1. PENCEMARAN LAUT DAN UPAYA PENEGAKAN
HUKUMNYA DI INDONESIA
MAKALAH
AHDIAT
P 0201212401
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KONSENTRASI MANAJEMEN KELAUTAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012

2. PENCEMARAN LAUT DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA
A. Pendahuluan
Pencemaran laut merupakan suatu peristiwa masuknya material pencemar seperti partikel kimia,
limbah industri, limbah pertanian dan perumahan, ke dalam laut, yang bisa merusak lingkungan laut.
Material berbahaya tersebut memiliki dampak yang bermacam-macam dalam perairan. Ada yang
berdampak langsung, maupun tidak langsung.
Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik tertiup angin, terhanyut maupun
melalui tumpahan. Salah satu penyebab pencemaran laut adalah kapal yang dapat mencemari
sungai dan samudera dalam banyak cara. Misalnya melalui tumpahan minyak, air penyaring dan
residu bahan bakar. Polusi dari kapal dapat mencemari pelabuhan, sungai dan lautan. Kapal juga
membuat polusi suara yang mengganggu kehidupan organisme perairan, dan air dari balast tank
yang bisa mempengaruhi suhu air sehingga menganggu kenyamanan organisme yang hidup dalam
air.
Bahan pencemar laut lainnya yang juga memberikan dampak yang negatif ke perairan adalah limbah
plastik yang bahkan telah menjadi masalah global. Sampah plastik yang dibuang, terapung dan
terendap di lautan. Massa plastik di lautan diperkirakan yang menumpuk hingga seratus juta metrik
ton. Kondisi ini sangat berpengaruh buruk, dan sangat sulit terurai oleh bakteri. Sumber sampah
plastik di laut juga berasal dari Jaring ikan yang sengaja dibuang atau tertinggal di dasar laut.
Limbah kimia yang bersifat toxic (racun) yang masuk ke perairan laut akan menimbulkan efek yang
sangat berbahaya. Kelompok limbah kimia ini terbagi dua, pertama kelompok racun yang sifatnya
cenderung masuk terus menerus seperti pestisida, furan, dioksin dan fenol. Terdapat pula logam
berat, suatu unsur kimia metalik yang memiliki kepadatan yang relatif tinggi dan bersifat racun atau
beracun pada konsentrasi rendah. Contoh logam berat yang sering mencemari adalah air raksa,
timah, nikel, arsenik dan kadmium.
Ketika pestisida masuk ke dalam ekosistem laut, mereka segera diserap ke dalam jaring makanan di
laut. Dalam jaring makanan, pestisida ini dapat menyebabkan mutasi, serta penyakit, yang dapat
berbahaya bagi hewan laut, seluruh penyusun rantai makanan termasuk manusia. Racun semacam
itu dapat terakumulasi dalam jaringan berbagai jenis organisme laut yang dikenal dengan istilah
bioakumulasi. Racun ini juga diketahui terakumulasi dalam dasar perairan yang berlumpur. Bahan-

3. bahan ini dapat menyebabkan mutasi keturunan dari organisme yang tercemar serta penyakit dan
kematian secara massal seperti yang terjadi pada kasus yang terjadi di Teluk Minamata.
Bahan kimia anorganik lain yang bisa berbahaya bagi ekosistem laut adalah nitrogen, dan fosfor.
Sumber dari limbah ini umumnya berasal dari sisa pupuk pertanian yang terhanyut kedalam
perairan, juga dari limbah rumah tangga berupa detergent yang banyak mengandung fosfor.
Senyawa kimia ini dapat menyebabkan eutrofikasi, karena senyawa ini merupakan nutrien bagi
tumbuhan air seperti alga dan phytoplankton. Tingginya konsentrasi bahan tersebut menyebabkan
pertumbuhan tumbuhan air ini akan meningkat dan akan mendominasi perairan, sehingga
menganggu organisme lain bahkan bisa mematikan.
