PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Latar Belakang Masalah
Obat dan makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang harus
dipenuhi sebagai sumber energi dalam menjalankan aktifitasnya, manusia
memerlukan obat dan makan yang cukup, sehat dan bergizi untuk
mempertahankan hidup, maka negara memberikan perlindungan, mengawasi dan
mengatur peredaran produk obat dan makanan di pasar karena berkaitan dengan
keselamatan, kesehatan, dan keamanan terhadap warganya.
Perlindungan terhadap kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara
merupakan salah satu kewajiban negara sesuai dengan yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yakni dalam Pembukaan Alinea
Keempat yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Perlindungan di atas bertujuan untuk
memajukan pembangunan nasional dan sumber daya manusia yang berkualitas.
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak
1

bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu
penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik.1
Bagian dari kebutuhan atas barang adalah pangan yang di dalamnya
termasuk obat dan makanan yang perlu disediakan baik oleh negara maupun
swasta untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk usaha.
Pemerintah sangat meperhatikan agar pangan/makanan (termasuk obat)
dapat tersedia dengan cukup disegala pelosok tanah air, agar semua lapisan
konsumen dapat terjangkau dan mampu membeli makanan (termasuk obat)
tersebut.2
Para pelaku usaha atau pembisnis terutama industri obat dan makanan
melihat potensi pasar atas produknya dengan jumlah konsumen yang banyak
saling bersaing untuk menguasai pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan
setinggi mungkin. Persaingan ini tidak lepas dari adanya kecurangan oleh pelaku
usah atau pembisnis jahat. Pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk
bersaing dengan pelaku usaha yang kuat, kerap sekali berpikiran pendek dengan
melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak benar walaupun dengan
mengorbankan konsumen.3
sehingga diperlukan keamanan atas produk obat dan
makanan sebelum didistribusikan kepasar serta meperhatikan jangka waktu
kadaluwarsanya.
1 Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Bandung, hlm. 1.
2 Calina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, hukum perlindungan konsumen, Sinar GrafikA,
Jakarta, hlm.169.
3 Dedi Harianto, , 2010, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang
Menyesatkan, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 10.
2

Label daluwarsa obat dan makanan ini merupakan hal yang sangat penting
untuk diperhatikan oleh pelaku usaha dan konsumen atas produk-produk yang ia
gunakan secara khusus produk obat dan makanan sebagai jaminan bagi konsumen
untuk menggunakan atau mengkomsusi suatu produk obat dan makan dan untuk
pelaku usaha sebagai informasi tentang kualitas atas produknya. Produk obat dan
makanan ini merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan atau keselamatan
konsumen, disatu sisi bermanfaat, tetapi disisi lain dapat membahayakan
kesehatan bahkan mengakibatkan kematian bila produk obat dan makanan yang
dikomsumsi telah melewati batas waktu daluwarsa. Oleh karena itu, label
kadaluwasa produk obat dan makanan harus diatur dan diberikan standar
penulisannya.
Kadaluwarsa adalah keadaan di mana suatu produk sudah tidak layak lagi
untuk dikonsumsi karena beresiko menimbulkan keracunan bagi orang yang
mengkonsumsi atau menggunanya. Obat dan makanan kadaluwarsa memang tidak
layak lagi untuk konsumsi, untuk itu pemerintah selalu melakukan pengawasan
dengan ketat untuk jenis-jenis obat dan makanan yang telah lewat
kadaluwarsanya dan langsung menariknya dari peredaran kios-kios. Hal ini dapat
kita lihat setiap hari lebaran pemerintah banyak menemukan produk-produk
pangan (obat dan makanan) yang sudah kadaluwarsa dan tak layak edar banyak
ditemukan beredar atau dijual di pasaran,
Korban keracunan bukan berita baru yang kita dengar bahkan merengut
korban yang sangat banyak/keracunan masal, hal ini tidak jauh akibat
3

mengkomsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa atau tercemar tak layak edar,
hal ini sering terjadi setelah atau tidak lama setelah mengkomsumsi suatu
makanan, selain itu banyak masyarakat yang menderita penyakit tipus bahkan
kanker yang tak lain akibat/faktor mengkomsumsi obat atau makanan yang tidak
layak untuk dikomsumsi secara terus menerus.
Masih beredarnya produk obat dan makanan kadaluwarsa di pasar yang
disebabkan oleh kualitas tulisan jangka waktu daluwarsa pada label tidak
permanen, bahkan sulit untuk dibaca atau dicari sehingga para pelaku usaha
terkadang memanfaatkan hal itu supaya tidak rugi dengan menjual kembali
produknya yang sudah kadaluwarsa dengan cara menghapus label daluwarsa lama
dan mencantumkan label daluwarsa baru untuk diperdagangkan.
Setelah pengaturan di atas maka diperlukan suatu pengawasan atas
produk-produk obat dan makanan yang beredar di pasar serta memberikan
kesadaran kepada pelaku usaha pentingnya pencatuman label daluwarsa atas
kualitas produk-produk yang baik untuk diedarkan di pasar. Pengawasan ini
secara nasional dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makan (Badan
POM), dan di daerah dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan
(Balai POM).
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan label secara
khusus label tulisan kadaluwarsa produk pangan yang di dalamnya termasuk obat
dan makanan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pelaku
usaha/produsen di bidang obat dan makan dan konsumen.
4

2. Perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah:
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kualitas label daluwarsa
produk obat dan makanan yang beredar di medan sulit dibaca dan
mudah diganti jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang mengatur label
daluwarsa?
2. Bagaimanakah Peran Balai Besar POM Medan Sumatra Utara
melakukan pengawasan terhadap label daluwarsa (kabur, kurang jelas
atau mudah untuk dihapus) produk obat dan makanan?
3. Tindakan apakah yang dikenakan oleh Balai Besar POM Medan
Sumatera Utara terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk obat
dan makan yang memakai label daluwarsa yang mudah dihapus, tidak
jelas atau rusak?
3. Keaslian penelitian
Penulis mengangkat judul dan permasalahan ini karena sepanjang
pengetahuan dan pengamatan penulis di perpustakaan Universitas Katolik Santo
5

Tomas Medan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain pada
lokasi penelitian yang sama, dan menurut pengamatan penulis belum pernah ada.
Beberapa penelitian sejenis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo
Thomas Medan Sumatra Utara, antara lain :
1. Kepatuhan Produsen Dalam Memenuhi ketentuan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pencatuman
Label Pada Produk Pangan Yang Beredar Di Kota Medan (Tahun 2001)
2. Pencatuman Label Pada Produk Pangan Olahan Yang Beredar di Pasar
Swalayan di Meda (Tahun 2002)
Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa materi penelitian ini asli.
Namun, mungkin di tempat lain sedang ada penelitian yang sama tentang hal ini.
4. Kegunaan dan Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
a. Secara teoretis
Penelitian ini berguna untuk memperkaya pengetahuan penulis
mengenai pengaturan penulisan label secara khusus penulisan
kadaluwarsa pada produk obat dan makan
b. Secara praktis
Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan terhadap pelaku
usaha di bidang obat dan makanan tentang penulisan label daluwarsa
6

pada produknya dan terhadap konsumen untuk mengetahi produk obat
dan makanan yang aman untuk digunakan serta kepada pemerintah
secara khusus yang berkaitan dengan produk obat dan makanan.
B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan:
a. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Produk Obat dan
Makanan Yang Sudah Kadaluwarsa Masih Beredar di Pasar.
b. Untuk mengetahui Peran Balai Besar POM Medan Sumatera Utara
Melakukan Pengawasan Terhadap Label Daluwarsa (kabur, kurang jelas
atau mudah untuk dihapus) Produk Obat Dan Makanan.
c. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Balai Besar POM
Medan Sumatera Utara terhadap pelaku usaha yang mengedarkan
produk obat dan makan dengan label daluwarsa yang mudah dihapus,
tidak jelas atau rusak
7

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan konsumen
Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari consumer (Inggris-
Amerika), atau consument dan konsument (Belanda), secara harafiah arti kata
consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan barang,4
yaitu pemakai,
pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.5
Menurut Kotler, konsumen adalah individu atau kelompok yang berusaha
memenuhi atau mendapatkan barang atau jasa yang dipengaruhi untuk kehidupan
pribadi atau kelompoknya.6
4 Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media,
Jakarta, hlm. 3.
5 Abdul Halim Barkatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan
Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung. hlm. 8.
6 Pustaka Bahan Kuliah, 2013, Pengertian dan Definisi Kepuasan Konsumen ,
http://pustakabakul.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-kepuasan_8.html, Diakses tgl
11 november 2014, pukul 15:54 Wib.
8

