Dokumen tersebut membahas tentang program S1 dengan kewenangan tambahan untuk mengatasi masalah distribusi guru yang tidak merata. Tujuannya adalah menghasilkan guru dengan kompetensi utama dan tambahan agar dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Profil lulusannya adalah memiliki karakter kuat, kompetensi pedagogik dan profesional yang unggul, serta kepribadian dan sosial yang kuat.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan pendidikan saat ini telah menunjukkan hasil yang cukup
signifikan bagi pembangunan nasional. Pendidikan dipandang sebagai salah satu dari
berbagai investasi yang dianggap sangat menentukan dalam upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Namun, kemajuan yang telah dialami dalam
pembangunan nasional terasa belum optimal karena terjadinya kesenjangan
keberhasilan pembangunan yang bervariasi antar daerah di Indonesia.
Upaya perbaikan di bidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk
selalu dilaksanakan agar masyarakat dapat maju dan berkembang seiring dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa upaya yang dilaksanakan
antara lain penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui
penataran-penataran, perbaikan sarana-sarana pendidikan, program sertifikasi guru,
dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan pada
dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup
lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga
masyarakat.
Semua keberhasilan agenda reformasi pendidikan pada akhirnya ditentukan
oleh unsur yang berada paling depan, yaitu guru. Dalam dunia pendidikan, peran
dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru
merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam
setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air tidak dapat dilepaskan dari
berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri.
Di lain pihak, kondisi dunia pendidikan sekarang ini dihadapkan pada masalah
yang kompleks. Persoalan pendidikan tidak hanya bertaut pada masalah gedung
sekolah yang hampir runtuh, tetapi juga pada persoalan klasik, yakni kurangnya
tenaga guru, guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan
(mismatch), kualifikasi rendah, disparitas kompetensi, dan distribusi. Hal ini dapat
dibuktikan oleh kondisi Indonesia saat ini yang masih kekurangan 200.000 tenaga
1

2. guru (Ditjen PMPTK, 2010). Kekurangan guru terbesar adalah tenaga guru SD
kemudian berturut-turut SMP, SMA dan SMK, dan TK.
Jika dicermati pada banyak kasus, sebenarnya bukan kekurangan guru yang
terjadi, tetapi pendistribusian guru yang tidak efektif. Beberapa guru mempunyai
kelas yang sangat kecil dan yang lainnya ada guru yang mempunyai kelas yang
terlalu banyak siswa, dan kedua-duanya tidak efektif dan efisien. Umumnya, jumlah
guru pada daerah perkotaan cukup bahkan pada beberapa sekolah berlebih.
Terkonsentrasinya guru di perkotaan menyebabkan sekolah di pedesaan mengalami
kekurangan guru. Kenyataan sekarang ini, rasio guru dan siswa di Indonesia 1 : 14,
berarti sudah ideal karena melampaui rasio guru dan murid di negara maju seperti
Korea Selatan 1 : 30, Jepang 1 : 20, dan Malaysia 1 : 25. Namun, karena
pendistribusian guru yang tidak merata mengakibatkan menumpuknya guru-guru di
sekolah perkotaan, sedangkan di sekolah pedesaan masih kekurangan guru. Sekitar
76 % sekolah di perkotaan mengalami kelebihan guru, sementara 83 % sekolah di
pelosok dan pedesaan kekurangan guru (Ditjen Dikti, 2010).
Persoalan distribusi guru hampir terjadi di seluruh Indonesia. Akibatnya, pada
daerah yang kekurangan guru, guru harus mengajarkan beberapa mata pelajaran
dan harus mengajar lebih dari satu kelas. Sebaliknya, pada daerah yang kelebihan
guru, pemberlakuan jumlah jam mengajar 24 jam tatap muka per minggu bagi guru
bersertifikat pendidik tidak dapat terpenuhi. Jumlah guru yang telah lulus sertifikasi
sampai dengan tahun 2010 sebanyak 753.155 orang (PMPTK, 2010). Ternyata bagi
guru yang sudah disertifikasi pun muncul masalah karena kesulitan memenuhi
jumlah jam mengajar yang merupakan kewajibannya sebanyak 24 jam mengajar per
minggu. Akibat lain dari persoalan distribusi dan kesulitan pemenuhan 24 jam tatap
muka per minggu tersebut adalah terjadinya mismatch. Menurut data yang
dikeluarkan PMPTK (2007) terdapat 16,22% guru-guru yang mismatch. Dari lima
bidang studi yang diteliti saat itu terdapat mismatch pada PKN 15,22%; Pendidikan
Agama sebesar 20,80%; Tata Niaga sebesar 27,88%; Fisika sebesar 15,53%; dan
Seni sebesar 52,93%.
Dampak tidak terpenuhinya kewajiban mengajar minimal 24 jam tatap muka
per minggu produktivitas guru menjadi rendah dan ketidakefisienan anggaran.
2

3. Selain itu, mismatch berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran yang pada
akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan secara nasional.
Alternatif solusi yang dapat ditempuh adalah menambah jumlah rombongan
belajar (rombel) dan atau guru mencari (sendiri) tambahan jam mengajar ke sekolah
lain. Dari dua alternatif itu, solusi pertama adalah yang paling tepat, namun sulit
untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan penambahan rombel akan berdampak pada
diperlukannya ruang kelas baru, perangkat teknis lain, seperti sarana pembelajaran
seperti buku penunjang, laboratorium, dan alat-alat peraga pembelajaran. Selain itu,
pemekaran jumlah rombel juga berdampak pada membengkaknya dana operasional
sekolah dan rendahnya tingkat ketercapaian proses pembelajaran.
Solusi kedua juga sulit untuk dilaksanakan, mengingat setiap sekolah
mengalami kesulitan yang sama. Setiap guru tidak mempunyai data akurat untuk
memilih sekolah mana yang masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar.
Kalaupun ada, belum tentu mengakomodasi jenis mata pelajaran yang dibutuhkan.
Terutama dirasakan oleh guru-guru mata pelajaran non-ujian nasional (UN) yang
jumlah jam mengajarnya dua jam per minggu.
Untuk mengatasi kesulitan tersebut, para guru harus memiliki kompetensi
alternatif yang merupakan kompetensi tambahan selain kompetensi utama.
Pemilikan kompetensi tambahan dapat dilakukan melalui penambahan pendidikan
akademik baik bagi mereka yang masih menempuh atau sudah lulus S1
kependidikan maupun guru dalam jabatan yang telah bersertifikat pendidik. Hal ini
dapat dilakukan melalui Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan
(Program S1 KKT).
Hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan Program S1 KKT adalah
bahwa program ini harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalitas guru
dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam konteks di SD, kewenangan
utama guru SD adalah sebagai guru kelas dengan kewenangan tambahan sebagai
guru SMP pada salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di SD (Bahasa
Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS). Pada tingkat SMP dan SMA, kewenangan
utama sebagai guru pada satu mata pelajaran, ditambah dengan kewenangan
tambahan pada salah satu mata pelajaran yang berada dalam satu rumpun, atau
mata pelajaran lain yang memiliki substansi keilmuan yang dekat. Sedangkan untuk
3

