the rate of adverse events was around 8%, of which 83% could have been prevented and 30% led to death. Approximately two-thirds of all adverse events occur in LMICs. Unsafe use of medication harms millions and costs billions of dollars annually Unsafe medication practices and medication errors are a leading cause of avoidable harm in health care systems across the world. Globally, the cost associated with medication errors has been estimated at US$ 42 billion annually, not counting lost wages, productivity, or health care costs. This amounts to almost 1% of global expenditure on health. Medication errors occur when weak medication systems and/or human factors such as fatigue of personnel, poor working conditions, workflow interruptions or staff shortages affect prescribing, transcribing, dispensing, administration and monitoring practices, which can then result in severe harm, disability and even death. 15% of health spending is wasted dealing with all aspects of adverse events Recent evidence shows that 15% of total hospital activity and expenditure in OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development) countries is a direct result of adverse events, with the most burdensome events including venous thromboembolism, pressure ulcers and infections. It is estimated that the aggregate cost of harm in these countries alone amounts to trillions of US dollars every year. Investments in reducing patient safety incidents can lead to significant financial savings Investments in reducing patient safety incidents can lead to significant financial savings, not to mention better patient outcomes. In the United States alone, focused safety improvements led to an estimated US$ 28 billion in savings in Medicare hospitals between 2010 and 2015. Hospital infections affect 14 out of every 100 patients admitted Of every 100 hospitalized patients at any given time, 7 in high-income countries and 10 in low- and middle-income countries, will acquire health care-associated infections (HAIs), affecting hundreds of millions of patients worldwide each year. Each year around 3.2 million patients are infected with HAIs across the European Union and a total of 37 000 of them die as a direct consequence. Simple and low-cost infection prevention and control measures, such as appropriate hand hygiene, could reduce the frequency of HAIs by more than 50%. Credits More than 1 million patients die annually from surgical complications Findings by WHO suggest that surgery still results in high rates of morbidity and mortality globally, with at least 7 million people a year experiencing disabling surgical complications, from which more than 1 million die. Although perioperative and anaesthetic-related mortality rates have progressively declined over the past 50 years, partially as a result of efforts to improve patient safety in the perioperative setting, they still remain two to three times higher in low- and middle-income countries than in high-income countries. Inaccurate or delayed diagnoses affect all settings of care and harm an unacceptable number of patients Research shows that at least 5% of adults in the United States experience a diagnostic error each year in outpatient settings. Recent postmortem examination research spanning decades has shown that diagnostic errors contribute to approximately 10% of patient deaths in the United States of America. In Malaysia, a cross-sectional study in primary care clinics ascertained a prevalence of diagnostic errors at 3.6%. Medical record reviews also suggest that diagnostic errors account for 6 to 17% of all adverse events in hospitals. Evidence from low- and middle-income countries is limited; however, the expected rate is higher than in high-income countries as the diagnosis process is further impacted by factors, such as limited access to care and diagnostic testing resources, insufficient qualified primary care providers and specialists and paper-based record systems. While the use of radiation has improved health care, overall medical exposure to radiation is a public health and safety concern The medical use of ionizing radiation is the largest single contributor to population exposure to radiation from artificial sources. Worldwide, there are over 3.6 billion x-ray examinations performed every year, with around 10% of them occurring in children. Additionally, there are over 37 million nuclear medicine and 7.5 million radiotherapy procedures conducted annually. Inappropriate or unskilled use of medical radiation can lead to health hazards both for patients and health care professionals. Administrative errors account for up to half of all medical errors in primary care Recent literature reviews have revealed that medical errors in primary care occur between 5 and 80 times per 100 000 consultations. Administrative errors - those associated with the systems and processes of delivering care - are the most frequently reported type of errors in primary care. It is estimated that from 5 to 50% of all medical errors in primary care are administrative errors. Errors in prescribing medication. Errors in getting the right laboratory tests done for the right patient at the right time. Errors related to filing systems. Errors in dispensing medications. Errors in responding to abnormal laboratory test results
- Sesuai pmk 11 thn 2017 ini KP adlh suatu sistem yg membuat asuhan pasien leb aman, dan ini bisa tercapai pada suatu Organisasi yg memp keandalan yg tinggi, yg mempunyai ciri atau kultur ketangguhan
- Sesuai pmk 11 thn 2017 ini KP adlh suatu sistem yg membuat asuhan pasien leb aman, dan ini bisa tercapai pada suatu Organisasi yg memp keandalan yg tinggi, yg mempunyai ciri atau kultur ketangguhan
- Sesuai pmk 11 thn 2017 ini KP adlh suatu sistem yg membuat asuhan pasien leb aman, dan ini bisa tercapai pada suatu Organisasi yg memp keandalan yg tinggi, yg mempunyai ciri atau kultur ketangguhan