1. 1
TUGAS SEKRETARIS DESA
Sekretaris Desa
Membantu KADES
menyusun kebijakan &
mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan
PEMDES termasuk
pengelolaan
KEUANGAN DESA
Mempunyai tugas koordinasi di bidang :
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan APB-Des dan barang milik desa;
penyusunan rancangan RAPB-Desa dan
RPAPB-Desa;
penyusunan Raperdes APB-Desa, PAPB-Desa,
dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APB-Desa;
tugas-tugas Perangkat Desa lainnya yang
berkenaan dengan penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa, serta peaksanaan
dan penatausahaan keuangan desa.
penyusunan laporan KEUDES dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa
menyiapkan petunjuk pelaksanaan APB-Desa
dan pengelolaan barang milik desa;
Melaksanakan tugas-tugas koordinasi
pengelolaan KEUDES lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh KADES.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
kepada KADES.
Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa/PTPKD, yakni
Perangkat Desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan KEUANGAN DESA
Pelaksana Teknis Pengelolaan
Bendahara adalah perangkat desa
yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan
desa dalam rangka pelaksanaan
APBDesa.

2. 2
PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPALA DESA: (a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
dan (b) Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa
yang dipisahkan.
SEKRETARIS DESA: (a) Koordinator pelaksanaan keuangan desa; (b)
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Desa; (c) Menguji Tagihan (sesuai
Surat Permintaan Pembayaran/SPP dari PPTKD), dan Memerintahkan
Pembayaran (menerbitkan Surat Perintah Membayar/SPMU).
UNSUR PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN (SEPERTI KEPALA SEKSI):
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
BENDAHARA DESA: (a) Bendahara Umum Desa; (b) Bendahara
Penerimaan; (c) Bendahara Pengeluaran; (d) Bendahara Barang.

3. 3
FUNGSI APB-DESA
FUNGSI OTORISASI: APB-DESA MENJADI DASAR UNTUK
MELAKSANAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA TAHUN
YANG BERSANGKUTAN.
FUNGSI PERENCANAAN: APB-DESA MENJADI PEDOMAN BAGI
MANAJEMEN DALAM MERENCANAKAN KEGIATAN PADA TAHUN
YANG BERSANGKUTAN.
FUNGSI PENGAWASAN: APB-DESA MENJADI PEDOMAN UTK MENILAI
APAKAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN.
FUNGSI ALOKASI: APB-DESA HARUS DIARAHKAN UTK MENCIPTAKAN
LAPANGAN KERJA/MENGURANGI PENGANGGURAN & PEMBOROSAN
SUMBER DAYA, SERTA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PEREKONOMIAN DESA.
FUNGSI DISTRIBUSI: KEBIJAKAN APB-DES HARUS MEMPERHATIKAN
RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN MSY.

4. 4
PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN
DALAM APB-DESA
SEMUA PENERIMAAN (BAIK DALAM BENTUK UANG,
MAUPUN BARANG DAN/ATAU JASA) DIANGGARKAN
DALAM APB-DESA.
SELURUH PENDAPATAN DAN BELANJA DIANGGARKAN
SECARA BRUTO.
JUMLAH PENDAPATAN MERUPAKAN PERKIRAAN
TERUKUR DAN DAPAT DICAPAI SERTA BERDASARKAN
KETENTUAN PER-UU-AN.
PENGANGGARAN PENGELUARAN HARUS DIDUKUNG
DENGAN ADANYA KEPASTIAN TERSEDIANYA
PENERIMAAN DALAM JUMLAH CUKUP DAN HARUS
DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG
MELANDASINYA.

5. 5
STRUKTUR APB-DESA
APB-DESA TERDIRI DARI: PENDAPATAN DESA, BELANJA
DESA, DAN PEMBIAYAAN DESA.
ANGGARAN PENDAPATAN, DIKLASIFIKASI MENURUT:
PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA); BAGI HASIL PAJAK
KAB/KOTA; BAGIAN DARI RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA;
ALOKASI DANA DESA (ADD); BANTUAN KEUANGAN DARI
PEM. PUSAT, PROVINSI, KAB/KOTA ATAU DESA LAINNYA;
HIBAH; DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA.
ANGGARAN BELANJA DIKLASIFIKASI MENURUT:
ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
JENIS BELANJA.
ANGGARAN PEMBIAYAAN TERDIRI DARI: PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN.

