Dokumen tersebut membahas tentang peran sistem pembayaran dalam perekonomian dan regulasi yang mengatur sistem pembayaran. Sistem pembayaran diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kebijakan moneter, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai lembaga terkait seperti bank sentral dan otoritas jasa keuangan mengatur dan mengawasi sistem pembayaran.

1. Presented By:
Ahmad Muhoriah. SH
Dasar-dasar sistem pembayaran

2. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
Apa yg dimaksud dengan
pembayaran…???

3. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
Pembayaran adalah pemindahan dana guna memenuhi
suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan
ekonomi.

4. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup
seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang
digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna
memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu
kegiatan ekonomi.

5. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
Mengapa sistem pembayaran harus diatur dan diawasi
secara khusus..?
Risiko kredit
Ketika salah
satu peserta
dalam
sistem
pembyaran
tidak dapat
memenuhi
kewajibanny
a pada saat
jatuh tempo
atau masa
datang
Risiko likuiditas
Salah satu
peserta dalam
sistem
pembyaran
tidak memiliki
cukup dana
dapat
memenuhi
kewajibannya
pada saat jatuh
tempo atau
masa datang
Risiko hukum
Kerangka huku
yang lemah
atau ketidak
pastian hukum
yang dapat
menyebabkan
atau
memperburuk
risiko likuiditas
& risiko kredit
Risiko
operasional
Risiko yang
ditimbulkan
oleh faktor-
faktor
operasional
yang dapat
menyebabkan
atau
memperburuk
risiko likuiditas
& risiko kredit
Risiko sistemik
Ketidak
mampuan Salah
satu peserta
dalam sistem
pembyaran atau
gangguan
sistem yang
dapat menyebar
secara luas dan
membahayakan
sistem/pasar
uang

6. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
 Sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan
dan kelancarannya. Hal ini dikarenakan kegagalan
sistem pembayaran akan berdampak negatif pada
kestabilan ekonomi secara keseluruhan
 Sistem pembayaran menyangkut kontrak perjanjian,
fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang
digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan
penerimaan instruksi pembayaran.
 Diperlukan sutu lembaga khusus yang mengatur dan
menjaga keamanan sera kelancaran sistem
pembayaran dalam b entuk pembuatan peraturan dan
kebijakan, penyelenggaraan saera pengawasan dalam
rangka mengontrol resiko yang pada umumnya

7. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
SARANA
TRANSMISI
KENIJAKAN
MONETER
MENINGKATKAN
EFISIENSI
EKONOMI SUATU
NEGARA
MENJAGA
STABILITAS
KEUANGAN
DAN
PERBANKAN
PERAN SISTEM PEMBAYARAN
Gangguan sistem pembayaran akan
menurunkan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap likuiditas dan
stabilitas sistem keuangan dan perbankan
Dengan lancarnya sistem pembayaran
kebijakan moneter dapat lebih cepat
mempengaruhi perekonomian sehingga
proses tranmisi kebijakan moneter dan
sistem perbankan ke sektor real dapat
menjadi lancar
Dengan lancarnya sistem pembayaran
penyelesaian berbagai transaksi ekonomi
dapat lebih depat dan aman sehingga
akan mempercapat perputaran uang,
mempermudah perencanaan keuangan
usaha dan meningkatkan produktifitas
ekonomi

8. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
4 Prinsip
Kebijakan
Sistem
Pembayaran
Ekonomi :
Aman
Efisiensi
Kesetaraan
Akses
Kewajiban

9. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
Tunai
•Uang kartal
Non tunai
•Uang Giral
JENIS PEMBAYARAN
KOMPONEN SISTEM PEMBAYARAN
penggunaINFRASTRUKTUR INSTRUMENPENYELENGGARAREGULATOR
Uang Kartal
•Untuk transaksi kecil : uang logam & uang kertas
Uang Giral
•Transaksi jumlah besar : Cek, giro, kartu kredit, kartu debet
DLL
BANK SENTRAL
DASAR HUKUM SISTEM
PEMBAYARAN LEMBAGA PEMBAYARAN
UANG, CEK, GIRO,
KARTU KREDIT, DLL
NASABAH/KONSUMEN

10. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
PROSES SISTEM PEMBAYARAN
PEMBAYAR MEMBERIKAN OTORISASI
PEMBAYARAN
PERTUKARAN PERINTAH
PEMBAYARAN ANTAR LEMBAGA
PEMBAYARAN
STETELMEN ANTAR BANK KEPADA
LEMBAGA KLIRING
• Pembayar memberikan otorisasi kepada lembaga pembayaran
• pertukaran perintah antar bank yang terlibat dalam proses pembayaran
• lembaga pembayaran harus membayar bank penerima . Baik bilateral
maupun melalui rekening yang dimiliki bank-bank tersebut pada lembaga
penyelenggara kliring (umumnya bank sentral)

11. Lembaga Terkait Sistem Pembayaran
Berbagai lembaga yang terkait
dalam sistem pembayaran
 Sistem pembayaran dapat disenggarakan oleh bank sentral
atau lembaga independen yang diberi wewenang untuk
menyelenggarakan sistem, pembayaran, Di Indonesia
lembaga penyelenggara sistem pembayaran adalah bank
sentral (BI)
 Lembaga yang memberikan jasa pelayanan pembayaran di
Indonesia adalah bank dan non bank serta kantor pos
 Lembaga pengatur dan pengawas sistem pembayaran adalah
bank sentral atau bekerjasama dengan badan atau lembaga
yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk itu.
 Terakhir adalah lembaga untuk menyelesaikan disputes dan
complaints yang disediakan Bank Indonesia dan Lembaga
Penyedia Jasa Pembayaran.

