Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

164 Aufrufe

Veröffentlicht am

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Als Erste(r) kommentieren

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

  1. 1. Pengawasan Partisipatif: Mengawal Demokrasi Ahsanul Minan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Disampaikan dalam Acara Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kota Jakarta Pusat, 24 Maret 2019
  2. 2. SIAPA PEMILIK KEDAULATAN DI INDONESIA? KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT, DAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 2 DEMOKRASI DEMOKRASI LANGSUNG DEMOKRASI PERWAKILAN PEMILU RECALL INISIATIF REFERENDUM
  3. 3. APA FUNGSI PEMILU? • Instrument pergantian kepemimpinan politik secara reguler, damai, dan partisipatif. • Instrument partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan (melalui fungsi partisipasi rakyat dalam pemilihan kepemimpinan politik). • Instrument partisipasi rakyat dalam mengevaluasi kinerja kepemimpinan politik (reward and punishment). 3
  4. 4. MENGAPA MASYARAKAT HARUSTERLIBAT MENGAWASI PEMILU ? • Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat • Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya. • Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. • Mencegah terpilihnya calon-calon pemimpin yang korup dan tidak amanah. 4
  5. 5. Apa Resiko Ketidakterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu ? Resiko terhadap penyelenggaraan pemilu; • Menghasilkan konflik kekerasan (from election to violance) • Hilangnya kepercayaan rakyat Resiko terhadap demokrasi; • Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru • Apatisme terhadap demokrasi(ada kecenderungan melihat masa lalu, meskipun otoritarian, tetapi dianggap lebih stabil) Resiko terhadap masa depan bangsa (karena hasil yang tidak maksimal dari pemilu); • Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan • Legitimasi politiknya dipertanyakan • Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yg demokratis 5
  6. 6. TANTANGAN DALAM PEMILU 2019 6 JUMLAH PARTISIPASI MAKIN MENURUN. Tahun 1999= 92,99% Tahun 2004= 84,07% Tahun 2009= 70,99% Tahun 2014= 75,11% SUARA TIDAK SAH TERUS MENINGKAT. • Tahun 1999= 3,33% • Tahun 2004= 9,66% • Tahun 2009= 14,43% • Tahun 2014= 14% setara dengan 17.450.248 pemilih
  7. 7. TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA KPU 7
  8. 8. TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA BAWASLU 8
  9. 9. ISU NETRALITAS 9
  10. 10. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU LEGAL COMPLIANCE Pidana Pemilu BUKAN PELANGGARAN SECURITY / CONFLICT Konflik antar Peserta Pemilu / antar pendukung (horizontal conflict) Konflik antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU / Pengawas) vertical conflict Konflik peserta pemilu/masyarakat dengan Pemerintah Administrasi Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sengketa Pemilu Sengketa Hasil Pemilu PELANGGARAN tidak terhadap UU Pemilu, tetapi berkaitan dengan proses pemilu PELANGGARAN
  11. 11. PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Daya rusak terhadap integritas pemilu (fairness, accountability) Daya rusak tatanan demokrasi dan good & cleand governance Daya rusak terhadap moralitas bangsa Mengganggu keindahan kota Mengganggu ketentraman masyarakat Manipulasi dana kampanye, manipulasi hasil penghitungan suara Korupsi politik (bansos), abuse of power Money politik, isu SARA Pemasangan atribut Kampanye pawai KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU
  12. 12. KERAWANAN PEMILU Berdasarkan peta aktor: • PENYELENGGARA PEMILU • Ketidaknetralan • Ketidakprofessionalitasan • PESERTA PEMILU • Pelanggaran aturan pemilu • Sengketa antar peserta pemilu • Sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu • MASYARAKAT • Pelanggaran aturan pemilu • Konflik antar pendukung 12
  13. 13. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemilu 13 Masyarakat sebagai Voters • Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu • Akses informasi tentang profil peserta pemilu • Hak untuk memberikan suara Masyarakat sebagai Observers • Akses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu dari penyelenggara pemilu • Hak untuk diakui keberadaan dan perannya dalam memantau pemilu • Hak untuk menyampaikan temuan/laporan dan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemilu Masyarakat sebagai Judges • Penyediaan berbagai hak akses dan jaminan atas pemenuhan berbagai hak tersebut akan berguna bagi masyarakat untuk menjalankan perannya sebagai hakim dalam menilai penyelenggaraan pemilu, dan sekaligus preferensi dalam menentukan pilihannya di dalam bilik suara
  14. 14. Apa Bentuk Partisipasi Pengawasan yang harus dilakukan Masyarakat? 14 Mulailah dari hal sederhana Tahapan Kampanye • Awasi dan laporkan jika ada yang mempermainkan isu SARA dalam kampanye. • Jangan terlibat penyebaran hoax. • Awasi dan laporkan jika ada yang berkampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan. • Awasi dan laporkan jika ada praktek politik uang Tahapan Pemungutan & Penghitungan suara • Laporkan photo C1 ke Panwas melalui aplikasi atau medsos • Awasi dan laporkan jika ada pelanggaran, manipulasi hasil penghitungan suara Tahapan Pendaftaran Pemilih • Pastikan nama Anda dan Keluarga Anda terdaftar sebagai pemilih • Awasi dan laporkan jika ada pemilih yang belum terdaftar, dll.
  15. 15. ThankYou Ahsanul Minan +62 8111777116 minan@unusia.ac.id www.ahsanulminan.webs.com

×