Tulisan ini membahas sistem gadai pohon kelapa di Sukorejo Situbondo. Masyarakat di sana sering menggadaikan tanaman kelapa mereka kepada tetangga sebagai jaminan utang untuk keperluan sekunder. Tulisan ini menganalisis keabsahan sistem ini berdasarkan hukum Islam dengan mengkaji fatwa DSN-MUI dan pendapat empat mazhab. Hasilnya menyatakan sistem ini dibolehkan menurut mazhab Hanbali dengan ketentuan bar

1. 0
SISTEM GADAI POHON KELAPA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH
DI SUKOREJO SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO
Fathur Rohman Ms., Didin Fatihudin, Moch.Tolchah
email:
fromsmh@gmail.com - dienafdloka@gmail.com - mochtolchah@gmail.com
HP. 082131535347 - WA: 081335526419
fb: Alalan Tanala - Twiter: TurtleKumbang - Instagram: fatroh

2. 1
“Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari‟ah
Di Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo”.
Masyarakat Sukorejo Situbondo pemilik kebun pohon kelapa, sebagian cenderung menjaminkan
tanaman kelapanya sebagai agunan gadai utang uang kepada tetangga mereka untuk keperluan
sekunder. Format akad cuku sederhana. Ada penduduk luar Sukorejo juga sebagai pegadai dengan
istilah Mengambil Gadai Tanaman Pohon Kelapa sebagai pengembangan modalnya dan rasa ta‟awun.
Agunan gadai dikuasai penuh oleh penggadai sampai batas tertentu. Sistem tersebut perlu diteliti karena
Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, 15 Rabi‟ul Akhir 1423 / 26 Juni 2002
bahwa Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain: Dalil ijma‟ ummat Islam sepakat bahwa secara garis
besar akad gadai diperbolehkan. Pemberi gadai boleh memanfaatkan agunan gadai sepenuhnya
sepanjang tidak mengurangi (nilai) barang gadai. Mayoritas Ulama selain madzhab Hanbali
berpendapat: penggadai tidak boleh memanfaatkan agunan gadai sama sekali. Rumusannya Sahkah
sistem gadai tersebut secara syar‟i?. Dengan penelitian ini akan diketahui payung hukum sistem gadai
tersebut. Metode dan teknik pengumpulan data: kajian pustaka dan wawancara, mengolah data:
komparatif dengan diskusi empat madzhab, lokasi: Sukorejo Situbondo. Informan: Ainil Fitri, Widya
Furqoniyah dan Hj.Umriyati Nur. Hasil penelitian ini: diperbolehkan mengamalkan Sistem Gadai
tersebut dengan berpedoman pada madzhab Hanbali.
Keyword: Sistem gadai, pohon kelapa, perspektif, hukum, ekonomi syari‟ah.
---------------------------------------
"Coconut Tree Pledge System in Perspective of Economic Law of Shariah
In Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo ".
Situbondo Sukorejo community garden owners coconut trees, most likely to ensure a coconut crop as
collateral pledge money owed to their neighbors for secondary purposes. The format is simple cuku
contract. There is a resident outside Sukorejo well as pegadai terms Coconut Tree Crops Taking Pledge
as development capital and taste ta'awun. Collateral pawn fully controlled by pawner to a certain
extent. The system needs to be examined because the DSN-MUI Fatwa No.25 / DSN-MUI / III / 2002
About Rahn, 15 Rabi End 1423 / June 26, 2002 that the Ulama Opinions about Rahn among others:
Proposition ijma 'Muslims agree that in general big contract permitted liens. Pledgor may utilize fully
pledge collateral to the extent not reduce (the value of) goods pawn. The majority of Hanbali schools
of thought contend besides Ulema: pawner can not exploit the pawn collateral at all. His formulation
of the lien system Sahkah syar'i ?. With this study will be known to the legal umbrella of the lien
system. Methods and techniques of data collection: literature review and interviews, process the data:
comparative discussion of the four schools, location: Sukorejo Situbondo. Informant: Ainil Fitri, Widya
Furqoniyah and Hj.Umriyati Nur. The results of this study: is allowed to practice with the Pawn system
is based on the Hanbali schools.
Keyword: System pawn, coconut tree, perspective, law, economics Shari'ah.

3. 2
PENDAHULUAN
“Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari‟ah di Sukorejo Sumberejo
Banyuputih Situbondo”. Sistem tersebut berjalan di Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo,
menarik diteliti karena ada semacam kesenjangan pemikiran yang sedikit mengganjal dalam keyakinan
sebagian masyarakat muslim di daerah penelitian utamanya dalam pemanfaatan agunan gadai oleh
penggadai (murtahin), boleh apa tidak menurut hukum Islam?