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2,
konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti
“tempat berlindung” hal (perbuatan dan sebagainya) yang bertujuan untuk
melindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).7
Maka perlindungan
konsumen dapat diistilahkan sebagai gambaran perlindungan hukum yang
diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari
hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.8
Ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:
1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari
dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang
sehat rohani dan jasmani sebagaimana pelaku-pelaku pembangunan,
yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan
nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana
pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.9
Dalam kaitan ini M.J.Leder menyatakan: In a sense there is no such
creature a consumer law.10
Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum
7 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta. hlm.595.
8 Janus Sidabalok, Op Cit, hlm.7.
9 Ibid., hlm.5.
10 Calina Tri Siwi Kristiyanti, Op Cit, hlm. 13
9

konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh
Lowe yakni: rules of law which recognize the bargaining weakness of the
individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.11
Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Jadi,
sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua
bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya.12
Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen
merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-
kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen sedangkan, hukum konsumen itu diartikan sebagai
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan
masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau
jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.13
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
memberikan pengertian perlindungan konsumen yaitu Pasalnya 1 angka 1 bahwa
“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjadi adanya kepastian
hukum untuk member perlindungan kepada konsumen”. Oleh karena itu,
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
11 Ibid., hlm. 13.
12.Ibid., hlm. 13.
13 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, hlm. 9.
10

Menurut undang-undang perlindungan konsumen mempunyai cakupan
luas berawal dari mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari
pemakaian barang dan jasa yaitu:
1. mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan
diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk,
yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen karena
barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat
didalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen,
misalnya karena keracunan makanan, barang tidak dapat dipakai untuk
tujuan yang diinginkan karena kualitasnya rendah, dan sebagainya.
2. mencakup cara konsumen memperoleh barang dan atau jasa, yang
dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan
syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen kepada
konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau
jasa kebutuhannya.14
2. Hak dan kewajiban pelaku usaha
Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan usaha dengan baik dan
terlindunginya konsumen, undang-undang menetapkan hak-hak dan kewajiban-
kewajuban pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 6 UUKP kepada pelaku usaha
diberikan sejumlah hak yaitu sebagai berikut:
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;
14 Helda Andi Kuncoro, 2011, Perlindungan Konsumen : Kasus Jajanan Di Sekitar
Kampus Uns, http://heldaandi.blogspot.com/2011/01/perlindungan-konsumen-kasus-jajanan-
di.html, Diakses tgl 05 Desember 2014, Pukul 12:00 Wib
11

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang
diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Menurut Pasal 7 UUPK kewajiban pelaku usaha adalah:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.
3. Hak dan kewajiban konsumen
Untuk menjamin terlindunginya kepentingan konsumen dan kepentingan
pelaku usaha, undang-undang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
konsumen. Meurut Pasal 4 UUPK, yang menjadi hak konsumen adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;
12

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa
yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan
harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu
konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih
tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang
diperolehnya.
Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
Kewajiban konsumen ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan
pelaku usaha sekaligus menjaga hubungan yang serasi antara pelaku usaha dan
konsumen.
4. Asas-asas perlindungan konsumen
13

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2
UUPK adalah asas Manfaat, asas Keadilan, asas Keseimbangan, asas Keamanan
dan Keselamatan Konsumen, dan asas Kepastian Hukum.15
Asas Manfaat mengamanatkan upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini menghendaki
bahwa pengaturan dan penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada
produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi
sejajar.16
Asas Keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh masyarakat dapat
diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan
penegakan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen dapat
berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.17
Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual.
Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah
diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-
masing.18
15 Janus Sidabalok, Op Cit, hlm. 26.
16 Ibid., hlm. 26.
17 Ibid., hlm. 26.
18 Ibid., hlm. 26.
14

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh
konsumen.19
Asas Kepastian Hukum, Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku
usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.20
B. Perlindungan konsumen terhadap produk obat dan makanan
kadaluwarsa
1. Kewajiban Pelaku usaha Obat dan makanan
Untuk meningkatkan kualitas produk obat dan makanan serta pengawasan
yang efektif dalam menjaga keamanan obat dan makanan yang beredar di pasar,
sebelum diedarkan pelaku usaha wajib memenuhi dan/atau memperhatikan
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
a. Kewajiban pelaku usaha makanan
Terhadap Pelaku usaha makanan, ketentuan yang harus dipenuhi dan
diperhatikan yaitu ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 111 yang menyebutkan :
1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus
didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan;
19 Ibid., hlm. 27.
20 Ibid., hlm. 27.
15

2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin
edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau
label yang berisi:
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih Nama dan alamat pihak yang
memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam
wilayah Indonesia; dan
e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
4. Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan secara benar dan akurat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar,
persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari
peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan-ketentuan lain mengenai kewajiban yang perlu dipenuhi dan
diperhatikan oleh pelaku usaha produk makanan/pangan tersebut diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu
dalam Pasal 91 :
1. Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan
Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk
diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib
memiliki izin edar.
2. Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh
industri rumah tangga.
3. Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
16

Lebih lanjut untuk menjaga keamanan pangan ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu
Dan Gizi Pangan yaitu Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses
produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi
persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk menjaga mutu dan gizi atas pangan yang diproduksi, maka setiap
memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan serta cara memproduksi
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 yaitu :
1. Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik dengan cara
penanganan yang memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan,
antara lain dengan cara:
a. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimia
dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan
kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat
hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan
segar; atau
b. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak
mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negative
terhadap pangan segar.
2. Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangan masing-masing.
Ketentuan-ketentuan di atas dapat dilihat bahwa setiap produk
makanan/pangan mulai dari proses produksi sampai tahap penyaluran
kekonsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk menjaga keamanan,
mutu dan gizi atas produk pangan yang diproduksinya.
b. Kewajiban pelaku usaha obat
17

Ketentuan-ketentuan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
diperhatikan oleh pelaku usaha obat yang dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 106
menyebutkan:
1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah
mendapat izin edar;
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus
memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak
menyesatkan;
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan
penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah
memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi
persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita
dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51
Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 14 menyebutkan:
1. Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat
harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab;
2. Apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis
Kefarmasian;
Lebih lanjut lagi disebutkan dalam Pasal 16 PP No. 51 Tahun 2009
Tentang Pekerjaan Kefarmasian ini yaitu:
1. Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 harus menetapkan Standar Prosedur
Operasional.
18

2. Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara tertulis dan
diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi.
Ketentuan-ketentuan di atas dapat dilihat bahwa setiap orang atau pelaku
usaha obat wajib memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan produknya
dan harus memiliki keahliah dibidang apoteker atau dibantu oleh seorang apoteker
serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang farmasi.
2. Kadaluwarsa dan manfaat label daluwarsa
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kadaluwarsa berarti sudah lewat
ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila
dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang
mengkonsumsinya.21
Kadaluwarsa ditunjukan dengan penyebutan tanggal dan
atau bulan dan tahun tertentu yang merupakan batas jaminan produsen ataupun
pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.22
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
180 /Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa, tanggal daluwarsa adalah
batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya
mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.
Dengan demikian, kadaluwarsa menunjukan penjualan barang ataupun
peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada
konsumen. Hal ini disebabkan karena produk kadaluwarsa dapat mengganggu
21 Alwi Hasan dkk, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka,
Jakarta..
22 48 Ummi, 2011, Masa Tenggang Kadaluwarsa, http://www.ummi-online.com/artikel-
50-masa-tenggang-kadaluarsa.html, Diakses Tgl 14 November 2014, Pukul 10:56 Wib
19

kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat
menyebabkan kanker.23
Masa kadaluwarsa umumnya dicantumkan pada label produk baik
tersendiri maupun menyatu dengan pembungkus produk. Label daluwarsa pada
produk obat dan makanan memiliki banyak fungsi dan tujuan di dalam
penggunaannya, terutama dalam menyediakan informasi untuk kepentingan
konsumen.24
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang
Label Dan Iklan Pangan memberikan pengertian label yaitu setiap keterangan
mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau
bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan
pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut Label. Selain itu Peraturan Mentri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Pencatuman Label Dalam
Bahasa Indonesia Pada Barang juga memberikan pengertian lebel yaitu setiap
keterangan mengenai gamar yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi
keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan pelaku
usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
23 Fauzi Mulachella, 2010, Maut dalam Makanan Kadaluwarsa, http://www.faikshare.
com/2010/03/maut-dalam-makanan-kadaluwarsa.html. Diakses Tgl 12 November2014, Pukul
12:25 Wib
24 Suharyanto, 2007, http://suharyanto.wordpress.com/2007/12/05/pengepakan-dan-
labeling-produk-olahan/, Diakses Tgl 13 November 2014, Pukul 10:11 Wib.
20

