Dokumen tersebut membahas tentang hukum perorangan yang mencakup pengertian hukum tentang orang, subyek hukum, kewenangan dan kecakapan bertindak, pendewasaan, pengampuan, domisili, keadaan tidak hadir, catatan sipil, dan balai harta peninggalan.

1. Hukum Orang/Pribadi
Tim Pengajar Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
1

2. Materi Perkuliahan
1. Pengertian hukum tentang orang
2. Subyek Hukum
3. Kewenangan dan Kecakapan bertindak
4. Pendewasaan
5. Pengampuan
6. Domisili
7. Keadaan tidak hadir
8. Catatan Sipil
9. Balai Harta Peninggalan
2

3. Pengertian Hukum Perorangan
PengertianPengertian
LuasLuas
SempitSempit
1. Hukum perorangan/pribadi.
Keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kedudukan
sebagai subyek hukum dan wewenang untuk
memperoleh, memiliki dan mempergunakan hak dan
kewajiban dalam lalu lintas hukum serta kecakapan
untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, juga
mempengaruhi kedudukan subyek hukum
2. Hukum kekeluargaan.
hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan
hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.
Hukum yang mengatur orang sebagai subyek hukum
Hukum Perorangan adalah kaedah hukum yang mengatur kedudukan hukum
(status seseorang). Berkaitan dengan wewenang hukum dan kecakapan
bertindak dalam lalu lintas hukum.
Hukum Perorangan adalah kaedah hukum yang mengatur kedudukan hukum
(status seseorang). Berkaitan dengan wewenang hukum dan kecakapan
bertindak dalam lalu lintas hukum.
3

4. Subyek hukum
Orang (Persoon)Orang (Persoon)
Manusia /Badan Pribadi
(naturlijk Persoon)
Manusia /Badan Pribadi
(naturlijk Persoon)
Badan Hukum
(Rechts Persoon)
Badan Hukum
(Rechts Persoon)Subyek Hukum
(Pengemban/pendukung
hak dan Kewajiban
dalam lalulintas hukum)
4

5. Manusia sbg Subyek Hukum
Manusia sebagai
Subyek Hukum
Mulai
Berakhir
SEJAK LAHIRSEJAK LAHIR
MENINGGALMENINGGAL
Pengecualian
• Pasal 348 jo 2 (1) KUHPedata:
1. Telah dibenihkan
2. Lahir Hidup
3. Ada kepentingan yang menghendaki
• Pasal 467 KUHPerdata
Kematian perdata Ps. 3 KUHPerdataKematian perdata Ps. 3 KUHPerdata
Asas-Asas:
1. Setiap manusia berkedudukan
sama dalam bidang hukum;
2. Tidak semua manusia/orang
cakap bertindak dibidang hukum;
3. Manusia dianggap ada sejak lahir
hingga meninggal;
4. Tiap orang harus mempunyai
domisili/tempat tinggal.
5
Balai Harta Peninggalan (BHP)Balai Harta Peninggalan (BHP)

6. Kewenangan & kecakapan bertindak
Kedewasaan
KUHPerdata 21 th atau telah menikah (Ps. 330 (1))
UU No. 1/1974
Ps. 47
Ps. 50
Apakah hal ini dapat ditafsirkan sudah dewasa.
Usia menikah
UU No. 1/1974 Ps. 7(1)
1. laki-laki 19 th
2. perempuan 16 th
Anak yang sudah berumur 18 th atau lebih
dan sudah tdk berada di bawah kekuasaan
orang tua
Prof. Wahyono
Dewasa 21 th atau sudah pernah kawin
Alasan :
1. UU No. 1/1974 tdk mengatur masalah kedewasaan
dan tdk menyebutkan batas usia dewasa adalah 18 th.
2. Usia min menikah adalah 19 th dan 16 th
Ps. 1330
yg tdk cakap :
1. Belum dewasa
2. Wanita bersuami
• Dg adanya ps
31 (2) UU No.
1/1974
dianggap cakap
3. Mereka yang ditaruh
di bawah
pengampuan
Ps. 1330
yg tdk cakap :
1. Belum dewasa
2. Wanita bersuami
• Dg adanya ps
31 (2) UU No.
1/1974
dianggap cakap
3. Mereka yang ditaruh
di bawah
pengampuan
6

7. Handlichting/Pendewasaan
• Pengertian : Suatu lembaga hk agar semua orang yang
belum dewasa tetapi tlh menempuh syarat-syarat
tertentu dlm hal tertentu dan sampai batas2 tertentu
menurut ketentuan UU dapat memiliki kedudukan hk yg
sama dengan orang dewasa.
Macam-macam
Hendlichting
Pendewasan Penuh (Ps. 421)
- Venia Aetatis (Surat pernyataan sudah cukup umur)
Syarat : 20 th dan mengajukan permohonan kepada
Presiden RI
Pendewasan Terbatas (Ps. 426-431)
• 18 th dan orang tuanya (wali) tidak keberatan.
• Diajukan oleh Ketua Pengadilan negeri yg
berwenang
•Dapat ditarik kembali misalkan utk membuat surat
wasiat 7
Harus diumukan dalam Berita Negara

8. Kedudukan Istri
Ps. 1330 KUHPerdata tidak cakap
UU No. 1/1974 Ps. 31 : Sudah berubah
• Keseimbangan kedudukan laki-laki dan perempuan serta
masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hk.
• Kecuali:
Perbuatan hk yg berkaitan dg penggunaan dan
pengalihannya harus mendapat persetujuan kedua belah
pihak.
8