KAJIAN PUSTAKA
Terkait dengan judul tersebut di atas, ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Tanggal: 15 Rabi‟ul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002 M yang
intinya sebagai berikut:
1. Firman Allah, QS Al-Baqarah (2): 283:
‫ان‬ ِّ‫د‬َ‫إ‬ُُْ‫ه‬َ‫ف‬ ‫ًا‬‫ض‬ْ‫ؼ‬َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ض‬ْ‫ؼ‬َ‫ت‬ َ‫ه‬ِ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫ا‬َ‫ف‬ ٌ‫ح‬َ‫ض‬‫ُى‬‫ث‬ْ‫ق‬َ‫م‬ ٌ‫َان‬‫ه‬ِ‫س‬َ‫ف‬ ‫ًا‬‫ث‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ك‬ ‫ُوا‬‫د‬ِ‫ج‬َ‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ن‬َ‫و‬ ٍ‫س‬َ‫ف‬َ‫س‬ ًَ‫ه‬َ‫ػ‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ى‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫ئ‬َ‫و‬‫ال‬َ‫و‬ ُ‫ه‬‫ت‬َ‫ز‬ َ‫َّللا‬ ِ‫ق‬‫ت‬َُْ‫ن‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ت‬َ‫و‬‫ا‬َ‫م‬َ‫أ‬ َ‫ه‬ِ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫اؤ‬ ٌِ‫ر‬‫ىا‬ُ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ك‬َ‫ت‬
ٌ‫م‬ُِ‫ه‬َ‫ػ‬ َ‫ىن‬ُ‫ه‬َ‫م‬ْ‫ؼ‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ت‬ ُ‫َّللا‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫ث‬ْ‫ه‬َ‫ق‬ ٌ‫م‬ِ‫ث‬‫آ‬ ُ‫ه‬‫و‬ِ‫ا‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ك‬ََ ْ‫ه‬َ‫م‬َ‫و‬ َ‫ج‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬‫انش‬
“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang…(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”
2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari „Aisyah r.a. berkata:
‫وسهم‬ ‫ػهُه‬ ‫َّللا‬ ً‫طه‬ ‫َّللا‬ ‫ل‬ ‫زسى‬ ‫ن‬َ‫أ‬‫ي‬َ‫س‬َ‫ت‬ْ‫ش‬‫ا‬ٍ‫د‬َِ‫د‬َ‫ح‬ ْ‫ه‬ِ‫م‬ ‫ًا‬‫ػ‬ْ‫ز‬ِ‫د‬ ُ‫ه‬َ‫ى‬َ‫ه‬َ‫ز‬َ‫و‬ ٍ‫م‬َ‫ج‬َ‫أ‬ ًَ‫ن‬ِ‫ئ‬ ٍّ‫ي‬ِ‫د‬‫ُى‬‫ه‬ََ ْ‫ه‬ِ‫م‬ ‫ا‬ً‫م‬‫ا‬َ‫ؼ‬َ‫ط‬
“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi,
dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”
3. Hadis riwayat Syafi‟i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:
‫غسمه‬ ‫ػهُه‬ ‫و‬ ‫غىمه‬ ‫نه‬ ,‫زهىه‬ ‫انري‬ ‫طاحثه‬ ‫مه‬ ‫انسهه‬ ‫الَغهق‬
“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, Ia memperoleh
manfaat dan menanggung resikonya”.
4. Hadis riwayat Jama‟ah kecuali Muslim dan al Nasa‟i, Nabi s.a.w. bersabda:
‫انىفقح‬ ‫َشسب‬ ‫و‬ ‫َسكة‬ ٌ‫انر‬ ً‫ػه‬ ‫و‬ ,‫مسهىوا‬ ‫كان‬ ‫ئذا‬ ‫تىفقته‬ ‫َشسب‬ ‫اندز‬ ‫ونثه‬ ,‫مسهىوا‬ ‫كان‬ ‫ئذا‬ ‫تىفقته‬ ‫َسكة‬ ‫انظهس‬
“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan
binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang
yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan
dan pemeliharaan”.
5. Ijma ulama membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).
6. Kaidah Fiqih:
‫تحسَمها‬ ً‫ػه‬ ‫اندنُم‬ ‫َدل‬ ‫أن‬ ‫ئال‬ ‫اإلتاحح‬ ‫انمؼامالخ‬ ً‫ف‬ ‫األطم‬
Pada dasarnya semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Memperhatikan Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain:
ً‫ػه‬ ‫انمسهمىن‬ ‫فأجمغ‬ ‫اإلجماع‬ ‫وأما‬‫ج‬ ,‫قدامح‬ ‫إلته‬ ً‫(انمغى‬ ‫انجمهح‬ ً‫ف‬ ‫انسهه‬ ‫جىاش‬4‫ص‬762
Mengenai dalil ijma‟ ummat Islam sepakat (ijma‟) bahwa secara garis besar akad rahn
(gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.
‫ج‬ ,ً‫نهشستى‬ ‫انمحتاج‬ ً‫(مغى‬ ‫انمسهىن‬ ‫وقض‬ ‫ػهُه‬ ‫َتستة‬ ‫ال‬ ‫تانسهه‬ ‫اوتفاع‬ ‫كم‬ ‫نهساهه‬7‫ص‬131
Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan
berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

4. 3
‫انسهه‬ ‫مه‬ ‫تشٍء‬ ‫َىتفغ‬ ‫أن‬ ‫نهمستهه‬ ‫نُس‬ ‫أوه‬ ‫انحىاتهح‬ ‫غُس‬ ‫انجمهىز‬ ‫َسي‬
Mayoritas Ulama selain madzhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh
memanfaatkan barang gadai sama sekali.
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan
dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang
Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh
dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat
dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
kewajiban Rahin.
4. Besar biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan
jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun:
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi
utangnya.
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/diekskusi
melalui lelang sesuai syariah.
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan
penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban
Rahin.
METODE PENELITIAN
Metode / teknik pengumpulan data dalam kajian ini dengan telaah kitab fiqih empat madzhab yang
ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya “Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu” Bab XII tentang
Rahn dan “Al-Fiqhu „Alal Madzahibil Arba‟ah” oleh Abdur Rohman Al-Jaziri serta Ensiklopedi Hukum
Islam. Kemudian wawancara dengan informan sebagai pelaku akad gadai. Penelitian ini bersifat
kwalitatif yang mengedepankan fungsi nilai pada ketaatan hukum. Subyek penelitian adalah aplikasi
sistem gadai tersebut oleh informan yang ditentukan.
