Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sekolah kader pengawas pemilu

676 Aufrufe

Veröffentlicht am

membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Als Erste(r) kommentieren

Sekolah kader pengawas pemilu

  1. 1. Sejarah dan Metode Pengawasan Pemilu Ahsanul Minan, MH Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Materi disampaikan dalam acara Sekolah Kader Pengawasan Pemilu, Bawaslu RI, 16 Juli 2018
  2. 2. Review Film Pendek Siapa korban? Mengapa bisa terjadi?
  3. 3. PEMILU: Instrument pergantian kepemimpinan politik secara reguler, damai, dan partisipatif. Instrument partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan (melalui fungsi partisipasi rakyat dalam pemilihan kepemimpinan politik). Instrument partisipasi rakyat dalam mengevaluasi kinerja kepemimpinan politik (reward and punishment). URGENSI PEMILU DALAM NEGARA DEMOKRATIS
  4. 4. Apa Perbedaan Pemantauan Pemilu dengan Pengawasan Pemilu? Apa Perbedaan Pemantauan oleh Pemantau Pemilu Internasional dengan Pemantau Pemilu domestik?
  5. 5. Perbedaan Definisi Pengamatan, Pemantauan, dan Pengawasan Pemilu Election Observation Election Monitoring Election Supervision Guideline for African Union Electoral Observation and Monitoring Mission Observation involves gathering information and making an informed judgement Monitoring involve the authority to observe an election process and to intervene in that process if relevant laws and procedure are being violated or ignored Supervision and audit involves the process of certifying the validity of all or some of the steps in election processes either prior to or after the election take place Code of conduct: Ethical and Professional Observation of Election (International IDEA) Observation involves gathering information and making an informed judgement from that information Monitoring involve the authority to observe an election process and to intervene in that process if relevant laws and procedure are being violated or ignored Supervision involves the process of certifying the validity of all or some of the steps in election processes
  6. 6. Pengawasan Pemilu-Pengalaman Internasional Pengawasan pemilu diyakini dapat berkontribusi dalam proses pelaksanaan konsolidasi demokrasi melalui penanaman kepercayaan aktor-aktor politik baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Gagasan dan praktek pemantauan pemilu oleh lembaga pemantau internasional telah dimulai sejak lama. Praktek ini pertama kali terjadi pada tahun 1857 dimana pemantau dari Prancis, Inggris, Prussia, Russia, Austria and Turki mengawasi pelaksanaan pemilu di Moldavia dan Wallachia1. Pemantauan pemilu ini menjadi semakin menggejala paska berakhirnya perang dingin dan munculnya konsensus global tentang nilai-nilai demokrasi. Meskipun demikian, pemantauan pemilu oleh komunitas internasional dianggap memiliki kelemahan karena kurangnya pengetahuan pemantau terhadap sistem hukum dan politik yang diterapkan di negara yang sedang diawasi, serta berpotensi menghasilkan bias. Oleh karena itu pada umumnya pemantau internasional hanya melakukan pemantauan semata, tanpa terlibat dalam melakukan penilaian maupun validasi terhadap hasil pemilu A decade of monitoring elections: the people and the practice, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2005, reprinted 2008, p. 1
  7. 7. Kelebihan Pengawasan Pemilu Domestik Pengawasan pemilu oleh lembaga pemantau/pengawas domestik memiliki beberapa kelebihan yakni; 1. dapat secara efektif mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam proses Pemilu, tidak hanya sebagai obyek pemberi suara melainkan juga mengawal integritas penyelenggaraan Pemilu melalui fungsi pengawasan. 2. lembaga pemantau domestic pada umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kerangka dan system hokum setempat. Dengan demikian, lembaga pemantau domestik dapat secara efektif membuat laporan dan rekomendasi untuk perubahan dan perbaikan sistem hukum dan praktek kepemiluan
  8. 8. Pengawasan Pemilu di Indonesia  Salah satu keunikan dalam manajemen Pemilu di Indonesia adalah system pengawasan pemilu.  Apabila di Negara-Negara lain pada umumnya pengawasan pemilu dilakukan oleh masyarakat dan peserta pemilu, maka di Indonesia, pengawasan pemilu dilakukan oleh lembaga yang secara khusus bertugas melakukan pengawasan pemilu.  Faktor distrust terhadap peserta pemilu dan KPU disinyalir menjadi penyebab dibuatnya pengaturan tentang kelembagaan yang secara khusus melakukan pengawasan pemilu.  Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia berbeda dengan Pemantau, karena di samping memiliki fungsi pengawasan, juga memiliki fungsi penegakan hokum pemilu (meskipun dalam konteks kewenangan terbatas)
