2. A. Pengertian dan Jenis
Penanaman Modal
Investasi : penanaman uang disuatu
perusahaan untuk mencari
keuntungan atas jumlah uang yang
ditanam.
 Penanaman modal adalah segala
bentuk kegiatan mananam modal baik
oleh penanam modal dalam negeri
maupun pananam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah NKRI

3.  Penanaman modal berdasarkan jenisnya :
1) Penanaman modal dalam negeri adalah
kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh
Penanaman modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri
2) Penanaman modal asing adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah NKRI yang dilakukan oleh
Penanaman modal asing yang menggunakan
modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri.

4. B. Asas dan Tujuan
(Pasal 3 UU No.25 tahun 2007)
A. Asas : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas,
perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara,
efensiensi, berkeadilan, dll.
B. Tujuan :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dll.
C. Manfaat : kehadiran investor dapat menyerap tenaga kerja,
menambah devisa, adanya alih teknologi dan pengetahuan

5. C. Bidang Usaha
(pasal 12 UU PM)
 Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi
kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang
dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. (PP No.
76 tahun 2007)
 Bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi PMA:
1. Produksi senjata, mesiu, alat perang dan alat peledak
2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup
berdasarkan undang-ndang.
 Berdasarkan PP, kriteria bidang usaha tertutup bagi PM :
kesehatan, moral, budaya, lingkungan hidup, hankam,dll.
 Bidang usaha terbuka: perlindungan SDA, UKM, Koperasi,
pengawasan produksi, peningkatan teknologi, dll.

6. D. Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab
Penanam Modal(Bab IX Pasal 14-17)
A. Hak PM :
1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
2. Info yang terbuka mengenai bidang usaha.
3. Pelayanan, dan fasilitas kemudahan sesuai dengan
ketentuan.
B. Kewajiban PM :
1. Menerapkan prinsip good corporate governance
(GCG)
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Membuat laporan kegiatan kepada BKPM
4. Menghormati tradisi budaya, dll sesuai UU

7. Tanggung jawab PM:
1. Menjamin tersedianya modal berasal dari sumber
yang tidak bertentangan dengan UU
2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban
dan kerugian jika PM menghentikan kegiatan
usahanya.
3. Menciptakan iklim usaha yang sehat
4. Menciptakan keselamatan dan kesejahteraan pekerja
5. Mamatuhi Perundang-undangan yang berlaku.

8. Fasilitas penanaman modal
Failitas penanaman modal diberikan kepada :
1) Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha
2) Melakukan penanaman modal baru
Kriteria :
1. Menyerap banyak tenaga kerja
2. Termasuk skala prioritas tinggi
3. Termasuk pembangunan infrastruktur
4. Melakukan alih teknologi
5. Melakukan industeri pionir
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup

9. Bentuk faslitas tersebut berupa:
1. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan
netto sampai tingkat tertentu
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor
barang modal
3. Pembebasan atau penangguhan pajak penambahan
nilai atas impor barang modal
4. Kemudahan pelayanan atau perizinan untuk
memperoleh hak atas tanah, berupa HGU selama 95
tahun, HGB selama 80 tahun, dan Hak Pakai selama 70
tahun.
5. Kemudahan pelayanan atau perizinan untuk
memperoleh fasilitas keimigrasian
6. Kemudahan pelayanan atau perizinan untuk

10.  Syarat mendapatkan fasilitas hak atas tanah (Pasal 22:2) :
1. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait
dengan perbahan struktur perekonomian indonesia yang lebih berdaya
saing
2. Penanaman modal dengan tingkat resiko penanaman modal yang
memerlukan pengembalian modal jangka panjang sesuai dengan jenis
kegiata penanaman modal
3. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas
4. Penanaman modal yang menggunakan hak atas tanah negara.
 Kemudahan pelayanan atau perizinan untuk memperoleh fasilitas
perizinan keimigrasian diberikan untuk : (Pasal 23 :1 )
1. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing
2. Penanaman modala yang membutuhkan tenaga kerja asing yang
bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin
3. Calon penanam modal yang melakukan penjajakan penanaman modal
 Kemudahan pelayanan/ perizinan tersebut diberikan kepada penanam
modal setelah mendapatkan rekomendasi dari BKPM

11.  Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai
dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
 Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk
membantu penanm modal dalam memperoleh
kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi
mengenai penanaman modal (Pasal 24 (1))
 Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembga atau
instansi yang berwenang yaitu BKPM mulai dari tingkat pusat
sampai tingkat kabupaten/kota.

12. Tugas dan fungsi BKPM(Pasal 28)
1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelksanaan kebijakan
dibidang penanaman modal
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan
penanaman modal
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur kegiatan
pelayanan penanaman modal
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal
5. Membuat peta pananaman modal indonesia
6. Mempromosikan penanaman modal
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal

13. Penyelesaian sengketa
 Sebagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum
 Pemerintah meratifikasi convention on the setlement of
investment dispute beetwen states and nationals of other
satate dengan UU no. 5 tahun 1968 atau dikenal dengan
konvensi washington
 Tindak lanjut dari konvensi ini membentuk lembaga penyelesaian
sengketa antar penanam modal dengan pemrintah dikenal
dengan the international center for the settlement of
investment disputes (ICSID)
Yurisdiksi dewan arbitrase ICSID ditentukan oleh 3 unsur utama :
1. Sengketa harus muncul secara langsung dari penanaman modal
2. Yang bersengketa harus negaara anggota ICSID
3. Harus ada pernyataan tertulis dan kesepakatan dari kedua belah
pihak yang bersengketa