4. guru SMK, kewenangan tambahan adalah kewenangan utama sebagai guru pada
salah satu mata pelajaran produktif dengan kewenangan tambahan sebagai guru
pada salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan. Untuk pelaksanaan Program
S1 KKT ini diperlukan adanya pedoman pelaksanaan.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program
Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P Tahun 2011 tentang
Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
C. Tujuan
Program S1 KKT ini bertujuan menghasilkan guru dan calon guru yang
memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai guru profesional dengan
kewenangan tambahan mengajar mata pelajaran lain di luar kewenangan utama.
Tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut.
1. Memberi acuan bagi LPTK dalam menyelenggarakan Program S1 KKT.
2. Memberi arah bagi LPTK penyelenggara Program S1 KKT agar sesuai dengan
prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi.
3. Menjadi acuan minimal dalam penjaminan mutu penyelenggaraan Program S1
KKT.
4

5. BAB II
PROFIL LULUSAN DAN PESERTA PROGRAM
Dalam rangka menghasilkan guru dan calon guru yang memiliki kompetensi
dengan kewenangan tambahan sebagaimana dijelaskan pada Bab 1 maka
dideskripsikan profil lulusan dan persyaratan peserta program.
A. Profil Lulusan
Profil lulusan dibedakan menjadi profil umum dan profil khusus sebagai
berikut.
1. Profil Umum
Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran di sekolah, mulai dari
jenjang pendidikan usia dini sampai sekolah menengah. Kedudukan guru dalam
sistem persekolahan menempati posisi strategis, berada di garis paling depan,
mengajar di depan kelas, menghadapi dan mengatasi secara langsung berbagai
persoalan yang terjadi dengan peserta didik di kelas dan di sekolah, baik yang
bersifat akademik maupun yang bersifat nonakademik. Keberhasilan peserta didik
menguasai pengetahuan dan mengasah ketajaman keterampilan, bergantung
kepada guru dalam memberi arahan, tuntutan, bimbingan, dan keteladanan yang
baik. Dengan demikian, guru bukan hanya menjadi ujung tombak pendidikan di
sekolah, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan secara nasional. Profil
umum lulusan Program S1 KKT sebagai berikut.
a. Religius dan Berkarakter Kuat
Guru memiliki sifat religius, taat beragama dan mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya dengan sungguh-sungguh dalam bersikap dan berperilaku sehari-
hari, sehingga dapat menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik dan
masyarakat di lingkungannya. Guru memiliki karakter yang kuat sebagai hasil dari
olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa/karsa. Karakter yang kuat tercermin
pada nilai utama karakter: jujur, cerdas, tangguh dan peduli.
1) Jujur adalah lurus hati, tulus, ikhlas, menyatakan apa adanya; terbuka; konsisten
antara yang dikatakan dan yang dilakukan; berani berkata benar; dapat
dipercaya; dan tidak curang.
5

6. 2) Cerdas adalah berfikir secara cermat dan tepat, bertindak dengan penuh
perhitungan; rasa ingin tahu yang tinggi; berkomunikasi efektif dan empatik;
bergaul secara santun; menjunjung kebenaran dan kebajikan; mencintai Tuhan
dan lingkungan
3) Tangguh adalah pantang menyerah; andal; kuat berpendirian; disiplin; tabah;
dan memiliki kemampuan bertahan hidup (survival) yang tinggi.
4) Peduli adalah memperlakukan orang lain dengan sopan; bertindak santun;
toleran terhadap perbedaan; tidak suka menyakiti orang lain; mau mendengar
orang lain; mau berbagi; tidak merendahkan orang lain; tidak mengambil
keuntungan dari orang lain; mampu bekerjasama; mau terlibat dalam kegiatan
masyarakat; menyayangi manusia dan makhluk lain; setia; cinta damai dalam
menghadapi persoalan.
b. Unggul dalam Kompetensi Pedagogik dan Profesional
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada
peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemampuan pengelolaan
pembelajaran seorang guru dicerminkan dengan memahami landasan kependidikan,
memahami perkembangan peserta didik, mengembangkan kurikulum atau silabus,
merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan
dialogis, memanfaatkan teknologi pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar,
mendorong peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya, dan memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat.
Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai
pengetahuan dan keterampilan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni dan budaya yang diampunya serta mengimplementasikannya dalam proses
pembelajaran. Guru sekurang-kurangnya memiliki (a) penguasaan materi pelajaran
secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu, dan
(b) penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni
yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program
6

7. satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang
diampu.
c. Kuat dalam Kompetensi Kepribadian dan Sosial
Guru yang unggul dalam kompetensi kepribadian dapat menunjukkan sosok
utuh guru yang mencerminkan ciri-ciri dan sifat-sifat berakhlak mulia, arif dan
bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, secara
obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri
dan berkelanjutan.
Kompetensi sosial dapat berupa berkomunikasi lisan, tulisan dan/atau isyarat,
menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara
efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan orang tua/wali
peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
d. Efektif dalam Berkomunikasi
Sebagai anggota masyarakat, guru dapat berkomunikasi melalui lisan, tulisan,
atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
secara fungsional. Guru juga dapat bergaul secara efektif dengan peserta didik,
sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua
atau wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku, serta menerapkan
prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
Komunikasi merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran. Guru
harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat memberikan kejelasan
pesan yang disampaikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahan informasi yang
diterima. Kemampuan komunikasi guru yang hebat dicirikan dengan penyampaian
pesan yang sistematis dan runtut, menggunakan bahasa baku, intonasi suara yang
tepat, dan penggunaan bahasa tubuh yang sesuai.
e. Jujur dan Berwibawa
Pendidikan membantu peserta didik memiliki kepribadian merdeka, sehat
fisik, sehat mental, cerdas dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.
7

8. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan guru yang jujur dan berwibawa serta
berkemampuan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, memiliki citra diri yang positif,
memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi dan sifat empati yang tinggi.
f. Berpenampilan Menyenangkan
Guru memiliki penampilan yang mantap, meyakinkan dalam setiap langkah,
sikap, dan tutur kata, sehingga memberi kesan baik dan mendalam bagi peserta
didik. Selain itu, guru memiliki sifat kepemimpinan yang tegas, disiplin, taat aturan,
dan teguh dalam pendiriannya yang digunakan sebagai bekal untuk membina,
mengarahkan, membimbing, dan menuntun peserta didik menjadi manusia yang
cerdas, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Dengan penampilan yang mantap
tersebut dapat membetahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
g. Memiliki Etos Kerja dan Komitmen Tinggi
Etos kerja merupakan nilai yang dianut seseorang dalam menempuh
kehidupannya yang terkait dengan kerja. Etos kerja yang dimiliki seseorang akan
mewarnai komitmen kerja seseorang. Etos kerja sebagai suatu nilai yang mewarnai
perilaku kerja seseorang, pembentukannya dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal yang dianut seseorang. Dalam hubungan dengan menjalankan jabatan
profesional guru, maka peningkatan kinerja guru perlu dilakukan pembinaan sejak
mereka menempuh pendidikan akademik, dalam rangka meningkatkan etos kerja
dan komitmen terhadap pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.
2. Profil Khusus
Profil khusus lulusan yang diharapkan sebagai berikut.
a. Memiliki Kewenangan Tambahan Vertikal
Kewenangan tambahan vertikal adalah lulusan program S1 KKT yang mampu
melaksanakan tugas mengajar bidang studi utama pada jenjang pendidikan yang
berbeda, yaitu pada SD/MI dan SMP/MTs atau SMP/MTs dengan SMA/MA/SMK.
8

9. b. Memiliki Kewenangan Tambahan Horizontal
Kewenangan tambahan horizontal adalah lulusan Program S1 KKT mampu
melaksanakan tugas mengajar bidang studi lain yang serumpun dengan bidang studi
utamanya pada jenjang pendidikan yang sama.
c. Memiliki Kewenangan Tambahan Bidang Khusus
Kewenangan tambahan bidang khusus adalah lulusan Program S1 KKT
mampu melaksanakan tugas di luar kewenangan utamanya. Kewenangan ini khusus
diperuntukkan bagi peserta program S1 KKT yang telah bersertifikat pendidik,
namun tidak mengajar sesuai dengan bidang studi utamanya.
B. Peserta Program S1 KKT
1. Persyaratan Peserta
Peserta Program S1 KKT dibedakan menjadi Kelompok A, Kelompok B, dan
Kelompok C.
a. Kelompok A adalah mahasiswa S1 Kependidikan yang telah menyelesaikan
seluruh mata kuliah kewenangan utama selain skripsi dan sedang menulis skripsi.
b. Kelompok B adalah lulusan S1 Kependidikan yang belum menjadi guru/belum
memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
c. Kelompok C adalah Guru telah bersertifikat pendidik dan berkualifikasi S1 tetapi
mengajar tidak sesuai kewenangan utamanya (mismatch) atau tidak dapat
memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.
Persyaratan untuk masing-masing kelompok peserta sebagai berikut.
a. Kelompok A
1) Mahasiswa S1 program studi kependidikan yang serumpun dengan bidang
studi yang akan diambil pada Program S1 KKT
2) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, kecuali skripsi yang dibuktikan
dengan Transkrip Akademik yang telah disyahkan oleh pejabat yang
berwenang;
3) IPK minimal 3,00;
4) Proposal skripsi (tugas akhir) yang telah disetujui oleh pembimbing;
9

10. 5) Bersedia mengikuti Program S1 KKT sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6) Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
7) Berkelakuan baik dan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif
lainnya) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
8) Mendapatkan izin/rekomendasi tertulis sebagai calon mahasiswa S1 KKT dari
Dekan; dan
9) Persyaratan lain yang ditentukan di masing-masing LPTK penyelenggara.
b. Kelompok B
1) Berijazah S1 Kependidikan dari LPTK yang terakreditasi pada Program Studi
yang serumpun dengan yang akan diambil pada Program S1 KKT
2) IPK minimal 3,00
3) Bersedia mengikuti Progam S1 KKT sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4) Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5) Berkelakuan baik dan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif
lainnya) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
6) Tidak menuntut diangkat sebagai PNS setelah menyelesaikan studi Program
S1 KKT; dan
7) Persyaratan lain yang ditentukan di masing-masing LPTK penyelenggara.
c. Kelompok C
1) Bersertifikat pendidik tetapi tidak sesuai dengan bidang studi utama pada
ijazah S1;
2) Memiliki kualifikasi akademik S1 Kependidikan dari LPTK yang terakreditasi;
3) Memiliki NUPTK;
4) Bersedia mengikuti Program S1 KKT sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5) Bersedia ditugaskan kembali di wilayah asal yang telah ditentukan setelah
lulus Program S1 KKT;
6) Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
7) Berkelakuan baik dan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif
lainnya) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
10

11. 8) Mendapatkan izin/rekomendasi tertulis sebagai calon peserta Program S1 KKT
dari pemerintah daerah setempat; dan
9) Persyaratan lain yang ditentukan di masing-masing LPTK penyelenggara.
2. Rekrutmen Peserta
Sistem perekrutan harus mampu menjaring dan menyaring putra-putri terbaik
bangsa untuk menjadi pendidik profesional. Untuk memperoleh masukan seperti di
atas, sistem perekrutan mahasiswa program S1 KKT dilaksanakan sesuai ketentuan
sebagai berikut.
a. Seleksi Administrasi
1) Calon Peserta Program S1 KKT Kelompok A dan B
a) Calon peserta mendaftar ke LPTK penyelenggara dengan menyerahkan
dokumen sebagai berikut:
(1) Formulir pendaftaran calon peserta program;
(2) Fotokopi ijazah S1 dan Transkrip Nilai yang sudah dilegalisasi oleh
pejabat berwenang (khusus Kelompok B);
(3) Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
(4) Proposal penelitian skripsi yang disahkan oleh pembimbing dan
pimpinan jurusan/prodi (Khusus Kelompok A);
(5) Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program S1 KKT sesuai
peraturan yang berlaku;
(6) Surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS setelah yang
bersangkutan menyelesaikan Program S1 KKT;
(7) Surat izin/rekomendasi dari dekan;
(8) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
(9) Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang;
(10) Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang; dan
(11) Persyaratan administratif lain yang ditentukan oleh LPTK
penyelenggara.
b) LPTK Penyelenggara melakukan seleksi administrasi calon mahasiswa
Program S1 KKT dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan
keabsahan dokumen.
11

