Dokumen tersebut membahas tentang perizinan peredaran pangan olahan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) persyaratan pendaftaran pangan olahan untuk memastikan keamanan, mutu dan gizi, (2) proses evaluasi pendaftaran yang melibatkan penilaian dokumen administrasi dan teknis, dan (3) tanggung jawab produsen atas keamanan produk yang diedarkan.

1. Disampaikan pada :
BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN (DAGING DAN SUSU)
Solo, 25 Februari 2014
PERIZINAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
ELIN HERLINA
Direktur Penilaian Keamanan Pangan

2. IMPLIKASI FREE TRADE MARKET DAN
ASEAN ECONOMICS COMMUNITY TERHADAP
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
PERDAGANGAN
BEBAS
1. Paparan terhadap produk O-M yang berisiko
meningkat
2. Beban kerja dan kompleksitas pengawasan
meningkat
3. Daya saing industri dalam negeri
4. Tuntutan Regulasi dan Sistem yang efektif
dan tangguh
5. Tuntutan atas SDM dengan kompetensi
khusus meningkat
6. Kesiapan infrastruktur pengawasan, terutama
kapasitas dan teknologi terkini
1. Paparan terhadap produk O-M yang berisiko
meningkat
2. Beban kerja dan kompleksitas pengawasan
meningkat
3. Daya saing industri dalam negeri
4. Tuntutan Regulasi dan Sistem yang efektif
dan tangguh
5. Tuntutan atas SDM dengan kompetensi
khusus meningkat
6. Kesiapan infrastruktur pengawasan, terutama
kapasitas dan teknologi terkini
PERAN BADAN POM SEBAGAI
COMPETENT NATIONAL
REGULATORY AUTHORITY
DI BIDANG WAS O-M
Kondisi Indonesia:
a.Jumlah penduduk yang besar  target market
b.Luas wilayah yang besar dengan jumlah kepulauan
c.Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil
d.Demokrasi dan reformasi birokrasi  kondusif
untuk perdagangan dan pertumbuhan ekonomi
Kondisi Indonesia:
a.Jumlah penduduk yang besar  target market
b.Luas wilayah yang besar dengan jumlah kepulauan
c.Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil
d.Demokrasi dan reformasi birokrasi  kondusif
untuk perdagangan dan pertumbuhan ekonomi
IMPLIKASI
IMPLIKASI

3. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang
paling hakiki yang harus dipenuhi setiap saat
Pangan adalah segala sesuatu yang
berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah yang
diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk
bahan tambahan pangan, bahan baku
pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan,
dan/atau pembuatan makanan atau
minuman.
(UU 18/2012 tentang Pangan)

4. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang
Kesehatan
Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan
Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010 tentang
Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Badan POM
Dasar Hukum

5. KETERLIBATAN BERBAGAI SEKTOR
DUNIA USAHA :
PRODUSEN, IMPORTIR,
DISTRIBUTOR, PENGECER
(PERITEL)
KONSUMEN/
MASYARAKAT
PEMERINTAH :
BADAN POM, KEMENTERIAN
PERTANIAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN, KESEHATAN,
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN
SERTA PEMERINTAH DAERAH

6. Pangan olahan
•MD, ML
(Badan POM)
•SP, P-IRT
(PemKab/Kota)
PENGAWASAN PANGAN
OLEH PEMERINTAH
Pangan jajanan
• Pujasera
• Pinggir jalan
• Penjaja Keliling
• di Sekolah
Pangan segar :
•Pasal swalayan
•Pasar tradisional
•Pasar Induk
•Penjaja Keliling
Pangan siap saji :
•Restoran
•Café
•Warung
•Penjaja keliling

7. a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. ketahanan;
d. keamanan;
e. manfaat;
f. pemerataan;
g. berkelanjutan; dan
h. keadilan
PENYELENGGARAAN
PANGAN
AZAS
memenuhi kebutuhan
dasar manusia yang
memberikan manfaat
secara adil, merata, dan
berkelanjutan
berdasarkan kedaulatan
pangan, kemandirian
pangan, dan ketahanan
pangan

8. a. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri
b. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan
keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat
c. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok
dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
d. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat,
terutama masyarakat rawan pangan dan gizi
e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di
pasar dalam negeri dan luar negeri
f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan
yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat
g. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya
ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan
nasional
TUJUAN

