SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
SISTEM KEPEGAWAIAN NEGARA
POKOK BAHASAN
SISTEM KEPEGAWAIN NEGARA
MAKNA PROFESIONALISME DAN
KEBANGKITAN DALAM NEGARA
ARTI PENTING ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
POLITISASI PEGAWAI NEGERI DAN
TANTANGAN TERHADAP NETRALISASI
PEGAWAI NEGERIGARA
PEMBAHARAUN REFORMASI PEGAWAI
NEGERI TANTANGAN PEGAWASAN
MANAJERIAL
SISTEM KEPEGAWAIAN NEGARA
1. Sistem Kepegawai Negara
2. Sistem Karis Profesional
3. Sistem Kolektif
4. Sistem Administrasi Kepegawaian di
Indonesia
MAKNA PROFESIONALISME DAN
KEBANGKITAN DALAM NEGARA
Universitas adalah induk yang melahirkan dan
membersarkan profesionalisme yang kuat dan
mantap.
Tiga pengaruh dari kalangan profesional dalam
sistem karir di pengawai negeri yakni :
1. Meningkatnya pengaruh elit profesional dalam
berbagai instansi pemerintah,
2. Pengaruh terhadap indenpenden pemerintah,
3. Pengaruh yang tidak langsung kepada universitas.
ARTI PENTING ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
• Sistem yang ada pemerintahan federal
itu melingkupi segenap struktur dan
fungsi kepegawain negara termasuk sub
sistem personalia
• Dalam struktur kepegawaian negara
dikeluarkan uu klasifikasi yang mengatur
pembagian klasifikasi pegawai kedalam
kelas-kelas tertentu secara rasional
POLITISASI PEGAWAI NEGERI DAN TANTANGAN
TERHADAP NETRALISASI PEGAWAI NEGERI
• UU kegiatan politik tahun 1939 atau
disebut UU HATCH tentang larangan
bagi pegawai federal dalam berbagai
bentuk kegiatan politik di amerika
serikat
• UU Persamaan Kesempatan Kerja
1972
PEMBARUN REFORMASI PEGAWAI
NEGERI TANTANGAN PEGAWASAN
MANAJERIAL
 Pidato Kenegaraan Presiden
Carter tentang Reformasi
Kepegawain negara
 Dalam sistem kepegawain
negara berupaya melibatkan
kaum minoritas dan wanita.
Sistem Kepegawaian Negara

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Contoh proposal sdm
Contoh proposal sdmContoh proposal sdm
Contoh proposal sdmRani Apriani
 
1. BERORIENTASI PELAYANAN.pdf
1. BERORIENTASI PELAYANAN.pdf1. BERORIENTASI PELAYANAN.pdf
1. BERORIENTASI PELAYANAN.pdfDi Prihantony
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21Ginandjar Kartasasmita
 
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM) Sektor PublikManajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publikvirmannsyah
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiGrahat Nagara
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Budaya Kerja Organisasi Pemerintah
Budaya Kerja Organisasi PemerintahBudaya Kerja Organisasi Pemerintah
Budaya Kerja Organisasi Pemerintahsetiadi_th
 
transformasi informasi
transformasi informasitransformasi informasi
transformasi informasifitria_hanifah
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMohammad Nawawi
 
Pertemuan ke 4
Pertemuan ke 4Pertemuan ke 4
Pertemuan ke 4padlah1984
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Struktur dan Desain Organisasi
Struktur dan Desain OrganisasiStruktur dan Desain Organisasi
Struktur dan Desain Organisasijighai
 
Budaya Organisasi, STIE GANESHA
Budaya Organisasi, STIE GANESHABudaya Organisasi, STIE GANESHA
Budaya Organisasi, STIE GANESHAEkky Noviar
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 

Was ist angesagt? (20)

Contoh proposal sdm
Contoh proposal sdmContoh proposal sdm
Contoh proposal sdm
 
1. BERORIENTASI PELAYANAN.pdf
1. BERORIENTASI PELAYANAN.pdf1. BERORIENTASI PELAYANAN.pdf
1. BERORIENTASI PELAYANAN.pdf
 
Budaya organisasi
Budaya organisasiBudaya organisasi
Budaya organisasi
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
 
SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIANSISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
 
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM) Sektor PublikManajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan Deregulasi
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Budaya Kerja Organisasi Pemerintah
Budaya Kerja Organisasi PemerintahBudaya Kerja Organisasi Pemerintah
Budaya Kerja Organisasi Pemerintah
 
transformasi informasi
transformasi informasitransformasi informasi
transformasi informasi
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publik
 
Pertemuan ke 4
Pertemuan ke 4Pertemuan ke 4
Pertemuan ke 4
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Struktur dan Desain Organisasi
Struktur dan Desain OrganisasiStruktur dan Desain Organisasi
Struktur dan Desain Organisasi
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Budaya Organisasi, STIE GANESHA
Budaya Organisasi, STIE GANESHABudaya Organisasi, STIE GANESHA
Budaya Organisasi, STIE GANESHA
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 