Pengolahan datanya dengan mendiskusikan antara data di lapangan dengan teori dalam kitab fiqih
empat madzhab yang mu‟tabaroh dan secara muqoronah (komparatif). Ruang lingkup kajian sebatas
sistem gadai dengan agunan tanaman pohon kelapa secara tradisional di Sukorejo Situbondo. Keabsahan
data leterer dijamin karena bersifat mu‟tabaroh (terkenal) sedangkan hasil wawancara akurat karena
secara langsung dengan pelaku akad gadai.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian seperti terurai dari Ensklopedi Hukum Islam tentang Gadai sebagai berikut:
Gadai1
. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [(BurgerlijkWetboek (BW)]2
Buku II
Bab XX pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (orang yang berpiutang) atas suatu
1
Ensiklopedia Hukum Islam (Al-Mausu‟atul Fiqhiyyah). Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000. Cetakan
keempat. Pencetak PT Ikrar Mandiriabadi. Jilid 2 Halaman 383-387.
2
R.Subekti dan Tirto Sudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta.
Pradnyaparamita. 1980. Cetakan ketigabelas. Halaman 270. dengan redaksi sebagai berikut: Gadai adalah suatu
hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang
yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu
secara didahulukan daripada orang2
berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut

5. 4
barang bergerak yang diserahkan oleh debitor (orang yang berutang) atau orang lain atas namanya untuk
menjamin suatu utang (utang-piutang); memberikan kewenangan kewenangan kepada kreditor untuk
mendapatkan pelunasan utang dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.
Gadai bersifat accessoir, yaitu tambahan pada perjanjian pokok yang berupa perjanjian
pinjaman uang. Tujuannya untuk menjaga jangan sampai debitor lalai membayar kembali utangnya.
Hak gadai berbeda dari hak kebendaan lainnya. Hak gadai merupakan hak yang bersifat memberi
jaminan, yakni jaminan pembayaran kembali suatu pinjaman uang dengan menyerahkan suatu barang
kepada kreditor. Akan tetapi, hak menguasai barang itu tidak meliputi hak memakai, menikmati atau
memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi. Maksudnya,
sebagian hak gadai itu tidak menjadi terhapus hanya karena sudah dibayarnya sebagian utang; hak gadai
itu tetap terletak atas keseluruhan jaminan barangnya. Barang yang dapat digadaikan adalah semua
barang bergerak. baik yang berwujud, seperti kendaraan, maupun yang tidak benwujud, seperti surat
berharga.
Hak gadai ditetapkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu menurut jenis barang
jaminannya. Misalnya. jika yang digadaikan itu barang bergerak yang berwujud dan surat piutang yang
aan toonder (ditunjuk kepada si pembawa) maka syaratnya adalah sebagai berikut:
(1) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai. Perjanjian ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tidak disyaratkan bentuknya, maka bentuk perjanjiannya dapat bebas. Artinya, peerjanjian
bisa secara tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis bisa dilakukan melalui akta notaris, bisa juga
melalui akta di bawah tangan saja (antara kreditor dan debitor).
(2) Barang yang digadaikan itu harus dilepaskan atau berada di luar kekuasaan pemberi gadai.
Maksudnya, barang itu harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan, ada ketentuan
dalam Undang-Undang Hukum perdata pasal 1178 bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya
dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai.
Syarat yang kedua ini dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Misalnya,
barang yang digadaikan itu merupakan barang untuk mencari nafkah pemberi gadai, maka apabila
barang itu dilepas sebagai jaminan, akibatnya akan sulit baginya untuk mencari nafkah. Guna mengatasi
persoalan ini muncul bentuk penyerahan barang jaminan yang baru, yaitu bentuk penyerahan hak milik
atas dasar kepercayaan (fiduciaire eigendomsoverdrachf) yang dipakai sebagai jaminan. Maksudnya,
sebagai jaminannya adalah hak milik atas barang itu, sedangkan barangnya sendiri masih ditahan oleh
pemberi gadai.
Pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak
tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Apabila pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya hingga jangka waktu yang ditentukan
berakhir, pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu atas kekuasaan
sendiri. Hasil penjualan barang jaminan itu diambil sebagian untuk melunasi utang penggadai
dan sisanya dikembalikan kepadanya. Penjualan barang itu harus dilakukan di depan umum
menurut kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
(2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga
keselamatan barang jaminan.
(3) Pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan itu (hak retentie) . Hal ini terjadi jika
setelah adanya perjanjian, lalu timbul perjanjian utang yang kedua antara kedua belah pihak
dan utang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama. Dalam
keadaan yang demikian, pemegang gadai berhak untuk menahan barang tersebut sampai kedua
macam (seluruh) utang dilunasi.
Kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut:
dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya2
mana harus
didahulukan.

6. 5
(1) Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu
semua terjadi atas kelalaiannya.
(2) Tidak boleh menggunakan barang-barang yang digadaikan itu untuk kepentingan sendiri. Jika
pemegang gadai menyalahgunakan barang tersebut, maka barang-barang itu dapat diminta
kembali oleh pemberi gadai.
Hak gadai itu dapat batal apabila:
(1) utang-piutang sudah dibayar dan
(2) barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai.
a. Gadai di Indonesia. Di Indonesia, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10/1990, masalah
gadai ditangani oleh perusahaan umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan suatu
lembaga perkreditan yang bercorak khusus, yaitu bertugas memberi kredit secara hukum gadai.
Pengertian secara hukum gadai adalah masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman
diwajibkan menyerahkan harta bergeraknya kepada kantor cabang Pegadaian disertai pemberian hak
untuk melakukan penjualan (lelang) apabila setelah waktu perjanjian habis nasabah tidak menebus
barang tersebut. Hasil lelang dipergunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai sewa modal
(bunga), ditambah dengan biaya lelang. Sisanya dikembalikan kepada nasabah, pemilik barang
semula. Apabila barang yang digadaikan tidak laku dijual (dilelang), maka barang tersebut dibeli
oleh negara atau Perum Pegadaian. Kekhususan lain dari Perum Pegadaian adalah tidak dibenarkan
menarik dana dari masyarakat, baik dalam bentuk giro, deposito ataupun bentuk tabungan lainnya,
sebagaimana yang dijalankan oleh pihak perbankan.
