Pengawasan Pendaftaran Pemilih dalam Pilgub, Pilbup, dan Pilwakot berdasarkan Perpu Nomor 1/2014

1. KIAT MENGAWASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BERDASARKAN PERPU NOMOR 1/2014
Oleh: Ahsanul Minan
Disampaikan dalam FGD Bawaslu RI, 19 November 2014
www.ahsanulminan.webs.com
http://www.slideshare.net/ahsanov

2. Election Cycle
PENDAFTARAN PEMILIH
Stakeholders

3. Mengapa DPT?
Hak Pilih merupakan hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.
Credibility of Voter List akan mempengaruhi kredibilitas hasil pemilu.
Kredibilitas Daftar Pemilih memiliki korelasi kuat dengan eligibilitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.

4. PRINSIP-PRINSIP PENDAFTARAN PEMILIH
LEGALITY
FAIRNESS
SUSTAINABILITY
ACCESSIBILITY
COST- EFFECTIVENESS
INTEGRITY
COMPREHENSIVENESS
TIMELINESS
TRANSPARENCY
ACCURACY
INCLUSIVENESS
CREDIBILITY

5. KLASIFIKASI PENDAFTARAN PEMILIH
COMPULSORY vs VOLUNTARY
•Voluntary systems membutuhkan tingkat kesadaran partisipasi politik yang tinggi di kalangan masyarakat
•Indonesia menganut voluntary
ACTIVE vs PASSIVE
•Active systems memerlukan kapabilitas penyelenggara yang tinggi, Passive systems membutuhkan kesadaran politik masyarakat yang tinggu
•Indonesia menerapkan Active Systems
CONTINUOUS vs PERIODIC
•Continous memerlukan kapabilitas penyelenggara pemilu
•Indonesia masih menganut Periodic Systems
CIVIL REGISTRATION vs VOTER REGISTRATION
Memerlukan kejelasan arah kebijakan antara penyelenggara pemilu dengan penyelenggara pemerintahan

6. POTRET PROBLEMATIKA DAFTAR PEMILIH 1999-2014
Klaim pemerintah bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan terbantahkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru menemukan adanya KTP palsu buatan Tiongkok dan Prancis. http://www.jpnn.com/read/2014/11/18/270474/Kantongi-E-KTP-Palsu,-Curiga-Ada-yang-Ganda-
Mendagri Minta Polisi Usut Tuntas Kasus e-KTP Palsu, http://www.globalindo.co/2014/11/17/mendagri-minta-polisi-usut- tuntas-kasus-e-ktp-palsu
Mendagri: E-KTP Distop, Masyarakat Akan Dapat KTP Sementara, http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/15002201/Mendagri.E- KTP.Distop.Masyarakat.Akan.Dapat.KTP.Sementara
Mendagri: Evaluasi Total KTP-el, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/17/nf6acp-mendagri- evaluasi-total-ektp

7. ANATOMI PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH
•Masih dominannya peran Pemerintah (Depdagri) dalam urusan terkait pendaftaran pemilih
•Rendahnya kesadaran & keterlibatan parpol
•Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat
•Melemahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu
•Belum terbangunnya sistem manajemen daftar pemilih yang memadai di KPU
•Rendahnya kapasitas penyelenggara
•Jadwal rekrutmen penyelenggara yang kurang pas
•Lemahnya sistem perencanaan (electoral management)
•Sistem Periodic yang diterapkan menyebabkan rendahnya tingkat perhatian terhadap isu daftar pemilih
•Tarik-menarik kewenangan dalam manajemen civic registratio dan voter registration antara Depodagri vs KPU
SISTEM & REGULASI
KAPASITIAS PENYELENGGARA
SIKAP STAKHOLDER
PARTISIPASI PEMILIH

8. Prosedur Pemutakhiran Daftar Pemilih Berdasarkan Perpu 1/2014 (1)
No
Pasal
Pengaturan
Potensi Masalah
1
1 angka 6
Pasal 56 ayat (3)
Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah
17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang
terdaftar dalam Pemilihan.
Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal,
Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat
tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau
surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan
lain/ Lurah.
Terdapat perubahan syarat eligibilitas sebagai pemilih, yakni tidak ada syarat minimum masa domisili.
Potensi masalah dari norma ini adalah adanya potensi mobilisasi penduduk menjelang pendaftaran pemilih. Potensi masalah ini semakin besar di daerah pemekaran (DOB) terutama yang masih ada konflik kependudukan.
2
11 huruf g
13 huruf h
memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
Data utama yang dipergunakan adalah data kependudukan, bukan data pemilih dalam pemilu terakhir, Hal ini akan berpotensi menimbulkan masalah karena data kependudukan Pemerintah masih banyak kekacauan.
3
Pasal 28 ayat (1)
Pasal 30 huruf a
mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah provinsi yang meliputi:
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih
Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
Tugas pengawas tidak mencakup pengawasan proses sinkronisasi (yang masuk dalam tahapan perisapan), karena pengawasan diatur hanya mencakup tahap penyelenggaraan.

9. Prosedur Pemutakhiran Daftar Pemilih Berdasarkan Perpu 1/2014 (2)
No
Pasal
Pengaturan
Potensi Masalah
Pasal 58 ayat (2)
Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari
RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang
telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
Tidak ada pemutakhiran secara langsung (sensus model), melainkan hanya pemutakhiran secara tidak langsung.
Pasal 58 ayat (4)
Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diumumkan secara luas dan melalui papan
pengumuman RT/RW atau sebutan lain oleh PPS, untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat
selama 10 (sepuluh) hari.
Stelsel aktif. Model ini beresiko apabila sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak optimal, di saat kesadaran warga untuk memeriksa status mereka masih belum memadai

10. KERAWANAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 2015
PROSEDUR
AKURASI
LAIN2
•Penetapan DP tanpa pleno
•Penyimpangan prosedur
•Keterlambatan jadwal
•Transparansi proses
•Ghost Voters
•Pemilih ganda
•Inaccuracy penulisan identitas
•Pemilih tidak terdaftar
•Inkonsistensi kebijakan
•Cross boundaries issues
•Sikap KPU untuk mengandalkan DPK sebagai solusi permasalahan DP.

11. ORIENTASI & FOKUS PENGAWASAN
Fokus
Legalitas
Legal compliance
Legal certainity
Akurasi
Zero fault

12. STRATEGI & PENDEKATAN PENGAWASAN
LEGALITAS Pengawasan atas aspek legalitas ini dapat ditempuh dengan cara pengawasan melekat secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih oleh KPU
AKURASI
Pengawasan atas aspek Akurasi ini bisa dilakukan dengan 2 cara:
1. Audit dokumen
2. List to voters audit, tentunya dengan cara sampling
3. Voters to lis audit dengan cara membuka akses pelaporan bagi masyarakat

13. SEKIAN