Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (19)
Ähnlich wie CIVIC before MID by pak EKO
Ähnlich wie CIVIC before MID by pak EKO (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
CIVIC before MID by pak EKO
- 2. DEMOKRASI INDONESIA A. Konsepsi Demokrasi Indonesia B. Prinsip Dasar demokrasi Indonesia C. Filsafat & Aspek Demokrasi Pancasila D. Mekanisme Demokrasi Pancasila
- 3. Konsepsi Demokrasi Indonesia 1. Pengertian Demokrasi 2. Demokrasi Dalam Ajaran Pancasila 3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
- 4. Pengertian Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demoscratos” “demos” = rakyat / penduduk “cratos” = kekuasaan / kedaulatan suatu pemerintahan yang melaksanakan kehendak rakyat atau kedaulatan berada ditangan rakyat.
- 5. Pengertian Demokrasi Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tuntutan Tuntutan & dukungan Peraturan-peraturan dipertimbangkan oleh dari rakyat untuk rakyat rakyat
- 6. Pengertian Demokrasi Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika memuat 3 hal 1. Pemerintahan dari rakyat 2. Pemerintahan oleh rakyat 3. Pemerintahan untuk rakyat
- 7. Pengertian Demokrasi 1. Pemerintahan dari rakyat Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui serta pemerintah yang tidak sah dan tidak diakui di mata rakyat.
- 8. Pengertian Demokrasi 2. Pemerintahan oleh rakyat Mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama dorongan keinginannya sendiri.
- 9. Pengertian Demokrasi 3. Pemerintahan untuk rakyat Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan itu dijalankan untuk kepentingan rakyat.
- 10. Demokrasi Dalam Ajaran Pancasila Dalam Pancasila, demokrasi tidak disebutkan. Demokrasi disamakan dengan kerakyatan. Tercantum dalam sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
- 11. Demokrasi Dalam Ajaran Pancasila Dalam Pancasila, masing-masing silanya saling berkaitan, sehingga Demokrasi Pancasila dapat dirumuskan secara lengkap sebagai berikut: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 12. Perkembangan Demokrasi di Indonesia a. Demokrasi Parlementer (1945- 1959) b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) c. Demokrasi Konstitusional (1965- 1998) d. Demokrasi Pancasila (1998- sekarang)
- 13. Demokrasi Parlementer (1945-1959) Sejak 1945 saat Indonesia merdeka sampai 1959 dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959, dikenal dengan sebutan demokrasi Parlementer. Ketika itu UUD 45 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, karena rakyat masih mempertahankan kemerdekaan. Sistem parlementer tersebut tertuang dalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
- 14. Demokrasi Parlementer (1945-1959) Dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dengan sistem parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Dalam konstitusi RIS tidak terjalinnyapersatuan, sehingga memberi peluang untuk munculnya dominasi partai politik serta DPP. Sementara ituketika UUDS 1950 terjadi ketidak stabilan konstituante dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat demokrasi parlementer mengalami perubahan.
- 15. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Setelah demokrasi parlementer berakhir, maka berganti dengan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini ditandai dengan dominasinya peran dari Presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Hanya kelemahan dari era ini adalah kekuasaan pemimpin yang absolut/terpusat sehingga tidak menciptakan check and balance.
- 16. Demokrasi Konstitusional (1965-1998) Setelah era demokrasi terpimpin berakhir, muncullah era demokrasi konstitusional. Landasan formalnya adalah Pancasila dan UUD1945 serta ketetapan MPRS/MPR, dengan landasan formal tersebut maka dikenal sebagai demokrasi konstitusional. Hanya saja demokrasi konstitusional yang didengungkan tersebut hanya sekedar retorika/gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Hal ini yg membuat era demokrasi ini jatuh.
