SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Disusun oleh:Aditya Fauzan A
Altanzihan Ilma L
Amelia Khomey
Kelas : 7G
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia ternyata banyak macam dan bentuknya. Mulai dari
pemaksaan beribadat, perpindahan agama, aborsi, sampai yang baru-baru ini menjadi perdebatan adalah
MEROKOK.
Sejak tahun 2006 sudah beredar sebuah peraturan daerah yang MELARANG warganya untuk MEROKOK di
tempat umum, dan bagi mereka yang MELANGGAR akan di kenakan sanksi kurungan selama 6 bulan.
Namun selama ini perda tersebut dinilai TIDAK EFEKTIF. Karena ketidak efekifan tersebut Pemprov DKI
Jakarta merevisi ulang perda tersebut, dengan mengurangi lama hukuman. Dari 6 bulan menjadi 3 bulan
saja, dengan alasan agar dapat ditindak oleh Pegawai Negeri Sipil.
Perda No.2/2005 tentang larangan merokok ditempat umum berlaku secara efektif mulai 6 April 2006. tetapi
tetap saja banyak masayarakat yang melanggar. Hubungannya dengan ham terletak pada pencemaran
udara yang sehari-hari kita hirup. Seseorang mempunyai hak untuk hidup, itu hukumnya. Untuk hidup
manusia sangat butuh udara yang bersih dan segar setiap detiknya. Jika udara yang kita hirup itu tercemar
oleh asap rokok, maka yang akan kita hirup adalah racun-racun yang keluar dari sistem pernafasan sang
perokok serta racun dari rokok itu sendiri.
Pelanggaran HAM oleh TNI adalah segala tindakan yang melanggar hak
asasi manusia yang telah dilakukan anggota TNI ataupun Polri (sebelum
terpisah dari ABRI). Pelanggaran umumnya terjadi pada masa pemerintahan
Presiden Suharto, saat ABRI (di kemudian hari berubah menjadi TNI dan
Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI
mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, di saat
perlawanan rakyat semakin keras.
Mereka mengalami berbagai kasus kekerasan yang begitu
mengerikan, khususnya di sektor pembantu rumah tangga. Data dari
LSM Migrant Care, hingga Oktober 2010, kekerasan terhadap TKI di
Arab Saudi mencapai 5.336 kasus. Data versi Kompas (2010), kasus
kekerasan TKI di Arab Saudi berada pada angka 22.035 kasus. Jumlah
kasus kekerasaan ini merupakan terbanyak kedua setelah kasus
kekerasan TKI di Malaysia.
Kekerasan yang terjadi terhadap para TKI di Arab Saudi ini erat
kaitannya dengan faktor budaya. Menurut Sekjen International
Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH. Hasyim Muzadi, faktor
budaya bangsa Arab sulit mencegah tindak kekerasan dan kekejaman
pada kaum minoritas, khususnya kekerasan yang dilakukan seorang
majikan kepada Pembantu rumah tangga atau PRT. Menurut Beliau,
kebiasaan majikan laki-laki dalam memperlakukan PRT secara tidak
senonoh mengakibatkan kecemburuan majikan perempuan yang
berujung pada tindak kekerasan dan penyiksaan.
Hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan memeluk agama, dll.
Hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan
menjualnya, serta memenfaatkannya.
Hak asasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta untuk dalm
pemerintahan, hak dipilih, dan memilih.
Hak asasi sosial, yaitu hak untuk memilih kebudayaan dan
mengembangkan kebudayaan.
Hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan, yaitu hak yang meliputi peraturan dalam hal
penangkapan, penggeladahan, dan peradilan.
Pengertian ham beserta contohnya

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Pengertian ham beserta contohnya

Ähnlich wie Pengertian ham beserta contohnya (20)

3 refleksi akhir tahun 2012 ust ismail yusanto
3 refleksi akhir tahun 2012   ust ismail yusanto3 refleksi akhir tahun 2012   ust ismail yusanto
3 refleksi akhir tahun 2012 ust ismail yusanto
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Kasus
KasusKasus
Kasus
 
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdfARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
 
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
 
Ham makalah
Ham makalahHam makalah
Ham makalah
 
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
 
BAB 1. kelas 11.pptx
BAB 1. kelas 11.pptxBAB 1. kelas 11.pptx
BAB 1. kelas 11.pptx
 
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 
4088950 jurnal-korupsi
4088950 jurnal-korupsi4088950 jurnal-korupsi
4088950 jurnal-korupsi
 
Ham
HamHam
Ham
 
remisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorremisi bagi koruptor
remisi bagi koruptor
 
Ppm iswi-kdrt
Ppm iswi-kdrtPpm iswi-kdrt
Ppm iswi-kdrt
 
HAM Dalam Perspektif Pancasila
HAM Dalam Perspektif PancasilaHAM Dalam Perspektif Pancasila
HAM Dalam Perspektif Pancasila
 
PPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdfPPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdf
 
Kekerasan
KekerasanKekerasan
Kekerasan
 

Mehr von Amelia Khomey

Mehr von Amelia Khomey (10)

Kerajaan singasari;
Kerajaan singasari;Kerajaan singasari;
Kerajaan singasari;
 
Laporan hasil observasi
Laporan hasil observasiLaporan hasil observasi
Laporan hasil observasi
 
Kasus munir pelanggaran HAM tahun 2004
Kasus munir pelanggaran HAM tahun 2004Kasus munir pelanggaran HAM tahun 2004
Kasus munir pelanggaran HAM tahun 2004
 
Prakarya
PrakaryaPrakarya
Prakarya
 
Sejarah
SejarahSejarah
Sejarah
 
Explanation text and report text
Explanation text and report textExplanation text and report text
Explanation text and report text
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberal
 
Gotrasawala
GotrasawalaGotrasawala
Gotrasawala
 
Perpindahan kalor
Perpindahan kalorPerpindahan kalor
Perpindahan kalor
 
Otot
OtotOtot
Otot
 

Kürzlich hochgeladen

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 

Kürzlich hochgeladen (11)

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 

Pengertian ham beserta contohnya

  • 1. Disusun oleh:Aditya Fauzan A Altanzihan Ilma L Amelia Khomey Kelas : 7G
  • 2. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia ternyata banyak macam dan bentuknya. Mulai dari pemaksaan beribadat, perpindahan agama, aborsi, sampai yang baru-baru ini menjadi perdebatan adalah MEROKOK. Sejak tahun 2006 sudah beredar sebuah peraturan daerah yang MELARANG warganya untuk MEROKOK di tempat umum, dan bagi mereka yang MELANGGAR akan di kenakan sanksi kurungan selama 6 bulan. Namun selama ini perda tersebut dinilai TIDAK EFEKTIF. Karena ketidak efekifan tersebut Pemprov DKI Jakarta merevisi ulang perda tersebut, dengan mengurangi lama hukuman. Dari 6 bulan menjadi 3 bulan saja, dengan alasan agar dapat ditindak oleh Pegawai Negeri Sipil. Perda No.2/2005 tentang larangan merokok ditempat umum berlaku secara efektif mulai 6 April 2006. tetapi tetap saja banyak masayarakat yang melanggar. Hubungannya dengan ham terletak pada pencemaran udara yang sehari-hari kita hirup. Seseorang mempunyai hak untuk hidup, itu hukumnya. Untuk hidup manusia sangat butuh udara yang bersih dan segar setiap detiknya. Jika udara yang kita hirup itu tercemar oleh asap rokok, maka yang akan kita hirup adalah racun-racun yang keluar dari sistem pernafasan sang perokok serta racun dari rokok itu sendiri.
  • 3. Pelanggaran HAM oleh TNI adalah segala tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang telah dilakukan anggota TNI ataupun Polri (sebelum terpisah dari ABRI). Pelanggaran umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, saat ABRI (di kemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, di saat perlawanan rakyat semakin keras.
  • 4. Mereka mengalami berbagai kasus kekerasan yang begitu mengerikan, khususnya di sektor pembantu rumah tangga. Data dari LSM Migrant Care, hingga Oktober 2010, kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi mencapai 5.336 kasus. Data versi Kompas (2010), kasus kekerasan TKI di Arab Saudi berada pada angka 22.035 kasus. Jumlah kasus kekerasaan ini merupakan terbanyak kedua setelah kasus kekerasan TKI di Malaysia. Kekerasan yang terjadi terhadap para TKI di Arab Saudi ini erat kaitannya dengan faktor budaya. Menurut Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH. Hasyim Muzadi, faktor budaya bangsa Arab sulit mencegah tindak kekerasan dan kekejaman pada kaum minoritas, khususnya kekerasan yang dilakukan seorang majikan kepada Pembantu rumah tangga atau PRT. Menurut Beliau, kebiasaan majikan laki-laki dalam memperlakukan PRT secara tidak senonoh mengakibatkan kecemburuan majikan perempuan yang berujung pada tindak kekerasan dan penyiksaan.
  • 5. Hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dll. Hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memenfaatkannya. Hak asasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta untuk dalm pemerintahan, hak dipilih, dan memilih. Hak asasi sosial, yaitu hak untuk memilih kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan. Hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, yaitu hak yang meliputi peraturan dalam hal penangkapan, penggeladahan, dan peradilan.