1. MEMBANGUN(KAN) POTENSI/KEKUATAN
DALAM IMPLEMENTASI
UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
Disampaikan dalam Jagongan Desa KabupatenWonosobo, 25 Juni 2014
Oleh: Farid Hadi
Tim Sosialisasi UU Desa FDN
2. Latar Belakang
• Desa mengatur dan mengurus hak asal usul dan
hak tradisional.
• Kesenjangan antarwilayah, kemiskinan,
urbanisasi, dan masalah sosial budaya yang
dapat mengganggu keutuhan NKRI.
• Pasal 18B:2: Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI,
yang diatur dalam undang-undang
3. Tujuan Pengaturan Desa
a. Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
h. Memajukan perekonomian
i. Menjadi subjek pembangunan
4. Kedudukan Desa (dulu & kini)
UU 32/2004 UU 6/2014
Desa berada di dalam dan
di bawah Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Penjelasan tambahan:
‘Otonomi desa’ adalah
bagian dari ‘otonomi
daerah’ yang diserahkan
ke desa.
• Pasal 5
Desa berkedudukan di wilayah
Kabupaten/Kota
• Penjelasan tambahan: ‘Otonomi
desa’ tidak lagi menjadi sisanya
‘otonomi daerah’ (hak berian),
melainkan pengakuan atas hak
asal-usul yang dimiliki desa
(bersumber dari hak bawaan)
5. Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa
Musyawarah Desa
• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal
Strategis
Kepala Desa Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
• RPJM-Desa dan RKP-Desa
• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama
Warga/Masyarakat
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hok)
BUMDes
Klp. Dengan
kepentingan khusus
Bagian Wilayah Desa
Prinsip dasar Pemerintahan
Desa
• Check and balances antara Kepala
Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa.
• Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
• Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes
Dipilih
langsung
Perwakilan Bagian
Wilayah desa yang
dipilih secara
Demokratis
Lembaga
Kemasy/Adat
7. Perangkat Desa
• Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan;
dan pelaksana teknis.
• Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada
Kepala Desa.
• Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan
dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
• Persyaratan pengangkatan perangkat desa:
– berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;
– berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun;
– terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
– syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
• Ada maksud agar jangan sampai terjadi “ganti kepala desa ganti
perangkat desa”.
8. BPD
• BPD menjalankan fungsi pemerintahan: (a) membahas
dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa; (b)
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
(c) melakukan pengawasan kinerja Pemdes.
• Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang
dilakukan secara demokratis, pemilihan langsung atau
melalui musyawarah perwakilan.
• Jumlah anggauta ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin
keterwakilan perempuan
• Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling
banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak
berturut-turut.
9. Musyawarah Desa
• Musyawarah Desa (Musdes) diselenggarakan oleh
BPD.
• Musdes atau yang disebut dengan nama lain adalah
forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan
dan menyepakati hal yang strategis (penataan
Desa; perencanaan; kerja sama Desa; rencana
investasi masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa;
penambahan/pelepasan Aset Desa; dan kejadian
luar biasa (bencana, wabah, keamanan, dll).
• Dengan demikian Musdes bukan lembaga yang
permanen, melainkan forum perluasan dari BPD.
10. JENIS DAN Mandat Kewenangan
Desa
Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
Kewenangan lokal berskala Desa;
Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
dan
Kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
11. UU Desa membangun(kan) Aset
Desa
Setiap desa pasti memiliki aset yang harus
dikenali oleh perangkat dan warganya
Selain fisik, desa memiliki aset sosial yang
sangat besar
UU Desa bertujuan agar desa mampu
mengelola aset untuk kesejahteraan warga
12. Sumberdaya (aset) Desa
Sumberdaya desa untuk melaksanakan
kewanangan desa antara lain:
Keuangan Desa
Manusia
Sosial dan Budaya
Ekonomi
Alam
Keberhasilan desa bergantung pada
bagaimana desa mengelola Sumberdayanya
13. Pembangunan Desa dalam UU Desa
Bab IX
Pembangunan Desa
Bab IX bagian ke-1
Pembangunan Lokal
Skala Desa (Desa
Membangun)
Bab IX bagian ke-2
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(Membangun Desa)
13
14. Sumberdana melaksanakan Kewenangan
(Pasal 90 PP No. 43/2014)
Penyelenggaraan kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
(Selain APB Desa, juga dapat didanai APBN &
APBD)
Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh
APBN.
Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh pemda didanai oleh APBD
15. Penyaluran & Pengelolaan
Pendapatan (Pemerintah) Desa
Penyaluran
Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui
rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam
APB Desa (Ps 91, PP 43/2014)
Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani
oleh kepala Desa dan bendahara Desa (Ps 92, PP 43/2014)
Pengelolaan Keuangan meliputi
Perencanaan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Pelaporan
Pertanggungjawaban
16. Perencanaan
RKPDesa (dan RPJMDesa) disusun berdasarkan Hasil
Musyawarah Desa (Bulan Juni)
RKP Desa mulai disusun (Juli).
RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa (akhir
September) - RKP Desa menjadi dasar penetapan APB
Desa.
Kades dan BPD menyepakati Ranperdes APB (Oktober).
Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati disampaikan
oleh Kades kepada bupati/walikota melalui camat utk
evaluasi
Penetapan Perdes tentang APB Desa (31 Desember).
17. Pengelolaan Belanja
Minimal 70% APB Desa utk penyelenggaraan
Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat (Psl 100 PP 43/2014)
Maksimal 30% APB Desa utk
penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;
operasional Pemerintah Desa;
tunjangan dan operasional BPD; dan
insentif RT & RW.
18. Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa
Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa
a. Pendapatan Asli Desa (pendapatan dari kewenangan asal usul dan
kewenangan skala lokal Desa)
b. Alokasi APBN (Dana Desa) - 10% dari dan di luar dana Transfer
Daerah (on top) secara bertahap.
c. Bagian Pajak & Retribusi Daerah (min. 10%) – 60% dibagi rata –
40% proporsi pajak & retribusi desa
d. ADD (min. 10% Dana Perimbangan Daerah – DAK)
e. Bantuan keuangan dr APBD Provinsi & Daerah
f. Hibah & sumbangan yg tidak mengikat
g. Lain-lain
Info ADD dan Bantuan Keuangan (Provinsi & Kab/Kota) harus
disampaikan paling lambat 10 Hari setelah kebijakan umum,
prioritas, serta plafon anggaran sementara disepakati bersama
DPRD.
19. Contoh Pendapatan Desa
Perhitungan ADD Klaten (2013):
DBH Kab Klaten : Rp42,610,173,638
DAU: Rp1,066,318,427,000
Jumlah Desa: 391
RerataADD: Rp283,613,453
Rerata DD (APBN 2014): Rp812,404,036
Hak desa (DD+ADD): Rp 1,096,017,489
20. Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APB Desa tiap semester kepada
bupati/walikota. (Juli & Januari)
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun
anggaran
Pemdes wajib menginformasikan perencanaan
dan pelaksanaan RPJMDesa, RKP Desa, dan
APBDesa kepada masyarakat melalui layanan
informasi dan Musyawarah Desa (Ps 82 UU
6/2014)
21. Siklus Desa – Merintis Kemandirian
RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Inklusi Gender
dan Sosial
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des th berj
Laporan &
Pertangjwbn
RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Siklus Kab
APBDes – P
22. BUM Desa
Desa dapat membentuk BUM Desa
BUM Desa dibentuk untuk mendayagunakan potensi
ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi
sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BUM Desa melaksanakan pelayanan jasa,
perdagangan, dan pengembangan ekonomi.
Dibentuk melalui Musdes & ditetapkan dg Perdes
Organisasi Pengelola terpisah dengan Organisasai
Pemdes
Pengola berkewajiban mengurus BUMDesa sesuai
AD & ART
23. Modal & pertanggungjawaban
Modal awal dari APB Desa
Modal BUM Desa terdiri dari
Penyertaan modal APB Desa
Penyertaan modal masyarakat
Penyertaan Modal APBDesa dapat bersumber dari
Bantuan Pemerintah
Bantuan Pemda
Aset desa yg diserahkan
Kekayaan BUM Desa adalah kekayaan desa yang
dipisahkan
Pelaksana operasional wajib melaporkan
pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM
Desa kepada kepala Desa (dalam Musyawarah Desa)
24. Peran camat
Peran Camat dalam penyelenggaraan desa
antara lain:
Memfasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades
Memfasilitasi administrasi desa
Memfasilitasi pemilihan kepala desa
Memfasilitasi sinkronisasi pembangunan kawasan
Memfasilitasi batas desa
Memfasilitasi kerjasama antar desa
Memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum
25. APA YANG PERLU DISIAPKAN?
Tercapainya UU Desa ini bergantung pada kualitas
perencanaan dan pengawasan implementasi agenda
pembangunan desa. Hal terpenting yang perlu
disiapkan adalah:
i. sosialisasi UU harus dilakukan kepada seluruh komponen
desa (Pemdes, BPD, OrganisasiWarga, Tokoh Adat;
ii. pendidikan politik warga agar UU Desa
diimplementasikan berbasis modal sosial yang
berkarakter saling percaya dan inklusif;
iii. pengelolaan anggaran desa harus diintervensi agar
akuntabel dan transparans mengarah pada good
governance; dan
iv. Capacity building kepada pemerintah desa, BPD, Kader,
dan SKPD Kabupaten.