Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
1. Pengawasan Partisipatif:
Mengawal Demokrasi
Ahsanul Minan
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Disampaikan dalam Acara Sosialisasi Pengembangan Pengawasan
Partisipatif, Bawaslu Kota Jakarta Pusat, 24 Maret 2019
2. SIAPA PEMILIK KEDAULATAN DI INDONESIA?
KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT, DAN
DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
2
DEMOKRASI
DEMOKRASI
LANGSUNG
DEMOKRASI
PERWAKILAN
PEMILU RECALL INISIATIF REFERENDUM
3. APA FUNGSI PEMILU?
• Instrument pergantian
kepemimpinan politik secara
reguler, damai, dan partisipatif.
• Instrument partisipasi rakyat dalam
politik dan pemerintahan (melalui
fungsi partisipasi rakyat dalam
pemilihan kepemimpinan politik).
• Instrument partisipasi rakyat dalam
mengevaluasi kinerja kepemimpinan
politik (reward and punishment).
3
4. MENGAPA MASYARAKAT HARUSTERLIBAT MENGAWASI PEMILU ?
• Memastikan terlindunginya hak politik
warga masyarakat
• Memastikan terwujudnya pemilu yang
bersih, transparan, dan berintegritas dari
sisi penyelenggara dan
penyelenggaraannya.
• Mendorong terwujudnya pemilu sebagai
instrument penentuan kepemimpinan
politik dan evaluasi kepemimpinan politik.
• Mencegah terpilihnya calon-calon
pemimpin yang korup dan tidak amanah.
4
5. Apa Resiko Ketidakterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu ?
Resiko terhadap penyelenggaraan pemilu;
• Menghasilkan konflik kekerasan (from election to violance)
• Hilangnya kepercayaan rakyat
Resiko terhadap demokrasi;
• Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru
• Apatisme terhadap demokrasi(ada kecenderungan melihat
masa lalu, meskipun otoritarian, tetapi dianggap lebih
stabil)
Resiko terhadap masa depan bangsa (karena hasil yang tidak
maksimal dari pemilu);
• Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan
• Legitimasi politiknya dipertanyakan
• Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan
negara hukum yg demokratis
5
6. TANTANGAN DALAM PEMILU 2019
6
JUMLAH PARTISIPASI MAKIN
MENURUN.
Tahun 1999= 92,99%
Tahun 2004= 84,07%
Tahun 2009= 70,99%
Tahun 2014= 75,11%
SUARA TIDAK SAH TERUS
MENINGKAT.
• Tahun 1999= 3,33%
• Tahun 2004= 9,66%
• Tahun 2009= 14,43%
• Tahun 2014= 14% setara
dengan 17.450.248 pemilih
10. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU
LEGAL COMPLIANCE
Pidana Pemilu
BUKAN PELANGGARAN
SECURITY / CONFLICT
Konflik antar Peserta Pemilu / antar
pendukung (horizontal conflict)
Konflik antara peserta pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu (KPU /
Pengawas) vertical conflict
Konflik peserta pemilu/masyarakat
dengan Pemerintah
Administrasi Pemilu
Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Sengketa Pemilu
Sengketa Hasil Pemilu
PELANGGARAN tidak terhadap UU
Pemilu, tetapi berkaitan dengan
proses pemilu
PELANGGARAN
11. PELANGGARAN BERDAYA
RUSAK TINGGI
PELANGGARAN BERDAYA
RUSAK RENDAH
Daya rusak terhadap integritas
pemilu (fairness, accountability)
Daya rusak tatanan demokrasi
dan good & cleand governance
Daya rusak terhadap moralitas
bangsa
Mengganggu keindahan kota
Mengganggu ketentraman
masyarakat
Manipulasi dana
kampanye,
manipulasi hasil
penghitungan
suara
Korupsi politik
(bansos), abuse of
power
Money politik, isu
SARA
Pemasangan
atribut
Kampanye
pawai
KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU
13. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemilu
13
Masyarakat sebagai
Voters
• Akses informasi
tentang prosedur
penyelenggaraan
pemilu
• Akses informasi
tentang profil peserta
pemilu
• Hak untuk
memberikan suara
Masyarakat sebagai
Observers
• Akses informasi
terkait proses
penyelenggaraan
pemilu dari
penyelenggara pemilu
• Hak untuk diakui
keberadaan dan
perannya dalam
memantau pemilu
• Hak untuk
menyampaikan
temuan/laporan dan
rekomendasi
perbaikan atas
penyelenggaraan
pemilu
Masyarakat sebagai
Judges
• Penyediaan berbagai
hak akses dan
jaminan atas
pemenuhan berbagai
hak tersebut akan
berguna bagi
masyarakat untuk
menjalankan
perannya sebagai
hakim dalam menilai
penyelenggaraan
pemilu, dan sekaligus
preferensi dalam
menentukan
pilihannya di dalam
bilik suara
14. Apa Bentuk Partisipasi Pengawasan yang harus dilakukan Masyarakat?
14
Mulailah dari hal sederhana
Tahapan
Kampanye
• Awasi dan laporkan jika ada yang mempermainkan
isu SARA dalam kampanye.
• Jangan terlibat penyebaran hoax.
• Awasi dan laporkan jika ada yang berkampanye di
tempat ibadah atau tempat pendidikan.
• Awasi dan laporkan jika ada praktek politik uang
Tahapan
Pemungutan
&
Penghitungan
suara
• Laporkan photo C1 ke Panwas melalui aplikasi
atau medsos
• Awasi dan laporkan jika ada pelanggaran,
manipulasi hasil penghitungan suara
Tahapan
Pendaftaran
Pemilih
• Pastikan nama Anda dan Keluarga Anda
terdaftar sebagai pemilih
• Awasi dan laporkan jika ada pemilih yang
belum terdaftar, dll.