Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pengawasan dana kampanye

1.102 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mengawasi dana kampanye merupakan agenda yang baru-baru ini mendapat perhatian di Indonesia

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
  • Als Erste(r) kommentieren

Pengawasan dana kampanye

  1. 1. BEBERAPA MASUKAN PENGAWASAN DANA KAMPANYE Ahsanul Minan Disampaikan dalam FGD Penyusunan Instrumen Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye, Bawaslu RI, 30 September – 2 Oktober 2013
  2. 2. Signifikansi Pengawasan Dana Kampanye  Untuk menjamin terwujudnya proses kompetisi yang sehat dan adil  Untuk menghindari munculnya pertimbangan pragmatisme sempit bagi pemilih dalam menentukan pilihannya  Menjamin kesempatan yang sama bagi peserta pemilu untuk berkampanye, dan kesempatan yang luas bagi masyarakat melihat berbagai pilihan dalam pemilu;  Mencegah jangan sampai kebijakan dari elected officials didominasi oleh penyumbang dana kampanye;  Menjamin calon yang baik (meskipun tidak punya banyak uang) dapat terpilih dalam pemilu.
  3. 3. ASPEK PENTING DIAWASI  Transparency (mengupayakan agar seluruh informasi berkenaan dengan data besaran sumbangan, sumber dana, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana kampanye dapat diakses oleh publik)  Accuracy (mengupayakan agar proses pembukuan dana kampanye dilakukan secara akurat)  Accountability (mengupayakan agar sumber penerimaan, nominal dana, dan penggunaan dana kampanye dilakukan sesuai aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan)  Procedure compliance (mengupayakan agar proses pembukuan dan pelaporan dana kampanye dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik UU maupun peraturan KPU)
  4. 4. Major types of political finance-related corruption (Marcin Walecki,2004) Type Actor group vulnerable to corruption Description Illegal expenditure including vote buying Voters and election officials A political party or candidate may directly or indirectly bribe voters and election officials. They may alternatively offer the electorate different kinds of incentives (gifts, food, alcohol or even short-term employment). Besides elections, in some parliaments there is an unofficial market for votes – parliamentarians or councillors might be paid for votes or for joining different caucuses. Funding from infamous sources Candidates and political parties A political party or candidate may accept money from organised crime (such as drug traffickers), terrorist groups or foreign governments. These groups might even form their own political parties Selling appointments, honours or access to information Public servants and candidates Contributors may gain rewards in the form of job selections, appointments (ambassadorial, ministerial or judicial), decorations or titles of nobility. Money may also be used to buy a seat in parliament or a candidacy.
  5. 5. Type Actor group vulnerable to corruption Description Abuse of state resources Public sector Certain state resources, such as money and infrastructure, that are available to office holders may be extensively used for electioneering. In addition, the political party or candidate may capture state resources through the unauthorised channelling of public funding into companies, organisations or individuals. Personal enrichment Candidates and politicians Candidates may be required to contribute significant amounts to a party’s election fund and also to pay for their individual campaign. Politics then becomes a rich man’s game and elected representatives accumulate necessary funds to pay for the next elections by taking a percentage on secret commissions and accepting bribes. Demanding contributions From public Servants Public servants and public sector A political party or candidate in need of money may impose excises upon office holders, both public and elected. In some regimes a political party may also force public servants to become party members and then extort kickbacks from their salaries for some party expenditures.
