pengendalian (titipan temen)
•Als PPTX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•1,564 views
ini bukan karya saya, cuma saya re upload untuk UAS supaya bisa dibaca online oleh saya dan teman2, saya juga lupa dapat darimana,
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie pengendalian (titipan temen)
Ähnlich wie pengendalian (titipan temen) (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (18)
pengendalian (titipan temen)
- 2. 2 Tuliskan nama Anda di sudut kanan atas dengan huruf capital.
- 3. 3 Tuliskan angka yang menjadi preferensi Anda.
- 4. 4 Tuliskan nama orang terdekat Anda.
- 5. Ground Rules 1. Mendengar dan berpartisipasi aktif di dalam kelas. 2. Mulailah dengan memahami dan kemudian menjadi paham. 3. Hadir tepat waktu termasuk pada saat kembali ke kelas setelah istirahat. 4. Handphone dimatikan/dialihkan ke nada getar.
- 6. 6 LATAR BELAKANG 1. Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya – Butir 3021 SA APIP 2. Tujuan pemahaman dan pengujian tsb utk menentukan: Saat pelaksanaan audit Jangka waktu audit Prosedur audit yang diperlukan
- 7. 7 TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami Sistem Pengendalian Manajemen(SPM) dan fungsinya dalam pelaksanaan audit
- 8. 8 TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Peserta diklat mampu: 1. Menjelaskan kembali latar belakang dan perkembangan SPM, pengertian dan konsep dasar SPM, jenis-jenis pengendalian dan keterbatasan SPM 2. Menjelaskan kembali tujuan perancangan, persyaratan, dan penanggung jawab SPM 3. Menjelaskan kembali sarana dan komponen SPM 4. Melaksanakan prosedur dan metode penilaian SPM sebagai media penilaian keandalan SPM
- 9. 9 P M S • Konsep Dasar • Sarana dan Unsur • Prosedur & Metode Pemahaman POKOK BAHASAN • Tujuan dan Persyaratan
- 10. 10 METODOLOGI PEMBELAJARAN Andragogy Peserta Diklat Curah pendapat diskusi latihan Studi kasus WI ceramah v v
- 11. 11 KONSEP DASAR
- 12. 1/14/2015 Planning Organizing Actuating Controlling FUNGSI MANAJEMEN •Std/kriteria •Hasil vs std •Perbaikan •komunikasi Staffing Leading
- 14. 14 JENIS PENGAWASAN Empat Jenis Pengawasan 1. Pengawasan Melekat (Waskat) 2. Pengawasan Fungsional (Wasnal) 3. Pengawasan Legislatif (Wasleg) 4. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) (SANRI, 1996)
- 15. 15 TELAAH & UJI SPM LAPORAN HASIL AUDIT AUDIT LANJUTAN Proses Temuan Pemeriksaan SURVEI PENDA- HULUAN TAO FAO AO DALAM POLA PIKIR BUKAN POLA TINDAK JIKA TIDAK TERUNGKAP TAO, TIDAK DIJUMPAI TEMUAN BERARTI ATAU TIDAK MENDUKUNG AO, AUDIT DIHENTIKAN DAN SUSUN LAPORAN TANPA TEMUAN.
- 16. 16 MENGAPA AUDITOR PELAJARI SPM Evaluasi SPM Dalam Audit Operasional Sasaran Audit Sementara (TAO) Sasaran Audit Pasti (FAO). untuk memastikan Menilai SPM
- 17. 17 MANFAAT PEMAHAMAN SPM BAGI AUDITOR a. Menghindari terjadinya risiko audit b. Dasar menetapkan arah, luas, sifat dan lamanya audit c. Mempercepat proses audit karena sudah terarah
- 18. Risk???