- 17. Demokrasi Pancasila (1998-sekarang) Runtuhnya rezim orde baru memunculkan era reformasi. Demokrasi yang didengungkan adalah demokrasi Pancasila. Indikasi ke arah terwujudnya demokratisasi antara lain adalah adanya reposisi TNI dalam politik, diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi, adanya kebebasan pers, dijalankannya otonomi daerah, dll.
- 18. Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila 1. Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan 2. Kekuasaan Kelembagaan Negara
- 19. Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan mengandung 4 prinsip: a. Kerakyatan b. Hikmat kebijaksanaan c. Permusyawaratan d. perwakilan
- 20. Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan a. Kerakyatan: bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan seluruh rakyat Indonesia. b. Hikmat Kebijaksanaan: bahwa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, para pemimpin terikat oleh peraturan sebagai panduan antara nilai-nilai agama, hasil pemikiran serta hukum yg berlaku. c. Permusyawaratan: bahwa untuk memperoleh “hikmat kebijaksanaan” harus dilakukan melalui musyawarah. d. Perwakilan : bahwa kedaulatan rakyat itu pelaksanannya diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat.
- 21. Kekuasaan Kelembagaan Negara Dalam demokrasi Pancasila tidak melaksanakan konsep trias politika secara penuh. Dalam hal ini tidak dikenal pemisahan kekuasaan, namun pembagian kekuasaan secara fungsional dalam rangkaian kesatuan organis. Artinya tiap kekuasaan mempunyai fungsi tersendiri yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan sebagai perwujudan demokrasi Pancasila.
- 22. Filsafat & Aspek Demokrasi Pancasila 1. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup 2. Aspek-aspek Demokrasi Pancasila
- 23. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup Tujuh hal sebagai norma dasar demokrasi (Dede Rosyada): 1. Pentingnya akan kesadaran pluralisme. 2. Adanya musyawarah 3. Berpandangan bahwa cara harus sejalan dengan tujuan 4. Pemufakatan yang jujur dan sehat 5. Pemenuhan kebutuhan pokok secara berencana 6. Kerja sama dan saling percaya iktikad baik 7. Pentingnya pendidikan demokrasi
- 24. Aspek-aspek Demokrasi Pancasila Aspek formal: menyangkut proses penunjukan wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang diatur berdasarkan undang- undang. Aspek material: menyangkut pengakuan atas harkat & martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yg menghendaki pemerintahan yg bahagia dan memanusiakan warga negara dlm masyarakat negara.
- 25. Aspek-aspek Demokrasi Pancasila Aspek kaidah: menyangkut seperangkat norma yg menjadi pembimbing & kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Ada beberapa prinsip: Kebersaman, Kekeluargaan, Keadilan dan Kebenaran. Aspek semangat: bahwa demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, budi pekerti luhur dan tekun dalam pengabdian.
- 26. Aspek-aspek Demokrasi Pancasila Aspek tujuan: menyangkut tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Empat macam tujuan: terciptanya negara hukum, negara bangsa, negara kesejahteraan, negara kebudayaan. Aspek organisasi: menyangkut organisasi sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Terbagi dua: organisasi sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga.
- 27. Mekanisme Demokrasi Pancasila 1. Demokrasi Dasar Demokrasi Pancasila 2. Mekanisme Pelaksana Demokrasi Pancasila
- 28. Mekanisme Dasar Demokrasi Pancasila Paham negara hukum: Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ini jugaberlandaskan dua segi pokok, segi kegunaan & landasan hukum Paham konstitusionalisme: negara Indonesia adalah sebuah organisasi negara dimana pemerintahannya dibatasi oleh ketentuan- ketentuan yang termuat dalam konstitusi.