12. 2) Calon Peserta Program S1 KKT Kelompok C
a) Calon peserta melakukan pendaftaran ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
(1) Mengisi formulir pendaftaran calon peserta program
(2) Fotokopi ijazah S1 dan transkrip nilai yang sudah dilegalisasi oleh
pejabat berwenang;
(3) Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program S1 KKT pendi sesuai
peraturan yang berlaku;
(4) Surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS setelah yang
bersangkutan menyelesaikan Program S1 KKT;
(5) Surat pernyataan izin/rekomendasi dari pemerintah daerah;
(6) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
(7) Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang;
(8) Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang;
(9) Persyaratan administratif lain yang ditentukan oleh LPTK
penyelenggara.
b) Dinas Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi calon mahasiswa
Program S1 KKT dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan
keabsahan dokumen;
c) Daftar calon mahasiswa Program S1 KKT yang dinyatakan lulus seleksi
administrasi selanjutnya dikirim ke LPTK Penyelenggara untuk dilakukan
verifikasi.
b. Seleksi Akademik oleh LPTK
1) LPTK melakukan seleksi akademik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
LPTK yang bersangkutan.
2) LPTK menetapkan hasil seleksi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan melaporkan ke Direktorat Pendidik
dan Tenaga Kependidikan (Ditdiktendik) Ditjen Dikti dan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan (BPSDMP & PMP).
12

13. 3) Mekanisme dan instrumen seleksi akademik diatur oleh LPTK penyelenggara.
c. Mekanisme Perekrutan
Mekanisme perekrutan S1 KKT meliputi penetapan kuota kabupaten/kota,
sosialisasi, seleksi, penetapan calon yang dinyatakan lulus, dan pengumuman hasil
seleksi. Pelaksanaan perekrutan calon mahasiswa melibatkan: BPSDMP & PMP;
Ditjen Dikti; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan LPTK. Alur perekrutan
mahasiswa Program S1 KKT disajikan pada Gambar 1.
BPSDMP & BPSDMP & Disdik Pengumuman
PMP dan PMP dan Prov/Kab/Kota dan dan pelaporan
Ditjen Dikti Ditjen Dikti LPTK melakukan hasil seleksi
menetapkan melakukan sosialisasi dan secara online
Kuota sosialisasi pendaftaran calon
mahasiswa
Verifikasi
dokumen dan
seleksi akademik
oleh LPTK
Peserta mengisi
formulir dan
melengkapi
dokumen serta
Seleksi administrasi
mengirimkan ke
oleh Disdik
Disdik Kab/Kota Kab/Kota
(Kelompok C) dan (Kelompok C) dan
LPTK (Kelompok A LPTK (Kelompk A
& B) & B)
Gambar 1: Alur Mekanisme Perekrutan Mahasiswa Program S1 KKT
Penjelasan alur mekanisme perekrutan mahasiswa Program S1 KKT sebagai
berikut.
a. BPSDMP & PMP dan Ditjen Dikti menetapkan kuota;
b. BPSDMP & PMP dan Ditjen Dikti melaksanakan sosialisasi pelaksanaan
Program S1 KKT kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan LPTK tentang
perekrutan mahasiswa dan pelaksana Program S1 KKT;
c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pendaftaran ke
sekolah/calon mahasiswa;
d. Peserta mengisi formulir pendaftaran;
13

14. e. Formulir pendaftaran dilengkapi dokumen persyaratan pendaftaran, dikirim
ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi calon mahasiswa Kelompok C dan
ke LPTK penyelenggara bagi calon mahasiswa kelompok A dan kelompok B.
f. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan
menetapkan calon peserta yang lulus, selanjutnya mengirimkannya ke LPTK
penyelenggara beserta dokumen persyaratan pendaftaran.
g. LPTK melakukan verifikasi dokumen dan seleksi akademik melalui tes
dan/atau non tes.
h. LPTK mengumumkan hasil seleksi dan melaporkan secara online dan
melaporkannya ke Ditjen Dikti dan BPSDMP & PMP.
14

15. BAB III
KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN
Program S1 KKT merupakan pendidikan akademik yang bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa yang terkait dengan kompetensi
profesional dan kompetensi pedagogik. Oleh karena itu, kurikulum dan sistem
pembelajaran yang diterapkan pada program ini difokuskan pada penguatan
kompetensi tersebut.
A. Kurikulum
1. Struktur Kurikulum
Kurikulum Program S1 KKT untuk mahasiswa kelompok A dan B, hanya
difokuskan pada pengembangan kompetensi akademik bidang studi kewenangan
tambahan. Oleh karena itu, kurikulum untuk dua kelompok ini hanya mencakup
matakuliah bidang studi kewenangan tambahan (tidak ada matakuliah
kependidikan).
Kurikulum Program S1 KKT untuk mahasiswa kelompok C bertujuan untuk
mengembangkan kompetensi akademik bidang studi dan kependidikan kewenangan
tambahan. Oleh karena itu, kurikulum untuk kelompok ini terdiri atas matakuliah
bidang studi dan matakuliah kependidikan kewenangan tambahan.
2. Beban Studi
Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa kelompok A dan B,
sebanyak 24 SKS. Untuk mahasiswa kelompok C, beban studi yang harus ditempuh
sebanyak 48 SKS, yang terdiri atas mata kuliah bidang studi kewenangan tambahan
sebanyak 36 SKS (75%), dan mata kuliah bidang kependidikan sebanyak 12 SKS
(25%). Matakuliah bidang kependidikan sekurang-kurangnya ditujukan untuk
mengembangkan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai
pembelajaran. Sedangkan matakuliah bidang studi kewenangan tambahan
ditetapkan oleh program studi penyelenggara Program S1 KKT.
Pelaksanaan kurikulum untuk masing-masing kelompok disajikan
sebagaimana Gambar 2 dan 3.
15

16. Kompetensi Akademik Bidang Studi Kewenangan Tambahan
Semester I
24 SKS (100%)
Gambar 2: Pelaksanaan Kurikulum Program S1 KKT untuk Kelompok A dan B
Kompetensi Akademik Bidang Studi Kewenangan Tambahan
Semester I
24 SKS (50%)
Kompetensi Akademik Bidang Kompetensi Akademik Bidang
Studi Kewenangan Kependidikan
Semester II
Tambahan Kewenangan Tambahan
12 SKS (25%) 12 SKS (25%)
Gambar 3: Pelaksanaan Kurikulum Program S1 KKT untuk Kelompok C
Keterangan Gambar:
Gambar 2: Beban studi mahasiswa Program S1 KKT kelompok A dan B sebanyak 24
sks (100%) yang dilaksanakan dalam satu semester.
Gambar 3: Beban studi mahasiswa Program S1 KKT kelompok C sebanyak 48 sks
yang dilaksanakan dalam dua semester. Semester 1 sebanyak 24 sks
(50%) matakuliah bidang studi kewenangan tambahan dan Semester 2
sebanyak 12 sks (25%) matakuliah bidang studi kewenangan
tambahan 12 sks (25%) matakuliah bidang kependidikan kewenangan
tambahan
16

17. B. Sistem Pembelajaran
Sistem pembelajaran dalam Program S1 KKT harus memperhatikan beberapa
prinsip sebagai berikut.
1. Keaktifan Peserta Didik
Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik,
bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini
dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian kesempatan menyatakan gagasan,
mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang
merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian LPTK
penyelenggara dapat menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang paling
tepat sesuai kebutuhan peserta didik dengan mempertimbangkan latar belakang
kompetensi S1 Kependidikan bidang studi utama.
2. Berfikir Tingkat Tinggi
Pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan
berfikir tingkat tinggi (higher order thinking), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis,
reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
3. Berbasis Karakter
Proses pembelajaran di samping diarahkan pada pencapaian tujuan
instruksional (instructional effects) juga harus mengembangkan kepribadian
mahasiswa untuk menjadi guru yang berkarakter, seperti jujur, peduli, tanggung
jawab, cerdas, serta memiliki kemampuan komunikasi, menghargai pendapat orang
lain, dan mendengarkan pendapat orang.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Keterampilan memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi perlu
dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan
dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran.
5. Kontekstual
Dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui
pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari. Konsep-konsep
tersebut harus disajikan dengan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan
menyenangkan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Active Learning In
Higher Education (ALIHE) dan pendekatan Active Learning In School (ALIS).
17

18. 6. Belajar dengan Berbuat.
Prinsip learning by doing tidak hanya diperlukan dalam pembentukan
keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan
prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam
menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi di lapangan.
18

19. BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI
A. Asas Penyelenggaraan
Penyelenggaraan program S1 KKT dilakukan berbasis azas-azas obyektifitas,
transparansi, akuntabilitas, orientasi mutu, berbasis kebutuhan, dan kerja sama
(kolaborasi). Dengan menerapkan asas-asas ini diharapkan penyelenggaraan
Program S1 KKT dapat berjalan efektif dan efisien.
1. Objektif, Transparan, dan Akuntabel
Objektif yaitu mengacu kepada proses penyelenggaraan yang sesuai dengan
ketentuan dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu
kepada proses pendidikan yang memberikan peluang kepada para pemangku
kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil
Program S1 KKT. Akuntabel merupakan proses yang dipertanggungjawabkan kepada
pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
2. Berorientasi Peningkatan Mutu Guru
Program S1 KKT merupakan upaya dalam meningkatkan mutu guru atau
calon guru. Guru yang telah lulus mengikuti Program S1 KKT dan memenuhi syarat
lain sesuai dengan ketentuan dapat diberi tugas sesuai dengan kewenangan yang
dimilikinya. Dengan meningkatnya mutu guru, diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
3. Berbasis Kebutuhan
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan serta penjaminan mutu
hasil Program S1 KKT, jumlah peserta setiap tahun ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, atau pemerintah propinsi/kabupaten/kota
berdasarkan proyeksi kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Untuk itu
diperlukan analisis kebutuhan secara mendalam dilihat dari mata pelajaran atau
kelompok mata pelajaran, jenjang satuan pendidikan, dan sebaran wilayah.
19

20. 4. Kolaboratif
Penyelenggaraan Program S1 KKT dilaksanakan melalui kerjasama internal
LPTK penyelenggara maupun eksternal. Kerjasama internal dimaksudkan bahwa
Program S1 KKT dilaksanakan secara bersama-sama antara dua program studi atau
lebih dalam sebuah LPTK. Untuk mengoptimalkan kolaborasi ini diperlukan
koordinasi dan pengelolaan yang sinergis di lingkungan internal LPTK. Selain itu,
penyelenggaraan Program S1 KKT juga harus dilaksanakan secara kolaboratif antara
LPTK dengan pemangku kepentingan di luar LPTK, terutama Ditjen Dikti dan
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna atau calon pengguna lulusan.
Kolaborasi ini ditekankan pada penyamaan visi tentang kebutuhan pengguna lulusan
yang harus dipenuhi oleh LPTK dan sebaliknya.
B. Tahapan Penyelenggaraan
1. Tahap Persiapan
Penyelenggaraan Program S1 KKT diawali persiapan yang berupa orientasi
yang difokuskan pada analisis konteks dan kebutuhan (context and needs analysis).
Analisis dilaksanakan melalui langkah penelitian atau pengkajian untuk
mengumpulkan data tentang sejauh mana Program S1 KKT dirasakan sebagai
kebutuhan masa kini dan masa mendatang bagi peningkatan profesionalisme guru
dan kualitas pendidikan. Pada tahap ini juga dilakukan kegiatan analisis kemampuan
(capacity analysis) dari masing-masing LPTK penyelenggara Program S1 KKT, yaitu
suatu analisis kemampuan LPTK dalam menyelenggarakan program secara efektif
dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini sebagai berikut.
a. Penetapan Kebijakan Nasional Program S1 KKT
Langkah ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk
menghasilkan sistem penyelenggaraan Program S1 KKT yang efektif dan memenuhi
prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana diuraikan di atas. Hal-hal yang
dipersiapkan pada tahap ini meliputi:
20

