SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
BIROKRASI MENURUT MAX WEBER
Kelompok 5
o Ilham Candra
o Ika Sri Wardani
o Afifah Dhaniyah
o Winny Aditiya Dewi
o Nanda Sakinah
o Desita Ayu
o Event Simbolon
.
BIROKRASI MENURUT MAX
WEBER
.
• Birokrasi itu berasal dari kata "Bureaucratie" yang berasal dari
bahasa Perancis, terdiri dari kata "Bureau" yang artinya Meja Tulis
dan "Cratein" yang artinya Kekuasaan.
• Jadi secara terminologi Birokrasi adalah kekuasaan berada pada
orang-orang di belakang meja atau kekuasaan yang dijalankan
oleh para pejabat / Birokrat. Pejabat atau birokrat disini adalah
orang-orang yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai
dengan aturan didalam organisasi.
Birokrasi
Birokrasi Menurut Max Weber
Weber memusatkan perhatian pada pertanyaan, “Mengapa orang
merasa wajib untuk mematuhi perintah ?”
Fokus ini merupakan salah satu bagian dari penekanan Weber
terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai keseluruhan dan
peranan negara pada khususnya.
Ia mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap legitimasi
akan menghasilkan kestabilan pola kepatuhan dan perbedaan
sumber perintah dalam sistem organisasi.
Tiga Tipe Ideal dari Otoritas Menurut
Max Weber:
1. Otoritas Tradisional
Otoritas tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan
sebagaimana di berlakukan dimasa lampau dan yang kini masih berlaku.
2. Otoritas Kharismatik
Otoritas ini timbul karena terjadi penghambaan pada individu yang memiliki
hal-hal yang tidak biasa. Individu yang dipatuhi tersebut misalnya mempunyai
sikap heroik, ciri dan sifat pribadi lainnya yang amat menonjol. Pemimpin seperti
selalu dipatuhi oleh para pengikutnya yang dipandang dapat memimpin kearah
pencapaian tujuan. Para pengikut mematuhinya, karena penghambaan diri, bukan
karena hukum yang memaksa untuk patuh.
Lanjutan..
3. Otoritas Legal-Rasional
Otoritas ini didasarkan atas aturan yang bersifat
tidak pribadi impersonal yang ditetapkan secara legal.
Kesetiaan atau kepatuhan adalah manakala seseorang
melaksanakan otoritas kantornya hanya dengan loyalitas
formal dan pimpinannya dan hanya dalam jangkauan
otoritas kantornya. Otoritas legal-raisonal memang
didasarkan atas aturan-aturan yang pasti. Aturan bisa
saja terdapat perubahan untuk dapat mengikuti
perubahan yang terjadi didalam lingkungannya secara
sistematis, dan mengandung perkiraan masa
mendatang.
8 Karakteristik Struktural Organisasi
Birokrasi Menurut Weber:
1. Aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan
arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber
menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk
merencanakan tugas dan aktivitas organisasi.
2. Spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi
pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas
yang rumit.
3. Hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota
organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu,
membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota
organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.
Lanjutan..
4. Pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan
teknik yang dimiliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas
yang dibebankan.
5. Mampu tukar personil dalam peran organisasi yang
memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh
individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya
tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota
organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya.
6. Impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra
personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke
dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota
organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan
mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri.
Lanjutan
7. Uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi.
Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan
perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan.
8. Rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian
tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas organisasi. Menurut
prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan
pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan.
Menurut Weber, jika kedelapan karakteristik di atas diaplikasikan ke dalam
Birokrasi maka Birokrasi tersebut dapat dikatakan legal-rasional. Legal oleh sebab
tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional
artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.
Ciri-ciri Birokrasi Menurut Max Weber:
1. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis.
2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri.
3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik
yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian.
4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau
kedudukannya.
5. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya
sebagai pegawai negeri.
6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri.
7. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan.
8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.
Batasan Kekuasaan Menurut
Max Weber:
• Kolegialitas
Suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan suatu
keputusan. Weber mengakui bahwa dalam birokrasi, satu atasan
mengambil satu keputusan sendiri. Namun, prinsip kolegialitas dapat
saja diterapkan guna mencegah korupsi kekuasaan.
• Pemisahan Kekuasaan
Pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua
badan atau lebih. Misalnya, untuk menyepakati anggaran negara,
perlu keputusan bersama antara badan DPR dan Presiden.
Lanjutan..
• Administrasi Amatir
yaitu dibutuhkan tatkala pemerintah tidak mampu membayar orang-
orang untuk mengerjakan tugas birokrasi. Misalnya, tatkala KPU
(birokrasi negara Indonesia) “kerepotan” menghitung surat suara bagi
tiap TPS.
• Demokrasi Langsung
adalah berguna dalam membuat orang bertanggungjawab kepada suatu
majelis. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia, meski merupakan
prerogatif Presiden guna mengangkatnya, terlebih dahulu harus di-fit
and proper-test oleh DPR. Ini berguna agar Gubernur BI yang diangkat
merasa bertanggung jawab kepada rakyat secara keseluruhan.
Lanjutan..
• Representasi
adalah seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya. Dalam
kinerja birokrasi, partai-partai politik dapat diandalkan dalam mengawasi
kinerja pejabat dan staf birokrasi. Ini akibat pengertian tak langsung
bahwa anggota DPR dari partai politik mewakili rakyat pemilih mereka.
Dalam pandangan Weber, jika suatu organisasi memiliki dasar-dasar
berupa prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka
organisasi tersebut akan dapat mengatasi ketidakefisienan dan
ketidakpraktisan yang sangat tipikal yang ditemukan pada banyak
organisasi pada masa itu
Kelebihan Birokrasi Weber
1. Agar Fokus, Birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis.
Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses
rasionalisasi.
2. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas
dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut
memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak
orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam.
3. Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan
birokrasi, yakni: pendekatan struktural, pendekatan behavioral
(perilaku) dan pendekatan pencapaian tujuan dari Max Weber
Kelemahan Birokrasi Weberian:
1. Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara
fungsional
2. Terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan
hirarki
3. Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan
organisasi
4. Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi
5. Hierarki otoritas yang formal cenderung kaku.
.
TERIMA KASIH


Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Bab. 6. teori postmodern
Bab. 6. teori postmodernBab. 6. teori postmodern
Bab. 6. teori postmodernEver Dethan
 
Perkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiPerkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiMusbahaeri Saleh
 
9.keadilan dalam organisasi
9.keadilan dalam organisasi9.keadilan dalam organisasi
9.keadilan dalam organisasiTesya Suha Berra
 
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenPatologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenRahayu Yuri
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARAPLUR
 
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIASiti Sahati
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiSiti Sahati
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiSiti Sahati
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORALKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORALSiti Sahati
 
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)Local Government
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiataufin
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSri Suwanti
 
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan AdministrasiEvolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan AdministrasiNurmansyah Arif W
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiGrahat Nagara
 
Biz Admin
Biz AdminBiz Admin
Biz Adminroellys
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 

Was ist angesagt? (20)

Bab. 6. teori postmodern
Bab. 6. teori postmodernBab. 6. teori postmodern
Bab. 6. teori postmodern
 
Perkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiPerkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasi
 
9.keadilan dalam organisasi
9.keadilan dalam organisasi9.keadilan dalam organisasi
9.keadilan dalam organisasi
 
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenPatologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori Organisasi
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori Organisasi
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTONTEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORALKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
 
02 birokrasi
02 birokrasi02 birokrasi
02 birokrasi
 
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan AdministrasiEvolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan Deregulasi
 
Biz Admin
Biz AdminBiz Admin
Biz Admin
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 

Ähnlich wie Birokrasi menurut Max weber

Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasiWarnet Raha
 
Hrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contextsHrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contextsDr. Zar Rdj
 
Assignment 1 question (3)
Assignment 1 question (3)Assignment 1 question (3)
Assignment 1 question (3)sulung90
 
Teori Organisasi Umum
Teori Organisasi UmumTeori Organisasi Umum
Teori Organisasi Umumalvin_gamara
 
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUMBirokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUMAlang's Sekkut
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...riaisdiana22
 
Manajemen_Organisasi.ppt
Manajemen_Organisasi.pptManajemen_Organisasi.ppt
Manajemen_Organisasi.pptTikaLestary
 
Presentation1 desain dan perilaku organisasi
Presentation1 desain dan perilaku organisasi Presentation1 desain dan perilaku organisasi
Presentation1 desain dan perilaku organisasi Habibullah Srg
 
PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)
PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)
PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)Ficca Muren
 

Ähnlich wie Birokrasi menurut Max weber (20)

Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Makalah birokrasi STIP WUNA
Makalah birokrasi STIP WUNA Makalah birokrasi STIP WUNA
Makalah birokrasi STIP WUNA
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Hrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contextsHrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contexts
 
Birokrasi
BirokrasiBirokrasi
Birokrasi
 
Assignment 1 question (3)
Assignment 1 question (3)Assignment 1 question (3)
Assignment 1 question (3)
 
118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1
 
Teori Organisasi Umum
Teori Organisasi UmumTeori Organisasi Umum
Teori Organisasi Umum
 