Pegadaian tidak seperti lembaga keuangan bank yang memberi kredit jangka menengah atau
jangka panjang dengan jaminan hipotek (barang yang tidak bergerak). Sifat pemberian kreditnya
adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yaitu tiga sampai enam bulan dan dengan jumlah
yang relatif kecil, yaitu minimum Rp 5.000 dan maksimum Rp20 juta.
Perjanjian gadai pada Perum Pegadaian terdiri atas dua macam:
(1) Perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang (perjanjian kredit).
(2) Perjanjian tambahan, yaitu perjanjian penyerahan barang yang bergerak sebagai agunan kredit.
c. Gadai dan Rahn. Menurut hukum Perdata, antara gadai dan rahn ada persamaan dan perbedaan.
Persamaannya antara lain:
(1) hak gadai berlaku atas pinjaman uang;
(2) adanya agunan sebagai jaminan utang;
(3) tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, misalnya menggunakan mobil
yang digadaikan untuk kepentingan pribadi atau bisnis;
(4) biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai; dan
(5) apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau
dilelang.
Perbedaan gadai dengan rahn antara lain sebagai berikut:
(1) Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari
keuntungan; sedangkan gadai, menurut hukum Perdata, di samping berprinsip tolong-menolong
juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
(2) Dalam hukum Perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam
hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
(3) Dalam rahn, menurut hukum Islam, tidak ada istilah "bunga uang".
(4) Gadai, menurut hukum Perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut
Perum Pegadaian; rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
Gadai dalam Hukum Adat. Dalam tradisi hukum adat di Indonesia juga dikenal istilah gadai
dengan sebutan yang berbeda-beda seperti pagang gadai (Minangkabau), adol sende (Jawa), ngajual

7. 6
akad atau gade (Sunda), dan sebagainya. Gadai, menurut hukum adat, adalah perjanjian yang
menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan
bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar
sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang tersebut belum lunas, maka tanah tetap
berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai) dan selama itu pula hasil tanah
seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang itu. Pada
umumnya masalah gadai tanah di Indonesia tidak ada perbedaan yang prinsipiil. Perbedaannya hanya
terletak pada pelaksanaannya saja, misalnya, di Aceh dalam aktanya harus dicantumkan tentang ijab
kabulnya, sementara di Minangkabau ada kebiasaan pemegang gadai setiap tahunnya memberi kiriman
nasi kepada yang menggadai.
Gadai dalam hukum adat mengandung arti jual gadai. Jual gadai adalah penyerahan tanah untuk
dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran tunai, namun penjual (pemilik tanah atau penggadai)
tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai. Penetapan waktu menebus
terserah kepada penggadai. Hal ini tidak berarti bahwa setiap waktu dapat dilakukan penebusan itu
sehingga dapat berakibat merugikan pemegang gadai, kecuali bagi tanah gadai yang tidak produktif.
Pada tanah yang produktif (diolah) harus diperhatikan, misalnya, untuk tanah sawah atau kebun, jika
yang mengerjakan sawah atau kebun itu pemegang gadai, maka penggadai harus menunggu penyerahan
kembali tanah atau kebun gadai setelah dipanen atau hak memungut hasil tetap berada pada pemilik
tanaman atau penggarap tanaman itu, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak bahwa penggadai
mengganti kerugian yang diminta pemegang gadai atau penggarap. Demikian pula untuk kolam ikan
atau tanah perikanan yang diurus, penggadai harus memberi kesempatan bagi pemegang gadai atau
pengusaha perikanan untuk menikmati hasil ikan semusim atau mengambil kembali hasil ikannya.
Kemungkinan adanya penagihan kembali uang gadai terhadap penggadai adalah berdasarkan
perjanjian yang diadakan sebelumnya, bukan berdasarkan hukum adat. Hal ini dapat terjadi, misalnya,
karena penggadai dalam perjanjian gadai yang dibuatnya menjadi penyewa dari tanah gadainya sendiri,
dengan perjanjian apabila sewa tanah gadai tidak dibayar penggadai, maka penerima gadai dapat
menuntut kembali uang gadainya.
Jika pemegang gadai memerlukan uang, namun yang bersangkutan tidak boleh meminta
kembali uang gadainya kepada penggadai, maka menurut hukum adat, pemegang gadai dapat
menempuh jalan lain, yaitu dengan cara "mengalihkan gadai" atau "menganakkan gadai". "Mengalihkan
gadai" adalah apabila pemegang gadai dengan persetujuan atau izin penggadai menyerahkan tanah gadai
kepada orang lain dengan menerima uang gadai dalam jumlah yang sama dari pemegang gadai yang
baru. Dalam hal ini hubungan hukum antara penggadai dan pemegang gadai yang lama terputus dan
berganti dengan pemegang gadai yang baru.
Selama tanah gadai belum ditebus penggadai, maka selama itu pula pemegang gadai
mempunyai hak atas tanah gadai. Walaupun tanah gadai itu telah dialihkan, hak miliknya tetap di tangan
penggadai. Hak gadai dapat dipertahankan terhadap siapapun yang hendak mengganggu pemegang
gadai melaksanakan gadainya. Sebaliknya apabila hak gadai dialihkan kepada pihak ketiga dalam
bentuk ;pengalihan gadai" atau "penganakkan gadai", maka penggadai tetap berhak menebus dengan
uang tebusan dalam jumlah yang sama diwaktu menerima uang gadai dari penerima gadai semula.