9. Pengampuan/curatele
• Pengertian “ orang dewasa yg tidak cakap melakukan
perbuatan hk”
Ps. 433 KUHPerdata
1. Imbisil (tolol, dungu, bodoh)
2. Lemah daya/lemah pikir
3. Sakit otak/sakit ingatan atau mata gelap
4. Pemboros
• Masih dpt membuat testament melalui
perkawinan dan pembuat janji kawin
9

10. Pengampuan/curatele
• Ps. 434
Yg berhak meminta pengampuan
1. imbisil Suami/istri dan keluarga sedarah
2. boros = keluarga dekat (sedarah) dalam garis lurus dan dalam garis
kesamping sampai derajat ke empat dan atau suami istri
3. Untuk alasan tidak dapat mengurus kepentingan sendiri :
pengampuan bagi diri sendiri.
4. Mata gelap, jaksa wajib mengajukan bilamana para keluarga dekat
tidak menuntut pengampuannya
10

11. Pengampuan/curatele
• Prosedur
• Akibat
– Pengampuan mulai berlaku sejak
diucapkan/dibacakan putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
– Dewasa = belum dewasa
• Imbisil tidak cakap dalam melakukan tindakan
hukum
• Boros hanya hukum harta kekayaan
• Lemah pikir/lemah daya = boros Paul Scholten.
11

12. DISKUSI
Siapa yang melakukan tindakan bagi orang
yang tidak cakap?
12

13. Badan Hukum sbg subyek hk
Badan Hukum
Sifat
Pendiriannya
Cirinya
Mengejar
keuntungan
Ekonomi
Bersifat Ideal
Berdasar UU
Diakui Pemerintah
Berdasarkan UU
Melalui proses
pendaftaran
1. Ada harta kekayaan
2. Ada tujuan tertentu
3. Ada kepentingan
4. Ada organisasi yang teratur
• PT
• Koperasi
• Yayasan
• Partai politik
• Lembaga Neg.
• Perum
• PT (UU No. 1/1995)
• Koperasi
(UU No. 25/1992)
• Yayasan
(UU No. 16/2001)
13
Subyek hukum yang
bukan manusia yang
mempunyai
kewenangan dan
kecakapan bertindak
dalam lalu lintas hukum
melalui wakil-wakilnya
atau pengurusnya

14. TEORI BADAN HUKUM
• Teori Fiksi (karl Von Savigny): syarat2 dalam peraturan2 hukum
yang melakat kepada badan seorang manusia, terang benderang
tidak ada pada badan hukum, akan tetapi badan hukum dapat
dianggap seolah-olah seorang manusia. Teori ini menganggap
persamaan badan hukum dengan manusia hanya sebagai
perumpamaan (fiksi) belaka.
• Teori Organis (otto van gierke): badan hukum adalah sesuatu yang
sungguh2 ada dlm pergaulan hukum yang memujudkan
kehendaknya dengan perantaraan alat2 (organ2) yang ada padanya
(penggurus).
• Teori kekayaan (Bring): bahwa kekayaan dari badan hukum itu
bukanlah milik seseorang tertentu akan tetapi dihubungkan dengan
suatu tujuan tertentu, dipisahkan. Dengan demikian hak2 dari suatu
badan hukum adalah hak tanpa subjek.
• Teori milik kolektif (Planiol dan Molenggraf): hak dan kewajiban dari
suatu perkumpulan sebenarnya merupakan hak dan kewajiban
anggota2nya.
14

15. Domisili
Domisili
Pengertian tempat dimana seseorang beradal dlm
Kaitan dengan pelaksanaan hak dan penentuaan
Kewajiban (dianggap oleh hukum selalu hadir)
Ditentukan demi kepastian hukum
Macam
Domisili
sesungguhnya
Domisili yg dipilih
Sukarela
Ps. 17. 18, 19
Wajib
Ps. 20, 21, 22
Ditentukan UU
Ps. 11 (1b)
UUHT
Dipilih secara
bebas
15

16. KEADAAN TAK HADIR
(AFWEZIJHEID)
Pengertian Ps 463 & 467 KUHPerdata
Tahapan 3 Tahapan menurut KUHPerdata :
1. Tindakan sementara (Ps. 463 KUHPerdata)
2. Diduga meninggal (Ps. 467 dan 470
KUHPerdata) penetapan
3. Tahap pewarisan secara definitif ditentukan
Ps. 485 KUHPerdata, yiatu :
• 30 th sejak diduga meninggal dunia
• Usianya telah mencapai 100 th.
Bagi Suami & Istri lihat Ps. 39 UU No. 1/74 Jo
Ps. 19 PP No. 9/1975.
16

17. CATATAN SIPIL
Pencatatan status sesorang berkaitan dengan
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,
pergantian nama, pengakuan anak, dll.
Peristiwa Dicatat Status Hk
KawinLahir
Status KCS Dept. Dalam Negeri Bertempat pd
Setiap Kabupaten/Kotamadya
Anak sah
Anak Luar Kawin
Suami
Istri
misalkan
17

18. DASAR HUKUM
CATATAN SIPIL
Stb. 1920-751 jo. Stb.1927-564 mengenai
pendaftaran kelahiran dan kematian bagi semua
WNI dan WNA di Indonesia
Stb. 1933-75 jo. St. 1936-607 Mengenai
pendaftaran perkawinan dan perceraian bagi
semua WNI dan WNA yang bukan beragama
Islam di Indonesia
UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan
Nikah, Talak, dan Rujuk bagi WNI yang
beragama Islam
18