- 29. Mekanisme Pelaksana Demokrasi Pancasila Dalam pelaksaan demokrasi Pancasila harus bersendikan pada hal di bawah ini: a. Supremasi ditangan rakyat b. Pemerintahan yang bertanggung jawab c. Pemerintahan berdasarkan perwakilan d. Sistem pemerintahan presidensial e. Pengawasan parlemen terhadap pemerintah
- 30. BAB VI HAK ASASI MANUSIA
- 31. HAK ASASI MANUSIA A. Pemahaman HAM B. Hak & Kewajiban Warga Negara
- 32. Pemahaman HAM 1. Perkembangan HAM 2. Deklarasi Universal HAM
- 33. Perkembangan HAM 1. Konstitusi madinah 2. Lahirnya HAM dikawasan eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang menghilangkan keabsolutan raja. 3. Selanjutnya muncul The American Declaration of Independence (1776) 4. The French Declaration (deklarasi Perancis) (1789) 5. Dipertegas dengan The Rule of Law a. Presumption of innocent b. Freedom of expression c. Freedom of religion d. The right of property
- 34. Perkembangan HAM 6. The Four Freedoms (1941): kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut. 7. Deklarasi Philedelphia (1944): perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan atau jenis kelamin. Hak mengejar material, spiritual, keamanan ekonomi. 8. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB 1948
- 35. Deklarasi Universal HAM Deklarasi universal hak asasi manusia merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara. Terdiri dari 30 pasal tentang HAM. Secara rinci bisa dilihat dalam buku Noor Ms Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan 2008 halaman 232-241
- 36. Hak & Kewajiban Warga Negara 1. HAM di Indonesia 2. HAM Dalam Hukum Dasar 3. Amandemen Khusus HAM 4. Hak & Kewajiban Asasi Manusia
- 37. HAM di Indonesia (2001) membagi perkembangan HAM menjadi dua periode: 1. Periode sebelum kemerdekaan (1908) 2. Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)
- 38. HAM di Indonesia Periode sebelum kemerdekaan (1908) a. Pergerakan organisasi Boedi Oetomo telah menaruh perhatian pada masalah HAM pada kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat b. Organisasi Perhimpunan Indonesia menaruh perhatian HAM pada kebebasan untuk menetukan nasib sendiri c. Sarekat Islam menaruh perhatian pada hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan serta diskriminasi rasial
- 39. HAM di Indonesia Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang) a. Periode 1945-1950: hak untuk merdeka dan berserikat b. Periode 1950-1959: hak berpolitik dan mendapatkan informasi (pers) c. Periode 1959-1966: pada era ini HAM agak dikekang karena kekuasaan yang terlalu absolut (terpimpin) d. Periode 1966-1998: HAM juga agak dikekang e. Periode 1998-sekarang: HAM semakin maju. Era reformasi membawa pengaruh besar pada kebebasan HAM
- 40. HAM Dalam Hukum Dasar a. Warga negara & penduduk: pasal 26 b. Kesamaan kedudukan dalam hukum/pemerintahan, pekerjaan/penghidupan yang layak & hak wajib bela negara : pasal 27 c. Kemerdekaan berserikat & berkumpul: pasal 28 d. Kemerdekaan memeluk agama: pasal 29 e. Pertahanan & keamanan: pasal 30 f. Mendapatkan pendidikan: pasal 31 g. Kebudayaan: pasal 32 h. Perekonomian nasional: pasal 33 i. Kesejahteraan sosial: pasal 34
- 41. Amandemen Khusus HAM Selain hak asasi manusia di atas, dalam amandemen UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 2000 mencantumkan khusus HAM dalam Bab XA yang ada 10 pasal, yaitu pasal 28 A sampai 28 J
- 42. Hak & Kewajiban Asasi Manusia Hak & Kewajiban Asasi Manusia Indonesia tercantum dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
- 44. GEOPOLITIK INDONESIA A. Konsepsi Geopolitik Indonesia B. Perkembangan Wilayah Nusantara C. Unsur Dasar Geopolitik Indonesia D. Implementasi Geopolitik Indonesia
- 45. Konsepsi Geopolitik Indonesia Geopolitik berasal dari (bahasa Yunani geo=bumi) dan politik (kekuatan). Geopolitik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan letak bumi sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan untuk mewujudkan suatu tujuan.