Jual gadai, dalam hukum adat, tidak sama pengertiannya dengan gadai tanah (grond
verponding) yang dikenal dalam hukum Perdata (BW). Jual gadai merupakan transaksi yang berdiri
sendiri dan intinya adalah perjanjian tanah, yakni seorang pemilik tanah, karena memerlukan uang,
menggadaikan tanahnya. Adapun gadai tanah bersifat accessoir (mengikuti, menyertai) atau termasuk
dalam perjanjian utang-piutang yang timbul dari hukum perikatan (verbintennissen recht). Perjanjian
gadai tanah itu timbul dari hukum kebendaan (zakelijk recht). Gadai tanah tunduk pada perjanjian
utang-piutang yang pokok. Hal ini berarti jika utang lunas, maka gadai tanahnya menjadi tidak ada.
Namun, jika gadai tanah tidak ada, belum tentu berarti utang-piutang tidak ada.
d. Gadai Menurut hukum adat, penjual gadai atau pemilik tanah tidak boleh dipaksa mengembalikan
uang gadai, karena tanah gadai bukanlah jaminan untuk pelunasan utang. Akan tetapi, menurut hukum
Perdata, yang berutang boleh dipaksa membayar utang atau menjual sendiri tanah tergadai untuk

8. 7
diperhitungkan pada jumlah utang yang harus dibayar. Hal ini karena tanah gadai berkedudukan sebagai
jaminan pelunasan utang.
Menurut Hukum Agraria Nasional sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-
Undang No.5 tahun 1960 angka 9a, gadai adalah hubungan antara seseorang dan tanah kepunyaan orang
lain yang mempunyai utang uang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah
itu tetap dikuasai oleh pemegang gadai dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak
pemegang gadai, yang merupakan bunga dari utang tersebut. Dalam pengertian ini, hak gadai adalah
mengenai tanah pertanian. Pengertian hak gadai berbeda dengan hukum Perdata. Menurut hukum
Perdata, hak gadai adalah mengenai barang yang bergerak. Di samping itu, pengertiannya berbeda pula
dengan hipotek (agunan dengan benda tak bergerak).
Sejak berlakunya Hukum Agraria Nasional, hak gadai atas tanah diatur oleh Undang-Undang
Pokok Agraria No.5 tahun 1960. Namun terhadap hal yang belum diatur dalam UU tersebut
penyelesaian persoalan jual gadai menurut Adat tetap diberlakukan. Menurut Hukum Agraria Nasional,
tetap berlakunya hak gadai dapat disebabkan oleh konversi dan jual gadai. Konversi berlaku pada waktu
mulai diberlakukannya UU Pokok Agraria. Namun demikian, hak-hak gadai yang ada terus berlaku
setelah munculnya hukum agraria yang baru ini; hak-hak gadai itu tidak dikonversi. Hak gadai juga
tetap berlaku karena jual gadai yaitu perbuatan hukum yang sifatnya tunai berupa penyerahan sebidang
tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya saat itu dengan perjanjian
bahwa tanah itu akan dijual kembali pada pemiliknya setelah ia mengembalikan uang yang diterimanya
kepada pemegang gadai. Pemegang gadai wajib mengembalikan tanah gadai tersebut setelah
dikuasainya selama tujuh tahun. Kalau sebelum tujuh tahun tanah sudah dikembalikan, maka
pengembalian uang gadainya dihitung menurut ketentuan: 7,5 dikurangi masa berlangsungnya hak
gadai, dibagi 7, kemudian dikalikan dengan jumlah uang gadai.
e. Gadai dalam Hukum Islam3
. Gadai tanah, sebagaimana yang berlaku dalam hukum Adat di
Indonesia, tidak ditemukan pembahasannya secara khsus dalam fikih (hukum Islam). Pada satu sisi
gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini Hukum Adat menyebutnya sebagai jual gadai. Pada
sisi lain mirip dengan rahn. Kemiripannya dengan jual-beli karena berpindahnya hak menguasai harta
yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil
keuntungan dari benda tersebut, walaupun dalam waktu yang ditentukan. Adapun kemiripannya dengan
rahn (boreh/jaminan) adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.
Dalam Madzhab Hanafi ditemukan pembahasan dua bentuk mu‟amalah tersebut yang dikenal
dengan istilah bai' al-wafa'. Bai' al-wafa' adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang, yang dalam
akadnya disyaratkan bahwa penjual berhak atas barang yang dijualnya apabila harga penjualan tersebut
dikembalikan kepada pembeli sendiri dengan waktu yang disepakati bersama. Dalam bai' al-wafa',
barang yang dijual itu dapat juga dikatakan sebagai jaminan atas uang yang diterima oleh penjual.
Pembeli berhak memanfaatkan barang tersebut serta mengambil hasilnya selama uang pinjaman atau
pembelian belum dikembalikan.
Jumhur ulama tidak membenarkan adat istiadat dalam suatu masyarakat yang membolehkan
pemegang gadai menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur
eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai. Berdasarkan pendapat ini, pagang gadai, gade, adol
sende, dan sebagainya yang berlaku dalam tradisi masyarakat Indonesia tidak dibenarkan.
Ahmad Hassan (1887-1956), tokoh Persatuan Islam (Persis), berpendapat bahwa barang gadai
itu dimaksud bukan untuk digunakan oleh pemegang gadai, tetapi hanya buat tanggungan bagi suatu
utang, kecuali ada syarat yang menjelaskan kebolehan memanfaatkannya. Umpamanya, dibuat
perjanjian antara penggadai dan pemegang gadai bahwa barang yang dijadikan jaminan utang itu boleh
dimanfaatkan pemberi utang. Gadai bersyarat inilah yang berlaku dalam kebiasaan atau adat masyarakat
di Indonesia yang disebut pagang gadai, adol sende, gade, dan lain-lain.
Menurut Mahmud Syaltut, ulama fikih dari Mesir, apabila kita menghadapi dua altematif,
antara utang dengan tanggungan barang berupa tanah yang seluruh hasilnya diambil oleh pemegang
3
Ensiklopedia Hukum Islam (Al-Mausu‟atul Fiqhiyyah). Halaman 387.