- 19. 19 PENGERTIAN PENGENDALIAN Arti Sempit Internal check •Lbh dr internal check •Rencana organisasi, •Metode dan upaya koordinasi Proses yg dipengaruhi manusia •Efektivitas & Efisiensi •Keandalan LapKeu •Ketaatan AICPA (1949)Bennett (1930) COSO (1992) Deteksi penyimpangan/ fraud •Perlindungan aset •Keandalan data akuntansi •Efisiensi operasi •Ketaatan
- 20. 20 SISTEM PENGENDALIAN INTERN Pendekatan COSO 5 komponen pengendalian Rangkaian terjalin erat Lingkungan Pengendalian menjadi landasan komponen lainnya Dalam Lingkungan Pengendalian manajemen menaksir risiko untuk pencapaian tujuan Aktivitas pengendalian diimplementasikan memastikan arahan manajemen diikuti Informasi relevan dicatat, diinformasikan ke seluruh bagian organisasi Seluruh proses dipantau terus-menerus, diperbaiki bila perlu
- 21. 21 KONSEP DASAR Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus (A continuous built-in component of operations) Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak
- 22. 22 JENIS-JENIS PENGENDALIAN 1. Pengendalian pencegahan (Preventive controls) 2. Pengendalian deteksi (Detective controls) 3. Pengendalian koreksi (Corrective controls) 4. Pengendalian pengarahan/ langsung (Directive controls) 5. Pengendalian kompensatif (Compensating controls)
- 23. 23 1. Pengendalian Pencegahan Contoh : Kejujuran, personel yang kompeten, pemisahan fungsi, reviu pengawasan, pengendalian ganda Pengendalian dirancang mencegah sesuatu tak diinginkan sebelum terjadi Susah nich..!
- 24. 24 2. Pengendalian Deteksi Contoh : Rekonsiliasi bank, Pengecekan kinerja Cek fisik, Konfirmasi piutang Pengendalian dimaksudkan mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Ada apa nich..?
- 25. 25 3. Pengendalian Koreksi Pengendalian melalui koreksi terhadap masalah yang terdeteksi oleh pengendalian deteksi. Contoh : Memperbaiki penyimpangan yang terjadi, Memberi sanksi kepada petugas yang melakukan penyimpangan Waduuh.. ada yang keliru nich..!
- 26. 26 4. Pengendalian Pengarahan Contoh : Supervisi atasan atas bawahan, Pengawasan mandor pada pekerja. • Pengendalian pada saat kegiatan sedang berlangsung, agar kegiatan dilaksanakan sesuai kebijakan atau ketentuan berlaku Siap Pak..!
- 27. 27 5. Pengendalian Pengganti Contoh : Pengawasan langsung pimpinan organisasi kecil karena pemisahan fungsi tidak dapat dilakukan • Pengendalian yang dimaksudkan memperkuat pengendalian karena tidak terlaksananya suatu aktivitas pengendalian Terpaksa ikut nyemplung..! Boss
- 28. 28 1. Pertimbangan kurang matang 2. Pelaksana gagal menerjemahkan perintah 3. Pengabaian manajemen (beda dengan intervensi manajemen ) 4. Kolusi mengabaikan kebijakan /prosedur untuk kepentingan organisasi Keterbatasan pengendalian manajemen
- 29. 29 1. Pertimbangan kurang matang Keputusan/kebijakan yang diambil tidak didasarkan suatu pertimbangan rasional berdasarkan informasi yang ada Keterbatasan pengendalian manajemen
- 30. 30 • Sikap tidak peduli, membiarkan terjadinya penyimpangan, terlalu percaya. 2. Pengabaian manajemen management override Keterbatasan pengendalian manajemen
- 31. 31 3. Gagal menerjemahkan perintah • Kesengajaan, ketidakmampuan /teliti dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur • Hasil yg dicapai tidak sesuai yg diharapkan Keterbatasan pengendalian manajemen
- 32. 32 4. Kolusi collusion • Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yg bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/golongan. Keterbatasan pengendalian manajemen
- 33. PERKEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI INDONESIA 1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah : 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 33