Ähnlich wie Sistem Kepegawaian Negara

Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianMuhammad Sharip
 
Manajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxManajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxUDPUTRI1
 
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)The Vision and Insight Corner
 
Manajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdfManajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdfDediWahyudi41
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Eka Yulianto
 
3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatanAmir Uddin
 
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptxKang Ulil abshar
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Patologi birokrasi
Patologi birokrasiPatologi birokrasi
Patologi birokrasiFahrul Azmi
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISiti Sahati
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxLauraGreen887065
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiSiti Sahati
 
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptxPPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptxfaridakoga70
 

Ähnlich wie Sistem Kepegawaian Negara (20)

Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
 
Manajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxManajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptx
 
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
 
Manajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdfManajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdf
 
20131202 1
20131202 120131202 1
20131202 1
 
SANKRI PPT.pptx
SANKRI PPT.pptxSANKRI PPT.pptx
SANKRI PPT.pptx
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
 
3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan
 
monalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaamonalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaa
 
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
 
Patologi birokrasi
Patologi birokrasiPatologi birokrasi
Patologi birokrasi
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori Organisasi
 
FKC Indonesia
FKC IndonesiaFKC Indonesia
FKC Indonesia
 
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptxPPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
 

Mehr von Amri Syam

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaAmri Syam
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Amri Syam
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaianAmri Syam
 
Model Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiModel Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiAmri Syam
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaianAmri Syam
 
Organisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalOrganisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalAmri Syam
 
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesKebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesAmri Syam
 
Public interest
Public interestPublic interest
Public interestAmri Syam
 
Kemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarKemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarAmri Syam
 
Gap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselGap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselAmri Syam
 
The Eightfold Path
The Eightfold PathThe Eightfold Path
The Eightfold PathAmri Syam
 

Mehr von Amri Syam (11)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Model Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiModel Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam Organisasi
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Organisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalOrganisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternal
 
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesKebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu proses
 
Public interest
Public interestPublic interest
Public interest
 
Kemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarKemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassar
 
Gap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselGap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulsel
 
The Eightfold Path
The Eightfold PathThe Eightfold Path
The Eightfold Path
 

Kürzlich hochgeladen

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...tommysamudra4
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medanalimenyut76
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 

Kürzlich hochgeladen (10)

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 

Sistem Kepegawaian Negara

  • 2. POKOK BAHASAN SISTEM KEPEGAWAIN NEGARA MAKNA PROFESIONALISME DAN KEBANGKITAN DALAM NEGARA ARTI PENTING ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA POLITISASI PEGAWAI NEGERI DAN TANTANGAN TERHADAP NETRALISASI PEGAWAI NEGERIGARA PEMBAHARAUN REFORMASI PEGAWAI NEGERI TANTANGAN PEGAWASAN MANAJERIAL
  • 3. SISTEM KEPEGAWAIAN NEGARA 1. Sistem Kepegawai Negara 2. Sistem Karis Profesional 3. Sistem Kolektif 4. Sistem Administrasi Kepegawaian di Indonesia
  • 4. MAKNA PROFESIONALISME DAN KEBANGKITAN DALAM NEGARA Universitas adalah induk yang melahirkan dan membersarkan profesionalisme yang kuat dan mantap. Tiga pengaruh dari kalangan profesional dalam sistem karir di pengawai negeri yakni : 1. Meningkatnya pengaruh elit profesional dalam berbagai instansi pemerintah, 2. Pengaruh terhadap indenpenden pemerintah, 3. Pengaruh yang tidak langsung kepada universitas.
  • 5. ARTI PENTING ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA • Sistem yang ada pemerintahan federal itu melingkupi segenap struktur dan fungsi kepegawain negara termasuk sub sistem personalia • Dalam struktur kepegawaian negara dikeluarkan uu klasifikasi yang mengatur pembagian klasifikasi pegawai kedalam kelas-kelas tertentu secara rasional
  • 6. POLITISASI PEGAWAI NEGERI DAN TANTANGAN TERHADAP NETRALISASI PEGAWAI NEGERI • UU kegiatan politik tahun 1939 atau disebut UU HATCH tentang larangan bagi pegawai federal dalam berbagai bentuk kegiatan politik di amerika serikat • UU Persamaan Kesempatan Kerja 1972
  • 7. PEMBARUN REFORMASI PEGAWAI NEGERI TANTANGAN PEGAWASAN MANAJERIAL  Pidato Kenegaraan Presiden Carter tentang Reformasi Kepegawain negara  Dalam sistem kepegawain negara berupaya melibatkan kaum minoritas dan wanita.

Hinweis der Redaktion

  1. Pola karier yang jelas,