- 46. Konsepsi Geopolitik Indonesia Geopolitik Indonesia diartikan kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan letak bumi yang terdiri atas berbagai pulau antara silang dunia sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional
- 47. Konsepsi Geopolitik Indonesia Dalam ilmu politik diajarkan bahwa esensi dari politik adalah kekuatan. Bangsa Indonesia mengenal dua macam kekuatan, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan mental. 1. Kekuatan fisik mencakup kekuatan jasmaniah serta kesejahteraan material 2. Kekuatan mental mencakup agama, ideologi serta ilmu pengetahuan
- 48. Konsepsi Geopolitik Indonesia Bangsa Indonesia lebih mengutamakan kekuatan mental daripada kekuatan fisik untuk hidup bersama sesama bangsa. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Istilah “nusantara” dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau diantara dua samudra dan dua benua atau yang terletak diantara posisi silang.
- 49. Konsepsi Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam wujudnya akan merupakan sebagai suatu gejala sosial yang bergerak dalam menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan dasar persatuan nusa Indonesia yang telah terkandung dalam ajaran Pancasila.
- 50. Konsepsi Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
- 51. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA Aspek Historis & Yuridis Formal Pengertian kenusantaraan (archipelago) ialah suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut dan di dalamnya terdapat pulau-pulau serta gugusan pulau-pulau. Secara yuridis formal dapat dikaji berdasarkan beberapa praturan yang pernah berlaku: a. Ordonansi Tahun 1939 b. Deklarasi Juanda 1957 c. Landas Kontinen Indonesia d. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 1980 e. Konvensi Hukum Laut 1982
- 52. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA a. Ordonansi Tahun 1939 UUD 1945 tidak menentukan batas negara, sehingga di awal kemerdekaan Indonesia mengacu pada peraturan ini untuk menentukan batas negara. Dimana lebar laut wilayah RI adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia
- 53. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA b. Deklarasi Juanda 1957 Karena peraturan yang sebelumnya sudah tidak memadai terhadap kedaulatan NKRI, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya dimana lebar laut wilayah RI adalah 12 mil yang diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar dalam wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan teori titik ke titik
- 54. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA c. Landasan Kontinen Indonesia 1969 Pengumuman Pemerintah Indonesia tanggal 17 Februari 1969 tentang landasan kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 m. Peraturan ini dikeluarkan sebagai perluasan konsep Nusantara 1957.
- 55. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA d. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pengumuman Pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980 menyatakan bahwa ZEE Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut negara Indonesia.
- 56. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA e. Konvensi Hukum Laut 1982 Melalui konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional III di New York tanggal 30 April 1982, pokok- pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982. dengan demikian perjuangan RI selama 25 tahun untuk menyatukan wilayah nusantara telah berhasil.
- 57. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA Keberhasilan RI dengan konsep kepulauan, semakin memberikan warna terhadap pertarungan 2 konsepsi kelautan Internasional. a. Res Nullius: laut tidak ada yang punya, oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. b. Res Communis: laut milik masyarakat dunia, sehingga tidak boleh dimiliki atau diambil oleh masing-masing negara.
- 58. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA Kedaulatan ruang udara terdapat dua teori dasar: 1. Teori Udara Bebas 2. Teori Kedaulatan Negara
- 59. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA 1. Teori Udara Bebas menyatakan bahwa udara bersifat bebas, oleh karena itu tidak dimiliki oleh negara tertentu
- 60. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA 1. Teori Kedaulatan Udara menyatakan bahwa negara berdaulat atas ruang udara di atas wilayah negara.
- 61. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA Kedaulatan Ruang Udara RI Kedaulatan ruang udara untuk Indonesia mengikuti sistem cerobong: batas wilayah udara ditarik vertikal dari batas wilayah ke bawah dan ke atas. Sistem ini untuk melindungi wilayah Indonesia dari gangguan pesawat lain di ruang udara yang dapat mengganggu keamanan wilayah nusantara.