- 34. 34 DASAR HUKUM SPIP 34 Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 56 ayat (4) : hal yang sama utk Kepala SKPD Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 35. DEFINISI SPIP 35 PP 60/2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 38. 38 Tujuan PERANCANGAN SISTEM pengendalian manajemen • Diperolehnya keandalan dan integritas informasi • Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Melindungi aset organisasi • Pencapaian kegiatan yang efisien dan efektif
- 39. 39 Informasi yang dapat diandalkan Didukung data sah, lengkap, tepat waktu Diotorisasi pejabat berwenang Dinilai dengan mata uang berlaku sesuai ketentuan Dikelompokkan & dicatat pada pos yang sesuai Diikhtisarkan & dicatat dengan penjelasan cukup dan mudah dipahami
- 40. 40 Taat pada ketentuan Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan, prosedur, rencana, dan peraturan yang berlaku akan merugikan organisasi
- 41. 41 Pengamanan aset/harta Pengamanan aset dilakukan dengan: penyediaan petugas pengamanan penggunaan password akses komputer pembatasan individu penggunaan asset
- 42. 42 Ekonomis & Efisien Ekonomis Perolehan Aset Beli dengan harga menguntungkan Tepat waktu Tepat mutu Tepat jumlah Tepat harga Taat azas Efisien Pemanfaatan Aset Sumber daya terbatas Hasil kualitas tinggi /pelayanan prima
- 43. 43 EFEKTIF Berhasilguna Efektif Berdayaguna Capai sasaran sesuai rencana Bangun jembatan selesai tepat waktu & mutu Contoh: Hasil bermanfaat sesuai kebutuhan Jembatan selesai dibangun, bermanfaat melancarkan mobilitas dan perekonomian Contoh:
- 44. 44 Penanggungjawab SPM Tujuan tidak tercapai Risiko kecurangan Risiko SPM tdk berjalan Manajemen Pengendalian Manajemen Meminimalkan risiko manajenen
- 45. 45 Pengorbanan waktu Dokumentasi menambah biaya Otorisasi menyita waktu manajemen Konflik dgn sasaran operasional BIAYA Meningkatkan akuntabilitas Efektif dlm melindungi aset Pengendalian sumber daya Lebih taat pd kebjkn & prosdr Menghindari fokus berlebihan pd efisiensi dgn ukuran efektivitas MANFAAT BIAYA DAN MANFAAT SPM
- 47. 47 SYARAT-SYARAT SPM a. Keyakinan memadai b. Dukungan perilaku c. Integritas dan kompetensi d. Tujuan pengendalian e. Pengendalian monitoring Standar Umum
- 48. 48 SYARAT-SYARAT SPM a. Pendokumentasian b. Pencatatan benar & tepat waktu c. Otorisasi & pelaksanaan transaksi oleh personil yang tepat d. Pemisahan tugas, atas otorisasi, pemrosesan, pencatatan, & reviu e. Supervisi berkesinambungan oleh personil kompeten f. Pembatasan akses pada sumber- daya/catatan dan akuntabilitasnya Standar Rinci
- 49. 49 1. Kompetensi karyawan sesuai tanggung jawab 2. Pemisahan tanggungjawab & fungsi 3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan pengawasan atas aktiva, utang, penerimaan dan pengeluaran 4. Pengendalian penggunaan aktiva, dokumen, dan formulir penting 5. Pembandingan catatan aktiva & utang dengan fisiknya Pemenuhan unsur perancangan SPM
- 50. 50 SYARAT-SYARAT PERANCANGAN SPM MENURUT INTOSAI a. Terintegrasi – bukan ditambahkan pada kegiatan b. Harus ada dukungan dan peran serta manusia c. Dirancang untuk mencapai tujuan organisasi d. Dapat mengurangi dan mencegah terjadinya risiko e. Memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya
- 52. 53 Sarana dan komponen SPM Media yang dipakai dalam menilai efektivitas suatu SPM 8 Unsur 5 unsur (COSO)
- 53. 54 SPM 8 UNSUR vs SPIP Pngorgnisasian Kebijakan Prosedur Personalia Perencanaan Pencatatan Pelaporan Reviu Intern Cakupan : •8 UNSUR hanya hard control •SPIP mencakup hard control dan soft control •SPIP lebih fokus pada diri manusia
- 54. 55
- 55. 56 PENGORGANISASIAN Organisasi Bentuk persekutuan dua orang atau lebih bekerja bersama-sama, secara formal saling terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan
- 56. 57 Pengorganisasian Proses pembentukan organisasi (departementalisasi): menyusun struktur organisasi memerinci kegiatan mengelompokkan kegiatan sejenis membagi tugas di antara anggota org. menggariskan hubungan atasan bawahan dengan tujuan mencapai sasaran atau target.
