Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di bidang merek, termasuk definisi merek, jenis merek, fungsi dan manfaat pendaftaran merek, ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan penyelesaian sengketa di bidang merek.

1. PERLINDUNGAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DI
BIDANG MEREK

2. 2
 Paten (Invensi)
 MEREK (Tanda/Pembeda untuk
Barang/Jasa)
 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Desain
Peletakan Rangkaian Sirkuit Terpadu/
Integrated Circuit/ IC)
 Rahasia Dagang (Informasi Rahasia yang
memiliki nilai ekonomi)
 Desain Industri (Kreatifitas)
 Perlindungan Varietas Baru Tanaman (PVT)
• Seni
• Sastra
• Ilmu Pengetahuan
• Hak Pelaku, Produser Rekaman, Lembaga
Penyiaran
Hak Cipta
& Hak
Terkait
KekayaanKekayaan
IndustriIndustri
MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3. 1. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
2. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
3. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
4. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
5. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang
6. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu
7. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman  diadministrasikan oleh
Kementerian Pertanian
UNDANG-UNDANG HKI
INDONESIA

4. 1. Agreement establishing the World Trade
Organization (WTO) - diratifikasi dengan UU No.
7/1994
2. Paris Convention for the Protection of Industrial
Property – diratifikasi dengan Keppres No. 15/1997
3. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation
Under the PCT – diratifikasi dengan Keppres No.
16/1997
4. Trademark Law Treaty (TLT) – diratifikasi dengan
Keppres No. 17/1997
5. Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works – diratifikasi dengan Keppres
No.18/1997
6. WIPO Copyright Treaty (WCT) – diratifikasi dengan
Keppres No 19/1997
7. WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)
– diratifikasi dengan Keppres No. 74/2004
TRAKTAT INTERNASIONAL TERKAIT
HKI YANG BERLAKU DI INDONESIA

5. Sistem Deklaratif
Hak timbul karena
pemakaian pertama
Sistem Konstitutif
Hak timbul karena
pendaftarannya
PERKEMBANGAN SISTEM
PERLINDUNGAN MEREK
• UU No.21 Tahun 1961
Tentang Merek
Perusahaan dan
Merek Perniagaan
• UU No.19 Tahun 1992
Tentang Merek
• UU No.14 Tahun 1997
Tentang Perubahan
UU No.19 Tahun 1992
Tentang Merek
• UU NO.15 Tahun
2001 Tentang Merek
Asas First to File
Hak atas
Merek diberikan
kepada Pendaftar
pertama

6. MEREKMEREK
SUATU TANDA BERUPA
NAMA HURUF
-HURUF
KOMBINASI
DARI
UNSUR TSB
KATA SUSUNAN
WARNA
ANGKA-
ANGKA
APA YANG DIMAKSUD DENGAN MEREK?

7. MEREKMEREK
SUATU TANDA BERUPA
DEFINISI DALAM RUU MEREK
NAMA HURUF
-HURUF
KOMBINASI
DARI
UNSUR TSB
KATA
SUSUNAN
WARNA
ANGKA-
ANGKA
bentuk 3 (tiga)
dimensi, suara,
hologram

8. • Merek Dagang
Merek yang digunakan
pada barang
• Merek Jasa
Merek yang digunakan
pada jasa
MEREK

9. 99
• Merek Dagang adalah
merek yang digunakan
pada barang yang
diperdagangkan oleh
seseorang atau
beberapa orang secara
bersama-sama atau
badan hukum, untuk
membedakan dengan
barang-barang sejenis
lainnya
MEREK DAGANG

10. 1010
• Merek Jasa adalah
merek yang digunakan
pada jasa yang
diperdagangkan oleh
seseorang atau
beberapa orang
secara bersama-sama
atau badan hukum,
untuk membedakan
dengan jasa-jasa
sejenis lainnya
MEREK JASA

11. 11
• Tanda pengenal untuk membedakan hasil
produksi yang dihasilkan seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum dengan produksi orang lain atau
badan hukum lainnya;
• Alat promosi/iklan, sehingga untuk
mempromosikan hasil produksinya cukup dengan
menyebut mereknya;
• Jaminan atas mutu produk barang atau jasa.
• Petunjuk asal barang/jasa dihasilkan.
• Sarana untuk membangun reputasi perusahaan.
FUNGSI MEREK

12. 1212
• Sebagai alat bukti bagi pemilik yang
berhak atas merek yang didaftarkan
• Sebagai dasar penolakan terhadap merek
yang sama pada keseluruhan atau sama
pada pokoknya yang dimohonkan
pendaftarannya oleh orang lain untuk
barang/jasa sejenis
• Sebagai dasar untuk mencegah orang
lain memakai merek yang sama pada
keseluruhan atau sama pada pokoknya
dalam peredaran barang/jasa sejenis.
FUNGSI PENDAFTARAN MEREK