9. DATA ADMINISTRATIF
DATA TEKNIS
DATA PENDUKUNG LAIN
DATA ADMINISTRATIF
DATA TEKNIS
DATA PENDUKUNG LAIN
• Inspeksi sarana produksi
• Inspeksi sarana importasi/
distribusi
• Monitoring label beredar
• Monitoring iklan/promosi
• Sampling & pengujian
(mutu + keamanan)
• Inspeksi sarana produksi
• Inspeksi sarana importasi/
distribusi
• Monitoring label beredar
• Monitoring iklan/promosi
• Sampling & pengujian
(mutu + keamanan)
TINDAK LANJUT
• Administratif
• Law Enforcement
TINDAK LANJUT
• Administratif
• Law Enforcement
Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap
KEAMANAN, MUTU, dan GIZI pangan
Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap
KEAMANAN, MUTU, dan GIZI pangan
PERSETUJUAN PENDAFTARAN/
IZIN EDAR
PERSETUJUAN PENDAFTARAN/
IZIN EDAR
EVALUASIEVALUASI
PENGAWASAN PANGAN
PRE – POST MARKET

10. (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi,
setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau
yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan
eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
(2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan
tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
PENDAFTARAN PANGANPENDAFTARAN PANGAN OLAHANOLAHAN
((PENGAWASAN PREPENGAWASAN PRE--MARKMARKETET))
Melindungi masyarakat terhadap pangan yang tidak
memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan
sebelum diedarkan

11. PERATURAN KEPALA BADAN POM
NO. HK.03.1.5.12.11.09955 TENTANG
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
DAN
PERATURAN KEPALA BADAN POM
NO. HK.03.1.5.12.11.09956 TENTANG
TATALAKSANA PENDAFTARAN PANGAN
OLAHAN
 Ditetapkan tanggal 5 Desember 2011

12. Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan
ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib
memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.
Dikecualikan dari ketentuan diatas, pangan olahan yang:
a. diproduksi oleh industri rumah tangga;
b. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;
c. dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:
1. sampel dalam rangka permohonan pendaftaran;
2. penelitian;
3. konsumsi sendiri; dan/atau
d. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung
kepada konsumen akhir.
PANGAN YANG WAJIB DIDAFTARKAN

13. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor
HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Jenis pangan yang dapat diproduksi oleh IRTP
Pangan yang dapat diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga Pangan

14. Parameter keamanan :
Batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan
cemaran kimia;
Parameter mutu :
persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan
yang berlaku
CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik)
Parameter gizi : sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Label : harus memenuhi persyaratan label.
Kriteria Pangan Olahan yang didaftarkan

15. PERSYARATAN TEKNIS :
1.Komposisi atau daftar bahan yang digunakan dan penjelasan untuk bahan
baku tertentu yang digunakan (asal bahan, asal negara, status PRG, dll)
2.Proses produksi atau sertifikat GMP/HACCP
3.Hasil analisis produk akhir (Certificate of Analysis)
4.Informasi tentang masa simpan dan kode produksi
5.Rancangan label
PERSYARATAN
PENDAFTARAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI:
Untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri
1.Izin Usaha
2.Hasil audit sarana produksi

16. 1. Sertifikat Merek
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
3. Sertifikat Organik
4. Keterangan tentang status bebas GMO (Genetically Modified
Organism)
5. Keterangan Iradiasi Pangan
6. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk RPH (Rumah
Pemotongan Hewan)
7. Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label
Pangan
8. Data pendukung lain
9. Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk
Minuman Beralkohol
DOKUMEN PENDUKUNG LAIN
(jika perlu)

17. Jenis produk susu berdasarkan kategori pangan terdiri dari :
∗susu cair,
∗susu fermentasi,
∗susu kental,
∗krim,
∗susu bubuk,
∗keju,
∗makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, dan
∗whey
Persyaratan pendaftaran
susu dan hasil olahnya
17

18. Susu berbentuk cair meliputi :
∗susu segar, susu pasteurisasi, susu UHT, susu steril, susu tanpa
lemak atau susu skim, susu rendah lemak, susu rekonstitusi, susu
rekombinasi, susu lemak nabati.
Susu bubuk meliputi :
susu bubuk berlemak, susu bubuk rendah lemak dan susu bubuk
kurang lemak, susu bubuk bebas lemak atau susu skim bubuk, susu
bubuk lemak nabati.
Persyaratan mutu mengacu kepada karakteristik dasar dalam
kategori pangan meliputi :
kadar lemak susu, total padatan bukan lemak, kadar air, dll
(tergantung jenis susu).
18

19. SURAT PERSETUJUAN
PENDAFTARAN
DITOLAK
Pemohon
Pemohon
Pra-Penilaian
Bayar Bank
Penilaian
Dikembalikan untuk
dilengkapi
Diterima untuk dinilai lebih
lanjut
ALUR PROSES PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
Memerlukan
kelengkapan data