6. 6
STRUKTUR APB-DESA
ORGANISASI DIKLASIFIKASI MENURUT: PEMERINTAH DESA, BPD,
LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LKMD, PKK, RT, RW).
FUNGSI DAPAT DIKLASIFIKASI MENURUT: FUNGSI-FUNGSI TERTENTU
SESUAI RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA (SEPERTI PELAYANAN
UMUM, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN, DLL).
PROGRAM DAN KEGIATAN DAPAT DIKLASIFIKASI MENURUT FUNGSI-FUNGSI
YANG DITETAPKAN (SEPERTI PROGRAM PENINGKATAN
KESEHATAN MASYARAKAT; DAN KEGIATAN: PELAYANAN POSYANDU).
JENIS BELANJA DIKLASIFIKASI MENURUT:
 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI/
PENGHASILAN TETAP; BELANJA SUBSIDI; BELANJA HIBAH;
BELANJA BANTUAN SOSIAL; BELANJA BANTUAN KEUANGAN;
DAN BELANJA TAK TERDUGA.
 BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG
DAN JASA, DAN BELANJA MODAL).

7. 7
STRUKTUR APB-DESA
BELANJA TIDAK LANGSUNG:
1. BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP: belanja kompensasi dalam
bentuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada
Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan/atau pengurus Lembaga
Kemasyarakatan.
2. BELANJA SUBSIDI: digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya
produksi kepada Badan Usaha Milik Desa, agar harga jual produksi/jasa
yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
3. BELANJA HIBAH: digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah desa lainnya
dan/atau kelompok masyarakat dan perorangan yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, serta bersifat bantuan yang tidak mengikat/
tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah desa.
4. BELANJA BANTUAN SOSIAL: digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan diberikan
tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif
dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

8. 8
STRUKTUR APB-DESA
BELANJA TIDAK LANGSUNG (lanjutan):
5. BELANJA BANTUAN KEUANGAN: digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah desa
kepada pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan desa.
 Bantuan keuangan yang bersifat umum: peruntukan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa
penerima bantuan.
 Bantuan keuangan yang bersifat khusus: peruntukan dan
pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah desa pemberi
bantuan.
6. BELANJA TAK TERDUGA: merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
 Kegiatan yang bersifat tidak biasa, yaitu untuk tanggap darurat
dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

9. 9
STRUKTUR APB-DESA
BELANJA LANGSUNG:
1. BELANJA PEGAWAI/HONORARIUM: untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
2. BELANJA BARANG DAN JASA: digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)
bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan desa.
 Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa: mencakup belanja
barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan
bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa
sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, dan perjalanan dinas.
3. BELANJA MODAL: digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai
nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
 Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud hanya
sebesar harga beli/bangun aset.
 Belanja honorarium panitia pengadaan barang/jasa dan administrasi
pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset, dianggarkan pada
belanja pegawai/honoraroim dan/atau belanja barang dan jasa.

10. 10
STRUKTUR APB-DESA
ANGGARAN PEMBIAYAAN:
 PENERIMAAN PEMBIAYAAN:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA):
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana
perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang
sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja,
kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pencairan Dana Cadangan: digunakan untuk menganggarkan pencairan
dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 Jumlah yang dianggarkan harus sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dalam PERDES tentang pembentukan dana cadangan.
 Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekekning
dana cadangan ke rekening kas umum desa dianggarkan dalam
Belanja Langsung.
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan: digunakan antara lain
untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha Milik desa/BUMDES
dan penjualan aset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan
pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.

11. 11
STRUKTUR APB-DESA
ANGGARAN PEMBIAYAAN:
 PENGELUARAN PEMBIAYAAN:
1. Pembentukan Dana Cadangan: Pemerintah Desa dapat membentuk dana
cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
a. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan PERDES, dengan
materi muatan: tujuan pembentukan dana cadangan, program dan
kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian tahunan dana
cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana
cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan
dana cadangan.
b. Rancangan PERDES tentang pembentukan dana cadangan dibahas dan
ditetapkan bersamaan dengan pembahasan Rancangan PERDES
tentang APB-Desa.
c. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan
desa, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
e. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan
penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana
cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran
Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa.