9. 8
gadai dan utang pakai bunga yang relatif lebih ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka kita harus memilih utang dengan bunga, karena risikonya lebih ringan.
Menurut Mazhab Hanafi, penerima rahn boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan utang atas
izin pemiliknya, karena pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya
untuk menggunakan hak miliknya, termasuk untuk mengambil manfaat barangnya. Hal itu, menurut
mereka, bukan riba, karena pemanfaatan barang itu diperoleh melalui izin.
Hasil Wawancara dengan informan kunci dan informan pembantu sebagai berikut:
Menurut informan kunci (Ainil Fitri, S.Ag.,M.Pd.4
) bahwa sistem gadai yang berjalan di
Kampung Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ini khususnya
gadai pohon kelapa dan umumnya gadai sawah, mobil, motor dan sebagainya sudah cukup lama
berjalan dan mentradisi di masyarakat kampung Sukorejo ini dan selama ini tidak ada masalah yang
berarti secara hukum ekonomi syari‟ah maupun secara sosial.
Masyarakat di Kampung Sukorejo ini dalam melakukan kegiatan perekonomian sehari-hari
tidak pernah terlepas dari panutan dan tuntunan dari para kiai dan ibu nyai yang ada di Pondok
Pesantren Salafiyah Syafi‟iyah ini serta para Asatidz dan Asatidzahnya, karena para pelaku akad
khususnya akad gadai baik yang beragunan tanaman pohon kelapa maupun agunan lainnya adalah
dilakukan oleh sebagian dari beliau-beliau tersebut, sehingga para santripun beserta masyarakatnya
tidak ragu-ragu dalam meneladaninya.
Hukum memanfaatkan agunan gadai berupa apa saja sudah cukup lama diyakini oleh para
pelaku akad gadai di Kampung Sukrejo ini bahwa hal itu diperbolehkan oleh Islam dan sudah pernah
dibahas dalam Bahtsul Masail Pesantren beberapa tahun yang lalu oleh para kiai dan para ustadz
bahwa pemanfaatan agunan dalam akad gadai oleh pemegang agunan tersebut diperbolehkan
sehingga semakin mantab dalam hati masyarakat kampung Sukorejo ini untuk melaksanakannya
bahkan juga diikuti oleh masyarakat kampung-kampung lain di sekitarnya.
Dalam kehidupan ekonomi bagi masyarakat kampung Sukorejo ini, kebiasaan gadai
menggadai itu bukanlah suatu kegiatan yang primer atau pokok dan juga tidak untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan dan minum, namun sekedar untuk memenuhi kebutuhan
skunder seperti membeli kendaraan yang lebih baik, merehab rumah agar lebih keren, menunaikan
ibadah umroh dan lain sebagainya, bahkan ada yang justru untuk kepentingan bisnis atau pemutaran
modal yang didapat dari hasil peminjaman dengan agunan gadai berupa sebagian dari barang-barang
atau harta benda yang mereka miliki baik berupa sawah ladang maupun pohon kelapa, kemudian
mereka menyewa sawah atau bisnis lainnya yang dalam perhitungan bisnis dari pengalaman yang
ada ternyata lebih menghasilkan dalam waktu perjanjian utang beragunan gadai tersebut, mereka
dapat mengembalikan utangnya atau bahkan diperpanjang lagi agunan gadai dengan menambah
pinjaman, baik kepada penerima gadai yang pertama atau digantikan kepada orang lain, sementara
sewa sawahnya masih belum berakhir dan masih menghasilkan, disinilah keberhasilan memutar
modal dari hasil utang beragunan gadai sebagian harta bendanya berupa tanaman pohon kelapa dan
atau lainnya bagi masyarakat kampung Sukorejo ini.
Menurut informan utama (Widya Furqoniyah, S.Pd.I.) juga sebagai pelaku akad gadai tanaman
pohon kelapa di kampung Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo
ini yang menambahkan penjelasan bahwa masyarakat kampung Sukorejo ini dalam menggadaikan
tanaman pohon kelapa itu dalam lahan atau pekarangan yang mereka miliki tidaklah seluruh
miliknya akan tetapi hanyalah sebagiannya saja dan dalam ladang mereka tersebut tidak hanya terdiri
dari pohon kelapa saja, namun bercampur dengan tanaman pohon lain yang bermanfaat baik buahnya
maupun batang pohonnya seperti pohon mangga dengan berbagai jenisnya, pohon pisang demikian
juga, ada tanaman cabe alas / cabe hutan untuk bahan jamu, ada tanaman jagung, sengon laut,
gamelina dan lain sebagainya yang semuanya itu bernilai ekonomis bahkan ada yang sambil
berdagang dengan membuka toko di depan rumahnya atau usaha lainnya. Jadi mereka sudah lebih
mengerti dengan penggunaan uang pinjaman beragunan gadai tersebut, mereka tidak konsumtif
namun produktif dalam menggunakannya.
Informan ini juga menjelaskan bahwa sebagai pemberi utang atau penerima gadai (murtahin)
yang dijadikan pedoman bukanlah niat atau maksud dan tujuan pemberi gadai dalam menggadaikan
4
Key Informan ini sebagai pelaku akad gadai (penggadai) dengan beberapa pegadai di daerah penelitian. Yang
bersangkutan adalah penduduk asli dan bertempat kelahiran serta berkediaman tetap di daerah penelitian.
164

10. 9
harta bendanya atau kegunaan utang tersebut bagi yang bersangkutan. Dia hanya melihat dari segi
dhohir akad gadai itu saja yang dituangkan dalam surat perjanjian gadai tertulis bermeterai cukup
sesuai aturan yang berlaku yang biasanya Rp6.000,-, pelaku akad sebagai pihak membubuhkan
tandatangan masing-masing dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang juga membubuhkan
tandatangan mereka dalam akad yang sangat sederhana seperti sampel terlampir.
