1. The document discusses definitions of sovereignty and jurisdiction over maritime zones under international law. 2. It outlines Indonesia's maritime zones and perceptions of threats within each zone, emphasizing different responses are required depending on whether it is a law enforcement issue or threat to sovereignty. 3. The roles of Bakorkamla in coordinating maritime security, law enforcement and sovereignty enforcement are described.

1. PENEGAKAN KEDAULATAN
DI LAUT
Disampaikan pada pelatihan SDM Bakorkamla
Oleh: Dr. Aji Sularso

2. DEFINISI KEDAULATAN
 Sovereignty is the quality of having supreme,
independent authority over a geographic area, such
as a territory.[1] It can be found in a power to rule and
make law that rests on a political fact for which no
pure legal explanation can be provided. In theoretical
terms, the idea of "sovereignty", historically, from
Socrates to Thomas Hobbes, has always necessitated
a moral imperative on the entity exercising it.

3. NATION – STATE (NEGARA
BANGSA)
 The current notion of state sovereignty is often
traced back to the Peace of Westphalia (1648), which,
in relation to states, codified the basic principles:
 territorial integrity
 border inviolability
 supremacy of the state (rather than the Church)
 a sovereign is the supreme lawmaking authority
within its jurisdiction.[

4. Konsep Kekuatan Nasional ---
Morgenthau
 National power consists of stable and unstable or
changing elements. These include: geography; natural
resources (such as food and raw materials); industrial
capacity; military preparedness (including technology,
leadership, and quality/quantity of armed forces);
population; national character; national morale;
quality of a nation’s diplomacy; and quality of
government.

5. PERSEPSI WILAYAH (GEO POLITIK)
LAUT SBG
PERTAHANAN
TERLUAR
POSISI
STRATEGIS NKRI POTENSI
EKONOMI
NEGARA
KEPULAUAN

6. REZIM PERAIRAN
 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ECONOMIC EXCLUSIVE
ZONES)
 LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF)
 ZONA TAMBAHAN (CONTIGOUS ZONES)
 PERAIRAN TERITORIAL (TERITORIAL WATERS)
 PERAIRAN PEDALAMAN (INTERNAL WATERS)

7. LAUT TERITORIAL & ZEE
Article 2
Article 56
Legal status of the territorial sea, of the
Rights, jurisdiction and duties of the
air space over the territorial sea and of
coastal State in the exclusive economic
its bed and subsoil
zone
1. The sovereignty of a coastal State
1. In the exclusive economic zone, the
extends, beyond its land territory
coastal State has:
and internal waters and, in the case of
(a) sovereign rights for the purpose of
an archipelagic State, its archipelagic
exploring and exploiting, conserving and
waters, to an adjacent belt of sea,
managing the natural resources, whether
described as the territorial sea.
living or non-living, of the waters
2. This sovereignty extends to the air
superjacent to the seabed and of the
space over the territorial sea as
seabed and its subsoil, and with regard to
well as to its bed and subsoil.
other activities for the economic
3. The sovereignty over the territorial sea
exploitation and exploration of the zone,
is exercised subject to this
such as the production of energy from the
Convention and to other rules of
water, currents and winds
international law.

8. WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
 Laut teritorial  jalur laut selebar12
mil laut diukur dari garis pangkal
 Perairan Kepulauan: semua perairan
yg terletak pada sisi dalam garis
pangkal lurus kepulauan
 Perairan pedalaman: semua perairan
yg terletak pada sisi darat dan garis air
rendah ....

9. PERSEPSI ANCAMAN

10. ... PERSEPSI ANCAMAN
 PELANGGARAN HUKUM DI ZEE:
 BUKAN ANCAMAN KEDAULATAN WILAYAH, BUKAN
MUSUH DAN TIDAK BOLEH DIHADAPI DG KEKUATAN
MILITER.
 MRPK PELANGGARAN THD HAK KEDAULATAN
EKONOMI, HARUS DISELESAIKAN SECARA HUKUM.
 PELAKU PELANGGARAN BUKAN PELAKU KEJAHATAN
SHG TIDAK BOLEH DIPERLAKUKAN SEBAGAI KRIMINAL
DAN TIDAK BOLEH MENDAPATKAN HUKUMAN BADAN,
BERLAKU KAIDAH INTERNASIONAL SPT HAM

11. PELANGGARAN HUKUM DI
PERAIRAN TERITORIAL
 MERUPAKAN ANCAMAN THD KEDAULATAN WILAYAH
 DAPAT DIHADAPI DG KEKUATAN MILITER
 JIKA MERUPAKAN ANCAMAN MILITER BISA DIHADAPI
DG KEKUATAN SENJATA  PERANG
 JIKA BUKAN ANCAMAN MILITER  PROSES HUKUM
 NEGARA MEMILIKI KEWENANGAN PENUH
MEMPERLAKUKAN PIHAK YANG MELANGGAR
WILAYAH TERGANTUNG DARI SKALA ANCAMAN 
S.O.E (RULE OF ENGAGEMENT)

12. PENEGAKAN KEDAULATAN DAN
HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA
 Kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia
dilaksanakan bdsk konvensi internasional dan
peraturan perundangan yg berlaku.
 Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum
thd kapal asing yg sdg melintasi laut teritorial dan
perairan kepulauan Indonesia, dilaksanakan sesuai
ketentuan konvensi, hukum internasional lainnya dan
peraturan perundangan yg berlaku.

