Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 berakibat buruk bagi perekonomian negara. Beberapa faktor penyebab krisis antara lain hutang luar negeri swasta yang besar, keluarnya modal investor akibat ketidakpercayaan, dan praktek korupsi oleh pejabat pemerintah. Untuk mengatasi krisis, pemerintah perlu meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran negara dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhad
1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
Krisis ekonomi di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang sudah
sering terjadi apalagi pada tahun 1997 Indonesia pernah mengalami krisis moneter
selama lebih dari 2 tahun diubahlah menjadi krisis ekonomi yakni lumpuhnya
kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan
meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Oleh karena itu, perlu adanya
tindakan-tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki ini semua sehingga
Indonesia bisa menjadi lebih baik dan tingkat pengangguran di Indonesia
berkurang.
Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis di berbagai bidang telah
memberikan kesadaran baru akan adanya persoalan di bidang ekonomi, politik,
hukum serta agama dan sosial budaya yang bersifat struktural dan terus
berkembang di kalangan masyarakat. Persoalan ketidakadilan terus dipertanyakan
dan dituntut oleh masyarakat untuk segera diperbaiki. Masyarakat menuntut
reformasi di segala bidang secara mendasar, termasuk pemulihan ekonomi
secepatnya. Langkah-langkah untuk menanggulangi krisis secepatnya dan
melaksanakan reformasi tersebut selanjutnya telah diamanatkan rakyat Indonesia
melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan November
1998. Namun demikian upaya pemulihan ekonomi berjalan lambat karena situasi
sosial, politik, dan keamanaan yang kurang kondusif.
I.II Rumusan Masalah
1. Pengaruh apa saja yang terjadi pada saat krisis ekonomi di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab krisis ekonomi?
3. Bagaimana cara mengatasi krisis ekonomi yang terjadi?
2. 2
I.III Manfaat Penulisan
Hasil dari penulisan makalah ini diharapkan memberikan manfaat kepada
semua pihak, khususnya kepada teman-teman semua untuk menambah
pengetahuan dan wawasan dalam masalah krisis ekonomi yang terjadi di
Indonesia, faktor-faktor penyebab krisis ekonomi serta usaha untuk mengatasi
krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.
3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
Pemerintahan Orde Baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan
koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistis, ternyata
mengulangi hal yang sama pula, keadaan itu di perparah lagi oleh maraknya KKN
dan disalahgunakan ABRI sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan.
Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia khususnya Asia
Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang di
bangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial rakyat. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan
sosial dan meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidak-puasaan
masyarakat memuncak berupa tuntutan reformasi total.
Gerakan reformasi pada hakekatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan
demokratisasi di segala bidang menegakkan hukum dan peradilan, menegakkan
HAM, memberantas KKN, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta menata kembali dan
kedudukan ABRI.
Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek KKN serta berpihak
pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang
berkepanjangan, hutang besar yang harus di pikul oleh negara, penganguran dan
kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang
semakin melebar.
Faktor-faktor Penyebab Krisis Ekonomi
Awal krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai tampak pada
pertengahan bulan Juli 1997 yaitu dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap
US dollar. Maka, nilai tukar rupiah terhadap dollar mulai merosot.
Faktor-faktor penyebab krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia, antara
lain di sebabkan:
4. 4
Krisis Ekonomi Periode I (Juli 1997 s/d bulan Oktober 1999):
1. Krisis kepercayaan terhadap uang rupiah di mana masyarakat lebih
mempercayai US dollar daripada rupiah dan akibatnya mereka berlomba-
lomba menukar uang rupiahnya ke mata uang US dollar. Hal ini disebabkan
antara lain kurang transparansinya pihak pemerintah dalam mengelola
keuangan negara. Transparansi dalam konteks penggunaan anggaran belanja
negara sangat diperlukan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat.
2. Krisis Rupiah yang semula hanya bersifat kejutan dari luar (external shock)
telah meluas menjadi krisis ekonomi yang berakibat luas, baik terhadap
perusahaan maupun rumah tangga. Fondasi perekonomian Indonesia yang
semula dianggap kuat ternyata tidak menunjukkan ketahanan menghadapi
permasalahan akibat krisis nilai rupiah terhadap US dollar. Dari krisis ini
tampak betapa secara struktural modal swasta berskala besar sangat lemah
sebagaimana diperlihatkan oleh besarnya hutang dan lemahnya daya saing
di pasar yang semakin terbuka. Pemerintah pun tidak mempunyai
kewibawaan yang memadai dalam mengatasi krisis ini. Akibatnya, baik
pengusaha maupun rumah-tangga terkena dua-kali pukulan. Pukulan dari
melemahnya Rupiah dan pukulan akibat langkanya Rupiah.
3. Hutang luar negeri swasta berjangka pendek yang akan jatuh tempo pada
bulan Maret 1998, telah mencapai US$. 9,6 milyard, meliputi hutang pokok
dan pinjaman. Posisi hutang luar negeri yang ditanggung oleh perusahaan
swasta itu merupakan bagian hutang luar negeri swasta sebesar US$ 65
milyard dari total pinjaman luar negeri Indonesia sebesar US$ 117,3 milyard
per September 1997. Jadi sekitar 50% atau US$ 32,5 milyard hutang swasta
dikategorikan hutang berjangka pendek, termasuk surat berharga komersial.