Walaupun tidak dituangkan dalam surat perjanjian akad gadai tersebut masalah bentuk
pemanfaatan agunan gadai oleh penerima gadai, dalam kenyataan yang ada yang sudah saling
mengetahui antara penggadai dan penerima gadai, bahwa tanaman pohon kelapa yang dijadikan
agunan gadai selama dua tahun atau lebih hanyalah diambil buahnya baik yang masih muda (degan)
atau yang sudah disebut dengan buah kelapa yang pada umumnya untuk diambil santannya.
Pemetikan buah kelapa dari tanaman pohon kelapa agunan gadai tersebut biasanya dalam
jangka waktu 40 hari sekali dan sudah ada petugas khusus yang bekerja dengan cara memanjat
pohon-pohon kelapa tersebut untuk memetiknya dengan upah khusus juga yang sudah menjadi
tradisi yaitu setiap memetik sepuluh buah kelapa baik tua atau degannya, mereka mendapat upah tiga
buah kelapa, mereka sudah mengetahui buah kelapa yang sudah waktunya dipetik begitu juga
dengan degannya ada yang masih sangat muda yang biasa disebut dengan rok-korok (cengkir) dan
ada degan biasa yang sering kita jumpai dipinggir-pinggir jalan untuk campuran minuman. Kadang
lebih dari itu terdapat buah kelapa yang disebut dengan kelapa atau nyiur kopyor yang harganya
cukup mahal perbijinya kadang mencapai harga Rp15.000,- sampai Rp25.000,-.
Harga buah kelapa setiap panennya mengikuti harga pasar pada umumnya jadi fluktuatif, hal itu
sudah sangat disadari oleh pemegang agunan gadai tanaman pohon kelapa tersebut, begitu pula hasil
buah kelapa perpohonnya juga tidak selalu sama setiap kali memetik, namun jumlahnya tidak terlalu
jauh sedikit banyaknya. Dalam kenyataan selama bertahun-tahun ini selalu memberikan hasil walau
tidak banyak. Demikianlah penuturan informan ini dalam pemanfaatan agunan gadai berupa tanaman
pohon kelapa di Kampung Sukorejo ini, walaupun sebenarnya pohon kelapa itu selain buahnya juga
dapat dimanfaatkan daunnya baik yang sudah tua maupun yang masih muda (janur kuningnya) tapi
hal itu tidak pernah dilakukan oleh penerima gadai.
Buah kelapa yang sudah dipetik itu sebagian kecil atau sedikit sekali dikonsumsi sendiri,
sebagian besarnya memang dijual kepada pedagang kelapa yang ada dan banyak sekali di Kampung
Sukorejo sendiri, namun biasanya setiap penerima gadai tanaman pohon kelapa itu sudah punya
langganan pedagangnya sendiri, juga biasanya melalui perantara yang sudah sejak awal ditunjuk
sebagai penjualnya sekaligus sebagai pengawas dan perawat agunan gadai tanaman pohon kelapa
tersebut yang juga sering dipakai sebagai saksi dalam akad gadai yang turut membubuhkan
tandatangannya dalam surat perjanjian akad gadai.
Menurut informan tambahan (Hj. Umriyati Nur) yang bukan penduduk Kampung Sukorejo
namun sering sekali berkunjung ke kampung ini karena mempunyai famili atau keluarga di sana, dari
yang bersangkutan memperoleh penjelasan bahwa dia juga sebagai penerima gadai tanaman pohon
kelapa di Kampung Sukorejo selama bertahun-tahun dan tidak pernah mendapatkan suatu
permasalahan yang signifikan terkait dengan transaksi gadai tanaman pohon kelapa tersebut.
Dari informan ini diperoleh penjelasan terkait dengan kegiatan akad gadai tanaman pohon
kelapa di Kampung Sukorejo yang dia lakukan semula karena ikut-ikutan kepada penerima gadai
sebelumnya, karena dia punya dana untuk dikelola dengan cara gadai itu maka mencobalah
menginvestasikan modalnya dengan cara gadai tanaman pohon kelapa di Kampung Sukorejo
tersebut. Jadi niatnya disamping bersifat sosial menolong saudara-saudara muslimnya di kampung
tersebut yang membutuhkan dana untuk kepentingan skunder mereka, dia juga ada unsur bisnisnya
yakni modalnya tidak diam begitu saja tapi berputar kendatipun putarannya cukup lambat yang
penting tidak berhenti berputar.
Cerita pengalaman memanfaatkan agunan gadai tanaman pohon kelapa di Kampung Sukorejo
tersebut, pada suatu periode penggadaian tanaman pohon kelapa selama tiga tahun, informan ini
mengalami sedikit kurang menguntungkan secara bisnis karena harus banyak mengeluarkan biaya
perawatan tanaman pohon kelapa tidak lebat buahnya karena ternyata pupusnya atau janur
kuningnya sudah dijual kepada pengepul yang kabarnya dibawa ke pulau Bali, untuk
memulihkannya perlu perawatan khusus dengan penyiraman disertai pupuk tertentu yang sudah
dipahami oleh perawatnya namun hasilnya juga terlalu kelihatan seperti pohon-pohon kelapa
lainnya, sehingga cukup dimengerti bahwa kalau mengambil gaden tanaman pohon kelapa yang

11. 10
seperti itu nilainya lebih murah karena cara hitungan gadainya dihargai per pohon per tahun biasanya
seharga Rp300.000,-.