  9. 9. DINAMIKA PENGAWASAN PEMILU 1. Kelembagaan Pengawas Pemilu dibentuk dari tingkat Pusat hingga kecamatan, bersifat kepanitiaan (adhoc). 2. Keanggotaan terdiri atas unsur Pemerintah dan Perwakilan Partai Politik 3. Kewenangannya melakukan pengawasan pemilu dan menyelesaikan pelanggaran pemilu 1. Kelembagaan Pengawas Pemilu dibentuk oleh Lembaga Peradilan (MA di tingkat Pusat, Pengadilan Tinggi di Tingkat Provinsi, dan Pengadilan Negeri di tingkat Kabupaten hingga kecamatan), bersifat kepanitiaan (adhoc). 2. Keanggotaan terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers 3. Kewenangannya melakukan pengawasan pemilu dan menyelesaikan pelanggaran pemilu . 4. Pelanggaran pidana diselesaikan oleh Pengadilan 5. Pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU 6. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh Panwaslu 1. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat Pusat dibentuk Pemerintah dan DPR, bersifat permanen. 2. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat provinsi- Desa dibentuk Bawaslu secara berjenjang, bersifat adhoc. 3. Keanggotaan terdiri atas unsur tokoh masyarakat 4. Kewenangannya melakukan pengawasan pemilu dan menyelesaikan pelanggaran pemilu . 5. Pelanggaran pidana diselesaikan oleh Pengadilan 6. Pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU 7. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh Panwaslu 1. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat Pusat dibentuk Pemerintah dan DPR, bersifat permanen. 2. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat provinsi dibentuk Bawaslu secara, bersifat permanen. 3. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten-Desa dibentuk Bawaslu secara berjenjang, bersifat adhoc. 4. Keanggotaan terdiri atas unsur tokoh masyarakat 5. Kewenangannya melakukan pengawasan pemilu dan menyelesaikan pelanggaran pemilu . 6. Pelanggaran pidana diselesaikan oleh Pengadilan 7. Pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU 8. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh Panwaslu 9. Penambahan kewenagan peyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilu 1. Penambahan Tugas melakukan Akreditasi Pemantau (Pasal 437) 2. Memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan KPU 3. Penguatan institusi: Penambahan jumlah komisioner daerah; penambahan Deputi, status Panwaskab/kota menjadi permanen 4. Penambahan kewenangan: • memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pasal 95 huruf b • memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang; Pasal 95 huruf c • meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegatran dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu (Pasal 95 huruf g) 5. Tugas mengawasi penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; (Pasal 93 huruf d angka 2) Tugas ini sebelumnya tidak ada dalam UU Penyelenggara Pemilu. 6. Tugas mencegah terjadinya praktik politik uang & netralitas ASN, TNI, POLRI. Pasal 93 huruf e & f 7. Penambahan tugas memfasilitasi pelatihan saksi peserta pemilu Pemilu 1987-1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019
  10. 10. Survei LSI-IFES, Oktober 2014 PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NETRALITAS PENGAWAS PEMILU PADA PEMILU 2014
  11. 11. 5 Keunikan Bawaslu Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga negara di dunia yang bertugas melakukan pengawasan Pemilu. Pada umumnya kerja pengawasan Pemilu dilakukan oleh peserta pemilu, masyarakat, atau Komisi Pemilu. Bawaslu memiliki sifat quasi masyarakat sipil. Bawaslu merupakan lembaga negara yg menjalankan fungsi pengawasan layaknya pengawasan yg dilakukan oleh masyarakat sipil. Lembaga negara lainnya yg memiliki sifat serupa adalah Ombudsman RI. Bawaslu memiliki kewenangan yg unik karena menggabungkan 3 fungsi yg pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga negara. Bawaslu memiliki: 1) kewenangan regulasi (mengatur internal & sebagian eksternal terkait penyelesaian sengketa), 2) kewenangan pengawasan, 3) kewenangan penindakan. Bawaslu memiliki sifat Status kelembagaan yg unik, pada tingkat pusat dan provinsi bersifat permanen, sedangkan pada tingkat Kabupaten/kota ke bawah bersifat adhoc. Bawaslu merupakan lembaga negara yang bersifat extra-ordinary, yang selalu menghadapi ketidakpastian masa depan eksistensial, karena sangat bergantung kepada political mood pembentuk undang-undang yg notabenenya sebagian besar adalah kempetitor dalam pemilu yang menjadi obyek pengawasannya. Lembaga negara lain yang memiliki kemiripan sifat ini adalah KPK.