  6. 6. Type Actor group vulnerable to corruption Description Activities disobeying political finance regulations Political parties A political party or candidate may accept donations from prohibited sources or spend more than the legal ceiling permits. Violations of disclosure requirements, such as inaccurate accounting or reporting, or lack of transparent funding, are often the cause of political scandals Political contributions for favours, contracts or policy change Private sector One of the motives for political contributions to a political party or candidate is the possibility of payoffs in the shape of licences and government contracts. Donations may also be given for a governmental policy change or legislation favourable to a specific interest group. Forcing private sector to pay ‘protection money Private sector Extortion, for instance using tax and customs inspections to force entrepreneurs to hand over part of their profits to a political party.
  7. 7. Type Actor group vulnerable to corruption Description Limiting access to funding for opposition parties Opposition parties and candidates Authoritarian regimes with a patrimonial economic system and political repression may seriously constrain financial resources available to opposition parties.
  8. 8. Pola Manipulasi Pendanaan kampanye Pemilu 1999 (Luky Djani dkk, 2005) Pola Kasus Pelaku Transf er dari rekening dana taktis pemerintah ke rekening partai melalui rekening yayasan Kasus Bulogate. Transf er dari rekening Bulog ke Yay asan Raudhatul Jannah sebesar Rp 40 miliar dengan alasan membelikan beras murah tapi terny ata dilanjutkan ke Partai lewat pemberian cek kapada bendahara partai Birokrat Kader partai yang membuat yayasan Pengurus Partai (bendahara) Transfer dari perusahaan publik (bank) ke rekening partai Kasus Bank Bali : Transfer dari Bank Bali sebesar 15 miliar ke rekening bendahara Partai. Pengusaha Pengurus Partai (bendahara) Sumbangan langsung dari perusahaan untuk kepentingan kampanye Penyewaan helikopter dan mobil mewah untuk kepentingan kampanye pemilu Kader dan simpatisan partai Bendahara partai
  9. 9. Pola Manipulasi Pendanaan kampanye Pemilu 1999 (Luky Djani dkk, 2005) Pola Kasus Pelaku Pencatatan pemasukan tidak jelas Banyaknya sumbangan anonim Bendahara partai Pencatatan pengeluaran tidak dapat diverifikasi Pengeluaran dengan bukti pengeluaran kas tidak disertai bukti kuitansi asli Bendahara partai Peny iasatan lewat sumbangan jenis Utang dan saldo kas partai dan dana kampanye Banyak partai politik yang melaporkan utang sebagai jenis pemasukan Bendahara partai
  10. 10. CATATAN TERHADAP PKPU NOMOR 17/2013 Beberapa pengaturan baru dalam PKPU yang perlu direspon dalam strategi dan fokus pengawasan:  Mekanisme penyampaian laporan secara periodik.  Publikasi laporan dana kampanye melalui website KPU.  Pengelolaan dana kampanye terpusat pada partai politik  Masukan masyarakat menjadi salah satu bahan audit
  11. 11. UTILISASI OLEH PENGAWAS PEMILU Laporan Periodik ASPEK PERUBAHAN DALAM PKPU Publikasi laporan di website Sentralisasi pengelolaan dana kampanye pada partai politik Masukan masyarakat sebagai salah satu bahan audit oleh KAP Dapat digunakan oleh Bawaslu sebagai basis data pengawasan Dapat mempermudah Bawaslu mendapatkan data bahan pengawasan Memperjelas entitas akutansi dan subyek hukum, mempermudah kerja Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan Dapat digunakan oleh Bawaslu untuk mendorong “audit investigatif” oleh KAP
  12. 12. REKOMENDASI STRATEGI PENGAWASAN DANA KAMPANYE Untuk melengkapi strategi pengawasan dana kampanye Bawaslu, dengan mempertimbangkan perubahan dalam PKPU, maka penulis mengusulkan penambahan strategi pengawasan dana kampanye:  Periodic Monitoring: yakni pengawasan dana kampanye yang dilakukan sebelum diselenggarakannya audit dana kampanye oleh KAP, dengan mengacu kepada laporan periodik dana kampanye oleh peserta pemilu.  Monitoring akurasi sumbangan dana kampanye: yakni pengawasan
  13. 13. FOKUS PENGAWASAN N O JENIS PENGAWASAN FOKUS PENGAWASAN 1 Periodic Monitoring Campaign expenditure; dengan memprioritaskan pada bentuk belanja tertentu (misalnya iklan cetak dan elektronik, alat peraga baliho dan bendera, rapat umum). Targetnya adalah membandingkan antara jumlah belanja kampanye yang dilaporkan dengan estimasi belanja kampanye riil yang didapatkan dari hasil pengawasan. 2 Audit penyumbang Sampling based audit terhadap akurasi laporan sumbangan dana kampanye, dengan memfokuskan kepada: penyumbang fiktif, kelayakan ekonomi penyumbang, dll.

×