Berdasarkan ketentuan diatas tentang label yang didalamnya tercantum
informasi jangka daluwarsa karena memiliki manfaat pada produk obat dan
makanan yaitu:
1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para
konsumen yang baru. yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-
undang bahan makanan dan minuman atau obat. dalam hal ini
pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada
hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam
undang-undang bahan makan.
2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen
memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar
dapat memilih memebeli serta meneliti secara bijaksana.
3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya
bila digunakan ,untuk megatasi hal ini maka para konsumen
membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum
membelinya.
4. Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dn perkenalan
terhadap barang tersebut.25
Atas manfaat label daluwarsa tersebut di atas mempunyai tujuan sebagai
berikut:
1. memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus
membuka kemasan.
2. sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen tentang
produk yang perlu diketahui oleh konsumen .
3. memberi peunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi
produk yang optimum.
4. sarana periklanan bagi konsumen.
5. memberi rasa aman bagi konsumen.26
3. Pengaturan Penulisan Label Daluwarsa Produk Obat Dan Makanan
25 Wordpress, 2012, Pengertian label, http://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/
pengertian-label/, Diakses Tgl 13 November 2014, Pukul 16:09 Wib.
26 Elisajulianti, 2012, Disain Kemasan dan Siatem Lablling, http://elisajulianti.files.
wordpress.com/2012/12/sistem-labelling-pada-kemasan-pangan.pdf, Diakses Tgl 13 Npvember,
Pukul 15:22 Wib.
21

Melihat pentingnya label daluwarsa maka diatur sebagai perlindungan
konsumen negara terhadap masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen yang mengatur tentang pencatuman label daluwarsa pada barang yang
di dalamnya termasuk obat dan makanan yaitu didalam pasal 8: ayat (1) huruf g
“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang
tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut”., huruf I “tidak
memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,
ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,
akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk
penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”. ayat (2) “pelaku
usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang
dimaksud”., ayat (3) “pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi
dan pangan rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar”, ayat (4) “pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang
tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
1999 Tentang Label dan Iklan Pangan mengenai bentuk label daluwarsa
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 yaitu:
22

1. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa wajib dicantumkan secara jelas
pada Label.
2. Pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencantuman tulisan "baik
digunakan sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang
bersangkutan.
3. Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsa lebih dari 3 (tiga) bulan,
diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun
kedaluwarsa saja.
Apa bila ketentuan Pasal 27 telah melewati jangka waktu maka dilarang
untuk diperdagangkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 : Dilarang
memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun
kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label. Larangan tersebut diperluas
dalam Pasal 29 yaitu Setiap orang dilarang:
a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali
pangan yang diedarkan.
b. Menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang
diedarkan.
Larangan tersebut dibuat karena produk obat dan makanan yang sudah
melewati jangka waktu penggunaan berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini
dapat dilihat keterangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor : 180 /Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan
Daluwarsa yaitu Pasal 3 menyebutkan “Makanan yang rusak, baik sebelum
maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya”.
Dinyatakan sebagai bahan berbahaya Maka, dilarang untuk diedarkan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
23

Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, Setiap orang
dilarang mengedarkan:
a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat
merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas
maksimal yang ditetapkan;
c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam
kegiatan atau proses produksi pangan;
d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau
mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal
dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi
manusia; atau
e. pangan yang sudah kedaluwarsa.
Penjelasan Huruf e
Yang dimaksud dengan pangan yang sudah kedaluwarsa adalah pangan yang
sudah melewati batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang
penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang
memproduksi
Mengenai daluwarsa ini juga diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan: ayat (1) “setiap orang
dilarang mengedarkan pangan tercemar”, ayat (2) huruf f “pangan tercemar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan yang sudah kadaluwarsa”.
Penegasan ini disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) huruf g dan ayat (4) bahwa
setiap orang yang memproduksi pangan diwilayah didalam negeri harus
mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan dengan ditulis,
24

dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas serta menggunakan bahasa
Indonesia yang memuat tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
Pasal 99 Undang-undang pangan lebih mempertegas bahwa setiap orang
dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali,
dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.
Selanjutnya Pasal 100 mewajibkan bahwa, setiap label pangan yang
diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan
tidak menyesatkan dan dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang
tidak benar dan/atau menyesatkanpada label.
Pentingnya pengaturan batas waktu kawaluwarsa produk obat dan
makanan ini sangat perlu untuk meyakinkan atau menghilangkan rasa ragu para
konsumen terhadap suatu produk obat dan makanan maka penulisan pada label
ditegaskan Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2013 Tentang Pencatuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang,
Pasal 2 ayat (1).”pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk
diperdagangkan dipasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini wajib mencatumkan label dalam bahasa Indonesia”.
Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013:
1. Pencatuman label sebagaimana dimaksud dlm Pasal 2 ayat (1) untuk
barang, harus bersifat tetap permanen berupa :
a. Embos atau tercetak pada barang, atau
b. Label yang secara utuh melekat pada barang.
25

2. Pencatuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk
kemasan, harus bersifat tetap permanen berupa:
a. Embos atau tercetak pada kemasan, atau
b. Label yang secara utuh melekat pada kemasan
3. Label yang secara utuh melekat pada barang dan kemasan yang bersifat
tetap permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berupa stiker
4. Label berbahasa Indonesia yang melekat pada kemasan berukuran lebih
besar atau sama dengan label aslinya (bahasa asing) serta rusak jika
dilepaskan.
5. Ukuran disesuaikan besar atau kecilnya barang atau kemasan yang
digunakan dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas.
Ketentuan-ketentuan ini juga diataur Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166
Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan
Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional,
Suplemen Makanan, dan Pangan.
C. Tanggung Jawab Pelaku usaha atas dampak peredaran produknya
1. Konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan
penulisan label daluwarsa
Konsekuensi hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi
subyek-subyek hukum yang bersangkutan.27
Atas kewajiban tersebut jika tidak
dilaksanakan maka dibebankan suatu bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku
usaha yang mengedarkan produk obat dan makanan yang sudah kadaluwarsa.
27 Ahmad Rifa'I, 2013, Akibat Hukum, http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04
/akibat-hukum.html
26

Menurut Agnes M. Toar tanggung jawab para produsen untuk produk yang
telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan
kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.28
Cacat produk ialah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan
pembuaatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun
disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya atau tidak menyediakan
syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam
penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.29
Oleh karena itu pertanggung jawaban atas produk yang telah di
perdangangkan ataupun yang telah di distribusikan ke masyarakat merupakan
tanggung jawab dari produsen atau pelaku usaha, karena konsumen sebagai pihak
akhir yang mengkonsumsi produk tersebut memiliki tingkat kesadaran yang
rendah terhadap produk yang dikonsumsinya, dan yang menjadi hak dari
konsumen adalah untuk mendapatkan keamanan atas barang dan jasa yang
ditawarkan kepadanya, tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga
konsumen tidak dirugikan secara jasmani ataupun rohani.30
Ketentuan mengenai tanggung jawab atas produk ini diatur adalam Pasal
19 UUPK tanggung jawab pelaku usaha adalah:
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau
28 Janus Sidabalok Op Cit, hlm. 9.
29 Abdul Halim Barkatulah, Op Cit, hlm. 49.
30 Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, hal,
22.
27

setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
merupakan kesalahan konsumen.
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: setiap
orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai
pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan
peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan setiap orang
yang bertanggung jawab dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melakukan,
berkepentingan, atau memperoleh manfaat dari kegiatan atau proses produksi,
penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan, misalnya produsen,
penyedia tempat penyimpanan, pengangkut dan/atau pengedar pangan, baik milik
sendiri maupun menyewa sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam ketentuan
ini, yang termasuk dalam peredaran pangan antara lain penyajian pangan.
Undang-undang pangan juga memberikan penjelasan tanggung jawab
produk yaitu pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang
diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik
terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan
28

tersebut. Ketentuan ini dapat diatur dalam Pasal 1 angka 38 menyatakan bahwa
setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Pasal 1 angka 39 UU pangan menyatakan bahwa pelaku usaha pangan
adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis
Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan,
pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
Berdasarkan ketentuan pertanggung jawaban pelaku usaha diatas atas
dampak produknya maka dapat dikenai sanksi yang merupakan konsekuensi
hukum terhap pelaku usaha.
Konsekuesi hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk obat dan
makanan yang sudah kadaluwarsa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
Tentang Label Dan Iklan Pangan, Pasal 61 mengatakan:
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan
administratif.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peringatan secara tertulis;
b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau
perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa
manusia;
d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
e. pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000 (lima puluh juta
rupiah); dan atau
f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
3. Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan
29

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
4. Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Menteri Teknis sesuai
dengan kewenangan berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.
Ketentuan tersebut diatas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi
Pangan yaitu dalam Pasal 47 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan juga mengatur ketentuan sanksi seperti
disebutkan diatas, serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang
Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas
Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan,
dan Pangan yaitu Pasalnya ke 9 juga menyebutkan hal diatas.
Tanggung jawab pelaku usaha sebagaiamana ditentukan di atas dapat
berakibat adanya suatu tindakan hukum atau konsenkuensi hukum terhadap
Tindakan yang merugikan konsumen dan atau mengganggu kehidupan
perekonomian nasional UU Perlindungan Konsumen mengolompokan sebagai
tindak pidana jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 8 yang dapat diancam
pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), atau ttindakan pelaku usaha yang
mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan
Tindak Pidana yang berlaku, yaitu KUH Pidana dan perundang-undangan
30

lainnya.31
Salah satunya KUH Pidana Pasal 90 KUHP menyatakan bahwa luka
berat, adalah:
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan
sembuh sama sekali, atau
2. Yang menimbulkan bahaya maut
3. Tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan
atau pekerjaan pencarian
4. Kehilangan salah satu pancaindera
5. Mendapat cacat berat
6. Menderita sakit lumpuh
7. Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu
8. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
2. Tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Badan POM)
Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap peraturan mengenai
daluwarsa produk obat dan makanan, negara membentuk suatu badan yang
bertugas untuk mengawasi peredaran produk obat dan makan yang yaitu Badan
Pengawas Obat dan Makan (BPOM). Adapun tugas utama Badan POM Sesuai
Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan POM melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
Tugas Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) Sesuai Pasal 2
Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di
31 Janus Sidabalok, Op Cit, hlm.145.
31

lingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang
pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik,
narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen
serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.
Tugas BPOM diatas memiiki fungsi Utama yaitu sebagaiamana ditentukan
Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Badan POM mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian
mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat
tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan
berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaanlaboratorium, pengujian dan penilaian mutu
produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu
yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.
Terwujudnya fungsi BPOM ini, maka diberikan berbagai wewenang
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001,
Badan POM memiliki kewenangan :
1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu
untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
32

5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri
farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan
pengawasan tanaman Obat.
Berdasarkan wewenang tersebut diharapkan BPOM dapat mewujudkan
keamanan atas produk-produk obat dan makan yang beredar di pasar terjamin dan
berkualitas.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas,
Badan POM mempunyai organisasi berupa Balai Besar POM dan Balai POM
yang berkedudukan di Provinsi.
Di Provinsi Sumatera Utara terdapat Balai Besar POM yang beralamat di
Jalan Willem Iskandar Pasar V Barat I Nomor 2 Medan Sumatera Utara.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian diatas terdiri dari data sekunder dan data
primer, Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pengamatan
peneliti di lapangan. Data sekunder merupakan data dari bahan-bahan pustaka
atau melalui media perantara.32
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari tempat-tembat penjualan
obat dan makanan dan keterangan dari Balai POM.
32 Elisaberth N. Butarbutar, 2012, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Hukum,Fakultas
Hukum, Unikas St. Thomas Sumatra Utara, hlm. 18.
33

Data sekunder diperoleh dari BPOM Medan yaitu:
1. Laporan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk
obat dan makan yang memakai label kadaluwarsa yang tidak jelas atau
rusak dari tahun 2011-2013.
2. Laporan pemberian tindakan atau sanksi terhadap pelaku usaha yang
mengedarkan produk obat dan makan yang memakai label kadaluwarsa
yang tidak jelas atau rusak Tahun 2011-2013.
3. Hasil pengawasan insdental menjelang lebaran, natal dan hari kebesaran
keagamaan lainnya Balai Besar POM Medan Sumatera bersama
anggota DPRD
B. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang dari Balai Besar POM
Medan Sumatera Utara sebagai responden, dan 10 unit tempat usaha penjualan
obat dan makanan sebagai sampel.
Penentuan populasi sebagai Responden diambil satu orang pegawai Balai
Besar POM Medan Sumatera Utara sebagai perwakilan yang menurut penulis
keterangan oleh perwakilan tersebut sama dengan pegawai lainnya. Responden
yang dimaksud ditentukan oleh pimpinan balai Besar POM sesuai dengan
kewenangannya.
34

Penentuan sampel sebanyak sepuluh unit tempat usaha penjual produk
obat dan makanan dilakukan dengan metode purposive sampling sebagai
perbandingan untuk dapat mewakili keseluruhan tempat usaha lainnya karena pola
tempat penjualan relatif sama.
C. Alat dan cara Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data primer dalam penelitian ini, berupa daftar
pertanyaan yang dibuat oleh penulis diserahkan kepada narasumber berbarengan
surat pengantar dari Fakultas Hukum Unika. St. Thomas Sumatra Utara yaitu
Balai Besar POM medan Sumatera Utara. Pada waktu wawancara digunakan juga
alat perekam.
Alat pengumpulan data primer yang berasal dari tempat-tempat penjual
obat dan makanan adalah formulir cek list, pulpen, kamera. Formulir cek list telah
disiapakan terlebih dahulu oleh penulis.
Cara untuk memperoleh data primer melalui BPOM adalah dengan
melakukan wawancara langsung yang ditunjuk oleh pimpinan Balai Besar POM
Medan Sumatera Utara. Cara untuk memperoleh data primer dari tempat-tempat
penjualan adalah dengan mensurvei atau mengunjungi secara langsung tempat-
tempat yang telah ditentukan sebagai sampel dan melakukan pengamatan.
Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menyalin atau
mengfotokopi laporan-laporan pengawasan yang dilakukan BPOM dan dokumen
tentang pemberian sanksi oleh BPOM kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan kadaluwarsa.
D. Jalannya Penelitian
35

1. Jalannya penelitian di Balai Besar POM Medan Sumatera Utara
penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk diserahkan
kepada narasumber berbarengan surat pengantar dari Fakultas Hukum
Unika. St. Thomas Sumatra Utara yaitu Balai Besar POM medan
Sumatera Utara sebagai responden yaitu satu orang pegawai Balai
Besar POM Medan Sumatera Utara sebagai perwakilan.
2. Jalannya penelitian di tempat-tempat penjual produk obat dan makanan
Penulis mebuat formulir cek list terlebih dahulu dan pulpen serta
kamera untuk memotret label daluwarsa produk obat atau makanan
yang tidak permanen atau kabur sebagai perlengkapan untuk mensurvei
atau mengunjungi 10 tempat usaha yang menjual produk obat dan
makan serta membaca dan mengutip literatur berita yang berkaitan
dengan penelitian ini yaitu media sosial.
E. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah perpustakaan Unika. St. Thomas Medan Sumatera
Utara, Balai Besar POM Medan Sumatera Utara, tempat penjualan obat dan
makan di kota Medan.
F. Analisis Data
36

Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder
akan dianalisis secara diskriptif kualitatif, normatif yuridis, logis dan sistematis.
diskriptif artinya hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan memberikan
gambarkan menyeluruh sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dari sistem
hukum yang berlaku.33
Normativ artinya mengacu kepada norma-norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan
pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.34
Logis artinya
suatu proses berpikir dengan menggunakan logika, rasional dan masuk akal sehat
dan ilmu pengetahuan.35
Sistematis artinya, setiap bagian yang dianalisis harus
saling berkaitan, runtut, pengaruh mempengaruhi untuk mendapatkan hasil yang
diinginkan.
Analisis kualitatif maksudnya lebih menekankan pada aspek pemahaman
secara mendalam dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus., Analisis
normative smaksudnya menggunakan bahan pustaka yang ada dan dihubungkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan
penerapan-penerapannya khususnya yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian ini di masyarakat., Analisis logis maksudnya dalam melakukan analisis
yang berkaitan dengan akal sehat (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan., Analisis
sistematis maksudnya uraian dalam penelitian ini menginkiti pola pengembangan
tertentu secara berurutan, klasifikasi, dan kausalitas utnuk memudahkan pembaca
mudah mengikuti alurnya., Analisisi deskriptif maksudnya keseluruhan yang
33 Ibid., hlm.45.
34 Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika , Jakarta, hlm.105.
35 Adhy Koesoema Faeyza, https://adhychezz.wordpress.com/pemikiran/apa-itu-berpikir-
logis-kritis-dan-kreatif/, Diakses Tgl 20 November 2014, Pukul 13:24 Wib.
37

diperoleh dari lapangan di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penelitian serta bagaimana penerapannya.
Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode
deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya proses pengambilan kesimpulan
dari data yang lebih bersifat umum dan menyimpulkannya menjadi data yang
bersufat khusus. Metode induktif artinya proses pengambilan kesimpulan dari
kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang lebih konkrit dan khusus menjadi
pengetahuan umum.36
Keseluruhannya disusun dalam bentuk hasil laporan
penelitian yang dibuat dalam bentuk sikripsi.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
36 Maidin Gultom, 2013, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Unika. St. Thomas
Sumatra Utara, hlm. 23.
38

