390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( B P D )
Permendagri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa
Berdasarkan
Tujuan Pengaturan BPD... ( Pasal 3 )
 Mempertegas peran BPD dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 Mendorong BPD agar mampu
menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan
 Mendorong BPD dalam mewujudkan tata
kelola Pemerintahan yang baik.
Larangan Anggota BPD... ( Pasal 26 )
 Merugikan kepentingan umum, meresahkan
sekelompok masyarakat Desa, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat Desa;
 Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,
menerima uang, barang, dan/atau jasa dari
pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;
 Menyalahgunakan wewenang;
Larangan...!
 Melanggar sumpah/janji jabatan;
 Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa
dan perangkat Desa;
 Merangkap sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan;
Larangan...!
 Sebagai pelaksana proyek Desa;
 Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 Menjadi anggota dan/atau pengurus
organisasi terlarang.
Fungsi BPD... ( Pasal 31)
 Membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 Menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan
 Melakukan pengawasan kinerja Kepala
Desa
Tugas BPD... ( Pasal 32 )
 Menggali aspirasi masyarakat;
 Menampung aspirasi masyarakat;
 Mengelola aspirasi masyarakat;
 Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 Membentuk panitia pemilihan Kepala
Desa;
Tugas...!
 Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus
untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 Membahas dan menyepakati rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja
Kepala Desa;
 Melakukan evaluasi laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Tugas...!
 Menciptakan hubungan kerja yang harmonis
dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa
lainnya; dan
 Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam
ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
BPD berhak...( Pasal 51 )
 Mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
 Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan
tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
Pengawasan...( Pasal 52 )
 BPD melakukan pengawasan melalui
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
Kepala Desa.
 Monitoring dan evaluasi sebagiamana
dimaksud pada ayat (1) terhadap
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Anggota BPD berhak...( Pasal 55 )
 Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 Mengajukan pertanyaan;
 Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 Memilih dan dipilih; dan
 Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
 Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan
dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan
lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan
anggota BPD yang berprestasi.
Kewajiban Anggota BPD ( Pasal 60 )
 Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;
 Melaksanakan kehidupan demokrasi yang
berkeadilan gender dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
 Mendahulukan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
Kewajiban...!
 Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat
masyarakat Desa;
 Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga
desa lainnya; dan
 Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga
kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa serta mempelopori
penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan Kinerja BPD ( Pasal 61,62 )
 Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas
pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun
anggaran.
 Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dengan sistematika:
 Dasar hukum;
 Pelaksanaan tugas; dan
 Penutup.
Laporan Kinerja BPD...
 Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota
melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa
dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau
lisan.
 Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah
selesai tahun anggaran.
Laporan Kinerja BPD...!
 Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada
Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati/Wali kota
untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
 Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.
Kewenangan BPD...( Pasal 63 )
 Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk
mendapatkan aspirasi;
 Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada
Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
 Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang
menjadi kewenangannya;
 melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
Kepala Desa;
 Meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
Kewenangan BPD...
 Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
 Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga
kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa serta mempelopori
penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
tata kelola pemerintahan yang baik;
 Menyusun peraturan tata tertib BPD;
Kewenangan BPD...
 Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat
insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
 Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya
operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa
untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Desa;
 Mengelola biaya operasional BPD;
 Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar
Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam
rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
TERIMA KASIH
TA P3MD SANGGAU
1 von 21

Recomendados

TUPOKSI BPD 2019.pptx von
TUPOKSI BPD 2019.pptxTUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptxArif Merdesa
49 views43 Folien
Presentation permendagri ttg BPD Desa von
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
11.5K views38 Folien
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf von
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdfPERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdfCHAIRUDIN2
30 views28 Folien
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx von
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptxBADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptxDidi584616
98 views9 Folien
Draft perbub bpd oki von
Draft perbub bpd okiDraft perbub bpd oki
Draft perbub bpd okiAdelfios Andyka Fatra
1.2K views39 Folien

Más contenido relacionado

Similar a 390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf

Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx von
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptxPermendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptxharnawan
4 views22 Folien
2023_Tugas Pokok Fungsi Kewenangan BPD 0317.pptx von
2023_Tugas Pokok Fungsi Kewenangan BPD 0317.pptx2023_Tugas Pokok Fungsi Kewenangan BPD 0317.pptx
2023_Tugas Pokok Fungsi Kewenangan BPD 0317.pptxMuhammadHelmiRahman1
44 views22 Folien
BPD.pptx von
BPD.pptxBPD.pptx
BPD.pptxSatrioRibutR
45 views25 Folien
Perda 9 th_2015_ttg_bpd von
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdKantor Desa Junwangi
404 views23 Folien
Perbub 44 th 2018 bpd von
Perbub 44 th 2018 bpdPerbub 44 th 2018 bpd
Perbub 44 th 2018 bpdAdelfios Andyka Fatra
1.7K views59 Folien
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1) von
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)agus raharjo
316 views26 Folien

Similar a 390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf(20)

Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx von harnawan
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptxPermendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
harnawan4 views
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1) von agus raharjo
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
agus raharjo316 views
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi) von Yudhi Aldriand
Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)
Yudhi Aldriand7.9K views
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset von fasilitatorsid
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
fasilitatorsid16K views
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015) von edi pribadi
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
edi pribadi5K views
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) von Yudhi Aldriand
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand21.9K views
Perbup nomor 15 tahun 2018 ttg bpd von andi777721
Perbup nomor 15 tahun 2018 ttg bpdPerbup nomor 15 tahun 2018 ttg bpd
Perbup nomor 15 tahun 2018 ttg bpd
andi77772163 views
Peraturan bpd von Kang Cece
Peraturan bpdPeraturan bpd
Peraturan bpd
Kang Cece2.9K views
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim von edi pribadi
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimPerda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
edi pribadi620 views
Perda Kabupaten Nunukan Badan Permusyawaran Desa. von Arifuddin Ali
Perda Kabupaten Nunukan Badan Permusyawaran Desa.Perda Kabupaten Nunukan Badan Permusyawaran Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Badan Permusyawaran Desa.
Arifuddin Ali473 views

390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf

  • 1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( B P D ) Permendagri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan
  • 2. Tujuan Pengaturan BPD... ( Pasal 3 )  Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.
  • 3. Larangan Anggota BPD... ( Pasal 26 )  Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;  Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;  Menyalahgunakan wewenang;
  • 4. Larangan...!  Melanggar sumpah/janji jabatan;  Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;  Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan;
  • 5. Larangan...!  Sebagai pelaksana proyek Desa;  Menjadi pengurus partai politik; dan/atau  Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
  • 6. Fungsi BPD... ( Pasal 31)  Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
  • 7. Tugas BPD... ( Pasal 32 )  Menggali aspirasi masyarakat;  Menampung aspirasi masyarakat;  Mengelola aspirasi masyarakat;  Menyalurkan aspirasi masyarakat;  Menyelenggarakan musyawarah BPD;  Menyelenggarakan musyawarah Desa;  Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  • 8. Tugas...!  Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;  Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;  Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;  Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • 9. Tugas...!  Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan  Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
  • 10. BPD berhak...( Pasal 51 )  Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;  Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan  Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  • 11. Pengawasan...( Pasal 52 )  BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.  Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  • 12. Anggota BPD berhak...( Pasal 55 )  Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;  Mengajukan pertanyaan;  Menyampaikan usul dan/atau pendapat;  Memilih dan dipilih; dan  Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan  Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
  • 13. Kewajiban Anggota BPD ( Pasal 60 )  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;  Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  • 14. Kewajiban...!  Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;  Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan  Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
  • 15. Laporan Kinerja BPD ( Pasal 61,62 )  Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.  Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:  Dasar hukum;  Pelaksanaan tugas; dan  Penutup.
  • 16. Laporan Kinerja BPD...  Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.  Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
  • 17. Laporan Kinerja BPD...!  Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati/Wali kota untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.
  • 18. Kewenangan BPD...( Pasal 63 )  Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;  Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;  Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;  melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;  Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  • 19. Kewenangan BPD...  Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;  Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;  Menyusun peraturan tata tertib BPD;
  • 20. Kewenangan BPD...  Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;  Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;  Mengelola biaya operasional BPD;  Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan  Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.