Lautan biasanya menyerap karbondioksida dari atmosfer. Karena kadar karbondioksida atmosfer
meningkat, lautan menjadi lebih asam. Potensi peningkatan keasaman laut dapat mempengaruhi
kemampuan karang dan hewan bercangkang lainnya untuk membentuk cangkang atau rangka.
Kehidupan laut dapat rentan terhadap pencemaran kebisingan atau suara dari sumber seperti kapal
yang lewat, survei seismik eksplorasi minyak, dan frekuensi sonar angkatan laut. Perjalanan suara
lebih cepat di laut daripada di udara.
B. Insiden Montara
Tumpahan minyak Montara adalah sebuah kejadian bocornya minyak mentah ke Laut Timor akibat
meledak dan terbakarnya unit pengeboran West Atlas milik ladang minyak Montara (Wikipedia,
2012)1. Pencemaran Laut Timor oleh PTTEP, salah satu perusahaan pengeboran dari Thailand di
ladang minyak Montara, Australia, Augustus 2009, sedang dinegosiasikan secara serius antara
Indonesia, Timor Leste, Australia, dan pihak perusahaan pengebor. Kasus itu merupakan masalah
hangat yang sedang dibicarakan ketiga negara dan perusahaan pencemar. Tumpahan minyak
mentah di Laut Timor dilakukan perusahaan pengebor, 28 August 2009. Pascapencemaran, terjadi
sejumlah kasus yang melanda masyarakat pesisir seperti gagal budidaya rumput laut, penghasilan
tangkapan ikan berkurang, sejumlah jenis ikan berkurang, dan nelayan berkurang penghasilan
(Kompas, 2012).2
Dikabarkan bahwa Minyak mentah serta partikel lainnya yang dimuntahkan dari ladang gas Montara
itu rata-rata mencapai 500.000 liter setiap hari atau sekitar 1.200 barel,3 (Goblue, 2009) yang
berdampak pada meluasnya daerah tercemar hingga sekitar 90.000 kilometer persegi dan mencapai
1
Tumpahan minyak Montara. http://id.wikipedia.org/wiki/Tumpahan_minyak_Montara
2
Pencemaran Laut Timor Dinegosiasikan Serius.
http://regional.kompas.com/read/2012/09/23/19523067/Pencemaran.Laut.Timor.Dinegosiasikan.Serius.
3
Tumpahan Minyak Montara Terus Ancam Laut Timor http://www.goblue.or.id/tumpahan-minyak-montara-terus-ancam-laut-timor

4. 4
perairan Indonesia dan mengancam kehidupan 17.000 masyarakat pesisir Laut Timor, Nusa
Tenggara Timur (NTT).5
C. Sianida Di Laut Halmahera
Nusa Halmehera Minerals (NML) adalah anak perusahan dari Australia Newcrest Mining Ltd. NML
berbasis di Melbbourne–gordon golt dengan tingkat produksi emas per tahun kurang lebih 700 ribu
ouncer. Perusahan Asing ini telah melakukan eksploitasi emas di Maluku Utara sejak tahun 190-an.
Di Maluku Utara Ekspolitasi tersebut tepatnya dilakukan dibukit toguraci, gosowong dan sekitarnya
yang berbatasan dengan dua kebupaten diantaranya, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten
Halmahera Utara6 (Syarif, 2007). Tiga sungai di dekat lokasi tempat beroperasinya PT Nusa
Halmahera Mineral (NHM) yang beroperasi di Ternate, Maluku Utara diduga tercemar limbah
tambang milik perusahaan itu. Tiga sungai itu adalah Sambiki, Bora dan Tambobo yang bermuara ke
Teluk Kao7 (Greenradio, 2011).