A. Hasil Penelitian
1. Hasil Penelitian dari Balai Besar POM Sumatera Utara
a. Faktor-Faktor Penyebab Kualitas Label Daluwarsa Produk Obat Dan
Makanan yang beredar di Medan Sulit dibaca dan Mudah Diganti
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Balai Besar POM Medan Sumatera
Utara melalui wawancara secara langsung kepada Ibu Dra. Gita B. Nasution, Apt,
Msi sebagai Kepala Seksi Pemerikasaan Balai Besar POM Medan Sumatera
Utara pada tanggal 25 januari 2015, bahwa yang menjadi faktor penyebab produk
obat dan makan yang sudah kadaluwarsa masih beredar di pasaran adalah faktor
ekonomi. pelaku usaha dalam menghindari kerugian atas produk obat atau
makanan yang telah diproduksi berusaha agar produknya tersebut laku dan
mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapakan. Hal ini yang membuat
pelaku usaha terkadang memaksa menjual produk obat atau makanan hasil
produksinya dijual kembali walaupun sudah lewat batas waktu penggunaan atau
mengkomsumsinya produk tersebut (produk obat dan makanan kadaluwarsa).
Bahkan untuk mengelabui konsumen atas produk obat atau makanan yang sudah
kadaluwarsa ini, pelaku usaha terkadang menghapus, mengaburkan, bahkan
mengganti tanggal batas daluwarsa produk obat atau makanan yang diproduksinya
tersebut untuk diperdagangkan kembali.
39

b. Peran Balai Besar POM Sumatra Utara Melakukan Pengawasan
Terhadap Label Daluwarsa (kabur, kurang jelas atau mudah untuk
dihapus) Produk Obat Dan Makanan
Utara pada tanggal 25 januari 2015, bahwa peran yang dilakukan Balai Besar
POM Medan Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap produk obat
dan makanan yang beredar di kota medan, dalam hal ini penulis mempertanyakan
khusus pengawasan terhadap label daluwarsa yang kabur, kurang jelas atau mudah
untuk dihapus pada Produk Obat Dan Makanan yaitu
1. Melakukan pengawasan rutin turun kelapangan (ketoko-toko atau
perusahaan) yang menjual atau memproduksi produk obat dan makanan
empat sampai lima kali dalam semingggu.
2. Selain peran pengawasan rutin Balai Besar POM medan Sumatera utara
juga turun kelapangan apabila ada laporan dari masyarakat bahwa
ditemukannya produk obat atau makanan kadaluwarsa atau tulisan
daluwarsanya kabur atau tidak jelas dipasar namun tanpa alat bukti atau
alat bukti yang dibawa oleh pelapor kurang meyakinkan petugas Balai
Besar POM Medan Sumatera Utara, maka petugas melakukan
investigasi ke toko atau perusahaan yang dilaporkan tersebut apakah
benar adanya produk sebagaimana yang dilaporkan dan apabila pelapor
tersebut membawa alat bukti yang meyakinkan pihak Balai Besar POM
Medan Sumatera Utara baik itu dengan membawa produk yang
40

dilaporkan atau dengan data pendukung lainya, maka pihak Balai Besar
POM langsung turun ke toko atau perusahaan yang dilaporkan.
3. Melakukan razia gabungan bersama instansi pemerintah lain seperti
dinas kesehatan, perdagangan pangan, polisi dan instasi lain yang
berkaitan. Razia dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Balai Besar POM
Medan Sumatera Utara karena adanya produk obat atau makanan yang
dicurigakan akan berbahaya jika dikomsumsi atau digunakan, dan juga
berdasarkan tugas dari Pusat yang dinamakan razia secara nasional
seperti menjelang hari raya besar beragama.
4. Peran lainnya yang dilakukan oleh Balai Besar POM Medan Sumatera
Utara dalam hal ini mengenai daluwarsa pada produk obat dan makan
adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya
memperhatikan batas waktu daluwarsa pada produk obat dan makanan
yaitu dengan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha sebelum
mengedarkan produknya (produk obat atau makanan) kepasar supaya
memperhatikan jangka waktu kadaluwarsanya produk yang dihasilkan
baik penentuan tanggal batasnya maupun penulisannya agar mudah
dibaca dan dipahami oleh konsumen. Tehadap masyarakat konsumen.
Hal ini juga disampaikan melalui media online, radio, KYE
(komunikasi informasi edukasi), dan media cetak pentingnya
memperhatikan batas waktu daluwarsa produk yang digunakan atau
dikomsumsi.
41

Berdasarkan peran pengawasan Balai Besar POM Medan Sumatera Utara
diatas, berikut beberapa jenis/item produk yang ditemukan telah kadaluwarsa dan
label daluwarsanya ada yang kabaur, atau tidak jelas sebagaimana tertera pada
table berikut.
Tabel I : Temuan produk Obat dan Makanan Kadaluarsa dan Label
Daluarsa yang Tidak Permanen di Tempat-tempat Penjualan Sampel
Tahun
Pemeriksaan
Jenis Produk Produk
Kadaluarsa
Label yang rusak
atau kabur
2012 Pangan - -
Obat tradisional - 13 item dari 360
item
kosmetik - 5 item dari 707
item
obat - 242 item dari
1061 item
2013 Pangan - 5 item dari 403
item
Obat tradisional - 3 item dari 740
item
kosmetik 7 hasil
pengawasan
15 item dari 1110
item
obat - -
2014 Pangan 3 hasil
pengawasan
4 item dari 480
item
Obat tradisional 6 hasil
pengawasan
8 item dari 780
item
kosmetik - 11 item dari 1110
42

item
obat 2 hasil
pengawasan
-
Selain data di atas, data lain yang dikutip penulis dari penelusuran internet
mengenai berita hasil razia Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) Medan, masih menemukan makanan rusak dan kadaluwarsa di
beberapa distributor dan pusat perbelanjaan yang ada di Sumut. “Temuan ini
berdasarkan beberapa kali sidak kita beberapa pusat perbelanjaan dan distributor
yaitu, 11 Juni, 25 Juni dan 15 Juli 2014. Menemukan puluhan pangan yang
kemasannya rusak, kemasan penyok, kadaluwarsa dan tanpa izin edar. Jika
diuangkan penyitaan itu berjumlah Rp. 1.146 ribu lebih dan Rp. 2.629 ribu
lebih,” kata Kepala BPOM Medan, Ali Bata Harahap, Rabu (23/7/2014).37
c. Tindakan yang dikenakan oleh Balai Besar POM medan Suamatera Utara
Terhadap Pelaku Usaha yang mengedarkan Produk Obat dan Makanan
yang Memakai Label Kadaluwarsa yang Tidak Jelas atau Rusak
Utara pada tanggal 25 januari 2015, bahwa tindakan yang dikenakan oleh Balai
Besar POM medan Suamatera utara terhadap pelaku usaha yang mengedarkan
37 Kabar Medan, 2014, BBPOM Medan Temukan Kemasan Makanan Rusak dan Kadaluarsa Di
Beberapa Pusat Perbelanjaan,http://kabarmedan.com/bbpom-medan-temukan-kemasan-makanan-
rusak-dan-kadaluarsa-di-beberapa-pusat-perbelanjaan/, Diakses tgl 21 februari 2015, Pukul 12:51
Wib.
43

