Organisasi Perusahaan

Suria Nataadmadja & Associates

ORGANISASI PERUSAHAAN
Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Imran Ganie Education bekerjasama dengan 74 Law Institute

Oleh:
Suria Nataadmadja, S.H., LL.M.
Adi Febrianto Sudrajat, S.H.

Definisi Perusahaan
Undang-Undang No. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan mendefinisikan perusahaan:
“Setiap bentuk usaha// yang melakukan kegiatan secara tetap dan
terus menerus// dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau
laba,// diselenggarakan oleh perorangan, badan usaha dengan
status badan hukum atau bukan badan hukum,// didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Badan usaha:
1.Badan hukum: perseroan terbatas, persero dan koperasi
2.Bukan badan hukum: persekutuan perdata, persekutuan firma
dan Persekutuan Komanditer


PERSEROAN TERBATAS

Pembatasan Materi Pembahasan

Sejarah dan Eksistensi
Aturan Hukum Perseroan

1. Wetboek van Koophandel voor Indonesie
(KUHD)
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)


PRINSIP UMUM PERSEROAN
1. Badan Hukum Yang Lahir Dari Proses Hukum
Persekutuan Modal->Perjanjian->Disahkan berdasarkan PerUUan
1. Klasifikasi Perseroan
 Perseroan Tertutup
 Perseroan Publik
 Perseroan Terbuka
 Perseroan Grup
1. Ciri Pokok Personalitas Perseroan
wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, dapat menggugat dan digugat, memperoleh, menguasai
dan mengalihkan miliknya, Tanggung jawab Pemegang Saham terbatas sebesar nilai sahamnya,
Pemegang Saham tidak mengurus perseroan kecuali dipilih sebagai anggota Direksi, Melakukan
kegiatan terus-menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggran Dasar
4. Maksud dan Tujuan Perseroan
5. Separate Entity dan Limited Liability serta Piercing The Corporate Veil
tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan bukanlah tindakan pemegang saham demikian pula kewajiban
dan tanggung jawab perseroan bukanlan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham
6. Ketentuan Hukum Yang Berlaku Bagi Perseroan
UU PT, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya


PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
1. Didirikan oleh sekurang-kurangya dua orang atau lebih
(naturalijke persoon dan atau rechts persoon) dengan
pengecualian yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
(Pasal 7 UU PT) atau perseroan yang mengelola bursa efek,
lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan
penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam UU Pasar
Modal.
2. Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia
3. Akta pendirian dibuat dengan akta notaris
4. Setiap pendiri wajib mengambil saham
5. Disahkan melalui Keputusan Pengesahan Status Badan
Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Diumumkan dalam Berita Negara


………
7. Untuk Perseroan Terbatas (tertutup), ditentukan besarnya
modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh
juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa modal yang
ditempatkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar. Dari modal ditempatkan ini
pemegang saham wajib untuk menyetorkan 100% (seratus
persen) sebagai modal disetor pada saat perseroan didirikan,
dan sisanya pada saat perseroan memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum dan HAM
MODAL DASAR MODAL DITEMPATKAN MODAL DISETOR
50.000.000 12.500.000 12.500.000


………
Anggaran Dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya (Pasal 12 UU PT ):

1.nama dan tempat kedudukan perseroan
2.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
3.jangka waktu berdirinya perseroan
4.besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor
5.jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk
tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap
saham;
6.susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris
7.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
8.tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
9.tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
10.ketentuan-ketentuan lain


MODAL DAN SAHAM
Struktur Modal:
Modal Dasar
seluruh nominal saham perseroan yang disebutkan dalam
anggaran dasar
Modal Ditempatkan
jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham
dan saham yang diambil
Modal Disetor
saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya
sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil


………
Saham adalah bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yang
diambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas
Klasifikasi saham Pasal 53 ayat (3) UU PT:
1.saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2.saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3.saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar
dengan klasifikasi saham lain;
4.saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima
dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas
pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
5.saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima
lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa
kekayaan Perseroan dalam likuidasi


………
klasifikasi saham lainnya:
Saham biasa (common stock)
Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi
sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek
penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk
menerima sebagaian pendapatan tetap/ deviden dari perusahaan serta
kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan
Saham preferen
Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih
dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan
mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih
dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan
direksi sehingga jajaran manajemen akan berusahan sekuat tenaga
untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak
lengser