Diperkirakan, hutang swasta yang jatuh tempo rata-rata mencapai US$
2,708 milyard per bulan, jumlah yang tentunya sangat membebani neraca
pembayaran hutang ini jugalah yang menyebabkan kelangkaan Dollar.
5. Adanya kolusi antara Bank Indonesia dengan para pemilik Bank swasta
dalam hal pemberian dana segar kepada pemilik bank swasta yang berlebih-
5. 5
lebihan tanpa memperhitungkan bank swasta itu sehat atau tidak menambah
meningkatnya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan.
6. Adanya pelarian modal investasi khususnya yang berasal dari dana BLBI
dalam bentuk US dollar oleh para konglomerat Indonesia ke luar negeri juga
menambah memperburuknya perekonomian Indonesia.
7. Menurunnya nilai mata-uang Asia terhadap US dollar sekitar bulan Juli
1997 sampai dengan bulan Desember 1997 seperti Baht Thayland, Won
Korea Selatan, Ringgit Malaysia, Peso Philippina, Dollar Taiwan, Dollar
Singapore, Rupee India, turut-serta secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap US dollar.
Krisis Ekonomi Periode ke II (Oktober 1999 s/d sekarang):
1. Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa apabila Memorandum II
dikeluarkan akan terjadi “pemberontakkan nasional” dan bahwa lima
daerah akan merdeka termasuk Madura, serta bangsa Indonesia akan pecah
apabila dirinya mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden. Pernyataan ini
menimbulkan rasa ketakutan dari para pelaku bisnis dan masyarakat
akibatnya nilai kurs rupiah terhadap US dollar menurun tajam mendekati
US $ 1 = Rp. 12.000,-
2. Pemerintah terkesan ragu-ragu memberantas KKN, khususnya kepada para
konglomerat penerima dana BLBI yang sampai sekarang belum diambil
tindakan-tindakan kepada Marimuntu Sinivasan (Group Texmaco), Syamsul
Nursalim dan Prajogo Pangestu. KKN belum sepenuhnya diberantas dan
malah sekarang terkesan tambah meningkat dan menjamur.
3. Hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap penggunaan
APBN Tahun Angaran 2000. Lembaga ini menemukan penyelewengan
dana senilai Rp. 8,5 triliun dengan 925 penyimpangan. Dan pada tahun
anggaran sebelumnya ditemukan penyelewengan senilai Rp. 3,87 triliun
dengan 834 penyimpangan Yang lebih mengejutkan lagi dari Audit BPK
Tahun Anggaran 2000 penyimpangan di Sekretariat. Negara dan Sekretariat
6. 6
Kepresidenan masing-masing sebesar 50,82 % dan 57,93 %. Sementara di
Departemen Kehakiman dan HAM sebesar 57,01 %. Ini sungguh luar
biasa. Lembaga-lembaga yang mestinya memberi contoh efisiensi ternyata
telah menjadi kampiun dalam penyimpangan uang negara. (Sumber: Media
Indonesia, 23 Februari 2001). Hal ini menambah ketidakpercayaan rakyat
terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
5. Stabilitas politik dan keamanan yang tidak kondusif akibat hubungan
eksekutif dan legislatif memburuk, adanya gerakan-gerakan separatis
(GAM), OPM, Front Kedaulatan Maluku (RMS), konflik antar suku masih
berlanjut, kriminalitas melonjak, orang makin sadis, pro dan kontra
presiden Gus Dur kian sengit, hubungan dengan IMF tersendat, investor
berlarian ke negara lain, hal-hal ini lebih memperparah keterpurukan
perekonomian Indonesia.
6. Menurunnya legitimasi Pemerintahan Gus Dur.
7. Sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu
tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi
pula. Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang memiliki vested
interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke mana-mana telah
menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil
tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing
dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan
kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian
hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman”
yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini.
Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negatif
tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi Indonesia. Akan tetapi begitu
krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang
bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah
yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak
cepat, adil, dan efektif. Akhirnya semua itu berkembang menjadi “krisis
7. 7
kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala
masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan
itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal
baru.
Usaha-usaha Mengatasi Krisis Ekonomi
1. Transparansi Pemerintah dalam konteks penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sangat diperlukan agar mendapat kepercayaan
masyarakat.
2. Meningkatkan accountability pengelolaan sumber-sumber pendanaan
termasuk dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Meningkatkan export non-migas dan membatasi habis-habisan import
barang-barang konsumtif termasuk mobil-mobil mewah yang sekarang ini
malah diijinkan untuk di import. Hal ini seyogyanya dilarang.
4. Pemerintah harus berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada
mata uang Rupiah dan kepercayaan kepada bank-bank swasta yang dikelola
dengan baik. Hal ini memang tidak mudah tetapi harus dimulai selangkah
demi selangkah.