produk obat dan makanan yang memakai label kadaluwarsa yang tidak jelas atau
rusak sebagai berikut:
1. Jika label daluwarsa pada produk tersebut sudah melewati jangka waktu
penggunaan atau untuk dikomsumsi maka tindakan yang di lakukan
adalah memusnahkan produk tersebut ditempat oleh penjual atau pelaku
usaha dan disaksikan langsung oleh petugas Balai Besar POM Medan
Sumatera Utara. Tindakan selanjutnya apabila hal tersebut atas
kelalaian penjual atau pelaku usaha, maka diberikan pembinaan untuk
lebih memperhatikan jangka waktu kadaluwarsa produk yang diperjual
belikan, dan apabila diketahui ada unsur kesengajaan, maka dapat
dikenai sanksi Tindakan administratif seperti peringatan secara tertulis,
larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah
untuk menarik produk pangan dari peredaran, pengenaan denda,
pencabutan izin produksi atau izin usaha, bahkan dapat diancam pidana
jika mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian
pada manusia.
2. apabila tulisan daluwarsanya kabur atau kurang jelas maka tindakan
yang dilakukan Balai Besar POM dengan mengambil sampel untuk
diteliti isi dari produk tersebut apakah sudah kadaluwarsa atau tidak.
Jika produk tersebut sudah kadaluwarsa, maka tindakan yang dilakukan
seperti di poin 1, tetapi jika masih layak untuk digunakan atau
dikomsumsi, maka tindakan yang diberikan adalah menyuruh pelaku
44

usaha menarik semua produknya di pasar untuk mencantumkan waktu
daluwarsa yang jelas atau tidak kabur.
2. Hasil Pengamatan di tempat usaha
Hasil penelitian penulis di beberapa tempat usaha di kota medan sumatera
utara mengenai kualiatas label daluwarsa pada produk obat dan makanan
sebagaimana disebutkan beberapa item pada table dibawah ini.
Tabel II : Temuan Label Daluarsa Produk Makanan yang Tidak
Permanen di Tempat-tempat Penjualan Sampel
Tempat
penelitian
Jenis Jumlah Keterangan
Jl. Setia budi
tanjung sari
Medan Selayang
Mie instan 15 item goreng dan rebus
Mie non instan 4 item
snack dan kerupuk 11 item
Biscuit 13 item
Jl. KLY sudarso
pulo brayan,
medan barat
Mie non instan 5 item -
snack dan kerupuk 7 item -
Biscuit 8 item -
Jl. Platina Raya Mie instan 11 item goreng dan rebus
45

Titi Papan
Medan Deli
Biscuit 12 item -
Jl. Pancing
martubung,
medan labuhan
Biscuit 11 item -
Grosir Jl. KLY
sudarso kota
bangun Medan
Deli
Biscuit 8 item -
Jl. Veteran,
Medan Marelan
Biscuit 10 item -
Jl. Kapten
Muslim, Medan
Helvetia
Biscuit 12 item -
Jl. Bahagia by
pass Teladan,
46

Medan Kota
Biscuit 7 item -
Jl. Jamin ginting,
Medan Baru
Biscuit 12 item -
Jl. Jend
Sudirman, binjai
kota
Biscuit 9 item -
Tabel III : Temuan Label Daluarsa Produk Obat yang Tidak
Permanen di Tempat-tempat Penjualan Sampel
Tempat
penelitian
Jenis Obat Jumlah Keterangan
Jl. KLY sudarso
pulo brayan,
medan barat
Obat tablet 5 item Paten
Obat tablet 4 item generik
Obat botol 1 item Paten
Jl. Platina Raya
Titi Papan,
Medan Deli
47

Obat tablet 3 item Generic
Jl. Pancing
martubung,
medan labuhan
Jl. KLY sudarso
kota bangun
Medan Deli
Jl. Veteran,
Medan Marelan
Jl. Kapten
Muslim, Medan
Helvetia
Obat tablet 2 item generik
Jl. Bahagia by
pass Teladan,
Medan Kota
Jl. Jamin ginting,
Medan Baru
Jl Jend
Sudirman, binjai
kota
48

Hasil pengamatan atau survey diatas dilaksanakan di Swalayan, indomart,
alfamart, grosir, dan apotik., dan waktu pelaksanaan dilakukan mulai tanggal 02-
20 februari 2015.
B. Pembahasan
1. Hasil Penelitian dari Balai Besar POM Sumatera Utara
a. Faktor-Faktor Penyebab Kualitas Label Daluwarsa Produk Obat dan
Makanan Yang Beredar Di Medan Sulit Dibaca dan Mudah Diganti Jika
Dihubungkan Dengan UUPK dan Peraturan Perundang-Undangan yang
Mengatur Label Daluwarsa
Tulisal label daluwarsa pada produk obat dan makanan yang seharusnya
sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen dalam memberi
informasi tentang batas waktu baik digunakannya produk yang dihasilkan. Hal ini
dapat kita lihat manfaat label daluwarsa pada produk obat dan makanan yaitu:
1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para
konsumen yang baru. yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-
undang bahan makanan dan minuman atau obat. dalam hal ini
pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada
hasil produksinya sesuai dengan peraturn yang tercantum dalam
undang-undang bahan makan.
2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen
memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar
dapat memilih memebeli serta meneliti secara bijaksana.
3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya
bila digunakan ,untuk megatasi hal ini maka para konsumen
membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum
membelinya.
49

4. Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dan perkenalan
terhadap barang tersebut.38
Pentingnya label daluwarsa pada produk obat atau makanan ini karena
berbahaya bagi kesehatan manusia jika sudah melewati batas waktu yang telah
dicantumkan pada label, maka produk tersebut tidak layak lagi untuk digunakan
atau dikomsumsi (harus dimusnahkan). Hal ini dapat dilihat ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180
/Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa yang menyebutkan “Makanan
yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan sebagai
bahan berbahaya.
Contoh kasus korban keracunan obat atau makanan dimedan:
1. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun, meninggal dunia di Medan,
Sumatera Utara. Kematiannya diduga akibat mengkonsumsi minuman
ringan yang dibeli dari warung di dekat tempat tinggal korban. Sesaat
setelah meneguk minuman ringan itu, terlihat gejala pada mulut yang
berwarna kemerah-merahan, kemudian korban merasa mual, dan sakit
perut.39
2. Belasan tamu undangan pesta pernikahan pasangan Robby dan Nita
yang digelar di Jalan Mabar 3 No. 10 Kelurahan Mabar Kecamatan
Medan Labuhan, Sabtu (12/1/2013) malam sekira pukul 21.00 Wib,
terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Belasan tamu itu secara tiba-tiba
38 Wordpress, 2012, Pengertian label, http://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/
pengertian-label/, Diakses Tgl 13 November 2014, Pukul 16:09 Wib.
39Amalia Nila. 2013, Cara Cerdas Pilih Jajanan Sehat Untuk Ananda, http://nilaamalia14888
.blogspot. com/2013/07/cara-cerdas-pilih-jajanan-sehat-untuk.html, Diakses 21 Februari 2015,
Pukul 12:13 Wib.
50

mengalami muntah-muntah dan jatuh pingsan saat pesta masih
berlangsung. Diduga, belasan tamu undangan mengalami muntah-
muntah dan jatuh pingsan setelah mengonsumsi menu makanan roti
jala, yang diduga tidak lagi baik untuk dikonsumsi.40
Menurut Susilo, makanan kadaluwarsa merupakan salah satu penyebab
utama terjadinya keracunan makanan, selain membuat pusing, mual, diare, sesak
nafas, dan kematian akibat keracunan, akibat mengkomsumsi makanan yang
sudah kadaluwarsa dalam waktu yang lama dapat juga menyebabkan kanker.41
Hal
sama dengan obat, Obat kadaluwarsa bukan hanya sekedar bisa berkurang guna
dan manfaatnya, tapi akan mendatangkan bahaya. Baik obat kadaluwarsa maupun
obat rusak, sama-sama dapat menimbulkan petaka.42
sangatlah berbahaya jika
dikonsumsi, karena akan menimbulkan efek toksik (racun) bagi tubuh, Hal ini
dikarenakan kerja obat sudah tidak optimal dan kecepatan reaksinya telah
menurun, sehingga obat yang masuk kedalam tubuh hanya akan mengendap dan
menjadi racun. Hal ini dapat memberikan dampak negatif yang sangat luas karena
dapat mengancam keselamatan jiwa, mengaburkan diagnosa terhadap penyakit,
dan meningkatkan resistensi (antibiotik).43
40 Indonesia cakrawala, 2013, Hadiri Pesta Pernikahan, Belasan Orang Keracunan, http://www.
cakrawalaindonesia.com/search/korban-guna-guna/page/189, Diakses tgl 21 februari 2015, Pukul
12:38
41 Andayani Heny, 2009, konsistesi pengawasan produk makanan, http://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http
%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F128861-T%252026641-Konsistensi
%2520 pengawasan-Analisis.pdf&ei=J77iVITgMpSluQTU-
4LQCw&usg=AFQjCNFB8arM44FFuj 0RHi 2D4vmG3zrLfA&bvm=bv.85970519,d.c2E.
Diakses tgl 17 februari 2015, Pukul 11:20 Wib
42 Apotekgriafarma, 2010, Obat Kadaluwarsa, http://apotekgriyafarma.wordpress.com /
2010/02/24/obat-kadaluwarsa/, Diakses Tgl 12 November 2014, Pukul 14:07 Wib.
43 Johan, 2012, hidup sehat, http://hidupsehat-johan.blogspot.com/2012/11/obat-
kadaluarsa-expired.html, Diakses Tgl 12 November 2014, Pukul 14:11 Wib.
51