………
Kepemilikan saham dalam perseroan terbatas dapat
diklasifikan dalam:
Kepemilikan melalui perusahaan kelompok
Kepemilikan piramid oleh perseroan
Kepemilikan oleh anak perusahaan
Kepemilikan silang
Kepemilikan oleh Nominee
Kepemilikan tunggal


Organ Perusahaan
1. Rapat Umum Pemegang Saham
 Wewenang lain yang tidak ada di
DIreksi dan Dewan Komisaris
 Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
2. Direksi
 Menjalankan dan Mengurus
Perseroan
3. Dewan Komisaris
 Melakukan Pengawasan Jalannya
Perseroan


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran
dasar.
 RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran
dasar.
 RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling
melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat
 RUPS Terdiri atas:
 RUPS Tahunan

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelahtahun buku berakhir
 RUPS Lainnya

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
kepentingan Perseroan.


………
 Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas
permintaan:

1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-
sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar
menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 Dewan Komisaris.
 Permintaan dengan surat tercatat


………
 Pemanggilan untuk RUPS:
 Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
 Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS: permintaan penyelenggaraan RUPS
diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan
sendiri RUPS
 Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
 Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan, pemegang saham
yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk
menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS
tersebut.
 Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau
Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila
pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan
pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.


………
 Perihal Saham dan Hak Suara:
 Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu
hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
 Hak suara tidak berlaku untuk:
 saham Perseroan yang dikuasaisendiri oleh Perseroan;
 saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak
perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang
sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah
dimiliki oleh Perseroan.


………
 Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa
berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan
jumlah saham yang dimilikinya, tidak berlaku bagi pemegang saham dari
saham tanpa hak suara.
 Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasakepada lebih dari seorang kuasa
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
berbeda.
 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang
saham
 Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang
telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.


………
 Perihal Kuorum RUPS:
 RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran
dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 Dalam hal kuorum tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua, dalam pemanggilan RUPS
kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
 RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali
anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada
ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas
permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga
harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan
RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan
negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud
pada bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
 RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.


………
 Perihal Kuorum RUPS mengubah Anggaran Dasar:
 RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,
kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan
tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
 Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga
perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,
 RUPS Ketiga dan pemanggilan RUPS Kedua dan Ketiga sama pada Kuorum RUPS
biasa


………
 Perihal Kuorum RUPS RUPS untuk menyetujui Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan
jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan:
 Kuorum paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah
jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan
 Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
 RUPS Ketiga dan pemanggilan RUPS Kedua dan Ketiga sama pada Kuorum
RUPS biasa


Direksi
 Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran
dasar.
 Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi
atau lebih, dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota
Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan
di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas
dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi.


………
 Untuk menilai tanggung jawab Direksi atas pengurusan
Perseroan berlaku apa yang disebut “business judgment rule”
 Setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab wajib melaksanakan pengurusan Perseroan oleh karena
itu setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan
lalai menjalankan tugasnya kecuali:
 Kerugian bukan karena kesalahan dan kelalaiannya
 Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
 Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut


………
Apabila direksi melakukan perjanjian yang diketahui
bahwa perseroan tidak akan mampu menjalankan
prestasinya, atau mengetahui bahwa perbuatannya
merupakan perbuatan melawan hukum, maka
apabila menimbulkan kerugian pada pihak ketiga,
perbuatan direksi tersebut dapat
dipertanggungjawabkan pada pribadi direksi.
Keadaan tersebut mutatis mutandis apabila Dewan
Komisaris ikut menyetujuinya


Dewan Komisaris
 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota,
merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat
bertindak sendiri-sendiri melainkan harus berdasarkan Keputusan
Dewan Komisaris
 Khusus bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah
yang terdiri atas ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia


………
 UU PT telah membuka kemungkinan ada dan diangkatnya Komisaris
Independen yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
Komisaris Utusan yang merupakan anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Komisaris
Utusan ini sebenarnya sudah lama dikenal dan dapat dipersamakan
dengan “Compliance Director” dalam dunia perbankan. Apabila ada
Komisaris Utusan, tugas dan wewenangnya diatur dalam anggaran
dasar Perseroan.
 Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangya
berhak untuk meminta segala keterangan yang diperlukan dari
direksi dan direksi wajib untuk memberikannya. Dewan Komisaris
diberi kewenangan represif untuk memberhentikan sementara
anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya berdasarkan
ketentuan Pasal 106 UU PT


………
 Direksi dan Dewan Komisaris lahir dari hubungan kontraktual
bukan dari hubungan kerja. Namun tidak tunduk pada Pasal 1338
ayat 2 KUH Perdata. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
 RUPS tidak boleh sewenang-wenang mencopot jabatan Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris.
 Apabila keputusan pencopotan jabatan tersebut tidak sah dan
melanggar ketentuan UU PT dan atau anggaran dasar maka akan
melahirkan hak menggugat bagi Anggota Direksi dan atau
Komisaris untuk tetap menjabat.
 Apabila keputusan RUPS diambil dengan sah akan tetapi alasan
yang mendasarinya tidak wajar, maka akan melahirkan hak
menggugat ganti rugi atas pemberhentiannya yang tidak wajar.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

AKAN DIBAHAS SECARA KHUSUS PADA
ORGANISASI PERUSAHAAN SESI 2


PEMERIKSAAN TERHADAP
PERSEROAN
 Pemeriksaan terhadap perseroan bertujuan untuk melindungi
kepentingan para pemegang saham minoritas
 Tujuan pemeriksaan adalah mendapatkan data atau keterangan
tentang Perseroan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
Pemegang Saham atau pihak ketiga atau
 Anggota Direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau Pemegang Saham atau Pihak
ketiga
 Permohonan pemeriksaan diajukan secara tertulis kepada Ketua
Pengadilan Negeri


………
 Pihak yang berhak mengajukan Pemeriksaan terhadap
perseroan yaitu:
 Pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama Perseroan apabila
mewakili 1/10 bagian seluruh jumlah saham yang dikeluarkan
 Pihak lain yang diberi wewenang dalam anggaran dasar atau dalam
perjanjian perseroan
 Kejaksaan untuk kepentingan umum
 Yang dapat ditunjuk untuk memeriksa paling banyak 3 (tiga) orang
ahli
 Biaya pemeriksaan dibayar oleh Perseroan kecuali permintaan
Perseroan, Ketua Pengadilan Negeri menyetujui tidak seluruhnya
dibayar Perseroan


PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS
BADAN HUKUM PERSEROAN

 Pembubaran perseroan berdasarkan alasan-alasan
sebagai berikut:
 berdasarkan keputusan RUPS;
 karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah
berakhir;
 berdasarkan penetapan pengadilan;
 dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk
membayar biaya kepailitan;
 karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan
insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan
melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


………
 Dalam hal Perseroan bubar karena keputusan RUPS:
 Berdasarkan ketentuan kuorum dan persyaratan
persetujuan (Pasal 89 UU PT dan anggaran dasar)
 Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) Pemegang Saham
atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara dapat mengajukan usul pembubaran perseroan
kepada RUPS
 Keputusan RUPS untuk pembubaran bersifat mandatory dan
anggaran dasar perseroan tidak dapat mengatur bahwa
perseroan dapat dibubarkan oleh organ perseroan lainnya
di luar RUPS. Berdasarkan kewenangan yang ditentukan UU
PT

………
 Dalam hal pembubaran perseroan dengan dicabutnya kepailitan:
 Pembubaran perseroan dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan
putusan pengadilan niaga karena harta pailit perseroan tidak cukup
untuk membayar biaya kepailitan
 Pembubaran perseroan karena harta pailit perseroan dalam keadaan
insolven setelah dinyatakan pailit karena:
• Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian
• Rencana perdamaian tidak diterima
• Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan niaga yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap atau
• Perdamaian yang telah disahkan, dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atau Mahkamah
Agung dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap
• Hal ini berarti bubarnya perseroan dalam hubungannya dengan kepailitan di atas tidak
perlu harus berdasarkan permohonan kreditu (lihat Pasal 117 ayat (1) huruf c UU No 1
Tahun 1995)
• Kepailitan itu sendiri tidak membubarkan perseroan, kecuali setelah dinyatakan pailit,
perseroan insolven sehingga perseroan bubar dan dilikuidasi


………
Dalam hal pembubaran perseroan karena
dicabutnya izin usaha perseroan :
 Pencabutan Izin Usaha Perseroan yang mengakibatkan
perseroan tidak dapat menjalankan usahanya lagi. Contoh
pencabutan izin usaha perbankan atau perasuransian


………
1. Pengertian dan akibat hukum Likuidasi bagi perseroan:
 Setiap perusahaan yang bubar harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau
kurator
 Likuidasai pada dasarnya adalah suatu proses untuk membereskan kekayaan suatu badan hukum
dimana badan hukum tersebut telah dinyatkan bubar
 Keberadaan badan hukum perseroan yang bubar tetap ada untuk kebutuhan proses likuidasi.
Namun perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk
membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi, dan sejak saat perseroan
disetujui atau ditetapkan bubar, maka dalam setiap surat keluar dan dokumen yang ada
dicantumkan kata “dalam likuidasi” dibelakang nama perseroan
 Selama perseroan dalam proses likuidasi, ketentuan anggaran dasar perseroan tetap berlaku,
RUPS dapat diadakan dan mengambil keputusan, saham dapat dialihkan dan anggaran dasar
dapat diubah asalkan semua perbuatan hukum dilakukan dalam batas untuk pemberesan
perseroan, sedangkan ketentuan yang diwajibkan dalam Undang-Undang yang meliputi laporan
tahunan, perhitungan tahunan dan rapat tahunan tidak berlaku lagi. Demikian juga bila
perseroan dinyatakan pailit
 Selama dalam proses likuidasi, perseroan “dalam likuidasi” juga dapat dinyatakan pailit atas
permohonan seorang atau lebih kreditornya asalkan memenuhi ketentuan Undang-undang
Kepailitan yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.


………
2. Pengangkatan dan kewajiban Likuidator
 Dalam hal pembubaran karena keputusan RUPS atau jangka waktu
perseroan berakhir, atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan
keputusan pengadilan niaga danRUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi
bertindak selaku likuidator
 Dalam hal pembubaran berdasarkan penetapan pengadilan, penunjukkan
likuidator ditetapkan dalam penetapan pengadilan tersebut
 Apabila pembubaran perseroan karena dicabutnya kepailitan berdasarkan
putusan pengadilan niaga sebab harta pailit perseroan tidak cukup untuk
membayar biaya kepailitan maka pengadilan niaga sekaligus memutuskan
pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam UU
Kepailitan dan PKPU, Likuidator ditetapkan berdasarkan RUPS.
Sedangkan untuk pembubaran karena perseroan insolven setelah
dinyatakan pailit maka likuidasi peseroan dilakukan oleh kurator sesuai
ketentuan UU Kepailitan dan PKPU


………
 Kewajiban likuidator yang utama setelah perseroan
dinyatakan bubar adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah perseroan bubar memberitahukan kepada:
 Semua kreditor mengenai pembubaran perseroan melalui
pengumuman dalam surat kabar Berita Negara RI dan
 Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar
perseroan bahwa perseroan “dalam likuidasi”
 Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan
pembubaran tidak berlaku pada pihak ketiga dan dalam hal
likuidator lalai mendaftarkan dan mengumumkan, likuidator
bertanggungjawab renteng terhadap pihak ketiga atas
kerugian yang diderita pihak ketiga


………
3. Kewajiban likuidator dalam rangka melakukan pemberesan
sebagai berikut:
 Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan
 Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI mengenai
rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi
 Pembayaran pada kreditor
 Pembayaran sisa likuidasi pada pemegang saham dan
 Tindakan lain yang perlu dalam rangka pemberesan
Apabila dalam rangka melakukan pemberesan, likuidator memperkirakan
bahwa utang perseroan “dalam likuidasi” lebih besar daripada kekayaan,
maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan “dalam
likuidasi”, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan
semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya menyetujui
pemberesan dilakukan di luar kepailitan.


………
4. Kewajiban terakhir likuidator atau kurator sebagai berikut:
 Likuidator setelah selesai melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab pada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas
likuidasi perseroan yang dilakukan
 Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas
likuidasi perseroan yang dilakukan
 Setelah likuidator diberi pelunasan dan pembebasan oleh RUPS
atau pertanggungjawabannya diterima pengadilan, likuidator
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan
mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
pertanggungjawaban diterima


………

 Likuidasi yang dilakukan oleh kurator karena perseroan
insolven setelah dinyatakan pailit, juga wajib
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM serta
mengumumkan hasil akhir proses likuidasi setelah
pertanggungjawaban diterima oleh Hakim Pengawas
 Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum
perseroan dan menghapus nama perseroan dari Daftar
Perseroan
 Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum
Perseroan dalam Berita Negara RI


TERIMA KASIH

disusun dan dipersiapkan oleh:
Suria Nataadmadja S.H., LL.M.
Adi Febrianto Sudrajat, S.H.

Organisasi Perusahaan

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Organisasi Perusahaan

Ähnlich wie Organisasi Perusahaan (20)

Mehr von Adi Sudradjat

Mehr von Adi Sudradjat (7)

Organisasi Perusahaan