Ada pedoman sederhana dalam transaksi gadai yang dialami oleh informan ini yaitu dalam
kesederhanaan akad gadainya ada sebuah kalimat yang cukup sederhana namun sangat sesuai dengan
prinsip ekonomi syari‟ah yang dikatakan oleh penggadai kepada pegadai sebagai berikut: “uang saya
kamu pakai sebagai imbalannya pohon kelapamu yang kau jadikan agunan saya manfaatkan (saya
ambil) buahnya”, hal ini diucapkan dalam keadaan saling meridloi satu sama lain. Ucapan ini
disarikan dari ungkapan salah seorang pelaku akad gadai juga yang bernama ibu Yuzjiyah selagi
masih hidupnya.
Pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut di atas adalah:
Sebagai pembahasan singkat adalah antara teori yang diperoleh dari kajian pustaka diajdikan sebagai
wazan atau timbangan terhadap praktek sistem gadai tanaman pohon kelapa di lokasi peneletian,
ternyata para pelaku akad gadai tersebut mengikuti pendapat yng disampaikan oleh Ulama Hanabilah
(Hanbali) tentang diperbolehkan memanfaatkan agunan gadai secara penuh sehingga praktis tidak
seperti yang disampaikan oleh Jumhur Ulama yang melarang secara mutlak pemanfaatan agunan gadai
oleh penerima gadai atau penggadai.
SIMPULAN
Dari rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pendapat Jumhur ulama yang melarang penerima gadai memanfaatkan agunan gadai tidak dapat
diberlakukan dalam sistem gadai tanaman pohon kelapa di Sukorejo Situbondo praktis tidak
dapat diaplikasikan dalam kehidupan bisnis dan sosial di sana.
2. Masyarakat Kampung Sukorejo Situbondo secara teoritis memberlakukan pendapat ulama
Hanabilah yang memperbolehkan pemanfaatan agunan gadai sekedar pengganti biaya
pemeliharaan sebagaimana fatwa DSN-MUI point 2 bagian kedua.
3. Pemanfaatan agunan gadai pohon kelapa oleh penerima gadai dalam kehidupan bisnis dan sosial
masyarakat Kampung Sukorejo Situbondo sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan
perawatannya sebagaimana fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI point 2 bagian kedua tersebut
secara praktis tidak terukur secara matematis.
REKOMENDASI
1. Yang terhormat para pembaca, penulis sangat mengharapkan kiranya dapat memberikan koreksi
kritik yang konstruktif dan penulis menyediakan email untuk itu yaitu fromsmh@gmail.com.
2. Khusus pada yang terhormat pelaku akad gadai secara umum di daerah penelitian, khususnya
yang menggunakan agunan tanaman pohon kelapa, kiranya dapat memperbaiki format
perjanjian gadai yang selama ini sangat sederhana namun telah mencukupi syarat rukunnya, ke
depan diharapkan telah lebih disempurnakan untuk kepentingan penelitian pengembangan
(explanation research) lebih lanjut.
3. Kepada Kepala Kampung Sukorejo dan Kepala Desa Sumberejo yang setiap saat memantau
kehidupan ekonomi warganya, khususnya dalam sistem gadai dimaksud kiranya dapat
memberikan penjelasan tentang teknik berakad yang baik sesuai kondisi dan situasi yang
berkembang saat ini dalam dunia transaksi secara administratif dan hukum positif.
Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharap kritik,
saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan penulisan berikutnya. Akhirnya, hanya kepada
Allah kami menyembah, berserah diri dan mohon pertolongan untuk menggapai jalan yang lurus.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan (Editor). Ensiklopedi Hukum Islam (Al Mausu‟atul Fiqhiyyah). Jakarta. PT Ichtiar
Baru Van Hoeve (Penerbit). PT Ikrar Mandiriabadi (Pencetak). 2000. Cetakan keempat. Jilid 2.
Halaman 383 - 387.

12. 11
Abdul Hadi. Kajian Fatwa Tentang Hukum Ekonomi Syariah. Tugas Seminar Di Kelas. Materi Kuliah
Slide Power Point Presentation. Surabaya. 2015.
Abdur Rohman Al-Jaziri. Kitab Al Fiqhu „Ala Madzahibil Arba‟ah. Beirut. Darul Fikri. Cetakan
Pertama. Tahun 1392. Juz Tiga. Halaman 319 - 337. Naskah dari Maktabah At-Tijariyah Al-
Kubro. Kairo Mesir.
Ahmad Imam Mawardi. Fiqh Minoritas, Fiqh Al Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al- Syari‟ah Dari
Konsep ke Pendekatan. LKiS Yokyakarta. Cetakan I: Desember 2010.
Ahmad Saiful Anam. Metodologi Penelitian. Materi Kuliah Slide Power Point Presentation. Surabaya.
2015.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (M.A.Sahal Mahfudh. dan M. Din Syamsuddin).
Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Jakarta.15 Rabi‟ul Akhir 1423 H / 26 Juni
2002 M.
Didin Fatihudin dan Iis Holisin. Cara Praktis Memahami Penulisan Karya Ilmiyah, Artikel Ilmiyah &
Hasil Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yokyakarta.Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah
Tinggi Ilmu Managemen YKPN. Tahun 2011. Edisi Pertama. Cetakan Pertama.
Didin Fatihudin. Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi dari Teori ke
Praktek. Surabaya. PPs UMSurabaya. Tahun 2012.
Ibnu Rusydi. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Semarang. Maktabah Usaha Keluarga.
Tanpa Tahun.
Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi.
Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2014.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka. Jakarta.
RajaGrafindo Persada. 2010.
Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta. Huma.
2002.
Muhammad Hasyim Asy‟ari. Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah (Aswaja). Jakarta. Halwa. Cetakan
Pertama. Edisi Indonesia Pnerjemah Wawan Djunaedi Soffandi.
Wahbah Al-Zuhayly. Al-Fiqh Al-Islami Wa „Adillatuhu. Damaskus. Dar Al-Fikri. 1989M / 1409H.
Cetakan Ketiga. Juz V Fasal ke 12. Halaman 179 - 292.