Sejak penambangan emas yang dikelola PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) beroperasi di Kabupaten
Halmahera Utara, Maluku Utara, banyak nelayan di pesisir Teluk Kao berhenti melaut. Kondisi
serupa terjadi di pesisir di Teluk Kao lainnya, yakni Desa Balisosang, Malifut. Diduga hilangnya ikan
teri dan udang di Teluk Kao terkait aktivitas penambangan emas. Limbah dari penambangan itu
dibuang ke Sungai Kobok dan Bora di Malifut. Kedua sungai tersebut mengalir ke Teluk Kao. Direktur
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara Ismed Soelaiman mengatakan, hasil
penelitian yang dilakukan Walhi, Februari 2010, air kedua sungai mengandung logam sianida di atas
ambang batas yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 8
D. Arsen di Teluk Buyat
Pencemaran laut akibat kegiatan penambangan PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) terjadi mulai
tahun 1996–1997 dengan 2000-5000 kubik ton limbah setiap hari di buang oleh PT. NMR ke perairan
di teluk Buyat yang di mulai sejak Maret 1996. Menurut PT. NMR, buangan limbah tersebut,
terbungkus lapisan termoklin pada kedalaman 82 meter9. Akibat kegiatan pertambangan skala besar
oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), ekosistem perairan laut di teluk Buyat rusak parah akibat
4
Tumpahan minyak Montara http://mukhtar-api.blogspot.com/2012/09/tumpahan-minyak-montara.html
5
Tumpahan Minyak Montara Ancam 17 Ribu Rakyat Pesisir http://malthuf.wordpress.com/tumpahan-minyak-montara-ancam-17-ribu-rakyat-
pesisir/
6
Penambangan Nusa Halmahera Mineral’s di Maluku Utara (Sebuah Tinjauan Ekologi) http://boetila.blogspot.com/2007/12/penambangan-
nusa-halmahera-minerals-di.html
7
PT NHM Diduga Cemari Teluk Kao http://www.greenradio.fm/news/latest/6627-pt-nhm-diduga-cemari-teluk-kao
8
Nelayan Teluk Kao Kehilangan Mata Pencaharian http://nasional.kompas.com/read/2011/04/11/03442562/
9
PT. Newmont Minahasa Raya Pencemar Teluk Buyat http://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-raya-
pencemar-teluk-buyat/

5. buangan 2000 ton tailing setiap hari. Bukan saja itu, kondisi masyarakat di sekitar Teluk Buyat yang
mengantungkan hidupnya dari hasil laut dan harus bertahan hidup di wilayah tersebut karena
tekanan kemiskinan harus menerima akibat dari pencemaran dan perusakan ekosistem Perairan
Teluk Buyat. Terkontaminasi logam berat arsen, lahan tangkapan ikan berpindah jauh ketengah laut,
yang semuanya itu menurunkan kualitas hidup sebagian masyarakat Desa Buyat tepatnya
masyarakat di dusun V Desa Buyat Pante. Limbah yang akan mengakibatkan biaya tambahan bagi
masyarakat akibat kegiatan perusahaan yang seharusnya tidak keluar ke alam bebas, justru sengaja
dikeluarkan melalui pipa sepanjang 900 meter dari tepi pantai Teluk Buyat10 (Kumurur, 2006).
E. Limbah Mercury di Laut Buru
Pencemaran air akibat penggunaan merkuri pada mesin pengolahan emas di kawasan tambang
emas di Kabupaten Buru makin memprihatinkan. Limbah mercury bahkan sudah mencemari laut
melalui sejumlah sungai. Akibatnya sejumlah biota laut di perairan laut Buru mulai mati11 (Moluken,
2012) dan Enam ribu hektare sawah Namlea kini tercemar buangan limbah air raksa atau zat
mercury dari penambangan illegal. Pengunaan air raksa atau zat berbahaya mercury oleh para
penambang ilegal ini, kini menimbulkan dampak buruk yang cukup luas. Selain tak terkontrol,
aktivitas penambangan dengan meggunakan air raksa atau zat mercury ini kini bebas dan makin
brutal. Ribuan hektare lahan kayu putih yang menjadi primadona Kabupaten Buru, kini rusak parah,
selain itu tiga belas titik air sungai yang ada di Kabupaten Buru, kini diduga telah tercemar air raksa
atau zat mercury. Aktivitas penambangan ilegal secara tradisional yang dilakukan dengan
menggunakan air raksa atau zat mercury ini juga diduga telah mencemari laut di Teluk Namlea,
Kabupaten Buru yang menjadi tempat mata pencaharian nelayan setempat12.
F. Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Laut
Harus diakui dalam pengimplementasian dan penegakkan hukum (law enforcement) bidang
kelautan di Indonesia masih lemah. Selama ini persoalan penegakan hukum dan peraturan di laut
senantiasa tumpang tindih dan cenderung menciptakan konflik antar sektor pembangunan, institusi
dan aparat pemerintah, serta konflik horizontal antar masyarakat.
Untuk penegakan hukum lingkungan laut belum jelas dan terjadi carut marut, sehingga untuk
menyelesaikan permasalahan ini diperlukan suatu badan hukum (badan khusus) yang menangani
keselamatan dan keamanan di laut yang terdapat di wilayah yuridis dan untuk wilayah ZEE sudah
10
Pencemaran Perairan Teluk Buyat, Sulawesi Utara Indonesia http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/oleh-veronica-kumurur-kasus-
buyat.html
11
Pencemaran Limbah Mercury di Laut Buru Makin Memprihatinkan http://www.moluken.com/2012/09/19/pencemaran-limbah-mercury-di-
laut-buru-makin-mprihatinkan/
12
Penambangan Ilegal di Pulau Buru Kian Meluas http://news.liputan6.com/read/452904/penambangan-ilegal-di-pulau-buru-kian-meluas

6. menjadi tanggung jawab TNI AL, seperti yang ada di negara USA dan Jepang terdapat suatu badan
yang bertugas yaitu Coast Guard yang sesuai dengan aturan internasioanal (TZMKO).
Oleh karenanya dibutuhkan perangkat hukum dan peraturan yang dapat menjamin interaksi antar
sektor yang saling menguntungkan. Terdapatnya perangkat hukum membutuhkan aparatur penegak
hukum yang memiliki komitmen untuk menegakkan peraturan. Tanpa itu semua, persoalan di laut
dan pesisir akan menjadi tumpang tindih dan bermuara pada kerusakan lingkungan dan kemiskinan
dalam masyarakat.
Peran aparatur penegak hukum, seperti TNI, Polri, kejaksaan, dan pengadilan dalam pembangunan
kelautan sangat penting dan strategis. Hal ini mengingat banyak kasus yang terjadi dalam
pembangunan kelautan dilatarbelakangi oleh persoalan hukum. Contoh muktahir dari pentingnya
peran hukum dalam pembangunan kelautan adalah kasus pertambangan baik di darat maupun di
laut Indonesia.
Kasus lemahnya penanganan hukum pada kasus-kasus pertambangan yang berakibat pada rusaknya
ekosistem laut serta semakin memiskinkan masyarakat pesisir khususnya nelayan merupakan
contoh kasus dari persoalan tumpang tindihnya peraturan dan kebijakan. Tumpang tindih peraturan
itu membuat kegiatan penambangan membawa berbagai implikasi negatif bagi ekonomi,
lingkungan, sosial, dan politik. Masyarakat di pesisir terutama nelayan yang menyandarkan diri pada
kegiatan perikanan menderita kerugian.
Kerusakan lingkungan perairan laut dihadapkan juga pada minimnya instrumen hukum dan
peraturan perundang-undangan nasional yang lebih rinci dan komprehensif dalam mengatur
pengelolaan wilayah pesisir dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut. Padahal Konvensi
Hukum Laut 1982 yang lebih dikenal dengan Hukum Laut Internasional (United Nation Convention
on the Law of The Sea/UNCLOS 1982)13 pada Bab XII sangat perinci dan komprehensif dalam
mensikapi kerusakan lingkungan laut.