12. 12
STRUKTUR APB-DESA
ANGGARAN PEMBIAYAAN:
 PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Lanjutan):
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa: Investasi pemerintah
desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang
diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
a. Investasi jangka pendek: investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen
kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12
(duabelas) bulan (seperti deposito berjangka waktu 3 bulan s/d
12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis).
b. Investasi jangka panjang: investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi
permanen dan non permanen. (seperti surat berharga yang dibeli
pemerintah desa).
c. Investasi permanen: bertujuan untuk dimiliki secara
berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak
ditarik kembali, seperti kerjasama desa dengan pihak ketiga
dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset desa,
penyertaan modal desa pada BUMDesa dan/atau badan usaha
lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah
desa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

13. 13
STRUKTUR APB-DESA
ANGGARAN PEMBIAYAAN:
 PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Lanjutan):
c. Investasi non permanen: bertujuan untuk dimiliki secara
tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau
ditarik kembali, seperti pembelian obligasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh
tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat (seperti
bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada
kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan
kepada usaha mikro dan menengah).
d. Investasi pemerintah desa dapat dianggarkan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam PERDES tentang penyertaan modal
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. Pemberian Pinjaman Desa: digunakan untuk menganggarkan
pinjaman yang diberikan kepada pemerintah desa lainnya dan/atau
kepada Badan Usaha Milik Desa atau usaha-usaha desa lainnya.

14. 14
STRUKTUR APB-DESA
1. ANGGARAN PENDAPATAN :
1.1. Pendapatan Asli Desa:
1.1.1. Hasil Usaha Desa:
1.1.1.1. Bagian Laba BUM-Desa.
1.1.1.2. Bagian Laba UED-SP
1.1.1.3. Pungutan Pasar Desa
1.1.1.4. Pungutan Pelelangan Ikan Milik Desa
1.1.1.5. Pungutan Tambatan Perahu
1.1.2. Hasil Kekayaan Desa:
1.1.2.1. Sewa Tanah Kas Desa
1.1.2.2. Sewa Bangunan Desa
1.1.2.3. Lain-Lain Kekayaan Milik Desa
1.1.3. Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat
1.1.4. Hasil Gotong Royong Msy
1.1.5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
1.1.5.1. Sumbangan Dari Pihak Ketiga
1.1.5.2. Hibah Dari Pihak Ketiga
1.2. Bagi Hasil Pejak Daerah (PBB, dan jenis Pajak lainnya).
1.3. Bagi Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Pasar, dan lainya)
1.4. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten
1.5. Bantuan dari Pemerintah Atasan:
1.5.1. Bantuan dari Pemerintah Pusat
1.5.2. Bantuan dari Pemerintah Provinsi
1.5.3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten

15. 15
STRUKTUR APB-DESA
2. ANGGARAN BELANJA :
2.1. Belanja Tidak Langsung:
2.1.1. Belanja Pegawai:
2.1.1.1. Penghasilan Tetap (Kades, Perangkat Desa, BPD)
2.1.1.2. Tunjangan (Kades dan BPD)
2.1.2. Belanja Hibah/Bantuan Sosial (conto: anak kel. miskin)
2.1.3. Belanja Subsidi (misalnya: utk Perpustakaan SD)
2.1.4. Belanja Tidak Terduga
2.2. Belanja Langsung:
2.2.1. Belanja Pegawai (Honorarium Kegiatan)
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa (ATK, Listrik, Telpon, Perjalanan
dinas, Pakaian dinas, dll)
2.2.3. Belanja Modal (Bangun Gedung, Komputer, Mesin Tik, dll)
3. ANGGARAN PEMBIAYAAN:
3.1. Penerimaan Pembiayaaan:
3.1.1. Sisa Leih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3.1.2. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan
3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1.4. Pencairan Dana Cadangan
3.2. Pengeluaran Pembiayaan:
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2. Penyertaam Modal/Investasi Desa
3.2.3. Pemberian Pinjaman Desa