- 57. 58 FAKTOR PENTING DALAM PENGORGANISASIAN 1 PROSES PEMBENTUKANNYA MENGACU PADA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS 2 PERSYARATAN KOMPETENSI SDM 3 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS TUGAS DAN KINERJA 5 PENDEFINISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEIMBANG DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA 6 PENDELEGASIAN WEWENANG DIIKUTI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
- 58. 59 Departementalisasi Organisasi Audit - BPKP Kepala Deputi Investigasi Deputi Polsoskam Deputi Akuntan Negara Sekretaris Utama Deputi Perekonomian Deputi Pengawasan Keuangan Daerah
- 59. 60 Departementalisasi Organisasi Audit - BPKP Deputi Akuntan Negara Direktur Pengawasan Usaha Perminyakan Direktur Pengawasan Usaha Perhubungan dan Pariwisata Direktur Pengawasan Usaha Manufaktur Direktur Pengawasan Usaha Perkebunan Direktur Pengawasan BUMD Subdiit Perhubungan Subdit Pariwisata PFA
- 60. 61 Departementalisasi Organisasi Audit – State of Ohio Office of The Auditor Auditor Of State Direktur Audit Keuangan Direktur Audit Kinerja Direktur Jasa Manajemen Direktur Penunjang Direktur Audit Investigasi
- 61. 62
- 63. 64 1. Jelas dan dibuat secara tertulis 2. Efektif dikomunikasikan kepada seluruh personil 3. Tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi 4. Ditinjau secara berkala 5. Selaras dengan tujuan organisasi 6. Meningkatkan disiplin kerja FAKTOR YG HARUS DIPERHATIKAN DLM KEBIJAKAN
- 64. 65 PERENCANAAN
- 65. 66 PERENCANAAN PENGERTIAN SUATU PROSES PENETAPAN : • TUJUAN • CARA PELAKSANAAN • KEBUTUHAN TENAGA DAN DANA • WAKTU PELAKSANAAN • PERSYARATAN DAN ATURAN YG HRS DITAATI
- 66. 67 SYARAT PERENCANAAN YANG BAIK 1. SETIAP KEGIATAN HRS DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU 2. PILIHAN ALTERNATIF YG SESUAI DENGAN ATURAN DAN PALING MENGUNTUNGKAN 3. SEREALISTIS MUNGKIN MEMPERHATIKAN KONDISI YG ADA 4. MELIBATKAN UNSUR PIMPINAN DAN BAWAHAN 5. DIKOMUNIKASIKAN SECARA EFEKTIF
- 67. 68
- 68. 69 PENGERTIAN Prosedur menjelaskan langkah- langkah nyata harus dilakukan memenuhi kebijakan Prosedur, alat manajemen untuk menjamin terlaksananya aktivitas sesuai dengan kebijakan pimpinan Pedoman atau arah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen
- 69. 70 SYARAT-SYARAT PROSEDUR YANG BAIK 1. Prosedur hrs selaras dengan kebijakan 2. Prosedur dibuat tertulis dan sistematis 3. Mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait 4. Memperhatikan unsur pengecekan internal (cross check) 5. Tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu sama lain 6. Sederhana dan mudah dipahami 7. Ditinjau secara berkala
- 70. 71 PENCATATAN
- 71. 72 PENCATATAN Pengertian Salah satu sarana pengendalian manajemen yang berfungsi untuk mendokumentasikan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada suatu organisasi.
