SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah

•
•
Nurul Angreliany
Nurul Angreliany

Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah

Ingenieurwesen
1 von 60
Downloaden Sie, um offline zu lesen
TERKENDALI
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah

Empfohlen

Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranSaeful Fajri
 
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...Ellan Syahnoorizal Siregar
 
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...Nurul Angreliany
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaAtit Damay
 
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negaraheru sutono, iai
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
 

Empfohlen

Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranSaeful Fajri
 
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...Ellan Syahnoorizal Siregar
 
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...Nurul Angreliany
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaAtit Damay
 
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negaraheru sutono, iai
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalogNational Public Procurement Agency (LKPP RI)
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4Nurul Angreliany
 
Analisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasaAnalisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasaRonny wisanggeni
 
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan SaniterTata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniterinfosanitasi
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoringYustus Rona
 
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsi
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL PovinsiContoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsi
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiKhalid Mustafa
 
Slide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapSlide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapTri Haryati
 
Analisa Baru
Analisa BaruAnalisa Baru
Analisa Baruari nanda
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanadho slenge
 
Materi Asistensi SINDE.pdf
Materi Asistensi SINDE.pdfMateri Asistensi SINDE.pdf
Materi Asistensi SINDE.pdfchitrapuspita
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipMAHMUN SYARIF
 
kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita ficky arka dewa
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Gremons
 
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptxLink-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptxKanaidi ken
 
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis1ce78
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Nurul Angreliany
 
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...Ellan Syahnoorizal Siregar
 
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
 
Pengantar Pengadaan
Pengantar PengadaanPengantar Pengadaan
Pengantar PengadaanNurul Angreliany
 
Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis IlmiahTeknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis IlmiahNurul Angreliany
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4Nurul Angreliany
 
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan SaniterTata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniterinfosanitasi
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoringYustus Rona
 
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsi
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL PovinsiContoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsi
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiKhalid Mustafa
 
Slide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapSlide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapTri Haryati
 
Analisa Baru
Analisa BaruAnalisa Baru
Analisa Baruari nanda
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanadho slenge
 
Materi Asistensi SINDE.pdf
Materi Asistensi SINDE.pdfMateri Asistensi SINDE.pdf
Materi Asistensi SINDE.pdfchitrapuspita
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipMAHMUN SYARIF
 
kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita ficky arka dewa
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Gremons
 
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptxLink-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptxKanaidi ken
 
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis1ce78
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Nurul Angreliany
 
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...Ellan Syahnoorizal Siregar
 
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
 

Was ist angesagt? (20)

E katalog
E katalogE katalog
E katalog
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
 
Analisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasaAnalisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasa
 
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan SaniterTata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
 
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsi
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL PovinsiContoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsi
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsi
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
 
Slide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapSlide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkap
 
Analisa Baru
Analisa BaruAnalisa Baru
Analisa Baru
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusan
 
Materi Asistensi SINDE.pdf
Materi Asistensi SINDE.pdfMateri Asistensi SINDE.pdf
Materi Asistensi SINDE.pdf
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
 
kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
 
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptxLink-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
 
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
 
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
 
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
 

Mehr von Nurul Angreliany

Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis IlmiahTeknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis IlmiahNurul Angreliany
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJNurul Angreliany
 
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJPengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJNurul Angreliany
 
SKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
SKHK Pengembangan Profesi & PenunjangSKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
SKHK Pengembangan Profesi & PenunjangNurul Angreliany
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJNurul Angreliany
 
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)Nurul Angreliany
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
 
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4Nurul Angreliany
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Nurul Angreliany
 
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
 
Materi 3 pelaku pbj- versi 4
Materi 3 pelaku pbj- versi 4Materi 3 pelaku pbj- versi 4
Materi 3 pelaku pbj- versi 4Nurul Angreliany
 
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
 
Materi 1 ketentuan umum - versi 4
Materi 1 ketentuan umum - versi 4Materi 1 ketentuan umum - versi 4
Materi 1 ketentuan umum - versi 4Nurul Angreliany
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
 

Mehr von Nurul Angreliany (20)

Pengantar Pengadaan
Pengantar PengadaanPengantar Pengadaan
Pengantar Pengadaan
 
Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis IlmiahTeknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
 
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJPengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
 
SKHK JF PPBJ - Ahli Madya
SKHK JF PPBJ - Ahli MadyaSKHK JF PPBJ - Ahli Madya
SKHK JF PPBJ - Ahli Madya
 
SKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
SKHK Pengembangan Profesi & PenunjangSKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
SKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
 
SKHK JF PPBJ - Ahli Muda
SKHK JF PPBJ - Ahli MudaSKHK JF PPBJ - Ahli Muda
SKHK JF PPBJ - Ahli Muda
 
SKHK JF PPBJ Ahli Pertama
SKHK JF PPBJ Ahli PertamaSKHK JF PPBJ Ahli Pertama
SKHK JF PPBJ Ahli Pertama
 
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
 
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
 
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
 
Materi 3 pelaku pbj- versi 4
Materi 3 pelaku pbj- versi 4Materi 3 pelaku pbj- versi 4
Materi 3 pelaku pbj- versi 4
 
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
 
Materi 1 ketentuan umum - versi 4
Materi 1 ketentuan umum - versi 4Materi 1 ketentuan umum - versi 4
Materi 1 ketentuan umum - versi 4
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
 

Kürzlich hochgeladen

MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++FujiAdam
 
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.pptPresentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.pptarifyudianto3
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaRenaYunita2
 
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE TriwulanpptxLaporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptxilanarespatinovitari1
 
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppttaniaalda710
 
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptxManual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptxRemigius1984
 
SOAL UJIAN SKKhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjj.pptx
SOAL UJIAN SKKhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjj.pptxSOAL UJIAN SKKhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjj.pptx
SOAL UJIAN SKKhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjj.pptxFahrizalTriPrasetyo
 
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).pptBAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).pptDellaEkaPutri2
 
sample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Partsample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Parthusien3
 
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptxManajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptxarifyudianto3
 
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdfTEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdfYogiCahyoPurnomo
 
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptxEnginerMine
 
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptxMateri Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptxarifyudianto3
 

Kürzlich hochgeladen (14)

MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
 
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.pptPresentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE TriwulanpptxLaporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
 
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
 
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptxManual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
 
SOAL UJIAN SKKhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjj.pptx
SOAL UJIAN SKKhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjj.pptxSOAL UJIAN SKKhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjj.pptx
SOAL UJIAN SKKhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjj.pptx
 
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).pptBAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
 
sample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Partsample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Part
 
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptxManajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
 
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdfTEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
 
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get CytotecAbortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
 
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
 
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptxMateri Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
 

SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah