PowerPoint untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

2. Pemotong
Penerima
Penghasilan

3. Pemberi Kerja
• OP dan Badan
• Cabang, perwakilan atau unit
Bendahara atau pemegang kas Pemerintah
Dana Pensiun, Badan penyelenggara Jamsos tenaga kerja,
& badan yang membayar uang pensiun scr berkala
termasuk THT, JHT
OP dan Badan yang membayar:
• Honorarium, komisi, fee atas jasa OP DN
• Honorarium, komisi, fee atas jasa OP LN
• Honorarium, komisi, fee kpd peserta pendidikan & pelatihan, magang
Penyelenggara Kegiatan

4. Peserta Kegiatan
Lomba Pendidikan & Pelatihan Kegiatan lainnya
Mantan Pegawai
Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap
pegawai tetap di perusahaan yang sama
Bukan Pegawai
Tenaga Ahli Olahragawan Agen Iklan Pemberi Jasa
Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat, THT, JHT
Pegawai
Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

5. Gaji
• Teratur
• Tidak Teratur
Upah
• Harian
• Mingguan
• Satuan
• Borongan
• Bulanan
Uang Pesangon,
pensiun, THT, JHT
Natura/kenikm
atan:
• WP PPh Final
• WP Norma
Penghitungan
Khusus
Hadiah/Pengha
rgaan
Honorarium,
Komisi, Fee
Tantiem
Gratifikasi,
Bonus
Tunjangan
lainnya
Tunjangan
Pajak, dll
Pembayaran lain dalam nama dan bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan orang pribadi

6. • Sampai dengan Rp
50.000.0005%
• Di atas Rp 50.000.000
s.d. Rp 250.000.00015%
• Di atas Rp 250.000.000
s.d. Rp 500.000.00025%
• Di atas Rp 500.000.000
30%
Pasal 17 ayat (1) huruf a
UU No. 36 Tahun 2008

7. 20% dari Penghasilan Bruto

8. Untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final
Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap
WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari
tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP
120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong

9. Pegawai
Tetap
Pensiunan
Pegawai tidak
tetap/tenaga
kerja lepas
Bukan
Pegawai
Komisaris,
mantan
pegawai,
Penarikan
Dapen oleh
Pegawai
Peserta
Kegiatan
PPh Pasal
26PPh
Pasal 21

10. 1.1. Pegawai Tetap Teratur
1.2. Pegawai Tetap Tidak
Teratur
1.3. Yang menerima
kenaikan gaji berlaku surut
(rapel)

11. Jumlah Penghasilan Bruto
sebulan
Gaji, segala jenis tunjangan,
pembayaran teratur lainnya (uang
lembur)
Premi JKK, JKM, JPK, asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan kerja,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna,
asuransi bea siswa yang dibayar
pemberi kerja
+
• Biaya Jabatan (5% dr Ph bruto)
• Iuran pensiun
• Iuran JHT/THT
Yang dibayar sendiri oleh pegawai
Jumlah penghasilan neto
sebulan

12. Penghasilan neto setahun=
Ph neto sebulan:
• x12
• x banyaknya bulan mulai
bekerja s.d. Desember
PTKP Penghasilan Kena Pajak
PPh 21 terutang setahun
(Tarif Pasal 17 ayat (1))
PPh 21 terutang sebulan
• :12
• Dibagi banyaknya bulan
faktor pengali
Tidak didasarkan Gaji Sebulan
Gaji untuk masa
seminggu
dikalikan dengan 4
Gaji untuk masa
sehari dikalikan
dengan 26
PPh Pasal 21 atas penghasilan:
• seminggu: PPh 21 sebulan dibagi 4
• Sehari: PPh 21 sebulan dibagi 26

13. Rino (K/0) bekerja di PT Lalala dengan gaji pokok
setiap bulan Rp 3.000.000,- . Rino membayar iuran
pensiun setiap bulan Rp 100.000,- . Pada bulan Juli
2013, Rino menerima pembayaran berupa gaji.
PPh Pasal 21 yang dipotong pemberi kerja pada bulan
Juli (???????)
Diketahui:

14. Gaji sebulan 3,000,000
Pengurangan :
Biaya Jabatan :
150,000
100,000
5% X Rp 3.000.000,00
Iuran Pensiun
Penghasilan neto sebulan 2,750,000
Penghasilan neto setahun/disetahunkan
33,000,00012 x Rp 2.750.000,00
PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendiri 24,300,000
- tambahan WP kawin 2,025,000
Jumlah PTKP setahun 26,325,000
Penghasilan Kena Pajak setahun 6,675,000
Pajak Penghasilan 21 (Tarif Pasal 17 UU PPh)
Setahun
5% x 6.675.000 333,750
PPh 21 sebulan (/12) 27,812.5

15. (a). Dihitung PPh 21 atas penghasilan teratur yang
disetahunkan + penghasilan tidak teratur
(b). Dihitung PPh 21 atas penghasilan teratur yang
disetahunkan
Selisih penghitungan (a) – (b)

16. Rino (K/0) bekerja di PT Lalala dengan gaji pokok
setiap bulan Rp 3.000.000,- . Rino membayar iuran
pensiun setiap bulan Rp 100.000,- . Pada bulan Juli
2013, Rino menerima pembayaran berupa gaji
ditambah bonus sebesar Rp 10.000.000,- .
PPh Pasal 21 atas bonus(???????)
Diketahui:

17. Gaji setahun 36,000,000
3,000,000 x 12
Bonus 10,000,000
Jumlah Penghasilan bruto 41,000,000
Pengurangan :
Biaya Jabatan 2,050,000
5% x 41,000,000
Iuran Pensiun 100,000
Penghasilan neto setahun/disetahunkan 38,850,000
PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendiri 24,300,000
- tambahan WP kawin 2,025,000
Jumlah PTKP setahun 26,325,000
Penghasilan Kena Pajak setahun 12,525,000

18. PPh 21 terutang setahun + bonus 626,250
5% x 12,525,000
PPh 21 atas Bonus 292,500
=PPh 21 terutang (setahun + bonus) – PPh 21 terutang setahun
(penghitungan contoh penghitungan 1.2)
= 626,250-333,750

19. Dilanjutkan seperti Penghitungan 1.1
= Jumlah Penghasilan Bruto setiap bulan
(+) gaji setiap bulan sebelum ada kenaikan
Jumlah uang rapel dibagi banyaknya bulan perolehan rapel

20. Rino (K/0) bekerja di PT Lalala dengan gaji pokok setiap bulan Rp
3.000.000,- . Rino membayar iuran pensiun setiap bulan Rp 100.000,-
. Pada bulan Juli 2013, Rino menerima kenaikan gaji, menjadi Rp
3.500.000 sebulan dan berlaku surut sejak 1 januari 2013. Dengan
adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut Rino menerima
rapel sejumlah Rp 3.000.000,- (Januari s.d. Juni)
PPh Pasal 21 atas uang rapel(???????)
Diketahui:

21. Gaji 3,500,000
Pengurangan:
Biaya Jabatan 175,000
5% x 3,500,000
Iuran Pensiun 100,000
Penghasilan neto sebulan 3,225,000
Penghasilan neto setahun (x12) 38,700,000
PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendiri 24,300,000
- tambahan WP kawin 2,025,000
Jumlah PTKP setahun 26,325,000
Penghasilan Kena Pajak setahun 12,375,000

22. PPh 21 terutang setahun 618,750
5% x 12,375,000
PPh 21 sebulan 51,562.5
=618,750 : 12
PPh 21 Januari-Juni seharusnya 309,375
6 x 51,562,5
PPh 21 yang sudah dipotong Januari-Juni 166,875
6 x 27,812.5 (dari contoh penghitungan 1.1)
PPh Pasal 21 untuk uang rapel 142,500