13. CONTOH MEREK LOKAL YANG SUKSES

14. MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR
o Diajukan pendaftarannya oleh Pemohon yang beritikad tidak
baik (mis: meniru merek terkenal atau merek terdaftar milik
orang lain)
o Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum
(mis: simbol/gambar yang dapat menyinggung perasaan umat
beragama, pornografi, dll)
o Tidak memiliki daya pembeda (mis: tanda yang terlalu
sederhana, seperti titik atau garis,, atau terlalu rumit
sehingga menjadi tidak jelas)
o Telah menjadi milik umum (mis: lambang/simbol lalu lintas)
o Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau
jasa yang dimohonkan pendaftarannya (mis: merek KOPI
untuk produk barang Kopi, merek UREA untuk produk pupuk)

15. MEREK YANG DITOLAK
 Mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan Merek Terdaftar untuk barang
atau jasa sejenis
 persamaan pada pokoknya: persamaan bentuk, cara penempatan,
cara penulisan, atau persamaan bunyi ucapan
 Mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang
atau jasa sejenis
 Mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan Indikasi geografis yang sudah
dikenal

16. MEREK YANG DITOLAK - lanjutan
 Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal,
foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain,
kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau
singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau
emblem negara atau lembaga nasional maupun
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang
 Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap
atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau
lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis
dari pihak yang berwenang

17. 17
HAK
EKSKLUSIF
Yang diberikan
Negara
Pemilik Merek
Terdaftar (Daftar
Umum Merek)
Untuk jangka waktu tertentu (10 Tahun)
Menggunakan sendiri hak tersebut atau
memberikan izin ATAU melarang pihak lain
untuk menggunakannya mereknya
PENGERTIAN HAK ATAS MEREK

18. • Sengketa Perdata:
Gugatan Pembatalan Merek atau Gugatan
Penghapusan Merek, Gugatan atas
Pelanggaran Merek, Gugatan Keberatan atas
keputusan Komisi Banding Merek, Gugatan
Keberatan atas penolakan Perpanjangan
Pendaftaran Merek, Gugatan Keberatan atas
Penghapusan Pendaftaran Merek atas
Prakarsa DJHKI
• Sengketa Pidana
• Sengketa Tata Usaha Negara
SENGKETA DI BIDANG
MEREK

19. GUGATAN PEMBATALAN DAN
GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK
Gugatan Pembatalan :
diajukan melalui Pengadilan Niaga berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Psl 4, Psl 5, atau Psl 6 UU Merek
Gugatan Penghapusan:
diajukan melalui Pengadilan Niaga dengan
alasan-alasan:
bahwa Merek terdaftar tersebut tidak pernah digunakan selama
3 (tiga) tahun berturut-turut.
bahwa Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang
tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya  termasuk pemakaian Merek
yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar

20. • Pengadilan Niaga: Sengketa Perdata  5 Kota
besar: Medan, Jakarta Pusat, Semarang,
Surabaya, Ujung Pandang
• Pengadilan Negeri : Sengketa Pidana
• Pengadilan Tata Usaha Negara: Sengketa Tata
Usaha Negara  Sengketa yang timbul akibat
dirugikannya kepentingan seseorang atau badan
hukum akibat dikeluarkannya suatu putusan Tata
Usaha Negara)
• Badan Arbitrase dan Mediasi HKIAlternatif
Penyelesaian Sengketa
PENYELESAIAN
SENGKETA MEREK

21. PIDANA DI BIDANG
MEREK
 Pemilik merek terdaftar dapat melaporkan
adanya pelanggaran atas mereknya oleh pihak
lain kepada penyidik Polri atau PPNS
(Pasal 90, 91,94 dan Pasal 95 UU
No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)
- Sifatnya delik aduan;
- Penyidik POLRI atau PPNS;
- Sanksi : berupa penjara dan/atau denda

22. • Pasal 90 : Barang siapa dengan sengaja
dan tanpa hak menggunakan merek yang
sama pada keseluruhannya dengan merek
terdaftar milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
• Penekanan pada unsur persamaan pada
keseluruhan
KETENTUAN PIDANA
MEREK
22

23. • Pasal 91 : Barang siapa dengan sengaja dan
tanpa hak menggunakan merek yang sama
pada pokoknya dengan merek terdaftar milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah)
• Penekanan pada unsur persamaan pada
pokoknya
KETENTUAN PIDANA
MEREK - lanjutan
23

24. • Pasal 94 : Barangsiapa memperdagangkan
barang dan/ atau jasa yang diketahui atau
patut diketahui bahwa barang dan/ atau jasa
tersebut merupakan hasil pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, 91,
92 dan pasal 93, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
• Penekanan pada unsur memperdagangkan
KETENTUAN PIDANA
MEREK - lanjutan
24

25. TERIMA KASIH