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian diatas menurut penulis
bahwa masih adanya produk obat dan makanan kadaluwarsa atau label daluwarsa
yang tidak jelas atau rusak pada produk obat atau makanan disebabkan oleh
rendahnya kualitas tulisan label daluwarsa serta penyebab produk obat dan
makanan kadaluwarsa masih beredar di pasar karena label daluwarsa produk
tersebit di manfaatkan oleh pelaku usaha dalam menghindari kerugian.
Pelaku dalam menghindari kerugian atas produk obat atau makan yang
telah diproduksi dan diedarkan di pasar maka label daluwarsa itu tidak
dipermanenkan sehingga apabila produk yang sudah diproduksi tersebut tidak
habis laku dalam jangka waktu daluwarsa yang telah di tentukan sebelumnya
dapat diganti kembali dengan label daluwarsa yang baru sehingga dapat
diperdagangkan kembali walaupun obat atau makan tersebut tidak layak untuk
digunakan atau dikomsumsi.
Penjualan produk (termasuk obat dan makanan) kadaluwarsa adalah
penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah
tidak layak dijual kepada konsumen, Hal ini disebabkan karena produk tersebut
telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi
dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.44
Mengenai pencatuman label daluarsa ini diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 Pasal 4 yaitu:
44 MuLaCheLLa Fauzi, 2010, Maut dalam Makanan Kadaluwarsa ,
http://www.faikshare.com/2010/03/maut-dalam-makanan-kadaluwarsa.html. Diakses Tgl 12
November2014, Pukul 12:25 Wib
52

1. Pencatuman label sebagaimana dimaksud dlm pasal 2 ayat (1) untuk
barang, harus bersifat tetap permanen berupa :
c. Embos atau tercetak pada barang, atau
d. Label yang secara utuh melekat pada barang.
2. Pencatuman label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) untuk
kemasan, harus bersifat tetap permanen berupa:
c. Embos atau tercetak pada kemasan, atau
d. Label yang secara utuh melekat pada kemasan
3. Label yang secara utuh melekat pada barang dan kemasan yang bersifat
tetap permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berupa stiker
4. Label berbahasa Indonesia yang melekat pada kemasan berukuran lebih
besar atau sama dengan label aslinya (bahasa asing) serta rusak jika
dilepaskan.
5. Ukuran disesuaikan besar atau kecilnya barang atau kemasan yang
digunakan dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas.
Larangan mengganti atau menghapus tanggal daluwarsa pada produk obat
atau makan yang sudah kadaluwarsa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Pasal 27 ayat (1) bahwa
bentuk label daluwarsa adalah Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa wajib
dicantumkan secara jelas pada Label, dan ayat (2) dilakukan setelah pencantuman
tulisan "baik digunakan sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan
yang bersangkutan Apabila ketentuan pasal 27 telah melewati jangka waktu maka
dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28. Larangan
tersebut diperluas dalam Pasal 29 yaitu Setiap orang dilarang:
a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali
pangan yang diedarkan.
53

b. Menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang
diedarkan.
Larangan ini juga diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang pangan bahwa
setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel
kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang
diedarkan.
b. Peran Balai Besar POM Sumatra Utara Melakukan Pengawasan
Terhadap Label Daluwarsa (kabur, kurang jelas atau mudah untuk
dihapus) Produk Obat Dan Makanan
Peran yang dilakukan Balai Besar POM medan Sumatera Utara sesuai
dengan hasil penelitian diatas, menurut penulis jika dilakukan dengan efektif dan
efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai label
daluwarsa akan mengurangi produk obat dan makan kadaluwarsa di pasaran
berkurang dan pelaku usaha merasa khuatir untuk mengedarkan kembali produk
obat atau makanan yang diproduksinya karena peran diatas sangat ketat, serta rasa
ragu-ragu atas kualitas produk obat atau makan yang hendak dibeli oleh
masyarakat akan pudar. Namun dalam kenyataanya di lapangan masih
ditemukannya produk obat dan makanan yang sudah kadaluwarsa masih beredar
di pasar dan label daluwarsa yang dicantumkan pada produk meragukan
masyarakat karena kurang jelas atau kabur bahkan kadang terdapat tidak
dicantumkan. Menurut penulis hal ini timbul karena label daluwarsa dibeberapa
produk obat atau makanan dicantumkan tidak permanen, sehingga pelaku usaha
dalam menghindari kerugian sebagaimana dijelaskan diatas maka pelaku usaha
54

dapat mengganti label daluwarsa lama dengan label daluwarsa baru walaupun isi
dari produk tersebut sudah kadaluwarsa atau tidak layak untuk dikomsumsi.
Kenyataan di atas menurut penulis tidak dapat dipungkirin akan tetap
terjadi jika label daluwarsa tersebut tidak dipermanenkan pada label baik kemasan
atau langsung melekat pada produknya, karena pelaku usaha dalam mencapai
tujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah prinsip utama pelaku usaha.
Menurut Swastha dan Sukotjo perusahaan atau pelaku usaha adalah suatu
organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber
ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.45
Tujuan utama pelaku usaha ini tidak terhindar dari perbuatan curang, maka
diperlukan peran yang lebih lagi dari pemerintah, bukan hanya Balai Besar POM
namun instansi pemerintah lainnya yang berkaitan untuk memberikan pembinaan
dan pengawasan tetap terhadap pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat.
Karena faktor utama yang menyebabkan lemahnya kondisi dan kedudukan
konsumen di Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran
konsumen akan hak dan kewajibannya.46
Undang- undang PK Pasal 29 menyebutkan pemerintah bertanggung jawab
atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin
diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban
konsumen dan pelaku usaha serta:
45 Sombolingg Lisu, 2012, Pengertian Perusahaan http://lisusombolinggi.blogspot.com/2012 /
10/pengertian-perusahaan.html, Diakses tgl 17 Feb. 15, Pukul 12:37 Wib
46 Kalibata Sujatmoko, 2008, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen
http://lpksm-jatim.blogspot.com/2008/11/peran-pemerintah-terkait-perlindungan.html, Diakses tgl
17 Feb. 15, Pukul 12:49 Wib
55

a. terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan
konsumen.
Peran lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 UUPK adalah sebagai
berikut:
1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat l
dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang
beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil
tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan
kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan rnenteri
teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat l, ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan-ketentuan mengenai peran pemerintah diatas menurut penulis
secara khusus mengenai label daluwarsa perlu ditingkatkan sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang
Pencatuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, Peraturan Pemerintah
56

Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, UUPK, serta peraturan
perundang-undangan lainnya sebagaimana disebutkan pada pembahsan
sebelumnya.
c. Tindakan yang dikenakan oleh Balai Besar POM medan Suamatera Utara
Terhadap Pelaku Usaha yang mengedarkan Produk Obat dan Makanan
yang Memakai Label Kadaluwarsa yang Mudah dihapus, Tidak Jelas atau
Rusak
Tindakan terhadap pelaku usaha sebagaimana dituliskan pada pembahasan
diatas menurut penulis sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-
undagan label daluwarsa produk tersebut tidak jelas, rusak atau diketahui sudah
kadaluwarsa, namun terhadap label daluwarsa produk obat atau makanan yang
tidak permanen sebagaimana penelitian penulis di lapangan masih banyak
ditemukan, Pada hal ketentuan untuk label daluwarsa seperti disebutkan diatas
harus dipermanenkan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 menegaskan
tindakan terhadap pelaku usaha yang tidak membuat label daluwarsa secara
permanen ditentukan dalam Pasal 4 peraturan ini dilarang untuk diperdagangkan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Pelaku usaha yang tidak
mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan/atau Pasal 7 huruf
a, wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan barang
dimaksud.
Terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan penarikan barang dari
peredaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 peraturan menteri perdagangan
57