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUMBirokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
 
Manajemen Organisasi.ppt
Manajemen Organisasi.pptManajemen Organisasi.ppt
Manajemen Organisasi.ppt
 
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
 
Manajemen_Organisasi.ppt
Manajemen_Organisasi.pptManajemen_Organisasi.ppt
Manajemen_Organisasi.ppt
 
Presentation1 desain dan perilaku organisasi
Presentation1 desain dan perilaku organisasi Presentation1 desain dan perilaku organisasi
Presentation1 desain dan perilaku organisasi
 
PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)
PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)
PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)
 

Mehr von afifahdhaniyah

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxafifahdhaniyah
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxafifahdhaniyah
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxafifahdhaniyah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxafifahdhaniyah
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerahafifahdhaniyah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukumafifahdhaniyah
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
 

Mehr von afifahdhaniyah (20)

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptx
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 

Kürzlich hochgeladen

Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksiAnalisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksiMemenAzmi1
 
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non BankRuang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non BankYunitaReykasari
 
3. Sejarah masuknya islam ke Nusantara dan KERAJAAN ISLAM DEMAK.ppt
3. Sejarah masuknya islam ke Nusantara dan KERAJAAN ISLAM DEMAK.ppt3. Sejarah masuknya islam ke Nusantara dan KERAJAAN ISLAM DEMAK.ppt
3. Sejarah masuknya islam ke Nusantara dan KERAJAAN ISLAM DEMAK.pptsulistyaningsih20
 
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024SDNTANAHTINGGI09
 
Soal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdf
Soal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdfSoal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdf
Soal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdfArfan Syam
 
PATROLI dengan BERBASIS MASYARAKAT Kehutananan
PATROLI dengan BERBASIS MASYARAKAT KehutanananPATROLI dengan BERBASIS MASYARAKAT Kehutananan
PATROLI dengan BERBASIS MASYARAKAT Kehutananantrialamsyah
 
MATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI ppt
MATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI pptMATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI ppt
MATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI pptAnggitBetaniaNugraha
 
Materi Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptx
Materi Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptxMateri Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptx
Materi Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptxRizkya19
 
Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...
Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...
Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...TitinSolikhah2
 
imunisasi measles rubella indonesia puskesmas
imunisasi measles rubella indonesia puskesmasimunisasi measles rubella indonesia puskesmas
imunisasi measles rubella indonesia puskesmasMhd Fardhan
 
PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...
PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...
PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...rofinaputri
 

Kürzlich hochgeladen (11)

Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksiAnalisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
 
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non BankRuang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
 
3. Sejarah masuknya islam ke Nusantara dan KERAJAAN ISLAM DEMAK.ppt
3. Sejarah masuknya islam ke Nusantara dan KERAJAAN ISLAM DEMAK.ppt3. Sejarah masuknya islam ke Nusantara dan KERAJAAN ISLAM DEMAK.ppt
3. Sejarah masuknya islam ke Nusantara dan KERAJAAN ISLAM DEMAK.ppt
 
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024
 
Soal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdf
Soal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdfSoal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdf
Soal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdf
 
PATROLI dengan BERBASIS MASYARAKAT Kehutananan
PATROLI dengan BERBASIS MASYARAKAT KehutanananPATROLI dengan BERBASIS MASYARAKAT Kehutananan
PATROLI dengan BERBASIS MASYARAKAT Kehutananan
 
MATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI ppt
MATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI pptMATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI ppt
MATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI ppt
 
Materi Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptx
Materi Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptxMateri Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptx
Materi Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptx
 
Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...
Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...
Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...
 
imunisasi measles rubella indonesia puskesmas
imunisasi measles rubella indonesia puskesmasimunisasi measles rubella indonesia puskesmas
imunisasi measles rubella indonesia puskesmas
 
PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...
PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...
PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...
 