12. Lembaga Terkait Sistem Pembayaran
Penyelenggara
sistem pembayaran
(BI)
Penyedia jasa sistem
pembayaran (bank &
non bank)
Lembaga
penyelasaian
disputes dan
complaints

13. Regulasi Sistem Pembayaran
 UU no. 11/2008 Tentang ITE
 UU no. 8/1009 Tentang perlindungan konsumen
 PBI No. 9/15/PBI/2007 Tentang peberapan managemen risiko dalam
penggunaan teknologi informasi oleh bank umum
 PBI NO 16/1/PBI/20024 Tentang perlindungan konsumen sistem
pembayaran
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tanggal 8 April
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni
2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana
 Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan
atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan
Kartu
 Surat Edaran Bank Indonesian No. 14/ 38 /DASP tanggal 28
Desember 2012 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Ban

14. Perlindungan konsumen sistem
pembayaran

15. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Sistem Pembayaran
 UU no. 8/1009 Tentang
perlindungan konsumen
 Peraturan Bank Indonesia
Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21
Januari 2014 tentang
Perlindungan Konsumen Jasa
Sistem Pembayaran
 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa
Keuangan

16. PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN
KONSUMEN
4 Prinsip
Kebijakan
Sistem
Pembayaran
Ekonomi :
KEADILAN
DAN
KEANDALAN
TRANSPARAN
SI
PENANGANAN
&
PENYELESAIA
N YG EFEKTIF
PERLINDUNGA
N DATA &
INFIRMASI
KONSUMEN

17. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA SISTEM
PEMBAYARAN
 Penyedia jasa sistem pembayaran wajib menyediakan sarana
guna memberikan informasi baik lisan maupun tertulis mengenai
manfaat, risiko, dan konsekuensi bagi Konsumen atas
penggunaan jasa Sistem Pembayaran secara akurat, terkini,
jelas, tidak menyesatkan, jujur, dan etis.
 Penyelenggara wajib memiliki divisi khusus yang melaksanakan
mekanisme penanganan pengaduan bagi Konsumen dan wajib
dituangkan dalam bentuk tertulis serta wajib memberitahukan
kepada Konsumen meliputi. :
a. penerimaan pengaduan;
b. penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
c. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.
 Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penanganan dan
penyelesaian pengaduan Konsumen kepada Bank Indonesia
sesuai
dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jasa
Sistem

18. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA SISTEM
PEMBAYARAN
 Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penanganan dan
penyelesaian pengaduan Konsumen kepada Bank Indonesia
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jasa
Sistem Pembayaran.
 Bank Indonesia selaku lembaga pengawas memiliki wewenang
untuk memberikan teguran dan sangsi bagi penyedia jasa yang
tidak menjalankan program perlindungan konsumen sesuai
peraturan yang berlaku, sangsi yang diberikan dapat berupa
A. teguran tertulis;
B. denda;
C. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa
Sistem Pembayaran; dan/atau
D. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem
Pembayaran.
Bagaimana jika tidak mencapai
kesepakatan penyelesaian
pengaduan..??

19. Sinergi Antara OJK dan BI Dalam Upaya
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

20. Sinergi Antara OJK dan BI Dalam Upaya
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
 Di Indonesia terdapat dua lembaga legulator bidang
keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank
Indonesia. Kedua lembaga tersebut memiliki regulasi
masing-masing dalam upaya melindungi konsumen jasa
keuangan :
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal
21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa
Sistem Pembayaran
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan
Lantas kemana jika konsumen tidak
mencapai kesepakatan penyelesaian
pengaduan terkait masalas sistem
pembayaran..??

21. Sinergi Antara OJK dan BI Dalam Upaya
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
 Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada
Bank Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
 Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada
Penyelenggara dan telah ditindaklanjuti oleh
Penyelenggara, namun tidak terdapat kesepakatan antara
Konsumen dengan Penyelenggara;
 permasalahan yang diadukan merupakan masalah perdata
yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah
diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum
terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga
mediasi; dan
 Konsumen mengalami potensi kerugian finansial yang

22. Sinergi Antara OJK dan BI Dalam Upaya
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
 Yuridiksi BI dan OJK dalam perlindungan konsumen
jasa keuangan
Bank Indonesia :
Terkait sistem
pembayaran
•kartu kredit,
•uang elektronik,
•kliring dan
•Real Time Gross
Setlement (RTGS)
Otoritas Jasa
Keuangan :
Terkait lembaga
keuangan
•Bank,
•Asuransi,
•Perusahaan Efek
•Manager Investasi
•DLL

23. terimakasih