21. 1) Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Program S1 KKT dengan kebijakan-
kebijakan lain di bidang pendidikan nasional.
2) Pengembangan naskah akademik sistem penyelenggaraan Program S1 KKT.
3) Penetapan standar proses dan hasil Program S1 KKT.
4) Mengembangkan dan menetapkan Pedoman Program S1 KKT.
5) Melakukan koordinasi antar LPTK Penyelenggara dengan dinas pendidikan
kabupaten/kota.
6) Pengembangan sistem dan mekanisme seleksi LPTK dan program studi
penyelenggara Program S1 KKT.
7) Pengembangan sistem dan perangkat monitoring dan evaluasi Program S1 KKT.
8) Penetapan kabupaten/kota yang menjadi wilayah LPTK penyelenggara Program
S1 KKT.
9) Sosialisasi mekanisme dan pelaksanaan Program S1 KKT kepada LPTK
penyelenggara Program S1 KKT dan pemerintah daerah serta pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya.
b. Penetapan Program Studi Penyelenggara
Penyelenggara Program S1 KKT adalah program studi kependidikan
terakreditasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
c. Sinkronisasi Kebijakan antara LPTK dengan Dinas Pendidikan
LPTK yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara melaksanakan sinkronisasi
Kebijakan dengan Dinas Pendidikan. Sinkronisasi dimaksud meliputi kegiatan diskusi,
saling tukar pemahaman, dan penggalangan komitmen bersama demi tercapainya
kesamaan visi tentang Program S1 KKT. Kegiatan sinkronisasi antara LPTK dan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk mensikronkan antara
kebutuhan pemda dengan program studi yang tersedia di LPTK. Kebutuhan
dimaksud meliputi (1) macam bidang studi, (2) jumlah masing-masing bidang studi,
dan (3) spesifikasi kualifikasi guru. Kegiatan sinkronisasi dilakukan melalui
pertemuan sosialisasi Program S1 KKT yang dihadiri Dinas Pendidikan dan
diharapkan terjadi: (1) peningkatan pemahaman, (2) peningkatan motivasi, dan (3)
21

22. peningkatan dukungan bersama atas keberhasilan Program S1 KKT. Sinkronisasi
juga dilakukan dalam rangka rekrutmen masukan calon mahasiswa yang berasal dari
guru.
d. Konsolidasi Internal LPTK Penyelenggara
LPTK yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program S1 KKT harus
melaksanakan konsolidasi internal guna melakukan persiapan untuk (1) rekrutmen
mahasiswa, (2) pelaksanaan perkuliahan, dan (3) monitoring, evaluasi, dan
pelaporan. Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam konsolidasi internal ini meliputi
sebagai berikut.
1) Sistem dan perangkat pendukung rekrutmen dan seleksi mahasiswa.
2) Mengembangkan kurikulum Program S1 KKT.
3) Menyusun pedoman teknis penyelenggaraan Program S1 KKT di LPTK yang
bersangkutan.
4) Mengembangkan silabus, satuan acara perkuliahan, bahan ajar, dan perangkat
pembelajaran lainnya.
5) Penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi
manajemen Program S1 KKT.
6) Pengembangan sistem dan perangkat penjaminan mutu.
7) Meningkatkan kapasitas pengelolaan (managemen) pada tingkat insitusi
pendidikan tinggi (universitas), fakultas, jurusan dan program studi.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Rekrutmen Peserta
Peserta Program S1 KKT terdiri dari (1) mahasiswa S1 kependidikan yang
tinggal menyelesaikan skripsi atau tugas akhir, (2) sarjana (S1) kependidikan yang
belum menjadi guru, dan (3) guru yang telah bersertifikat pendidik tetapi tidak
sesuai dengan kewenangan utama (mismatch). Persyaratan peserta dan prosedur
rekrutmen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Bab 2
pedoman ini.
22

23. b. Proses Pembelajaran
Program S1 KKT diselenggarakan dalam rangka perluasan kompetensi
akademik mahasiswa. Oleh karena itu proses pembelajaran yang dilaksanakan harus
berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan pada Bab 3, yang meliputi:
keaktifan peserta didik, fokus pada higher order thinking, berbasis karakter,
memanfaatkan teknologi informasi, kontekstual, pembelajaran inovatif dan
bervariasi, dan belajar dengan berbuat. Selain itu, pembelajaran juga harus
dilaksanakan dengan penerapan pendekatan sistem yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian secara konsisten.
c. Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar dan
dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut.
1) Evaluasi dilaksanakan oleh dosen pengampu matakuliah di bawah koordinasi
program studi/jurusan yang menyelenggarakan program S1 KKT.
2) Evaluasi didasarkan pada prinsip-prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka,
menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.
3) Evaluasi menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi,
penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan
karakteristik kompetensi dan karakteristik peserta didik.
4) Evaluasi menggunakan instrumen yang memenuhi persyaratan: (a) substansi,
yang berarti merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, yang
berarti memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang
digunakan, dan (c) bahasa, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta
komunikatif.
5) Instrumen dikembangkan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur
kompetensi pedagogik dan profesional, atau bahkan ke arah kompetensi sosial
dan kepribadian.
23

24. 6) Instrumen evaluasi lebih diarahkan kepada pemecahan masalah (problem-based
learning) kasus otentik yang terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu mengapa,
bagaimana penyelesaiannya, dan pendekatan pedagogis apa yang digunakan.
7) Instrumen penilaian harus diupayakan mengukur tingkat kemampuan berpikir
tingkat tinggi (higher order thinking) secara proporsional sesuai dengan
karakteristik kompetensi yang diujikan.
d. Ujian Komprehensif
Ujian komprehensif bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa untuk
memecahkan masalah yang membutuhkan pendekatan komprehensif lintas
kompetensi yang diperoleh melalui matakuliah-matakuliah yang ditempuh selama
mengikuti Program S1 KKT. Ujian komprehensif dilaksanakan melalui ujian tulis,
lisan, dan kinerja. Ujian tulis dan lisan difokuskan untuk menilai kemampuan
memecahkan masalah secara kompherensif, analitis-sintesis dan
mengkomunikasikannya secara tertulis dan lisan. Ujian kinerja difokuskan untuk
menilai kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai
pembelajaran melalui praktik mengajar (peer teaching). Ujian komprehensif
dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban belajar yang harus
ditempuh dalam Program S1 KKT. Ketentuan teknis ujian komprehensif diatur oleh
masing-masing LPTK penyelenggara.
e. Penentuan Kelulusan dan Yudisium
1) Kelulusan mahasiswa terdiri dari kelulusan matakuliah dan kelulusan program.
2) Mahasiswa dinyatakan lulus matakuliah apabila yang bersangkutan sekurang-
kurangnya menguasai 55% dari seluruh kompetensi yang harus ditempuh dalam
matakuliah yang bersangkutan.
3) Mahasiswa dinyatakan lulus Program S1 KKT apabila yang bersangkutan telah (1)
lulus seluruh matakuliah yang harus ditempuh pada Program S1 utamanya, (2)
lulus seluruh matakuliah yang harus ditempuh pada Program S1 KKT, dan (3)
lulus ujian komprehensif Program S1 KKT.
24