20.  Jangka waktu terhitung sejak diterimanya dokumen Pendaftaran lengkap
dengan bukti bayar Bank
 Dalam hal hasil Penilaian memerlukan tambahan data dan atau kajian lebih
lanjut, maka penghitungan waktu dihentikan sementara terhitung setelah tanggal
surat permintaan tambahan data.
 Penghitungan waktu yang dihentikan sementara akan dilanjutkan sejak tanggal
diterimanya surat pemenuhan tambahan data.
Clock on clock off
Penerbitan Persetujuan Pendaftaran : 60 – 150 HK
Timeline

21. Range : Rp. 200.000,- s/d Rp. 3.000.000,-
(tergantung jenis produk pangan)
 Sesuai PP 48 tahun 2010
Biaya Evaluasi
dan Pendaftaran

22.  Surat Persetujuan Pendaftaran berlaku selama 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang melalui Pendaftaran
kembali
 Surat Persetujuan Pendaftaran yang telah habis masa
berlakunya dinyatakan tidak berlaku
 Pangan Olahan yang masa berlaku Surat Persetujuan
Pendaftarannya telah habis dilarang diedarkan
Masa Berlaku Surat
Persetujuan
Pendaftaran

23.  Pangan olahan yang diedarkan harus sesuai dengan
kriteria keamanan, mutu dan gizi dan persyaratan label
yang disetujui pada saat pendaftaran.
 Label pangan olahan yang beredar harus sesuai
dengan rancangan label yang disetujui pada
saat pendaftaran.
Pangan Olahan
Beredar

24.  Perusahaan bertanggung jawab atas keamanan,
mutu, dan gizi serta Label Pangan Olahan yang
diedarkan sesuai dengan informasi yang disetujui
pada saat Pendaftaran.
 Tanggung jawab untuk Pangan Olahan produksi sendiri,
Pangan olahan lisensi, dan Pangan Olahan yang dikemas
kembali berada di pihak Produsen.
 Tanggung jawab untuk Pangan Olahan yang diproduksi dalam
negeri berdasarkan kontrak berada di pihak Pemberi Kontrak.
Pihak yang bertanggung jawab
terhadap pangan yang
diedarkan

25. ∗ Elektronisasi pendaftaran
∗ Notifikasi pendaftaran variasi (perubahan data) minor
∗ Notifikasi pendaftaran kembali (pendaftaran ulang)
∗ Peningkatan pemahaman pendaftar melalui :
 Coaching clinics
 Konsultasi melalui email
 Sosialisasi pendaftaran setiap bulan
 Media informasi : melalui website dab subsite
 FAQ
25
Upaya Percepatan
Pendaftaran Pangan Olahan

26. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan
www.e-reg.pom.go.id

27. Master Plan e-Registration Pangan OlahanMaster Plan e-Registration Pangan Olahan
2011
Pengembangan
Sistem Pangan
Low Risk
2012
Implementasi I
Pangan Low Risk
2013
Implementasi II
Pangan High Risk
2014
Implementasi
Penuh Pangan
Low Risk dan Highrisk
Soft Launching : 31 Januari 2012
Implementasi : 1 Maret 2012

28.  Peningkatan jumlah permohonan
pendaftaran
 Peningkatan jumlah permohonan
pendaftaran produk pangan tidak diiringi
dengan penambahan SDM
 Pencapaian target kinerja
LATAR BELAKANG

29. 29
Trend permohonan dan persetujuan

30. Proporsi
jenis pangan terdaftar

31. Meningkatkan pelayanan
pendaftaran produk pangan lebih
transparan, efisien, efektif, produktif,
akuntabel, cepat, serta
profesional

32. Pendaftaran lama, tidak transparan, harus
datang ke lokasi dan pendaftaran hanya
dapat dilakukan di jakarta.
KONDISI SEBELUM

33. • Daftar jenis pangan
• PNBP per jenis pangan
dan per pelayanan
• Peraturan PNBP
• Kontak kami
• Petunjuk
Penggunaan
• Reset Password

34. ∗ Ruang lingkup :
RUANG LINGKUP E-REGISTRATION
N
O
KRITERIA
1 Produk pangan yang ditujukan untuk umum (tidak
diperuntukkan untuk target konsumen tertentu)
2 Label pangan tidak mencantumkan klaim gizi dan
atau klaim kesehatan
3 Produk pangan tidak mengandung komponen
tertentu yang memerlukan kajian lebih lanjut
4 Produk pangan tidak menggunakan proses produksi
dengan teknologi tertentu seperti iradiasi, rekayasa
genetika dan organik.
Informasi Jenis pangan yang dapat didaftarkan melalui e reg tercantum di
tampilan pertama aplikasi

37. KONDISI SESUDAH
Pendaftaran Via Online, Antrian lebih tertib,
Pendaftaran lebih cepat, dan dapat dilakukan
dimana saja, dan kapan saja.
Input data di ruang pelayanan
publik, tersedia jaringan internet
termasuk wi fi
Konsultasi khusus e-
registration
Pendampingan setiap Jum’at
(tim lengkap dg konsultan)
Help desk setiap hari