- 72. 73 Pencatatan diperlukan karena ingatan manusia terbatas
- 73. 74 SYARAT PENCATATAN YANG BAIK 1. TELITI, AKURAT DAN TEPAT WAKTU 2. MENJAMIN PENGENDALIAN YG CUKUP ATAS HARTA DAN KEWAJIBAN 3. PENCATATAN DIPISAHKAN DARI FUNGSI PENGUASAAN DAN PENYIMPANAN 4. PENGECEKAN INTERNAL ANTAR CATATAN 5. DIREVIU SECARA BERKALA
- 74. 75 PELAPORAN
- 75. 76 PELAPORAN Pengertian : 1. suatu bentuk penyampaian informasi tertulis dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi (bawahan kepada atasan). 2. Sarana pertanggunjawaban pelaksanaan kegiatan : • What, apa yang telah terjadi • Where, dimana kejadiannya • When, kapan peristiwa terjadi • Why, mengapa hal itu terjadi (bila ada deviasi) • Who, siapa bertanggungjawab atas kejadian • How, bagaimana hal tersebut terjadi
- 76. 77 Prinsip Penyusunan Laporan Informasi penting Bertindak Penerima Laporan Meyakinkan Tergerak
- 77. 78 SYARAT PELAPORAN YANG BAIK 1. MEMBERIKAN INFORMASI TERKINI 2. MENGANDUNG KEBENARAN, OBYEKTIF DAN DAPAT DIBUKTIKAN 3. TEPAT WAKTU 4. ADA KEHARUSAN MEMBUAT LAPORAN SCR TERTULIS 5. DIDUKUNG BUKTI YG MEMADAI
- 78. 79 PERSONALIA
- 79. 80 PERSONIL PENGERTIAN 1. Personil merupakan sub sistem dalam suatu organisasi yang diciptakan agar pegawai dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Usaha untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja, serta disiplin pegawai.
- 80. 81 PENGELOLAAN PERSONIL YANG BAIK 1. Penempatan pegawai berdasarkan prinsip the right man on the right place 2. Diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan (formasi) 3. Ada supervisi yang memadai 4. Reward and Punishment 5. Ada program pembinaan secara berkesinambungan (Diklat untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan pengembangan karir pegawai) 6. Ada kebijakan rotasi dan mutasi
- 81. 82 REVIU INTERN
- 82. 83 REVIU INTERN PENGERTIAN Reviu Intern merupakan kegiatan untuk meyakini bahwa semua sarana pengendalian yang lain telah berfungsi sebagaimana mestinya.
- 83. 84 REVIU INTERN Supervisi merupakan pengawasan atasan langsung yang dari hasilnya dapat melakukan tindakan langsung terhadap bawahannya. Reviu intern bisa berbentuk audit intern atau inspeksi oleh staf yang independen dari kegiatan/operasi yang direviu. Reviu intern tidak dapat melakukan tindakan langsung dari hasil reviunya, tetapi bertanggungjawab memberi saran/rekomendasi.