5. Tabungan Nasional harus digalakkan dan semua pihak harus mengetatkan
ikat pingang khususnya kepada para pejabat Negara/pejabat Aparatur
Pemerintah agar mempunyai rasa keprihatinan atas situasi multi krisis yang
dihadapi bangsa dan Negara Indonesia dewasa ini. Hindarilah pemikiran
mumpungisme di kalangan para pejabat Pemerintah. Utamakanlah
kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi atau
golongan.
6. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia seyogyanya memonitor dan
mengawasi secara ketat Bank-bank Swasta agar tidak melakukan
kecurangan-kecurangan dalam mengelola dana-dana yang diterima, baik
dari Pemerintah maupun dari Masyarakat.
8. 8
7. Proyek-proyek pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak
seperti pembangunan pabrik semen, pabrik textil, makanan, farmasi, listrik
dan telpon masuk desa, irigasi dan lain sebagainya agar terus dilanjutkan.
10. Untuk mengatasi masalah perbankan nasional, merger bank adalah jalan
terbaik. Kemelut yang dihadapi perbankan nasional saat ini lebih baik
dihadapi dengan merger daripada dengan penurunan rasio kecukupan modal
(CAR = Capital Adequate Ratio). Sebab apabila dilakukan pelanggaran
CAR hanyalah untuk kepentingan sesaat yang berakibat bank kurang
kompetitif disamping memunculkan spekulasi rekap kedua.
11. Peringatan IMF atas bahaya defisit APBN harus dicermati secara seksama.
Konsep Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi
defisit APBN 2001 antara lain: Peningkatan PPh antara Rp. 20-30 T,
Penarikan dana perimbangan antara Rp. 10-20 T, Pencabutan subsidi BBM
Rp. 5 T, Penggenjotan pemasukan dari BUMN dan BPPN sebesar Rp. 33 T,
dan Penurunan porsi pembiayaan proyek pemerintah sebesar Rp. 19 T.
Langkah-langkah ini apabila berhasil dilakukan Pemerintah dapat menekan
defisit anggaran walaupun bersifat sementara.
12. Bank Indonesia dan bank-bank Pemerintah lainnya hendaknya selektif dan
ekstra hati-hati dalam menyalurkan kredit/penambahan modal kepada para
pengusaha/konglomerat. Apalagi kalau jelas-jelas diketahui bahwa para
pengusaha/konglomerat tersebut bermasalah dan diduga turut serta terlibat
dalam penyalahgunaan dana BLBI. Bank Indonesia/bank Pemerintah harus
bertanggung jawab atas penyaluran kredit. Apabila ada indikasi
penyalahgunaan kredit bank (kredit macet) maka ke dua pihak baik penyalur
maupun penerima kredit ke dua-duanya harus ditindak tegas sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
13. Pemerintah hendaknya bertindak lebih tegas terhadap oknum-oknum
pejabat dan para pelaku bisnis apabila mereka terbukti melakukan korupsi
terhadap keuangan negara, pengadilan hendaknya tidak ragu-ragu
9. 9
memberikan hukuman yang seberat-beratnya, termasuk hukuman seumur
hidup atau hukuman mati kepada para pelaku mega korupsi. Hukuman mati
kepada pelaku mega korupsi diperlukan sebagai shock terapi dalam
mengatasi masalah korupsi yang sekarang menjamur di Indonesia. Sumber
dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah diakibatkan karena
pemerintah sampai saat ini belum berhasil membersihkan KKN.
14. Seyogyanya Pemerintah RI dalam menyusun program pembangunan
perekonomian Indonesia selalu mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat” (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945), dan bukan sebaliknya hanya untuk
kepentingan para pengusaha.
10. 10
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab krisis ekonomi dan usaha-
usaha penanggulangannya dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab utama
adanya krisis ekonomi berkaitan erat dengan:
1. Instabilitas politik antara lain akibat adanya konflik antara lembaga
eksekutif (Presiden) dengan lembaga legislatif (DPR-RI), yang akhirnya
menimbulkan krisis konstitusi dan ketegangan politik di masyarakat luas.
2. Instabilitas keamanan antara lain akibat adanya konflik bernuansa SARA di
Ambon/ Maluku, Poso dan Sampit. Adanya gerakan separatisme GAM dan
OPM serta meningkatnya perbuatan kriminalitas yang makin sadis. Hal ini
sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah penyebab utama timbulnya
krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sampai sekarang aparat Kejaksaan
Agung belum berhasil menuntaskan kasus korupsi penyalahgunaan dana
BLBI. Hasil pemeriksaan BPK tahun Anggaran 2000 di Departemen-
Departemen dan lembaga-lembaga pemerintah termasuk di Bank Indonesia
menunjukkan kecenderungan peningkatan penyalahgunaan penggunaan
keuangan negara oleh oknum-oknum Pejabat atau Aparatur Pemerintah.
SARAN
Dalam pembuatan Makalah ini kami menyadari masih terdapat kekurangan.
Oleh karena itu, kami menerima saran yang mendukung untuk perbaikan
pembuatan Makalah selanjutnya.