13. PERSEPSI WILAYAH PERAIRAN
 ZEE = PERAIRAN INTERNASIONAL, HANYA MEMILIKI
HAK KEDAULATAN (SOUVEREIGN RIGHT) EKONOMI
(EKSPLORASI & EKSPLOITASI SUMBER DAYA)
 LANDAS KONTINEN = HAK PENGELOLAAN POTENSI
DASAR LAUT (MINERAL, TAMBANG, IKAN DASAR).
 ZONA TAMBAHAN = KEPABEANAN
 PERAIRAN TERITORIAL = KEDAULATAN PENUH
(SOUVEREIGNITY)
 PERAIRAN PEDALAMAN= KEDAULATAN PENUH

14. SISTEM PERTAHANAN NEGARA
 SISHANKAMRATA  ANCAMAN DI SATU WILAYAH MRPK
ANCAMAN NKRI, MELIBATKAN SELURUH KOMPONEN
BANGSA SECARA SEMESTA
 STRATEGI: DEFEKSIF AKTIF BUKAN OFENSIF DAN BUKAN
PASIF (PEMBIARAN)
 TUGAS KEMHAN = MENYIAPKAN R.A.K. JUANG
 KOMPONEN PERTAHANAN:
 INTI = TNI
 CADANGAN
 PENDUKUNG

15. PENEGAKAN HUKUM VS
PENEGAKAN KEDAULATAN
 GAKUM = LAW ENFORCEMENT: PROSES HUKUM DARI HULU KE
HILIR  PENYELIDIKAN  PENYIDIKAN  PENUNTUTAN 
PENGADILAN. WILAYAH KERJA SAMPAI ZEE
 PENEGAKAN KEDAULATAN: INTELIJEN  IDENTIFIKASI 
ANCAMAN  PREVENTIF  OFFENSIF. WILAYAH KERJA DI
TERITORIAL
 YURISDIKSI HUKUM INDONESIA = WILAYAH NKRI, LAUT
TERITORIAL BERLAKU PENUH HUKUM INDONESIA
 PENEGAKAN HUKUM = UPAYA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN
(WILAYAH, PEMERINTAH, RAKYAT)
 DI ZEE = BERLAKU HUKUM INTERNASIONAL DAN DIRATIFIKASI
DLM HUKUM NASIONAL  HUKUM NASIONAL HARUS SELARAN
DG HUKUM INTERNASIONAL

16. BAKORKAMLA
 TUGAS
 Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan
pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara
terpadu.
 FUNGSI
 Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang
keamanan laut.
 Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang
keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan,
pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran
hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan
aktivitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan
Indonesia.
 Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang
keamanan laut secara terpadu.

17. KEAMANAN LAUT, PENEGAKAN HUKUM
DAN PENEGAKAN KEDAULATAN
 PENEGAKAN HUKUM MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA
MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT  BAKORKAMLA
MEMILIKI KEWENANGAN MENGKOORDINASIKAN
KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT.
 PENEGAKAN KEDAULATAN ADALAH UPAYA
MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL  BAKORKAMLA
BERHAK MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PENEGAKAN
KEDAULATAN DI LUAR PERANG.
 BAKORKAMLA DAPAT DIJADIKAN KOMPONEN
CADANGAN DAN PENDUKUNG KEKUATAN PERTAHANAN
DAN BUKAN KOMPONEN INTI.

18. PERAN BAKORKAMLA DLM GAKUM DI
LAUT
 MENGKOORDINASIKAN: KEBIJAKAN, RENCANA
KEGIATAN, PROGRAM, OPERASI GAKUM DI LAUT.
 MELAKUKAN KEGIATAN DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN
PENCEGAHAN, INETELIJEN, IDENTIFIKASI, PENAHANAN
SEMENTARA TERSANGKA JIKA ADA PELANGGARAN.
 APARAT BAKORKAMLA MEMBANTU APARAT PENYIDIK
 MEMFASILITASI PENANGANAN KASUS LINTAS SEKTOR
 YG TIDAK BISA DILAKUKAN BAKORKAMLA: MELAKUKAN
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN HUKUM (PENYIDIKAN
DIATUR DALAM UU).

19. HOT PURSUIT (PENGEJARAN
SEKETIKA) Article 111 UNCLOS
 2. The right of hot pursuit shall apply mutatis mutandis
to violations in the exclusive economic zone or on the
continental shelf, including safety zones around
continental shelf installations, of the laws and
regulations of the coastal State applicable in
accordance with this Convention to the exclusive
economic zone or the continental shelf, including
such safety zones.

20. .... Hot pursuit
 3. The right of hot pursuit ceases as soon as
the ship pursued enters the territorial sea of
its own State or of a third State.
 5. The right of hot pursuit may be exercised
only by warships or military aircraft, or other
ships or aircraft clearly marked and
identifiable as being on government service
and authorized to that effect.

21. KAPAL PATROLI BAKORKAMLA
 YG DAPAT DILAKUKAN:
 MELAKUKAN SURVEILLANCE
 MEMBANTU KAPAL PENEGAK HUKUM DAN KRI
 MELAKUKAN PULBAKET DAN SBG RADIO
TRANSMITTER DI LAUT
 MEMINTA KAPAL PATROLI PENEGAK HUKUM
MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM
 YG TIDAK DAPAT DILAKUKAN:
 PENINDAKAN HUKUM: HENRIKAN, PENYIDIKAN
 MELAKUKAN TINDAKAN PEMAKSAAN THD KAPAL
PELANGGAR HUKUM

22. PRAKTEK DI NEGARA LAIN
 AUSTRALIA = BORDER PROTECTION COMMAND:
 Tugasnya melakukan surveillance (laut, udara, satelit,
Radar).
 Melakukan apprehension (Henrikan) di laut.
 Penangkapan dan ad hoc ke darat
 Penyidikan diserahkan kepada Polisi atau Penyidik
perikanan (fisheries investigator).
 Petugasnya gabungan dari: AL, Polisi, Penyidik
Perikanan, Custom (Coast Watch)