- 84. 85 SYARAT REVIU INTERN YANG BAIK 1. KEDUDUKAN ORGANISASI YG TEPAT 2. LINGKUP TUGAS JELAS 3. PERSONIL YANG KOMPETEN 4. TUJUAN PEKERJAAN UTK PERBAIKAN 5. ADA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT 6. PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
- 85. 86 Kasus 1 & 2 (hal 74-75) - Diskusi Kelompok - Pembahasan
- 86. 87 5 UNSUR SPIP
- 89. 90 Lingkungan pengendalian Manager Kondisi yang diciptakan dalam instansi pemerintah dengan membangun “atmosfir” yg kondusif guna mendorong terimplemetasinya SPIP Kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian
- 91. Prasyarat Lingkungkan Pengendalian Dalam Instansi Pemerintah terdapat pegawai yang: 1. Kompeten 2. memahami tanggung jawab 3. memahami batasan kewenangan 4. Memiliki pengetahuan yang memadai 5. Memiliki kesadaran dan komitmen melakukan apa yang benar 6. Berkomitmen mematuhi kebijakan dan prosedur, termasuk standar etika dan perilaku
- 92. 94 Lingkungan Pengendalian Sub Unsur 1. Integritas & Nilai Etika 2. Komitmen Kompetensi 3. Kepemimpinan yg kondusif 5. Struktur Organisasi 6. Kebijakan SDM & Aplikasinya 7. Peran APIP 8. Hub Kerja dgn IP Lain 4. Wewenang & tanggung jwb
- 93. 95 Integritas dan Nilai Etika • Etika memuat nilai moral yg diyakini benar • Integritas: kepribadian yg jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab Implementasi penegakan integritas dan nilai etika: 1. Ada aturan perilaku 2. Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku 3. Tindakan disiplin utk merespon deviasi/pelanggaran 4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi/pengabaian manajemen 5. Menghapus kebijakan atau penugasan yg memberi ruang untuk perilaku yg tak etis
- 95. 97 Komitmen thd Kompetensi Mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi utk tugas tertentu Implementasi: 1. Identifikasi dan definisi tugas dalam suatu pekerjaan dan jabatan — uraian tugas 2. Penyusunan standar kompetensi 3. program pelatihan utk kompetensi pekerjaan 4. Pemilihan pimpinan yg memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis Tingkat kompetensi diterjemahkan dlm pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan
- 96. 98 Kepemimpinan yang Kondusif Kemauan dan kepiawaian pemimpin yg mampu menciptakan iklim kondusif yg dapat memotivasi staf agar mau bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan Implementasi: 1. Mempertimbangkan risiko dalam membuat keputusan 2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja 3. Sikap positif pimpinan mendukung fungsi tertentu 4. Melindungi aset dan informasi dari akses yg tak sah 5. Interaksi intensif antara pimpinan puncak dgn manajemen di bawahnya 6. Respon positif atas pelaporan keu, anggaran, prog & Keg Perlu gaya kepemimpinan yang cocok dgn kondisi IP
- 97. 99 Struktur Organisasi Empat sasaran pembentukan struktur organisasi: 1. Mengakomodir seluruh pekerjaan 2. Membagi beban pekerjaan secara seimbang 3. Koordinasi yang terpadu dan harmonis 4. Adanya pemisahan fungsi yang jelas Implementasi: 1. Penyesuaian struktur dgn ukuran dan sifat IP 2. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab 3. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern 4. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis 5. Penetapan jumlah posisi pimpinan
- 98. 100 Wewenang dan Tanggug jawab Implementasi: 1.Pemberian wewenang sesuai dengan tingkat tanggung jawab pegawai 2.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb diberikan terkait dgn pihak lain dlm IP 3.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb diberikan terkait dgn penerapan SPIP Mempertimbgkan kapasitas pegawai: -Pengetahuan & Keahlian -Pemahaman yg tepat atas tujuan IP dan tindakannya terkait tujuan IP
- 99. 101 Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM Harus diciptakan kebijakan dan prosedur rekruitmen, pelatihan, pengembangan, promosi, dan kompensasi yang sesuai dengan aturan perilaku dan nilai etika Implementasi: 1. Penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM, sejak rekrutmen sampai pemberhentian 2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam rekrutmen 3. Supervisi yang memadai thd pegawai secara periodik
- 100. Peran APIP yang Efektif Peran APIP Keyakinan memadai Peringatan dini Efektivitas MR Tata kelola yang baik 102
