2. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia ternyata banyak macam dan bentuknya. Mulai dari
pemaksaan beribadat, perpindahan agama, aborsi, sampai yang baru-baru ini menjadi perdebatan adalah
MEROKOK.
Sejak tahun 2006 sudah beredar sebuah peraturan daerah yang MELARANG warganya untuk MEROKOK di
tempat umum, dan bagi mereka yang MELANGGAR akan di kenakan sanksi kurungan selama 6 bulan.
Namun selama ini perda tersebut dinilai TIDAK EFEKTIF. Karena ketidak efekifan tersebut Pemprov DKI
Jakarta merevisi ulang perda tersebut, dengan mengurangi lama hukuman. Dari 6 bulan menjadi 3 bulan
saja, dengan alasan agar dapat ditindak oleh Pegawai Negeri Sipil.
Perda No.2/2005 tentang larangan merokok ditempat umum berlaku secara efektif mulai 6 April 2006. tetapi
tetap saja banyak masayarakat yang melanggar. Hubungannya dengan ham terletak pada pencemaran
udara yang sehari-hari kita hirup. Seseorang mempunyai hak untuk hidup, itu hukumnya. Untuk hidup
manusia sangat butuh udara yang bersih dan segar setiap detiknya. Jika udara yang kita hirup itu tercemar
oleh asap rokok, maka yang akan kita hirup adalah racun-racun yang keluar dari sistem pernafasan sang
perokok serta racun dari rokok itu sendiri.
3. Pelanggaran HAM oleh TNI adalah segala tindakan yang melanggar hak
asasi manusia yang telah dilakukan anggota TNI ataupun Polri (sebelum
terpisah dari ABRI). Pelanggaran umumnya terjadi pada masa pemerintahan
Presiden Suharto, saat ABRI (di kemudian hari berubah menjadi TNI dan
Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI
mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, di saat
perlawanan rakyat semakin keras.
4. Mereka mengalami berbagai kasus kekerasan yang begitu
mengerikan, khususnya di sektor pembantu rumah tangga. Data dari
LSM Migrant Care, hingga Oktober 2010, kekerasan terhadap TKI di
Arab Saudi mencapai 5.336 kasus. Data versi Kompas (2010), kasus
kekerasan TKI di Arab Saudi berada pada angka 22.035 kasus. Jumlah
kasus kekerasaan ini merupakan terbanyak kedua setelah kasus
kekerasan TKI di Malaysia.
Kekerasan yang terjadi terhadap para TKI di Arab Saudi ini erat
kaitannya dengan faktor budaya. Menurut Sekjen International
Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH. Hasyim Muzadi, faktor
budaya bangsa Arab sulit mencegah tindak kekerasan dan kekejaman
pada kaum minoritas, khususnya kekerasan yang dilakukan seorang
majikan kepada Pembantu rumah tangga atau PRT. Menurut Beliau,
kebiasaan majikan laki-laki dalam memperlakukan PRT secara tidak
senonoh mengakibatkan kecemburuan majikan perempuan yang
berujung pada tindak kekerasan dan penyiksaan.
5. Hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan memeluk agama, dll.
Hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan
menjualnya, serta memenfaatkannya.
Hak asasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta untuk dalm
pemerintahan, hak dipilih, dan memilih.
Hak asasi sosial, yaitu hak untuk memilih kebudayaan dan
mengembangkan kebudayaan.
Hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan, yaitu hak yang meliputi peraturan dalam hal
penangkapan, penggeladahan, dan peradilan.