  12. 12. Mengamati; seluruh proses penyelenggaraan tahapan pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti Pemerintah, media massa, dan lain-lain. Pengertian Pengawasan Pemilu Mengkaji; yakni kegiatan menganalisa kejadian- kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu. Memeriksa; yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian. Menilai; yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan. TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PENIND AKAN
  13. 13. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU LEGAL COMPLIANCE Pidana Pemilu BUKAN PELANGGARAN SECURITY / CONFLICT Konflik antar Peserta Pemilu / antar pendukung (horizontal conflict) Konflik antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU / Pengawas) vertical conflict Konflik peserta pemilu/masyarakat dengan Pemerintah Administrasi Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sengketa Pemilu Sengketa Hasil Pemilu PELANGGARAN tidak terhadap UU Pemilu, tetapi berkaitan dengan proses pemilu PELANGGARAN
  14. 14. PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Daya rusak terhadap integritas pemilu (fairness, accountability) Daya rusak tatanan demokrasi dan good & cleand governance Daya rusak terhadap moralitas bangsa Mengganggu keindahan kota Mengganggu ketentraman masyarakat Manipulasi dana kampanye, manipulasi hasil penghitungan suara Korupsi politik (bansos), abuse of power Money politik, isu sara, politik identitas Pemasangan atribut Kampanye pawai KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU
  15. 15. TANTANGAN DAN KENDALA PENGAWASAN PEMILU Kendala Regulasi Kendala Struktural Kendala Kultural Perlu Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Keterbatasan kewenangan pengawas Keterbatasan daya dukung institusional Akses informasi/data Lemahnya budaya hukum di lingkungan penyelenggara pemilu Keterbatasan struktur dan jumlah pengawas Lemahnya budaya hukum di lingkungan peserta pemilu Kurang jelas & tegasnya pengaturan Lemahnya budaya hukum di lingkungan masyarakat & penegak hukum
  16. 16. Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya. Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat. MENGAPA MASYARAKAT HARUS TERLIBAT ?
  17. 17. Resiko terhadap masa depan bangsa (karena hasil yang tidak maksimal dari pemilu); • Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan • Legitimasi politiknya dipertanyakan • Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yg demokratis Apa Resiko Ketidakterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu ? Resiko terhadap penyelenggaraan pemilu; • Menghasilkan konflik kekerasan (from election to violance) • Hilangnya kepercayaan rakyat Resiko terhadap demokrasi; • Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru • Apatisme terhadap demokrasi(ada kecenderungan melihat masa lalu, meskipun otoritarian, tetapi dianngap lebih stabil)
  18. 18. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemilu Masyarakat sebagai Voters • Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu • Akses informasi tentang profil peserta pemilu • Hak untuk memberikan suara Masyarakat sebagai Observers • Akses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu dari penyelenggara pemilu • Hak untuk diakui keberadaan dan perannya dalam memantau pemilu • Hak untuk menyampaikan temuan/laporan dan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemilu Masyarakat sebagai Judges • Penyediaan berbagai hak akses dan jaminan atas pemenuhan berbagai hak tersebut akan berguna bagi masyarakat untuk menjalankan perannya sebagai hakim dalam menilai penyelenggaraan pemilu, dan sekaligus preferensi dalam menentukan pilihannya di dalam bilik suara
  19. 19. Model & Karakteristik Aktifitas Pemantauan Pemilu oleh Masyarakat Organized Election Observers Individual Election Observers Well Organized Well informed Somewhat well funded Memiliki ketertarikan untuk memantau banyak tahapan dalam pemilu Less-informed Fully voluntarily observation Umumnya tertarik untuk memantau tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan+penghitungan suara Less-organized
  20. 20. KERAWANAN PEMILU Analisa Kerawanan Pemilu dapat dilakukan melalui pendekatan: ANALISA AKTOR (analisa berbasis aktor yang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu) ANALISA MODUS (analisa berbasis modus pelanggaran pemilu) ANALISA DAMPAK (analisa berbasis ukuran dampak pelanggaran pemilu, baik terhadap integritas proses penyelenggaraan pemilu, integritas hasil pemilu, maupun terhadap kualitas kehidupan demokrasi)
  21. 21. ANALISIS STAKEHOLDER PEMILU KPU BAWASLU /PANWASLU PARPOL / CALON PEMANTAU PEMERINTAH MEDIA MASSA MASYARAKAT TOKOH MASY. PENGUSAHA DPR
  22. 22. Apa Bentuk Partisipasi Pengawasan yang harus dilakukan Masyarakat? Mulailah dari hal sederhanaTahapan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Awasi dan laporkan jika ada partai politik yang memanipulasi data persyaratan Tahapan Pencalon anggota DPR/DPRD Awasi dan laporkan jika ada caleg yang memanipulasi data persyaratan (ijazah), berkelakuan tidak baik, dll Tahapan Kampanye Awasi dan laporkan jika ada yang mempermainkan isu SARA dalam kampanye. Jangan terlibat penyebaran hoax Tahapan Pemunguta n & Penghitung an suara Awasi dan laporkan jika ada pelanggaran. Laporkan photo C1 ke Panwas melalui aplikasi atau medsos Tahapan Pendaftaran Pemilih Awasi dan laporkan jika ada pemilih yang belum terdaftar, dll.