38. 38
Notifikasi pendaftaran variasi
(perubahan data) minor

39. PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.03.1.5.12.11.09955 TAHUN 2011
TENTANG
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

40. PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
NOMOR 43 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR
HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG
TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

41. PerusahaanPerusahaan dapat melakukan perubahan data untukdapat melakukan perubahan data untuk
pangan olahan yang telah memiliki surat persetujuanpangan olahan yang telah memiliki surat persetujuan
pendaftaran.pendaftaran.
PerubahanPerubahan data pangan olahan dapat dilakukandata pangan olahan dapat dilakukan
sepanjangsepanjang tidak menyebabkan perubahan nomortidak menyebabkan perubahan nomor
pendaftaran pangan dan/atau perubahan biaya evaluasipendaftaran pangan dan/atau perubahan biaya evaluasi
dan pendaftaran.dan pendaftaran.
41
Pendaftaran Variasi (Perubahan Data)

42. Perubahan data minor :  notifikasi
a. perubahan nama Perusahaan;
b. perubahan nama Importir dan/atau Distributor;
c. perubahan nama dagang;
d. perubahan dan/atau penambahan berat/isi bersih;
e. pencantuman tulisan halal; dan/atau
f. perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu.
Perubahan Data
Perubahan data mayor :
a. perubahan desain label;
b. pencantuman dan atau perubahan Informasi Nilai Gizi;
c. perubahan dan/atau penambahan klaim; dan/atau
d. perubahan komposisi;

43. (1) Pendaftaran Variasi dengan perubahan minor diajukan
dengan mengisi Formulir sebagaimana contoh pada
Lampiran 7 dan melampirkan dokumen pendaftaran variasi
sesuai dengan jenis perubahan yang diajukan.
(2) Dalam hal formulir dan dokumen pendaftaran variasi
dinyatakan lengkap dan benar, paling lambat dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kepala Badan menerbitkan
persetujuan Pendaftaran Variasi.
(3) Tanpa harus menunggu persetujuan pendaftaran variasi,
Pendaftar dapat mulai melakukan perubahan sejak tanggal
penyerahan dokumen pendaftaran Variasi yang dilengkapi
dengan bukti pembayaran Bank.
Alur proses notifikasi perubahan data minor

44. Notifikasi
pendaftaran kembali
(pendaftaran ulang)

45. (1) Pendaftaran Ulang Pangan Olahan hanya dapat dilakukan
untuk Pangan Olahan yang sama dengan yang disetujui
sebelumnya.
(2) Apabila Pangan Olahan yang didaftarkan ulang telah
mengalami perubahan, maka Perusahaan harus
melakukan Pendaftaran Variasi terlebih dahulu.
(3) Pendaftaran Ulang Pangan Olahan hanya dapat dilakukan
paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal masa berlaku Surat
Persetujuan Pendaftaran berakhir.
Alur Proses Pendaftaran ulang

46. Telepon : 021 – 42800221
Fax : 021 – 4245267
HP : Subdit Penilaian Makanan Minuman 0813 99133 050
Subdit Penilaian Pangan Khusus 0813 99133 060
Subdit Penilaian Pangan Olahan Tertentu 0813 99133 070
Email : ditpkp_bpom@yahoo.com
penilaianpangan@pom.go.id
ereg_pkp@pom.go.id
pengaduankonsumenpkp@pom.go.id
Konsultasi : ditpkp_konsulmakmin_ereg@yahoo.com
ditpkp_konsulpk@yahoo.com
ditpkp_konsulpot@yahoo.com
Kontak Kami : melalui Sistem e-registration
Kotak Saran : di ruang pelayanan
Alamat surat menyurat :
Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
Gedung B Lantai 3 Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
AKSES INFORMASI DAN PENGADUANAKSES INFORMASI DAN PENGADUAN
DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGANDIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

47. ∗Website Badan POM RI : www.pom.go.id
∗Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)
Telp : 021-4263333
Email : ulpk@pom.go.id
ulpk_badanpom@yahoo.co.id
sms : 021-32199000
BADAN POMBADAN POM

48. ∗ Perizinan peredaran (pendaftaran) pangan olahan
ditujukan mmelindungi masyarakat terhadap pangan yangelindungi masyarakat terhadap pangan yang
tidatidakk memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizimemenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi
pangan sebelum diedarkanpangan sebelum diedarkan
∗ Perusahaan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan
gizi serta Label Pangan Olahan yang diedarkan
∗ Dalam rangka menghadapi harmonisasi dan pasar bebas
ASEAN tahun 2015, perlu peningkatan nilai tambah dan
daya saing komoditas pangan lokal di pasar dalam negeri
dan luar negeri
PENUTUP

49. TERIMAKASIH