16. 16
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAPB-DESA
DESA WAJIB MEMILIKI RPJM-DESA (PROGRAM 5 TAHUN).
BERDASARKAN RPJM-DESA DITETAPKAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) UNTUK 1 TAHUN.
BERDAARKAN RKP-DESA, DISUSUN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN/RKA, YAKNI: RKA OPERASIONAL PEMDES DAN
RKA PEMBERDAYAAN MSY
KADES BERSAMA BPD MEMBAHAS RANCANGAN PERDES
TENTANG RAPB-DESA.
RANCANGAN PERDES TENTANG APB-DESA YG TELAH
DISETUJUI BERSAMA, SEBELUM DITETAPKAN OLEH KADES,
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA DISAMPAIKAN KEPADA
BUPATI/WALIKOTA UNTUK DIEVALUASI;
BUPATI/WALIKOTA, HARUS MENETAPKAN EEVALUASI RAPB-DESA
PALING LAMA 20 (DUA PULUH) HARI KERJA;
APABILA HASIL EVALUASI MELAMPAUI BATAS WAKTU
DIMAKSUD, KADES DAPAT MENETAPKAN RANCANGAN PERDES
TENTANG APB-DESA MENJADI PERDES.
RANCANGAN PERDES TENTANG APB-DESA, DITETAPKAN
OLEH KADES PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SETELAH
APBD KAB/KOTA DITETAPKAN.
PENYUSUNAN
RANCANGAN
APB-DESA
PEMBAHASAN
DAN PENETAPAN
PERDES TENTANG
APB-DESA

17. 17
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APB-DESA
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DESA:
1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,
maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;
3. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan
pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
4. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
5. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi
wewenang dan tanggungjawabnya;
6. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam
peraturan desa;
7. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan
pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa
yang terjadi dalam tahun yang sama.
8. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
9. Pengembalian kelebihan pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah;

18. 18
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APB-DESA
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DESA:
1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah;
2. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material
yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
3. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes.
4. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat
dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
5. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya
ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAAN DESA:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk: (a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; (b) mendanai pelaksanaan kegiatan
lanjutan atas beban belanja langsung;(c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2. Dana cadangan: (a) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan
pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa; (b) Dana cadangan
tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam
Perdes tentang pembentukan dana cadangan; (c) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan
Perdes dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan
kegiatan.

19. 19
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
JENIS - JENIS LAPORAN KEUANGAN DESA:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN;
2. NERACA;
3. LAPORAN ARUS KAS; DAN
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (YANG HARUS MENGGAMBARKAN
TENTANG HAK, KEWAJIBAN, DAN KEKAYAAN DESA PADA AKHIR TAHUN
SERTA SUMBER DAN PENGGUNAANNYA);
LAPORAN KEUANGAN DESA DIPERIKSA OLEH BAWASDA KAB/KOTA SEBELUM
DIAJUKAN DALAM BENTUK RANCANGAN PERDES TENTANG PERHITUNGAN
APB-DESA KEPADA BPD;
PERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA DAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KETERANGAN PERTANGGUNG- JAWABAN
KADES, DISAMPAIKAN KEPADA BUP/WK MELALUI CAMAT, PALING LAMBAT 7 HARI
KERJA SETELAH PERDES DITETAPKAN.

20. 20
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH PROVINSI WAJIB MENGKOORDINIR PEMBERIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DARI KABUPATEN/KOTA KEPADA
DESA;
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN CAMAT WAJIB MEMBINA DAN
MENGAWASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA:
-- MEMBERIKAN PEDOMAN DAN BIMBINGAN PELAKSANAAN ADD
-- MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN
KEUANGAN DESA YANG MENCAKUP PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN
APBDESA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN APBDESA
-- MEMBINA DAN MENGAWASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
PENDAYAGUNAAN ASET DESA
-- MEMBERIKAN PEDOMAN DAN BIMBINGAN PELAKSANAAN ADMINSITRASI
KEUANGAN DESA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT:
-- MEMFASILITASI ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
-- MEMFASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
PENDAYAGUNAAN ASET DESA;
-- MEMFASILITASI PELAKSANAAN ADD
-- MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN KEUANGAN DESA YG MENCAKUP
PERENCANAAN, DAN PENYUSUNAN APBDESA, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA.

21. 21