Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup

1.837 Aufrufe

Veröffentlicht am

Pengawasan Pendaftaran Pemilih dalam Pilgub, Pilbup, dan Pilwakot berdasarkan Perpu Nomor 1/2014

Veröffentlicht in: News & Politik

Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup

  1. 1. KIAT MENGAWASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BERDASARKAN PERPU NOMOR 1/2014 Oleh: Ahsanul Minan Disampaikan dalam FGD Bawaslu RI, 19 November 2014 www.ahsanulminan.webs.com http://www.slideshare.net/ahsanov
  2. 2. Election Cycle PENDAFTARAN PEMILIH Stakeholders
  3. 3. Mengapa DPT? Hak Pilih merupakan hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Credibility of Voter List akan mempengaruhi kredibilitas hasil pemilu. Kredibilitas Daftar Pemilih memiliki korelasi kuat dengan eligibilitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.
  4. 4. PRINSIP-PRINSIP PENDAFTARAN PEMILIH LEGALITY FAIRNESS SUSTAINABILITY ACCESSIBILITY COST- EFFECTIVENESS INTEGRITY COMPREHENSIVENESS TIMELINESS TRANSPARENCY ACCURACY INCLUSIVENESS CREDIBILITY
  5. 5. KLASIFIKASI PENDAFTARAN PEMILIH COMPULSORY vs VOLUNTARY •Voluntary systems membutuhkan tingkat kesadaran partisipasi politik yang tinggi di kalangan masyarakat •Indonesia menganut voluntary ACTIVE vs PASSIVE •Active systems memerlukan kapabilitas penyelenggara yang tinggi, Passive systems membutuhkan kesadaran politik masyarakat yang tinggu •Indonesia menerapkan Active Systems CONTINUOUS vs PERIODIC •Continous memerlukan kapabilitas penyelenggara pemilu •Indonesia masih menganut Periodic Systems CIVIL REGISTRATION vs VOTER REGISTRATION Memerlukan kejelasan arah kebijakan antara penyelenggara pemilu dengan penyelenggara pemerintahan
  6. 6. POTRET PROBLEMATIKA DAFTAR PEMILIH 1999-2014 Klaim pemerintah bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan terbantahkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru menemukan adanya KTP palsu buatan Tiongkok dan Prancis. http://www.jpnn.com/read/2014/11/18/270474/Kantongi-E-KTP-Palsu,-Curiga-Ada-yang-Ganda- Mendagri Minta Polisi Usut Tuntas Kasus e-KTP Palsu, http://www.globalindo.co/2014/11/17/mendagri-minta-polisi-usut- tuntas-kasus-e-ktp-palsu Mendagri: E-KTP Distop, Masyarakat Akan Dapat KTP Sementara, http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/15002201/Mendagri.E- KTP.Distop.Masyarakat.Akan.Dapat.KTP.Sementara Mendagri: Evaluasi Total KTP-el, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/17/nf6acp-mendagri- evaluasi-total-ektp
  7. 7. ANATOMI PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH •Masih dominannya peran Pemerintah (Depdagri) dalam urusan terkait pendaftaran pemilih •Rendahnya kesadaran & keterlibatan parpol •Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat •Melemahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu •Belum terbangunnya sistem manajemen daftar pemilih yang memadai di KPU •Rendahnya kapasitas penyelenggara •Jadwal rekrutmen penyelenggara yang kurang pas •Lemahnya sistem perencanaan (electoral management) •Sistem Periodic yang diterapkan menyebabkan rendahnya tingkat perhatian terhadap isu daftar pemilih •Tarik-menarik kewenangan dalam manajemen civic registratio dan voter registration antara Depodagri vs KPU SISTEM & REGULASI KAPASITIAS PENYELENGGARA SIKAP STAKHOLDER PARTISIPASI PEMILIH
  8. 8. Prosedur Pemutakhiran Daftar Pemilih Berdasarkan Perpu 1/2014 (1) No Pasal Pengaturan Potensi Masalah 1 1 angka 6 Pasal 56 ayat (3) Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah. Terdapat perubahan syarat eligibilitas sebagai pemilih, yakni tidak ada syarat minimum masa domisili. Potensi masalah dari norma ini adalah adanya potensi mobilisasi penduduk menjelang pendaftaran pemilih. Potensi masalah ini semakin besar di daerah pemekaran (DOB) terutama yang masih ada konflik kependudukan. 2 11 huruf g 13 huruf h memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; Data utama yang dipergunakan adalah data kependudukan, bukan data pemilih dalam pemilu terakhir, Hal ini akan berpotensi menimbulkan masalah karena data kependudukan Pemerintah masih banyak kekacauan. 3 Pasal 28 ayat (1) Pasal 30 huruf a mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; Tugas pengawas tidak mencakup pengawasan proses sinkronisasi (yang masuk dalam tahapan perisapan), karena pengawasan diatur hanya mencakup tahap penyelenggaraan.
  9. 9. Prosedur Pemutakhiran Daftar Pemilih Berdasarkan Perpu 1/2014 (2) No Pasal Pengaturan Potensi Masalah Pasal 58 ayat (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. Tidak ada pemutakhiran secara langsung (sensus model), melainkan hanya pemutakhiran secara tidak langsung. Pasal 58 ayat (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman RT/RW atau sebutan lain oleh PPS, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari. Stelsel aktif. Model ini beresiko apabila sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak optimal, di saat kesadaran warga untuk memeriksa status mereka masih belum memadai
  10. 10. KERAWANAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 2015 PROSEDUR AKURASI LAIN2 •Penetapan DP tanpa pleno •Penyimpangan prosedur •Keterlambatan jadwal •Transparansi proses •Ghost Voters •Pemilih ganda •Inaccuracy penulisan identitas •Pemilih tidak terdaftar •Inkonsistensi kebijakan •Cross boundaries issues •Sikap KPU untuk mengandalkan DPK sebagai solusi permasalahan DP.
  11. 11. ORIENTASI & FOKUS PENGAWASAN Fokus Legalitas Legal compliance Legal certainity Akurasi Zero fault
  12. 12. STRATEGI & PENDEKATAN PENGAWASAN LEGALITAS Pengawasan atas aspek legalitas ini dapat ditempuh dengan cara pengawasan melekat secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih oleh KPU AKURASI Pengawasan atas aspek Akurasi ini bisa dilakukan dengan 2 cara: 1. Audit dokumen 2. List to voters audit, tentunya dengan cara sampling 3. Voters to lis audit dengan cara membuka akses pelaporan bagi masyarakat
  13. 13. SEKIAN

×