- 62. UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIA Konsepsi Dasar Geopolitik Indonesia a.Unsur Wadah, merupakan ruang hidup bangsa saling berinteraksi dalam kerangka hidup bernegara yang meliputi tiga sub unsur, yaitu: 1. batas ruang lingkup atau bentuk wujud, 2. tata susunan pokok atau tata inti organisasi, 3. tata susunan pelengkap atau tata kelengkapan organisasi
- 63. UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIA Konsepsi Dasar Geopolitik Indonesia b. Unsur Isi, merupakan salah satu unsur yang membentuk konsepsi dasar geopolitik Indonesia, yaitu perilaku bangsa yang dipengaruhi oleh ruang hidupnya. Terdiri dari 3 sub unsur, yaitu: 1. cita-cita geopolitik Indonesia, 2. sifat & ciri geopolitik Indonesia, 3. cara kerja geopolitik Indonesia.
- 64. UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIA Konsepsi Pelaksana Geopolitik Indonesia Tata laku geopolitik Indonesia mwrupakan konsepsi pelaksana, yaitu melaksanakan unsur isi yang diterapkan dalam unsur wadah atau dasar penentuan kebijaksanaan dengan memanfaatkan keuntungan letak geografi negara. Menjadi dua sub dasar: 1. tata laku batiniah 2. tata laku lahiriah
- 65. IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIA Pelaksanaan geopolitik Indonesia sejak wawasan nusantara diresmikan yaitu meliputi empat aspek: 1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik 2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi 3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya 4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan & keamanan
- 66. IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIA Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional adalah mengutamakan persatuan & kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam Penerapan geopolitik Indonesia penerapannya secara singkat dibedakan menjadi dua aspek, yakni aspek wilayah dan poleksosbud hankam
- 68. GEOSTRATEGI INDONESIA A. Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi B. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional C. Aspek Alamiah Negara Indonesia D. Perwujudan Geostrategi Indonesia
- 69. Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis yang dimiliki suatu bangsa, di dalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Pendekatan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional meliputi segenab aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial yang terdiri atas trigarta dan pancagatra.
- 70. Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Beberapa istilah Keuletan ialah usaha terus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan. Ketangguhan ialah kekuatan yang menyebabkan seseorang mampu bertahan. Integritas ialah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik sosial, alamiah, potensial, fungsional Identitas ialah ciri khas suatu bangsa dilihat secara keseluruhan yang mencakup negara , rakyat, pemerintah, kedaulatan dan tujuan nasionalnya.
- 71. Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Beberapa istilah Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan Ancaman merupakan suatu hal yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secarak konsepsional, kriminal, politik Hambatan merupakan suatu hal berasal dari diri sendiri yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional Gangguan merupakan suatu hal berasal dari luar yang bersifat melemahkan secara tidak konsepsional
- 72. Konsep Dasar Ketahanan Nasional Ketahanan aspek ideologi dan politik memiliki peranan yang sama besar baik terhadap kesejahteraan maupun keamanan Ideologi adalah serangkaian nilai yang disusun secara sistematik dan merupakan kebulatan suatu ajaran atau doktrin Ketahanan aspek ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan juga hal yang diperhatikan bagi terwujudnya ketahan nasional
- 73. Aspek Alamiah Negara Indonesia Posisi & Lokasi Geografi Negara Indonesia menempati dan memiliki posisi silang bukan hanya dalam geografi, tetapi juga dalam lalu lintas, komunikasi, ideologi, politik, sosial, ekonomi, demografi dan militer. Dengan kondisi geografi negara yg demikian maka berpengaruh pada geopolitik & geostrategi yang dilaksanakan
- 74. Aspek Alamiah Negara Indonesia Keadaan & kekayaan alam bangsa Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat. Keadaan & kekayaan alam ini bisa menjadi modal dalam upaya mengembangkan geopolitik & geostrategi Bangsa Indonesia