25. 4) Predikat yudisium lulusan Program S1 KKT Kelompok A didasarkan pada IPK dari
seluruh matakuliah utama dan matakuliah tambahan.
5) Predikat yudisium lulusan Program S1 KKT Kelompok B dan C didasarkan pada
IPK matakuliah yang ditempuh pada Proggram S1 KKT.
C. Organisasi Penyelenggaraan Program S1 KKT
Penyelenggaraan Program S1 KKT melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi (Ditjen Dikti), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BDSDMP & PMP, serta
LPTK. Struktur organisasi penyelenggaraan ditunjukkan pada Gambar 4.
Ditjen Dikti BPSDMP & PMP
PEMPROV/KAB/ LPTK
KOTA
PRODI
Gambar 4: Struktur Organisasi Penyelenggaraan Program S1 KKT
KKT
Peran dan tanggung jawab masing-masing unsur tersebut dalam Gambar 4
dijabarkan pada Tabel 1.
Tabel 1 Peran dan Tanggung Jawab
No Unsur Peran dan Tanggung Jawab
1. Dirjen Dikti a. Memberi pengarahan
b. Melakukan monitoring dan evaluasi
2. Tim Pelaksana a. Menyusun Pedoman S1 KKT
Nasional Program S1 b. Menyusun instrumen visitasi
KKT c. Melakukan visitasi ke LPTK
3. BPSDMP & PMP a. Menetapkan kuota mahasiswa program
S1 KKT dari guru
b. Berkoordinasi dengan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
25

26. 4. LPTK a. Melakukan sinkronisasi dengan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
b. Mensosialisasikan Program S1 KKT
input mahasiswa/lulusan
c. Merekrut calon mahasiswa
d. Menyelenggarakan Program S1 KKT
5. Pemerintah Provinsi/ a. Mengidentifikasi kebutuhan guru
Kabupaten/Kota dengan kewenangan tambahan
b. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi
dengan LPTK.
c. Mensosialisasikan Program S1 KKT
kepada guru-guru yang bekerja di
wilayahnya.
d. Mengkoordinasikan pendaftaran
Program S1 KKT bagi guru-guru yang
memenuhi persyaratan.
D. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
Monitoring dan evaluasi (ME) ini merupakan bagian integral dari penye-
lenggaraan Program S1 KKT. Komponen dan kriteria ME diuraikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Komponen dan Kriteria Monev
No Komponen Kriteria
1. Input a. Proses rekrutmen peserta
b. Kurikulum dan bahan ajar
c. Dosen
d. Ketersediaan pedoman-pedoman dan standar operasional
penyelenggaraan
e. Kecukupan sarana dan prasarana
2. Proses a. Kualitas perencanaan pembelajaran
b. Kualitas proses dan metode pembelajaran
c. Kualitas penilaian hasil belajar
3. Produk a. Tingkat kelulusan mahasiswa
b. Ketepatan waktu penyelesaian studi
c. Kompetensi lulusan
4. Dampak a. Keterserapan lulusan menjadi guru
b. Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan program
tambahan yang diikuti.
c. Kesesuaian beban kerja mengajar guru
Instrumen, prosedur, dan teknik monev internal tingkat program studi
dikembangkan oleh lembaga penjaminan mutu masing-masing LPTK penyelenggara,
26

27. sedangkan evaluasi tingkat nasional dikembangkan dan dilaksanakan oleh Tim
Nasional Program S1 KKT.
Dalam penyelenggaraan program S1 KKT, perlu dilakukan pembuatan laporan
penyelenggaran berbasis data monitoring dan evaluasi untuk memberikan informasi
tentang kesiapan input, transparansi proses penyelenggaraan, dan tingkat
ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Laporan berbasis data monitoring dan
evaluasi adalah bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas (responsibility and
accountability) kepada pemerintah dan masyarakat. Laporan kegiatan mengulas
informasi kuantitatif dan kualitatif tentang aspek konteks, kesiapan input, proses,
output dan outcome.
E. Jadwal Pelaksanaan
Program S1 KKT dilaksanakan di LPTK Kelompok A dan B dilaksanakan selama
satu semester, sedangkan Kelompok C selama dua semester. Agar seluruh kegiatan
perkuliahan berjalan efektif dan peserta dapat menyelesaikan studi tepat waktu
diperlukan persiapan yang matang dengan penjadwalan yang relatif ketat. Untuk
angkatan pertama (tahun 2011/2012), Program S1 KKT dilaksanakan sesuai dengan
jadwal pada Tabel 3.
Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan Program S1 KKT Tahun 2011/2012
Kegiatan Agt Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
1. Tahap Persiapan
a. Penetapan Kebijakan Nasional
Program S1 KKT
b. Penetapan Program Studi
Penyelenggara
c. Sinkronisasi kebijakan antara
LPTK dengan Dinas Pendidikan
d. Konsolidasi Internal LPTK
Penyelenggara
2. Tahap Pelaksanaan
a. Rekrutmen peserta
b. Pelaksanaan Pembelajaran (Sem
1 dan 2)
c. Ujian Komprehensif Kelompok A
dan B
d. Ujian Komprehensif Kelompok C
e. Yudisium
3. Monitoring dan Evaluasi
a. Monev internal LPTK
27

28. Kegiatan Agt Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
b. Monev oleh Ditjen Dikti
4. Pelaporan
F. Biaya Penyelenggaraan
Biaya penyelenggaraan Program S1 KKT meliputi biaya investasi, biaya
operasional, dan biaya personal. Sumber dari masing-masing jenis pembiayaan ini
ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4 Sumber Pembiayaan Program S1 KKT
No Jenis Pembiayaan Sumber
1. Biaya Investasi a. Pemerintah Pusat
b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Biaya Operasional a. Pemerintah Pusat
b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
c. Peserta/Masyarakat
3. Biaya Personal a. Pemerintah Pusat
b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
c. Peserta
G. Lembaga Penyelenggara
LPTK Penyelenggara Program S1 KKT pada tahap piloting tahun 2011/2012
adalah:
1. Universitas Negeri Medan
2. Universitas Negeri Padang
3. Universitas Negeri Jakarta
4. Universitas Pendidikan Indonesia
5. Universitas Negeri Yogyakarta
6. Universitas Negeri Semarang
7. Universitas Negeri Surabaya
8. Universitas Negeri Malang
9. Universitas Negeri Makassar
10. Universitas Negeri Manado
11. Universitas Negeri Gorontalo
12. Universitas Pendidikan Ganesha
28

29. BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU
A. Sistem Penjaminan Mutu
A. Pengertian
Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu
pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan
pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan (Pedoman Penjaminan Mutu
Ditjen Dikti tahun 2003). Sementara itu sistem penjaminan mutu penyelenggaraan
pendidikan tinggi dilaksanakan melalui tiga subsistem, yaitu: a) Pangkalan Data
Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, b) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), c)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Hal ini sesuai dengan panduan Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tahun 2008.
Penjaminan mutu program S1 KKT adalah proses penetapan dan pemenuhan
standar mutu pengelolaan program S1 KKT secara konsisten dan berkelanjutan
melalui tiga subsistem (PDPT, SPMI, dan SPME), sehingga stakeholders
(mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta
pihak-pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
B. Pelaksanaan
Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan secara bertahap, sistematis,
dan terencana bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar mutu layanan
pendidikan tinggi melalui suatu program penjaminan mutu dengan target dan
kerangka waktu yang jelas serta perbaikan mutu layanan pendidikan yang terus-
menerus. Penjaminan mutu S1 KKT dilaksanakan melalui (a) PDPT oleh Ditjen Dikti,
(b) SPMI oleh LPTK, (b) SPME oleh Ditjen Dikti.
a. Pangkalan Data Perguruan Tinggi
Pangkalan data perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik pengumpulan,
pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan
program S1 KKT oleh Ditjen Dikti untuk mengawasi penyelenggaraan program S1
KKT.
29

30. b. Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu
program S1 KKT oleh perguruan tinggi (internally driven), untuk mengawasi
penyelenggaraan program S1 KKT oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan
(continuous improvement). Penjaminan mutu internal merupakan proses penjaminan
bahwa perguruan tinggi penyelenggara program S1 KKT memenuhi tingkat mutu
yang ditetapkan dan sesuai dengan harapan stakeholders. Untuk itu, standar mutu
terhadap sumberdaya manusia (mahasiswa dan dosen), sarana dan prasarana
pembelajaran (ruang kuliah dan teknologi pendudukung pembelajaran,
laboratorium/bengkel, ruang microteaching), proses pembelajaran, dan sistem
penyelenggaraan harus dipenuhi dan diperbaiki secara terus menerus.
LPTK Penyelenggara Program S1 KKT menugaskan lembaga penjaminan mutu
internal untuk menjamin pelaksanaan program S1 KKT. Penetapan lembaga
penjaminan mutu internal melalui Surat Keputusan yang diberikan oleh
Rektor/Pimpinan LPTK dengan dilengkapi rincian tugas-tugas yang harus
dilaksanakan. Pengembangan instrumen pengumpulan data harus memperhatikan
prinsip validitas dan reliabilitas (terstandar).
c. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
Sistem penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu
eksternal terhadap seluruh komponen penyelenggaraan program S1 KKT
dilaksanakan oleh Ditjen Dikti. Penilaian yang dilakukan tersebut menggunakan
prinsip objektif, akuntabel, dan transparan. Pengembangan instrumen pengumpulan
data harus memperhatikan prinsip validitas dan reliabilitas (terstandar).
B. Ruang Lingkup dan Standar Mutu Akademik
Ruang lingkup Program S1 KKT meliputi komponen masukan, proses dan
luaran dengan standar mutu akademik yang harus dipenuhi untuk setiap komponen.
Semua komponen harus diarahkan untuk memenuhi standar mutu akademik yang
ditetapkan dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam menjamin tercapainya mutu komponen masukan, proses, dan luaran yang
dihasilkan Program S1 KKT, evaluasi tingkat keberhasilan mengacu pada standar
mutu akademik yang meliputi.
30

31. 1. Masukan
Sebelum penyelenggaraan program S1 KKT, semua masukan harus
terjamin ketersediaannya, baik secara kuantitas maupun kualitas.
a. Peserta
Peserta adalah mahasiswa pada jenjang S1 Kependidikan yang tinggal
menyusun skripsi, lulusan S1 kependidikan yang belum memiliki NUPTK, dan
guru yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi mengajar pada mata pelajaran
yang bukan bidangnya (mismatch). Perekrutan mahasiswa sesuai dengan alur
dan mekanisme pendaftaran dan penetapan mahasiswa dengan jumlah dan
penyebaran daerah yang memenuhi aspek terbuka dan proporsional.
b. Kurikulum
Kurikulum disusun dan dikembangkan dengan mengacu pada Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai dasar pengembangan kurikulum program S1
KKT sebagaimana diuraikan pada Bab 3.
c. Dosen
Dosen adalah dosen mata kuliah pada LPTK penyelenggara yang
memenuhi kualifikasi akademik minimal S2 yang relevan dan persyaratan lain
yang ditetapkan serta berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran Program S1 KKT.
d. Fasilitas Belajar dan Pendukung
Fasilitas dan sumber belajar di kampus dan fasilitas pendukung yang
disediakan oleh LPTK Penyelenggara harus memenuhi syarat standar pelayanan
minimal pelaksanaan program S1 KKT.
2. Proses
Proses penyelenggaraan program S1 KKT harus berlangsung secara objektif,
transparan, partisipatif, kolaboratif, efektif, kontekstual, efisien, dan akuntabel.
a. Pembelajaran
(1) melibatkan peserta secara aktif, mendalam dan bersungguh-sungguh
untuk mencapai kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan
kepribadian;
31

32. (2) meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa;
(3) mengarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara
bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan;
(4) Merencanakan pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada
metode pembelajaran inovatif, mutakhir, dan berorientasi pada higher
order thinking;
(5) Mengarahkan peserta agar mencapai kematangan akademik, kematangan
pribadi dan kematangan sosial sebagai calon pendidik;
(6) Membangkitkan suasana akademik yang menjamin kebebasan berpikir dan
beraktivitas intelektual, seperti: berargumentasi, berani bertanya,
melakukan penelitian, dan mengembangkan diri;
(7) Mengarahkan peserta agar mampu mengemas materi pembelajaran
meliputi kesiapan bahan ajar, strategi, media, suasana, dan evaluasi
pembelajaran;
(8) Mengarahkan peserta agar mampu menggunakan kewenangan tambahan
untuk menyelesaikan masalah pembelajaran;
(9) Mengarahkan peserta agar mampu mengkomunikasikan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kepada peserta didik dengan efektif;
(10) Mengacu pada pendekatan kontekstual yang sesuai dengan kriteria mata
kuliah yang diajarkan;
(11) Memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi dalam proses
pembelajaran.
b. Ujian Komprehensif
Ujian dilaksanakan sebagaimana diuraikan pada Bab 3.
3. Luaran
Luaran adalah lulusan Program S1 KKT yang memenuhi Standar Kompetensi
Lulusan dengan kewenangan tambahan. Lulusan Program S1 KKT mendapat
sertifikat kewenangan tambahan dari LPTK Penyelenggara.
32