  23. 23.  Ikut memantau pelaksanaan pemilu untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan  Melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan kepemiluan  Ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing  Menyampaikan laporan pelanggaran pemilu  Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu  Mendukung terciptanya ketaataan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BAGAIMANA?
  24. 24. Bridging instrument untuk mengefektifkan komunikasi dan relasi antar stakeholder pemilu. Membantu mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas dan integritas pemilu melalui fungsi watch dog. DIMANA DAN APA PERAN MEDIA ?
  25. 25. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MANAJEMEN PEMILU DI INDONESIA KELEBIHAN Kelembagaan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah mengalami penguatan eksistensi dan peran, baik dari sisi independensi, kewenangan, maupun system pengendalian etika. Sistem kepartaian telah mulai menemukan bentuknya menjadi system kepartaian sederhana moderat. System penyederhanaan partai melalui pengetatan syarat pembentukan partai dan penerapan parliamentary threshold telah dapat diterapkan Sistem penyelesaian keberatan atas hasil pemilu melalui Mahkamah Konsitusi telah berjalan dan diakui sehingga dapat menjadi katalisator konflik KEKURANGAN Beberapa aspek teknis manajerial pemilu (system pendaftaran pemilih, system distribusi logistic pemilu, system perekaman hasil penghitungan suara) masih belum memadai dan perlu disempurnakan. Daya dukung teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan system ini. Sistem organisasi penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc, dan tanpa disertai system manajemen SDM yang baik, menyebabkan lemahnya kinerja organisasi. Komisioner yang selalu berganti tanpa disertai system pengembangan kapasitas yang kuat, menyebabkan isu penguasaan kapasitas teknis kepemiluan selalu menjadi kendala. Masih terdapat “kebiasaan” yang tidak sehat di kalangan parlemen dan pemerintah untuk selalu melakukan perubahan Undang-undang Pemilu setiap 5 tahun, tanpa disertai grand design pengembangan system pemilu yang jelas. Akibatnya perubahan rutin lebih cenderung bersifat tambal sulam dan reaksioner
  26. 26. TANTANGAN PELEMBAGAAN MANAJEMEN PEMILU DI INDONESIA DI MASA MENDATANG Menemukan formula penentuan alokasi kursi di daerah pemilihan (seat allocation) secara lebih proporsional Menemukan formula penghitungan perolehan kursi yang lebih mencerminkan hasil pemilu yang proposional Memperbaiki dan menyempurnakan system penegakan hokum (electoral legal framework), sehingga dapat lebih terintegrasi, efektif, dan efisien Merumuskan system pengelolaan daftar pemilih yang kredibel
  27. 27. LESSON LEARNT Lingkungan Politik • Selalu memberi pengaruh warna terhadap system kepartaian maupun system pemilu yang hendak diterapkan • Tak jarang dapat menjadi ancaman terhadap independensi dan professionalitas lembaga penyelenggara pemilu, terutama jika undang-undang pemilu selalu direvisi secara rutin setiap menjelang pemilu Grand design • Grand design system pemilu perlu dimiliki oleh setiap Negara, untuk memberi arah jalan perbaikan system pemilu. • Ketiadaan gran design system pemilu akan menyebabkan proses revisi kerangka system dan kerangka hokum pemilu menjadi bersifat reaksioner dan parsial Kelembagaan • Kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen dan professional sangat diperlukan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu secara demokratis dan kredibel • Kelembagaan penyelenggara pemilu di Negara yang berada dalam situasi transisi demokrasi dapat mempertimbangkan model di Indonesia, dimana terdapat KPU-Bawaslu-DKPP, ditambah lembaga penegak hokum terkait. Konfigurasi ini dapat menghasilkan proses saling control yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan public dan peserta pemilu terhadap integritas penyelenggara pemilu.

×