- 101. Hub Kerjasama dgn IP Lain • proses pemilahan tugas dan kewenangan masing-masing instansi Koordinasi • mengidentifikasi keterkaitan tugas yang memiliki keterkaitan satu sama lain Koordinasi • menetapkan keterkaitan tersebut sebagai butir-butir yang akan dikoordinasikan Koordinasi Saling uji Saling uji 103
- 102. 104 MEKANISME : Identifikasi Analisis Respon/ Kelola Risiko Tujuan Organisasi Penilaian Risiko Ketidakpastian ttg kejadian dan atau dampaknnya yg memengaruhi pencapaian tujuan
- 103. 105 Tahap Penilaian Risiko 1.Pahami Tujuan yang ingin dicapai (tingkat Instansi dan Kegiatan) 2.Identifikasi Risiko Terkait 3.Analisis Risiko – signifikansi dampak dan kemungkinan terjadinya Modul Hal 61
- 104. 106 Tindakan yg diperlukan untuk mengatasi risiko; penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur utk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif Aktivitas Pengendalian Karakteristik: 1. Diutamakan pd kegiatan pokok 2. Dikaitkan dengan penilaian risiko 3. Sesuai sifat khusus instansi 4. Ditetapkan secara tertulis 5. Dilaksanakan sesuai dgn yg tertulis 6. Dievaluasi secara teratur
- 105. 107 Sifat Kegiatan Pengendalian Preventif Detektif
- 107. Psl 18 (3) a.Reviu atas Kinerja b.Pembinaan SDM c.Pengendalia n Sistem Informasi d.Pengendalian Fisik atas Aset e. Penetapan dan Reviu Kinerja f. Pemisahan Fungsi g.Otorisasi h.Pencatatan i.Pembatasan Akses j.Akuntabilitas k.Dokumentasi
- 108. INFORMASI & KOMUNIKASI 110 Pimpinan Pihak yg berkepentingan Sistem Informasi Feedback Internal Eksternal 1. Informasi Keuangan 2. Informasi Non Keuangan Sumber SI mendukung keputusan strategis & terintegrasi dgn kegiatan operasi Pengguna
- 109. K U A L I T A S I N F O R M A S I 111 Kualitas Informasi Sesuai kebutuhan Tepat Waktu Mutakhir Akurat Dapat Diakses
- 110. EFEKTIF JENIS KOMUNIKASI 113 1. Komunikasi Internal 2. Komunikasi Eksternal Pimpinan Instansi menyediakan & memafaatkan berbagai bentuk & sarana komunikasi Pimpinan Instansi mengelola, mengembangkan & memperbaharui SI secara terus menerus
- 111. 114 5. Pemantauan (Monitoring) Proses mengevaluasi kualitas dan efektivitas SPM Pemantauan Berkelanjutan Tindak Lanjut Evaluasi Terpisah
- 112. FOKUS PEMANTAUAN BERKELANJUTAN BERGANTUNG PADA KEDUDUKAN DAN TGJWB : Staf Pelaksanaan tugasnya Supervisor Tugas, fungsi dan pelaksanan staff dibawahnya Manajemen Menengah PI dalam unit yang dipimpinnya Pimpinan Pencapaian tujuan organisasi
- 113. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN 1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk memastikan bahwa monitoring yang sedang berjalan efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah bila terjadi keadaan kritis. 2. Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang menggambarkan apakah pengendalian intern berfungsi dengan baik. 3. Komunikasi dengan pihak luar dikonfirmasikan dengan data intern yang dimiliki oleh organisasi. 4. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan adanya supervisi untuk mengawasi fungsi pengendalian intern.
- 114. 5. Adanya pembandingan data yang dicatat dengan fisiknya secara periodik 6. Respon yang segera terhadap rekomendasi auditor ekstern dan intern sebagai alat untuk memperkuat pengendalian intern 7. Pertemuan rutin pimpinan instansi pemerintah dengan staf dan pelaksanaan pelatihan digunakan untuk memperoleh umpanbalik agar diketahui apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. 8. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
- 115. EVALUASI TERPISAH • Evaluasi pengendalian secara periodik dan tidak menyatu dengan kegiatan sehari-hari organisasi • Semakin efektif pemantauan berkelanjutan, semakin rendah dilakukannya evaluasi terpisah • Frekuensinya disesuaikan dengan risiko
- 116. EVALUASI TERPISAH 1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi yang terpisah terhadap pengendalian internal IP sudah memadai 2. Metode evaluasi pengendalian intern IP harus logis dan memadai 3. Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) harus dilaksanakan oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan yang memadai dan independen 4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diatasi
- 117. TINDAK LANJUT 1. IP memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainnya dengan segera 2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan- temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya yang bertujuan memperkuat pengendalian intern. 3. IP menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.