Hukum dan peraturan perundang-undangan nasional (municipal law) yang terkait dengan
pengelolaan wilayah pesisir dan laut masih sangat jauh dari yang diharapkan. Seperti Undang-
undang (UU) No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dan turunannya, yaitu Peraturan
Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.
UU No. 23 Tahun 1997 yang disebutkan “paling lengkap” itu ternyata sangat kering dan jauh dari
bahasan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Oleh karena itu, untuk lebih menciptakan
kepastian dan kekuatan hukum dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan di wilayah laut,
13
UNCLOS http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

7. maka RUU Lingkungan Hidup yang sedang dibahas dapat memuat butir-butir penting perlindungan
dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana yang dimuat dalam UNCLOS 1982.
Patut diingatkan bahwa tatkala kita telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985,
berarti kita telah menyepakati isinya, sehingga kita berkewajiban menuangkan dalam peraturan dan
perundang-undangan nasional. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, maka sudah
semestinya pemerintah melakukan pengawasan dan pengelolaan secara serius, baik dengan cara
membuat undang-undang yang jelas dan menegakkannya dengan sungguh-sungguh. Presiden
periode 2004-2009 diharapkan memperhatikan pesan-pesan hukum masyarakat dunia ini demi
kesejahteraan nasional, khususnya masyarakat nelayan dan pelestarian alam perairannya.
Daftar Pustaka
Goblue. 2009. Tumpahan Minyak Montara Terus Ancam Laut Timor
http://www.goblue.or.id/tumpahan-minyak-montara-terus-ancam-laut-timor (di posting pada
tanggal 26 Oktober 2009 dan di akses pada tanggal 23 November 2012)
Greenradio. 2011. PT NHM Diduga Cemari Teluk Kao. http://www.greenradio.fm/news/latest/6627-pt-
nhm-diduga-cemari-teluk-kao (di posting pada tanggal 18 August 2011 dan di akses pada tanggal
23 November 2012)
Kumurur, V. 2006. Pencemaran Perairan Teluk Buyat, Sulawesi Utara Indonesia
http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/oleh-veronica-kumurur-kasus-buyat.html (di
posting pada tanggal 19 Agustus 2006 dan di akses pada tanggal 23 November 2012)
Kompas. 2011. Nelayan Teluk Kao Kehilangan Mata Pencaharian.
http://nasional.kompas.com/read/2011/04/11/03442562/ (di posting pada tanggal 11 April
2011 dan di akses pada tanggal 23 November 2012)
Kompas. 2012. Pencemaran Laut Timor Dinegosiasikan Serius
http://regional.kompas.com/read/2012/09/23/19523067/Pencemaran.Laut.Timor.Dinegosiasika
n.Serius. (di posting pada tanggal 23 September 2012 dan di akses pada tanggal 23 November
2012)
Mukhtar. 2012. Tumpahan minyak Montara http://mukhtar-api.blogspot.com/2012/09/tumpahan-
minyak-montara.html (di posting pada tanggal 10 September 2012 dan di akses pada tanggal 23
November 2012)
Moluken. 2012. Pencemaran Limbah Mercury di Laut Buru Makin Memprihatinkan
http://www.moluken.com/2012/09/19/pencemaran-limbah-mercury-di-laut-buru-makin-
mprihatinkan/ (di posting pada tanggal 19 September 2012 dan di akses pada tanggal 23
November 2012)
Syarif. 2007. Penambangan Nusa Halmahera Mineral’s di Maluku Utara (Sebuah Tinjauan Ekologi)
http://boetila.blogspot.com/2007/12/penambangan-nusa-halmahera-minerals-di.html (di
posting pada tanggal 20 Desember 2007 dan di akses pada tanggal 23 November 2012)
Wikipedia, 2012. Tumpahan Minyak Montara. http://id.wikipedia.org/wiki/Tumpahan_minyak_Montara
(di posting pada tanggal 26 Januari 2012 dan di akses pada tanggal 23 November 2012)