23. PPh Pasal 21atas uang
pensiun bulanan pada
tahun pertama pensiun
PPh Pasal 21 atas uang
pensiun bulanan untuk
tahun kedua dan
selanjutnya

24. Penghasilan bruto – biaya pensiun
dikali banyaknya bulan
sejak pegawai menerima
pensiun s.d. bulan
Desember
Penghasilan neto setahun
Penghasilan neto dalam
tahun bersangkutan yang
diterima sebelum pegawai
pensiun s.d bulan desember
PTKPPenghasilan Kena Pajak
PPh Pasal 21 atas PKP(1)
PPh Pasal 21 atas uang
pensiun:
PPh Pasal 21 atas PKP (1)
–
PPh Pasal 21yang
terutang sebelum pegawai
pensiun
PPh 21 uang
pensiun
bulanan:
PPh Pasal 21
atas uang
pensiun (2)
dibagi banyak
bulan (a)
(2)
(a)

25. Irawan, berstatus kawin dengan 1 orang anak yang masih menjadi
tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Sejahtera dengan gaji
sebulan sebesar Rp6.000.000,00. Irawan setiap bulan membayar iuran pensiun
sebesar Rp250.000,00 ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Sejahtera terhitung
mulai 1 Juli 2013, Hari Irawan akan memasuki masa pensiun.
Selanjutnya, mulai bulan Juli 2013 Hari Irawan memperoleh uang
pensiun dari Dana Pensiun sebesar Rp3.000.000,00 sebulan.
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun (??????)

26. PPh Pasal 21 sebelum pensiun
Gaji sebulan 6.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto 6.000.000
Pengurang:
Biaya Jabatan (300.000)
5% x 6.000.000
Iuran Pensiun (250.000)
Penghasilan neto sebulan 5.450.000
Penghasilan neto setahun (6 bulan x 4.500.000) 32.700.000
PTKP (K/1) (28.350.000)
WP sendiri 24.300.000
Status Kawin 2.025.000
Tanggungan (1) 2.025.000
PKP 4.350.000

27. PPh 21 terutang 217.500
5% x 4.350.000
PPh 21 terutang sebulan 36.250
217.500 : 6

28. PPh Pasal 21 sebelum pensiun
Pensiun sebulan 3.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto 3.000.000
Pengurang:
Biaya Jabatan (150.000)
5% x 3.000.000
Penghasilan neto sebulan 2.850.000
Penghasilan neto Juli s.d Desember 17.100.000
Penghasilan neto sebelum Pensiun 32.700.000
Jumlah Penghasilan neto setahun 49.800.000
PTKP (K/1) (28.350.000)
WP sendiri 24.300.000
Status Kawin 2.025.000
Tanggungan (1) 2.025.000

29. PKP 21.450.000
PPh Pasal 21 terutang 1.072.500
5% x 21.450.000
PPh 21 yang telah dipotong sebelum pensiun 217.500
PPh Pasal 21 yang terutang pada Dana Pensiun
(Juli s.d. Desember)
855.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan 142.5000
855.000 : 6

30. Dihitung penghasilan neto sebulan
Penghasilan bruto – biaya
pensiun
Penghasilan neto setahun=
Ph neto sebulan:
• x12
• x banyaknya bulan mulai
bekerja s.d. Desember
PTKP
Penghasilan Kena Pajak
PPh 21 terutang setahun
(Tarif Pasal 17 ayat (1))
PPh 21 terutang sebulan
• :12
• Dibagi banyaknya bulan
faktor pengali

31. Dengan menggunakan soal seperti pada contoh penghitungan 2.1
PPh Pasal 21 yang dipotong mulai bulan Januari 2014 (???????)
PPh Pasal 21 sebelum pensiun
Pensiun sebulan 3.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto 3.000.000
Pengurang:
Biaya Jabatan (150.000)
5% x 3.000.000
Penghasilan neto sebulan 2.850.000
Jumlah Penghasilan neto setahun 34.200.000