diatas maka dikenakan sanksi administrative yaitu ketentuan dalam Pasal 20 ayat
(1) yang berupa :
a. Pencabutan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan/atau angka
pengenal importer (API) oleh penerbit SIUP/API; atau
b. Pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.
Tindakan sebagaiaman ditentukan diatas menurut penulis akan mengurangi
produk obat atau makanan kadaluwarsa bahkan keraguan masyarakat dalam
membeli produk obat atau makanan yang beredar dipasar akan berkurang.
2. Hasil Pengamatan di tempat usaha
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dengan mencanctumkan label
daluwarsa yang tidak permanen maka label daluarsa pada produk obat dan
makanan ada yang kabur atau tidak jelas, dan beberapa permasalahan lain seperti:
a. tempat penulisan label daluarsa tidak sejajar dengan tulisan “baik
digunakan sebelum” atau “expired date” pada label produk obat dan
makan sehingga kesulitan untuk mencari. Sebagaimana ketentuan Pasal
27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun
1999 tentang label dan iklan pangan.
b. pada produk yang sama ada yang tidak tercantum tulisan waktu
kadaluwarsa.
58

c. Pada tulisan label daluarsa ada bekas tulisan yang terhapus (dugaan
penulis itu bekas tulisan daluwarsa lama).
d. Pada produk kebanyakan snack seperti kerupuk, kacang dan sejenis
lainnya label daluwarsanya berbentuk stiker, sehingga dengan mudah
dapat dicabut dan ditempel stiker baru yang bertulisakan jangka waktu
daluwasa baru.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
59

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kualitas label daluwarsa produk obat
dan makanan yang beredar di medan sulit dibaca dan mudah diganti
jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan
peraturan perundang-undangan yang mengatur label daluwarsa adalah
kualitas label daluwarsa yang digunakan oleh pelaku usaha tidak
dipermanenkan sehingga demi mencapai tujuan mendapatkan
keuntungan dan menghindari kerugian atas produk obat atau makanan
yang telah diproduksi belum habis laku sampai batas waktu daluwarsa
yang telah ditentukan sebelumnya, maka label daluwarsa ini sering
dimanfaatkan dengan menghapus label daluwarsa lama dan diganti
dengan label daluwarsa baru untuk diperdagangkan kembali.
2. Peran Balai Besar POM Medan Sumatra Utara melakukan pengawasan
terhadap label daluwarsa (kabur, kurang jelas atau mudah untuk
dihapus) produk obat dan makana telah dilakukan dengan efektif, baik
pengawasan rutin, investigasi atas laporan, serta razia atas inisiatif Balai
Besar POM atau atas perintah dari pemerintah pusat karena adanya
produk obat atau makanan yang berbahaya beredar dipasar atau
menjelang hari raya besar agama, namun tidak efisien khususnya
terhadap label daluwarsa yang mudah dihapus/ tidak permanen
sebagaimana yang diharapkan/ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang kewajiban
pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang, Pasal 27 ayat
(1 dan 2), Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 69
60

Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan serta Pasal 99 Undang-
Undang pangan.
3. Tindakan yang dikenakan oleh Balai Besar POM Medan Sumatera
Utara terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk obat dan makan
yang memakai label daluwarsa yang mudah dihapus, tidak jelas atau
rusak adalah terhadap produk obat atau makanan yang sudah
kadaluwarsa atau label daluwarsanya tidak jelas/kabur dan/atau tidak
dicantumkan sudah sesuai dengan ketentuan yang diharapkan oleh
peraturan perundang-undangan, namun kurang terhadap label daluwarsa
yang tidak permanen sebagaimana diharapkan Pasal 16 ayat (1)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang
yaitu terhadap pelaku usaha yang tidak membuat label daluwarsa
secara permanen dilarang untuk diperdagangkan dan wajib menarik
barang dari peredaran. Jika tidak melakukan penarikan barang dari
peredaran maka dikenakan sanksi administrative sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) yang berupa Pencabutan SIUP
dan/atau API oleh penerbit SIUP/API; atau Pencabutan izin usaha
lainnya oleh pejabat berwenang.
B. SARAN
61

1. Untuk menghindari produk obat dan makanan kadaluwarsa dipasar
perlu penegasan terhadap pelaku usaha untuk mencantumkan label
daluwarsa secara permanen (tidak mudah terhapus atau dihapus).
2. Peran yang perlu ditingkatkan oleh Balai Besar POM medan Sumatera
Utara adalah mensosialisasikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang kewajiban pencantuman
label dalam bahasa Indonesia pada barang, Pasal 27 ayat (1 dan 2),
Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
Tentang Label Dan Iklan Pangan serta Pasal 99 Undang-Undang
pangan baik pada saat perizinan produksi obat atau makanan oleh
pelaku usaha maupun melalui media cetak atau media online serta
pengawasan terhadap label daluwarsa yang tidak mudah untuk dihapus
atau tidak permanen.
3. Tindakan yang perlu ditingkatkan oleh Balai Besar POM Medan
Sumatera Utara atau instansi pemerintah yang berkaitan dengan
pengawasan peredaran produk obat atau makan lainnya adalah terhadap
pelaku usaha yang tidak mencantumkan label daluwarsa pada
produknya tidak permanen supaya menarik produknya dari peredaran
dan dilarang untuk memperdagangkannya sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 16 dan 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
67 Tahun 2013 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa
Indonesia pada barang
DAFTAR PUSTAKA
62

A. Buku
Abdul Halim Barkatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis
Dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung.
Alwi Hasan dkk, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai
Pustaka, Jakarta
Butarbutar Elisaberth N., 2012, Pedoman Pelaksanaan Penelitian
Hukum,Fakultas Hukum, Unikas St. Thomas Sumatra Utara.
Calina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, hukum perlindungan konsumen, Sinar GrafikA,
Jakarta.
Dedi Harianto, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang
Menyesatkan, Ghalia Indonesia, Bogor.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta.
Gultom Maidin, 2013, Metode Penelitian Hukum, ,Fakultas Hukum, Unikas St.
Thomas Sumatra Utara.
Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta.
Nasution Az., 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit
Media, Jakarta.
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.
______, 2004, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.
63

Sidabalok Janus, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika , Jakarta..
B. Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia,Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
_______,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang
pangan
________,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan
________,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen
Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label
Dan Iklan Pangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan
Kefarmasian
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180
/Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa
Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang
Kewajiban Pencatuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang
64

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik
Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang
Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan
Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional,
Suplemen Makanan, dan Pangan.
C. Artikel Dan Karya Ilmiah Lainnya
http://www.ummi-online.com/artikel-50-masa-tenggang-kadaluarsa.html.
https://adhychezz.wordpress.com/pemikiran/apa-itu-berpikir-logis-kritis-dan-
kreatif/.
http://kabarmedan.com/bbpom-medan-temukan-kemasan-makanan-rusak-dan-
kadaluarsa-di-beberapa-pusat-perbelanjaan/.
http://www. cakrawalaindonesia.com/search/korban-guna-guna/page/189.
http://www.google.com/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad
=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id
%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F128861-T%2S52026641-Konsistensi%2520
penga wasan-Analisis.pdf&ei=J77iVITgMpSluQTU-
4LQCw&usg=AFQjCN FB8 arM44FFuj 0RHi 2D4vmG3zrLfA&bvm=
bv.85970519,d.c2E.
http://suharyanto.wordpress.com/2007/12/05/pengepakan-dan-labeling-produk-
olahan/.
http://lpksm-jatim.blogspot.com/2008/11/peran-pemerintah-terkait-
perlindungan.html.
http://apotekgriyafarma.wordpress.com/2010/02/24/obat-kadaluwarsa/.
http://www.faikshare. com/2010/03/maut-dalam-makanan-kadaluwarsa.html.
Diakses Tgl 12 November2014.
http://www.faikshare.com/2010/03/maut-dalam-makanan-kadaluwarsa.html.
65

http://heldaandi.blogspot.com/2011/01/perlindungan-konsumen-kasus-jajanan-
di.html.
http://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/ pengertian-label/.
http://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/ pengertian-label/.
http://lisusombolinggi.blogspot.com/2012 /10/pengertian-perusahaan.html.
http://hidupsehat-johan.blogspot.com/2012/11/obat-kadaluarsa-expired.html.
http://elisajulianti.files. wordpress.com/2012/12/sistem-labelling-pada-kemasan-
pangan.pdf.
http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04 /akibat-hukum.html
http://pustakabakul.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-
kepuasan_8.html.
http://nilaamalia14888 .blogspot. com/2013/07/cara-cerdas-pilih-jajanan-sehat-
untuk.html.
66

PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (8)

Ähnlich wie PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN

Ähnlich wie PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN (20)

PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN