Sejarah Pemberontakan Andi Aziz & RMS http://tiga-3.blogspot.co.id/

3. Pemberontakan di bawah naungan Andi Azis ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya
konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan yang berlangsung di Makassar ini
terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal, mereka mendesak
Negara Indonesia Timur (NIT) supaya segera menggabungkan diri dengan RI.
Sementara itu di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya
Negara Federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di
masyarakat.
Selanjutnya para kelompok masyarakat yang pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah
pasukan “Pasukan Bebas” di bawah komando kapten Andi Azis. Ia menganggap bahwa masalah
keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya.

4. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950 pemerintah
mengutus pasukan TNI sebanyak satu Batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut.
Namun kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyaraat
pro-federal.
Selanjutnya para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan
“Pasukan Bebas” di bawah komando kapten Andi Azis. Ia menganggap bahwa masalah keamanan
di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya.

5. Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberontakan Andi Azis adalah :
• Menuntut bahwa keamanan di Negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab
pasukan bekas KNIL saja.
• Menentang campur tangan pasukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat)
terhadap konflik di Sulawesi Selatan.
• Mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur.

6. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Azis menyerang markas Tentara Nesional
Indonesia (TNI) yang bertempat di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan,
Letkol Mokoginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Azis.
Akhirnya, Ir.P.D Diapri (Perdana Mentri NIT) mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa
yang sudah dilakukan oleh Andi Azis dan ia digantikan oleh Ir. Putuhena yang pro-RI.
Pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai Wali Negara NIT mengumumkan
bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

7. Untuk menanggulangi pemberontakan Andi Azis, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum
pada tanggal 8 April 1950.
Isi dari ultimatum tersebut memerintahkan kepada Andi Azis agar melaporkan diri serta
mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo 4 x 24 jam.
Andi Azis juga diperintahkan untuk menarik pasukannya, menyerahkan semua senjata, dan
membebaskan tawanan.
Setelah batas waktu ultimatum tidak dipenuhi, pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di
bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada tanggal 26 April 1950, seluruh pasukan mendarat di
Makassar dan terjadilah pertempuran.

8. Pada tanggal 5 Agustus 1950, tiba-tiba Markas Staf Brigade 10/Garuda Makassar dikepung oleh
pengikut Andi Azis, namun berhasil dipukul mundur pihak TNI. Peristiwa ini dikenal dengan
peristiwa 5 Agustus 1950.
Setelah terjadi pertempuran selama dua hari, pasukan yang mendukung gerakan Andi Azis, yakni
KNIL/KL minta berunding. Pada tanggal 8 Agustus 1950 terjadi kesepakatan antara Kolonel
Kawilarang (TNI) dan Mayor Jenderal Scheffelaar (KNIL/KL).
Isi kesepakatan tersebut adalah penghentian tembak-menembak, KNIL/KL harus meninggalkan
makassar dan meninggalkan semua senjatanya. Akhirnya Andi Azis dapat ditangkap dan diadili di
Pengadilan Militer Jogjakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

10. Pemberontakan RMS ini merupakan suatu gerakan yang dilatar belakangi karna ketidakpuasan mereka
terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).
Pemberontakan yang mereka lakukan mengunakan unsur KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische Leger) yang
merasa bahwa status mereka tidak jelas dan tidak pasti setelah KMB.
Keberhasilan anggota APRIS mengatasi keadaan yang membuat masyarakat semakin bersemangat untuk
kembali ke pangkuan NKRI.
Namun, dalam usaha untuk mempersatukan kembali masyarakat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
terjadi beberapa hambatan yang diantaranya terror dan intimidasi yang di tujukan kepada masyarakat,
terlebih setelah teror yang dibantu oleh anggota Polisi yang telah dibantu dengan pasukan KNIL bagian dari
Korp Speciale Troepen yang dibentuk oleh seorang kapten bernama Raymond Westerling yang bertempat di
Batujajar yang berada di daerah Bandung.

11. Aksi teror yang dilakukannya tersebut bahkan sampai memakan korban jiwa karena dalam aksi terror
tersebut terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Benih Separatisme-pun akhirnya muncul. Para biokrat
pemerintah daerah memprovokasi masayarakat Ambon bahwa penggabungan wilayah Ambon ke NKRI akan
menimbulkan bahaya di kemudian hari sehingga seluruh masyarakat diingatkan untuk menghindari dan
waspada dari ancaman bahaya tersebut.
Akan tetapi Soumokil bersama para anggotanya tidak akan menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indoneisa. Bahkan dalam perundingan yang berlangsung di Ambon ia
mengusulkan supaya daerah Maluku Selatan dijadikan sebagai daerah yang merdeka, dan bila perlu seluruh
anggota dewan yang berada di daerah Maluku Selatan dibunuh.
Pada tanggal 20 April tahun 1950, Pupella dari Pemuda Indonesia Maluku (PIM) mengajukan mosi tidak
percaya terhadap parlemen NIT sehingga mendorong kabinet NIT untuk meletakan jabatannya dan akhirnya
kabinet NIT dibubarkan dan bergabung ke dalam wilayah NKRI. Kegagalan pemberontakan yang di lakukan
oleh Andi Abdoel Azis (Andi Azis) menyebabkan berakhirnya Negara Indonesia Timur.

12. Akan tetapi Soumokil bersama para anggotanya tidak akan menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indoneisa. Bahkan dalam perundingan yang berlangsung di Ambon
dengan pemuka KNIL beserta Ir. Manusaman, ia mengusulkan supaya daerah Maluku Selatan dijadikan
sebagai daerah yang merdeka, dan bila perlu seluruh anggota dewan yang berada di daerah Maluku Selatan
dibunuh.
Namun, usul tersebut ditolak karena anggota dewan justru mengusulkan supaya yang melakukan proklamasi
kemerdekaan di Maluku Selatan tersebut adalah Kepala Daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu.
Akhirnya, J. Manuhutu terpaksa hadir pada rapat kedua di bawah ancaman senjata.

13. Pemberontakan ini bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelum diproklamasikannya Republik Maluku Selatan (RMS), Gubernur Sembilan Serangkai yang
beranggotakan pasukan KNIL dan partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap
Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan RI.
Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh
Soumokil. Dan pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik
Maluku Selatan (RMS), dengan J.H Manuhutu sebagai Presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri.
Pada tanggal 27 April 1950 Dr.J.P. Nikijuluw ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri
dan berkedudukan di Den Haang, Belanda, dan pada 3 Mei 1950, Soumokil menggantikan Munuhutu
sebagai Presiden Rakyat Maluku Selatan. Pada tanggal 9 Mei, dibentuk sebuah Angkatan Perang RMS
(APRMS) dan Sersan Mayor KNIL, D.J Samson diangkat sebagai panglima tertinggi di angkatan perang
tersebut.

14. Dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara berdamai. Cara yang
dilakukan oleh pemerintah yaitu, dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku,
yakni Dr. Leimena. Namun, misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Soumokil. Selanjutnya misi perdamaian yang dikirim
oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan
pengikut Soumokil.
Karena upaya perdamaian tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan
RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer (GOM) III yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E
Kawilarang. Setelah itu penumpasan pemberontakan RMS pun akhirnya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950, dan pada
tanggal 15 Juli 1950, pemerintahan RMS mengumumkan bahwa Negara Republik Maluku Selatan sedang dalam bahaya.
Pada tanggal 28 September, pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon,
dan pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk benteng Nieuw Victoria.

15. Pada tanggal 4 sampai 5 Desember, melalui selat Haruku dan Saparua, pusat pemerintahan RMS beserta Angkatan
Perang RMS berpindah ke Pulau Seram. Pada tahun 1952, J.H Munhutu yang tadinya menjabat sebagai presiden RMS
tertangkap di pulau Seram, Sementara itu sebagian pimpinan RMS lainnya melarikan diri ke Negara Belanda. Setelah itu,
RMS kemudian mendirikan sebuah organisasi di Belanda dengan pemerintahan di pengasingan (Government In Exile).
Sementara itu, Dr. Soumokil, pada masa itu ia masih bertahan di hutan-hutan yang berada di pulau Seram sampai
akhirnya ditangkap pada tanggal 2 Desember 1963. Pada Tahun 1964, Soumokil dimajukan ke meja hijau. Akhirnya pada
tanggal 24 April 1964, Soumokil pun dijatuhi hukuman mati. Eksekusi pun dilaksanakan pada tanggal 12 April 1966 dan
berlangsung di Pulau Obi yang berada di wilayah kepulauan Seribu di sebelah Utara Kota Jakarta.
Sepeninggal Soumokil, sejak saat itu RMS berdiri di pengasingan di Negeri Belanda. Pengganti Soumokil adalah Johan
Manusama. Ia menjadi presiden RMS pada tahun 1966-1992, selanjutnya digantikan oleh Frans Tutuhatunewa sampai
tahun 2010 dan kemudian digantikan oleh John Wattilete.

16. Pada Tahun 1978 anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di
Assen-Wesseran. Teror tersebut juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang berada di bawah pimpinan RMS, seperti
kelompok Bunuh Diri di Maluku Selatan. Dan pada tahun 1975 kelompok ini pernah merampas kereta api dan
menyandera 38 penumpang kereta api tersebut.
Pada tahun 2002, pada saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15 dilakukan, diadakan acara pengibaran bendera RMS
di Maluku. Akibat dari kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan aktivis tersebut
dilakukan, mereka tidak menerima penangkapan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Selanjutnya mereka memperadilkan Gubernur Maluku beserta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku karena melakukan
penangkapan dan penahanan terhadap 15 orang yang diduga sebagai propokator dan pelaksana pengibaran bendera
RMS tersebut.

17. Tidak cukup dengan aksi tersebut, Anggota RMS kembali menunjukkan keberadaannya kepada masyarakat Indonesia.
Kali ini mereka tidak segan-segan untuk meminta pengadilan negeri Den Haang untuk menuntut Presiden SBY (Susilo
Bambang Yudhoyono) dan menangkapnya atas kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan terhadap 93 aktivis RMS.
Peristiwa paling parah terjadi pada tahun 2007, dimana pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang
menghadiri hari Keluarga Nasional yang berlangsung di Ambon, Maluku. Ironisnya, pada saat penari Cakalele masuk ke
dalam lapangan, mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengibarkan bendera RMS di hadapan presiden SBY.
Pada tahun 2004, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Akibat dari pengibaran bendera ini,
sejumlah aktivis yang berada di bawah naungan RMS ditangkap dan akibat dari penangkapan tersebut, terjadilah sebuah
konflik antara sejumlah aktivis RMS dengan Kelompok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)