32. PTKP (K/1) (28.350.000)
WP sendiri 24.300.000
Status Kawin 2.025.000
Tanggungan (1) 2.025.000
PKP 5.850.000
PPh Pasal 21 setahun
5% x 5.850.000 292.500
PPh Pasal 21 sebulan (:12) 24.375

33. berkesinambungan
• Memiliki NPWP
• memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan
pemotong PPh Pasal 21/26
• Tidak memperoleh penghasilan lainnya
50% x Ph Bruto
(kumulatif)
-
PTKP sebulan
50% x Ph Bruto
(kumulatif)
Tidak
berkesinambungan
50% x Ph Bruto
Tarif Pasal 17 ayat 1 (a)
Ya Tidak

34. dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik
di Rumah
Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang
dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian
penghasilan
rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan
kepada dr.
Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan
Jantung
Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr.
Abdul
Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2013, jasa dokter yang
dibayarkan pasien
dari praktik dr. Abdul Gopar, SP.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah
sebagai
berikut :

35. Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari 45.000.000
Februari 49.000.000
Maret 47. 000.000
April 40. 000.000
Mei 44. 000.000
Juni 52. 000.000
Juli 40. 000.000
Agustus 35. 000.000
September 45. 000.000
Oktober 44. 000.000
November 43. 000.000
Desember 40. 000.000
Jumlah 524. 000.000

36. Bulan Jasa Dokter
yang dibayar
Pasien
Dasar
Pemotongan PPh
Ps 21
Dasar
Pemotongan PPh
Ps 21 Kumulatif
Tarif Pasal 17
ayat (1) huruf a
UU PPh
PPh Ps 21
terutang
(1) (2) (3)=50%x(2) (4) (5) (6)=(3)x(5)
Jan 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 1.125.000
Feb 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 1.225.000
Mar 47. 000.000 3.000.000
20.500.000
50.000.000
70.500.000
5%
15%
150.000
3.075.000
Apr 40. 000.000 20.000.000 90.500.000 15% 3.000.000
Mei 44. 000.000 22.000.000 112.500.000 15% 3.300.000
Jun 52. 000.000 26.000.000 138.500.000 15% 3.900.000
Jul 40. 000.000 20.000.000 158.500.000 15% 3.000.000
Agt 35. 000.000 17.500.000 176.000.000 15% 2.625.000
Sep 45. 000.000 22.500.000 198.500.000 15% 3.375.000
Okt 44. 000.000 22.000.000 220.500.000 15% 3.300.000
Nov 43. 000.000 21.500.000 242.000.000 15% 3.225.000
Des 40. 000.000 8.000.000
12.000.000
250.000.000
262.000.000
15%
25%
1.200.000
3.000.000
Jumlah 524.000.000 262.000.000 35.500.000

37. Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya
Kurnia dengan fee sebesar
Rp5.000,000,00.
Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang (???????)
5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00
Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal
21 yang terutang menjadi sebesar:
120% x 5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00

38. Upah Harian
Upah Bulanan

39. Upah/uang saku
mingguan
Dibagi banyaknya hari
bekerja seminggu
Upah satuan
Dikali jumlah rata-rata
satuan dalam sehari
Upah borongan Dibagi jumlah hari untuk
menyelesaikan kerja
borongan
Jumlah upah/uang
saku harian

40. Jumlah upah/uang saku
harian
≤ 200.000 > 200.000
Tidak dipotong
(-) 200.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp 2.025.000 s.d. Rp 7 jt
Upah sehari – PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%

41. Dibayarkan bulanan atau jumlah upah kumulatif
satu bulan melebihi Rp 7.000.000
Dikali 12
(-) PTKP setahun
PKP
Tarif Pasal 17
PPh 21 setahun
PPh Pasal 21 sebulan
Dibagi 12

42. Bagus Hermanto (menikah dengan satu tangungan) bekerja pada
perusahaan Garmen dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara
bulanan. Dalam bulan Juli 2013 Bagus Hermanto hanya bekerja selama
20 hari dengan menerima upah sehari Rp160.000. maka PPh Pasal 21
adalah....

43. Upah dalam satu bulan 3.200.000
20 hari x 160.000 38.400.000
Upah/penghasilan neto disetahunkan
12 x 3.200.000
5% x 3.000.000
PTKP (K/1) (28.350.000)
WP sendiri 24.300.000
Status Kawin 2.025.000
Tanggungan (1) 2.025.000
PKP 10.050.000
PPh Pasal 21 terutang setahun 502.500
5% x 10.050.000
PPh Pasal 21 bulan Juli 41.875
502.500 : 12

44. Dewan Pengawas atau
Dewan Komisaris yang
tidak merangkap sebagai
Pegawai Tetap
Mantan Pegawai
Peserta Program
Pensiun yang masih
berstatus Pegawai
yang menarik Dana
Pensiun
Honorarium atau
imbalan yang bersifat
tdk teratur
Jasa Produksi,
tantiem, gratifikasi,
bonus atau imbalan
lain yang tdk teratur
Kumulatif jumlah Penghasilan Bruto
Tarif Pasal 17 ayat (1)
huruf a

45. Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan
sebagai pegawai tetap.
Dalam tahun 2013, yaitu bulan Desember 2013 menerima honorarium sebesar
Rp 60.000.000,00
PPh Pasal 21 yang terutang (?????)
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp10.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 4.000.000,00
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan,
dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1
(satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran
penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah
penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan
memperhitungkan penghasilan yang telah diterima
sebelumnya.

46. Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2013 telah
berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2013
Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2012 dari PT Fajar Wisesa sebesar
Rp55.000.000,00.
PPh Pasal 21 yang terutang (???????)
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp5.000.000,00 = Rp 750.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong = Rp 3.250.000,00
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan,
dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1
(satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran
penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah
penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan
memperhitungkan penghasilan yang telah diterima
sebelumnya.

47. Nicholas Sinulingga adalah pegawai PT Abadi Sejahtera menerima gaji Rp2.000.000,00
sebulan. PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi
Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Nicholas Sinulingga sebesar Rp100.000,00
sebulan ke Dana Pensiun Abadi Sejahtera, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi
pengelolaan uang pensiun pegawai PT Abadi Sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan.
Nicholas Sinulingga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar
Rp50.000,00 sebulan. Bulan April 2013 Nicholas Sinulingga memerlukan biaya untuk perbaikan
rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar
Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2013 ia menarik lagi dana sebesar
Rp15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2013 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana
sebesar Rp25.000.000,00.

48. PPh Pasal 21 yang terutang
adalah:
5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00.
5% x Rp15.000.000,00 = Rp750.000,00
5% x Rp15.000.000,00 = Rp 750.000,00
15% x Rp10.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
Rp2.250.000,00
atas penarikan dana sebesar
Rp20.000.000,00 pada bulan April
2013
atas penarikan dana sebesar
Rp15.000.000,00 pada bulan Juni
2013
atas penarikan dana sebesar
Rp25.000.000,00 pada bulan
Oktober 2013

49. Penghasilan Bruto untuk setiap
kali pembayaran yang bersifat
utuh dan tidak pecah
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU
PPh

50. Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang
bertempat tinggal di Jakarta. La menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix
Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.
PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold
(??????????)
Jumlah hadiah Rp 200.000.000,-
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp150.000.000,00 = Rp 22.500.000,00
Jadi jumlah PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah= Rp 25.000.000,00

51. • Jumlah
Penghasilan Bruto
DPP
• 20%Tarif
Penghasilan Bruto
Memperhatikan ketentuan P3B