Birokrasi menurut Max weber

  • 1. BIROKRASI MENURUT MAX WEBER Kelompok 5 o Ilham Candra o Ika Sri Wardani o Afifah Dhaniyah o Winny Aditiya Dewi o Nanda Sakinah o Desita Ayu o Event Simbolon
  • 3. . • Birokrasi itu berasal dari kata "Bureaucratie" yang berasal dari bahasa Perancis, terdiri dari kata "Bureau" yang artinya Meja Tulis dan "Cratein" yang artinya Kekuasaan. • Jadi secara terminologi Birokrasi adalah kekuasaan berada pada orang-orang di belakang meja atau kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat / Birokrat. Pejabat atau birokrat disini adalah orang-orang yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan didalam organisasi. Birokrasi
  • 4. Birokrasi Menurut Max Weber Weber memusatkan perhatian pada pertanyaan, “Mengapa orang merasa wajib untuk mematuhi perintah ?” Fokus ini merupakan salah satu bagian dari penekanan Weber terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai keseluruhan dan peranan negara pada khususnya. Ia mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap legitimasi akan menghasilkan kestabilan pola kepatuhan dan perbedaan sumber perintah dalam sistem organisasi.
  • 5. Tiga Tipe Ideal dari Otoritas Menurut Max Weber: 1. Otoritas Tradisional Otoritas tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan sebagaimana di berlakukan dimasa lampau dan yang kini masih berlaku. 2. Otoritas Kharismatik Otoritas ini timbul karena terjadi penghambaan pada individu yang memiliki hal-hal yang tidak biasa. Individu yang dipatuhi tersebut misalnya mempunyai sikap heroik, ciri dan sifat pribadi lainnya yang amat menonjol. Pemimpin seperti selalu dipatuhi oleh para pengikutnya yang dipandang dapat memimpin kearah pencapaian tujuan. Para pengikut mematuhinya, karena penghambaan diri, bukan karena hukum yang memaksa untuk patuh.
  • 6. Lanjutan.. 3. Otoritas Legal-Rasional Otoritas ini didasarkan atas aturan yang bersifat tidak pribadi impersonal yang ditetapkan secara legal. Kesetiaan atau kepatuhan adalah manakala seseorang melaksanakan otoritas kantornya hanya dengan loyalitas formal dan pimpinannya dan hanya dalam jangkauan otoritas kantornya. Otoritas legal-raisonal memang didasarkan atas aturan-aturan yang pasti. Aturan bisa saja terdapat perubahan untuk dapat mengikuti perubahan yang terjadi didalam lingkungannya secara sistematis, dan mengandung perkiraan masa mendatang.
  • 7. 8 Karakteristik Struktural Organisasi Birokrasi Menurut Weber: 1. Aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi. 2. Spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. 3. Hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.
  • 8. Lanjutan.. 4. Pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang dimiliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. 5. Mampu tukar personil dalam peran organisasi yang memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya. 6. Impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri.
  • 9. Lanjutan 7. Uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan. 8. Rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas organisasi. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan. Menurut Weber, jika kedelapan karakteristik di atas diaplikasikan ke dalam Birokrasi maka Birokrasi tersebut dapat dikatakan legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.
  • 10. Ciri-ciri Birokrasi Menurut Max Weber: 1. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis. 2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. 3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian. 4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. 5. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri. 6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. 7. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. 8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.
  • 11. Batasan Kekuasaan Menurut Max Weber: • Kolegialitas Suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan suatu keputusan. Weber mengakui bahwa dalam birokrasi, satu atasan mengambil satu keputusan sendiri. Namun, prinsip kolegialitas dapat saja diterapkan guna mencegah korupsi kekuasaan. • Pemisahan Kekuasaan Pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Misalnya, untuk menyepakati anggaran negara, perlu keputusan bersama antara badan DPR dan Presiden.
  • 12. Lanjutan.. • Administrasi Amatir yaitu dibutuhkan tatkala pemerintah tidak mampu membayar orang- orang untuk mengerjakan tugas birokrasi. Misalnya, tatkala KPU (birokrasi negara Indonesia) “kerepotan” menghitung surat suara bagi tiap TPS. • Demokrasi Langsung adalah berguna dalam membuat orang bertanggungjawab kepada suatu majelis. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia, meski merupakan prerogatif Presiden guna mengangkatnya, terlebih dahulu harus di-fit and proper-test oleh DPR. Ini berguna agar Gubernur BI yang diangkat merasa bertanggung jawab kepada rakyat secara keseluruhan.
  • 13. Lanjutan.. • Representasi adalah seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya. Dalam kinerja birokrasi, partai-partai politik dapat diandalkan dalam mengawasi kinerja pejabat dan staf birokrasi. Ini akibat pengertian tak langsung bahwa anggota DPR dari partai politik mewakili rakyat pemilih mereka. Dalam pandangan Weber, jika suatu organisasi memiliki dasar-dasar berupa prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka organisasi tersebut akan dapat mengatasi ketidakefisienan dan ketidakpraktisan yang sangat tipikal yang ditemukan pada banyak organisasi pada masa itu
  • 14. Kelebihan Birokrasi Weber 1. Agar Fokus, Birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis. Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi. 2. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam. 3. Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan birokrasi, yakni: pendekatan struktural, pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan pencapaian tujuan dari Max Weber
  • 15. Kelemahan Birokrasi Weberian: 1. Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional 2. Terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki 3. Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi 4. Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi 5. Hierarki otoritas yang formal cenderung kaku.