- 120. 123 Tahapan PENILAIAN spm – dalam penugasan audit SURVEI PENDAHULUAN REVIU SPM IC baik? AUDIT LANJUTAN (substantive test) TEST OF CONTROL Tdk Ya •On site tour •Study of document •Writen description of the auditiee •Analytical procedures •Melakukan test of control •Menaksir risiko pengendalian •Membuat PKALanjutan •Menggambarkan SPM : •ICQ •Flowcharts •Narrative •Menganalisis SPM : •Walk through test •Limited testing of the system
- 121. 125 PROSEDUR PENILAIAN SPM Dalam Audit Operasional Sasaran Audit Sementara (TAO) Sasaran Audit Pasti (FAO). untuk memastikan Pahami SPM -8 Unsur (dahulu) -5 Unsur (terkini) Hal yg Diperhatikan: 1. Rancangan 2. Implementasi
- 122. 126 PROSEDUR PEMAHAMAN SPM 1. Membaca kebijakan dan pedoman/sistem 2. Modifikasi dan evaluasi pengalaman auditor yang lalu – (dlm repeat audit krn SPM tak berubah signifikan) 3. Tanya jawab dgn pejabat dan staf 4. Memeriksa dokumen dan catatan 5. Observasi Rancangan Implementasi
- 123. 127 METODE PEMAHAMAN SPM Pemahaman SPM dengan cara: 1. Uraian tertulis/narasi – contoh hal 78-80 2. Bagan arus (penyajian prosedur pengendalian menggunakan simbol-simbol) – contoh hal 82-83 3. Daftar Pertanyaan/kuesioner pengendalian intern – diisi sendiri oleh auditor Sering disebut juga sebagai Pendokumentasian prosedur Pemahaman/pengujian SPM
- 124. 128 METODE PEMAHAMAN SPM Contoh Sederhana Kuesioner pengendalian intern • 8 Unsur Sisdalmen (hal 85-87) • 5 Komponen COSO (hal 88 – 90)
- 125. 129 Control Self Assessment (CSA) Identifikasi efektivitas pengendalian yang dilakukan sendiri oleh manajemen yang melibatkan auditor internal sebagai fasilitator. Hasilnya dilaporkan kepada manajemen puncak oleh internal auditor Dikembangkan oleh Gulf Canada Resources Ltd - 1987
- 126. 130 Bentuk CSA – facilitated meeting by internal auditor Mengungkap 4 fakta penting : Jika fasilitator tidak punya agenda tersembunyi, orang akan cenderung jujur Jika menemukan sendiri masalahnya, akan menjadi lebih terlibat dibanding ditemukan oleh auditor Jika fasilitator tidak memaknai “control” secara sempit, peserta lebih mampu menganalisis faktor signifikan untuk mencapai tujuan Masalah pengendalian lebih dikaitkan dengan budaya, komunikasi, etika, dan kepemimpinan Control Self Assessment (CSA)
- 127. 131 • Facilitated meeting • Untuk mengases risk dan control atas sasaran tertentu • Berlangsung sekitar 2 – 4 jam
- 128. 132 1. Kasus No 3 Hal 95 – 98 2. Kasus Audit Kinerja Pendidikan
- 129. 134 Coffee
- 130. http://pusdiklatwas.bpkp.go.id http://lms.bpkp.go.id Akses ke e-Learning Pusdiklatwas BPKP: TERIMA KASIH